LEX PRIVATUM
Not a member yet
2059 research outputs found
Sort by
SANKSI PIDANA PADA OKNUM POLISI YANG MENYEBABKAN KEBAKARAN AKIBAT KELALAIAN SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 197/Pid.B/2022/PN MND)
Get PDFPenelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap oknum polisi yang menyebabkan kebakaran akibat kelalaian, dengan acuan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fokus utama studi ini adalah Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN MND yang menjadi studi kasus dalam analisis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa oknum polisi yang terbukti lalai hingga menyebabkan kebakaran dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang tersebut. Putusan pengadilan dalam kasus ini menunjukkan penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku, serta memberikan gambaran tentang upaya penegakan disiplin dan tanggung jawab hukum bagi anggota kepolisian.
Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami penerapan sanksi pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan kelalaian dalam tugas, serta implikasinya terhadap upaya penegakan hukum dan disiplin internal Polri.
Kata kunci : Sanksi Pidana, Kelalaian, Kode Etik Polri
KEWENANGAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF MENURUT PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan wewenang jaksa dalam menghentikan penuntutan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan untuk mengetahui prosedur penghentian penuntutan oleh jaksa berdasarkan Peraturan jaksa Nomor 15 tahun 2020. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Jaksa Penuntut umum sebagai penguasa perkara (Dominus litis) memiliki wewenang luas dalam penyelesaian perkara pidana. Hadirnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif memperluas Kewenangan Jaksa dalam Penghentian Perkara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan memperluas Penafsiran Penjelasan Kepentingan Umum atau Demi Kepentingan Hukum tentunya melalui pendekatan Keadilan Restoratif yang mengutamakan Upaya Perdamaian penggantian kerugian Hak-hak dari korban dari pada pembalasan. 2. Batasan suatu tindak pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan demi hukum dan diselesaikan diluar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif dengan syarat pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2,5 juta rupiah.
Kata Kunci : kewenangan jaksa, keadilan restorati
TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA PENIMBUNAN MINYAK DAN GAS BUMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
Get PDFIndonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, namun belum sepenuhnya diekplorasi dan dieksploitasi serta belum diatur secara efisien dan efektif. Salah satu bentuk kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah bahan galian tambang yang dapat berwujud minyak, gas bumi, batubara, emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang Pengaturan hukum dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 dan bagaimana sanksi mengenai para penimbun minyak berdasarkan UU nomor 22 Tahun 2001.Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai suatu norma yang berlaku. Adapun hasil dari penelitian ini pengaturan tentang Undang- Undang nomor 22 Tahun 2001 yang menjadi dasar hukum mengenai Migas sampai sekarang, Pengaturan Kegiatan Usaha Migas mulai dari kegiataan eksplorasi/eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga telah diatur oleh Pemerintah, serta Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi akan ditindak tegas sesuai dengan pidana penjara serta pidana denda sesuai aturan pada UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas.
Kata Kunci : Penimbunan Minyak, Pengaturan Migas di Indonesia, dan Sanksi Pidana Penimbun Migas
URGENSI LIE DETECTOR DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Get PDFTujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana urgensi Lie Detector dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Kesimpulan pembuktian dalam hukum pidana memiliki peran krusial dalam mengungkapkan suatu tindak pidana. Jaksa Penuntut Umum bertanggung jawab untuk membuktikan setiap dakwaannya dengan didukung oleh alat bukti yang memadai. Lie detector merupakan salah satu instrumen yang digunakan penyidik sebagai alat bantu dalam pengumpulan bukti-bukti, khususnya dalam menangani kasus yang kompleks. Penggunaan lie detector dalam proses penyidikan tindak pidana dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta merujuk pada pertimbangan yang tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran lie detector dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, upaya pentingya penyempurnaan dalam penggunaan lie detector perlu terus dilakukan sebagai bagian dari pembaruan dalam penegakan hukum di Indonesia. Penyempurnaan ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kompetensi tenaga profesional yang terlatih dalam memanfaatkan teknologi pendukung pemeriksaan dengan menggunakan lie detector.
Kata kunci: Lie Detector, Pembuktian, Sistem Peradilan Pidana.
 
TANGGUNG JAWAB EVENT ORGANIZER YANG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM PENJUALAN TIKET KONSER
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi konsumen atas pembatalan tiket konser dan untuk mengetahui pertanggung jawaban event organizer atas pembatalan tiket konser. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Tanggung jawab event organizer (EO) terhadap konsumen mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai tanggung jawab tersebut: Kualitas Layanan, Transparansi Informasi, Keamanan dan Keselamatan, Pengembalian Dana, Penanganan Keluhan, Kepatuhan Hukum, Tanggung Jawab Etis. 2. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan jasa yang digunakan, termasuk tiket konser. Jika event organizer tidak memenuhi kewajiban ini, konsumen dapat mengajukan keluhan atau tuntutan.
Kata Kunci : event organizer, pembatalan tiket konse
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN APARTEMEN DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan apartemen dengan sistem pre project selling dan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab pihak pengembang atas penjualan apartemen dengan sistem pre project selling. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli atau memiliki rumah susun dengan sistem penjualan pra proyek diatur oleh UURS dan UUPK. Perlindungan termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak, klausul baku dalam perjanjian, syarat-syarat developer, dan sanksi hukum seperti administratif, perdata, dan pidana beserta penyelesaian sengketa. 2. Tanggung jawab pihak pengembang atas penjualan apartemen dengan sistem pre project selling, pengembang (sebagai pelaku usaha) memiliki tanggung jawab terhadap konsumen atas kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen (sebagai pembeli/pemilik). Tanggung jawab pengembang dalam pre project selling ada sejak tahap pra transaksi, tahap transaksi, dan sampai pada tahap pasca transaksi. Pengembang, sebagai pelaku pembangunan, dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan UURS jo. UUPK atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Kata Kunci : perlindungan hukum, konsumen, pembelian apartemen, sistem pre project sellin
SANKSI PIDANA TERHADAP ARTIS YANG MELAKUKAN ENDORSE KOSMETIK ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami peraturan endorse kosmetik palsu atau ilegal oleh artis dan untuk mengetahui dan memahami sanksi pidana terhadap artis yang melakukan endorse kosmetik ilegal menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kedudukan Artis Endorser dalam Endorsement melalui sosial media yaitu sebagai direct source atau sumber langsung, jadi disimpulkan posisi artis endorser menggantikan fungsi dari perusahaan periklanan. Baik pelaku usaha (produsen), perusahaan periklanan dapat dikenai pertanggung jawaban dalam hal ini artis endorser dapat digugat karena turut serta dalam iklan yang menyesatkan. 2. Artis yang melakukan endorse lebih tepat dikaitkan dengan pelaku usaha periklanan, bukan yang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan sendiri barang dan/atau jasanya karena bekerja melakukan kegiatan ekonomi berupa tayangan endorse (iklan) untuk mendapat keuntungan. Artis yang meng-endorse produk kosmetik palsu/ilegal berpotensi untuk dijerat dengan ketentuan pidana apabila iklan yang disampaikannya melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e di atas diancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda maksimal Rp. 2 miliar. Kata Kunci : artis, endorse, perlindungan konsume
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses pengangkatan anak dalam keluarga menurut hukum perdata dan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab orang tua terhadap anak angkat dalam perspektif hukum perdata. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Tanggung jawab orang tua terhadap anak angkat dalam perspektif hukum perdata merupakan kewajiban atau keadaan suami dan istri untuk menanggung, membimbing dan mengasuh anak angkat dengan aturan yang berada dalam hukum perdata. Ketika orang tua mengangkat seorang anak sebagai anak kandungnya maka kewajibannya tetap akan sama ketika suatu saat mereka memiliki anak kandung. 2. Bagi rumah tangga yang tidak dikaruniai anak, untuk memperoleh anak berbagai cara dilakukan seperti, mengadopsi atau mengangkat anak orang lain untuk menjadi anak angkatnya. Pada saat orang tua ingin mengangkat anak menjadi anak sah mereka, harus melalui suatu syarat-syarat yang harus disiapkan dan harus melalui prosedur yang sudah sah agar anak angkat tersebut bisa mendapatkan keadilan yang sama dengan anak kandung mereka sesuai dengan hukum perdata yaitu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur dan menurut Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007.
Kata Kunci :
tanggung jawab perdata, orang tua, anak angka
AKIBAT HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN DESAIN PAKAIAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Get PDFPenelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap desainer yang karya desainnya digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia. Desainer berhak mendapatkan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh Pemerintah sebagai upaya melindungi pencipta, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan dalam bentuk tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan apabila sudah terjadi sengketa atau pelanggaran. Pelanggaran hak cipta memiliki akibat hukum yang serius, baik dalam bentuk pidana, perdata, maupun administratif. Penelitian ini menggunakan studi kasus Rianti Cartwright VS Zara Indonesia sebagai contoh implementasi hukum dalam kasus pelanggaran hak cipta. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam melindungi hak cipta dan pencipta dari eksploitasi ilegal.
Kata kunci: Hak Cipta, Desain Pakaian, Kepentingan Komersial, Pelanggaran Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN KUWIL KAWANGKOAN
Get PDFPengadaan Tanah adalah sekumpulan norma atau kaidah-kaidah atau nilai-nilai, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang kegiatan penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan cara melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanahnya dengan diberikan ganti rugi yang layak, yang telah diatur mekanismenya dalam peraturan perundangundangan. Namun pada kenyataan masih terjadi permasalahan dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan. Oleh karena itu perlu ditelusuri lebih dalam apakah proses pelaksanaannya telah sesuai dengan hukum positif dan bagaimana pihak pemerintah menghadapi masalah-masalah yang ditemui. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan serta menganalisis masalah apa yang dihadapi serta penyelesaiannya. Dengan Metode Normatif Yuridis dengan data empris, diperoleh Kesimpulan: 1. Pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Penyelesaian masalah dilakukan dengan pendekatan persuasif, serta upaya-upaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum