LEX PRIVATUM
Not a member yet
2059 research outputs found
Sort by
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DESA KEMA KEC. KEMA KAB. MINAHASA UTARA)
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor yang terjadi dalam sebuah perkawinan di bawah umur dan bentuk upaya hukum dalam menghentikan adanya perkawinan di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yang disebut sebagai penelitian hukum normatif, dan kesimpulan yang di dapat: 1. Faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur yaitu hamil di luar nikah, faktor ekonomi dan faktor kemauan anak; 2. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi perkawinan di bawah umur adalah pengadilan menegakkan hukum dengan tidak langsung memberikan izin menikah dibawah umur jika tidak ada dispensasi dai pengadilan dan hakim di pengadilan tidak memberikan dispensasi jika alasan dari orang tersebut tidak ada unsur mendesak.
Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Faktor Perkawinan Dibawah Umur, Upaya Hukum 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU YANG TERLIBAT DALAM PROSTITUSI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Get PDFTujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tentang Kejahatan Prostitusi Online dan Untuk mengetahui Penerapan Hukum Prostitusi online. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus dibuat untuk mengatur kegiatan prostitusi termasuk prostitusi online, sehingga guna menjerat para pelaku prostitusi online digunakan pasal-pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang yang telah berlaku di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat pasal yang secara khusus dapat digunakan untuk menjerat mucikari dalam kegiatan prostitusi online. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terdapat sejumlah aturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku eksploitasi seksual untuk tujuan komersial yang berada dalam suatu lingkup rumah tangga. 2. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat sejumlah aturan yang dapat diterapkan bagi pelaku perdagangan manusia yang memiliki tujuan untuk eksploitasi seksual secara komersial dalam prostitusi online. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terdapat aturan yang dapat diterapkan bagi pelaku yang menawarkan atau mengiklankan layanan seksual, dimana prostitusi online termasuk dalam kriteria tersebut, sementara didalamUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Pasal 27 ayat 1 mengatur mengenai pelarangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Kata Kunci : Pelaku, Prostitusi Online, Hukum Positi
PENOLAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN ATAS PERJANJIAN FASILITAS KREDIT DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahuipengaturan restrukturisasi kredit perbankan diIndonesia dan untuk mengetahui penerapanrestrukturisasi kredit terhadap perjanjianfasilitas kredit bila yang dijaminkan adalahhak tanggungan dalam kegiatan perbankanapakah sudah sesuai dengan peraturan yangberlaku. Dengan menggunakan metodepenelitian yuridis normatif, yang kemudianditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturanmengenai restrukturisasi kredit pada sektorperbankan diatur oleh Bank Indonesia yangbertanggung jawab atas pengawasan bankbank di Indonesia melalui Peraturan BankIndonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 TentangPenilaian Aset Kualitas Bank Umum. Danjuga termuat dalam kebijakan restrukturisasikredit yang diterbitkan oleh Otoritas JasaKeuangan melalui Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang“stimulus perekonomian nasional sebagaikebijakan countercyclical dampak penyebaranCorona Virus Disease 2019 (Covid - 19). 2.Penerapan restrukturisasi kredit adalah untukmengurangi kredit yang bermasalah olehdebitur, yang dilakukan melalui metodepemberian keringanan kredit.Kata Kunci : Restrukturisasi Kredit,Fasilitas Kredit, Jaminan 
PELECEHAN SEKSUAL FISIK DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKOSAAN DAN PERBUATAN CABUL MENURUT KUHP
Get PDFPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelecehan seksual fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan bagaimana pengaruh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terhadap perkosaan dan perbuatan cabul menurut KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan pelecehan seksual fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memiliki cakupan yang luas mulai dari perbuatan seksual secara fisik yang ringan (Pasal 6 huruf a); perbuatan seksual secara fisik yang dilanjutkan dengan menahan korban sehingga tidak dapat pergi dari diri pelaku (Pasal 6 huruf b); sampai perbuatan seksual secara fisik berupa persetubuhan dan perbuatan cabul yang mencakup perbuatan yang disebut sextortion (pemerasan seksual) dan child grooming (Pasal 6 huruf c). 2. Pengaruh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terhadap perkosaan dan perbuatan cabul menurut KUHP, yaitu, pertama, pelecehan seksual secara fisik dalam Pasal 6 huruf c dapat digunakan sebagai dakwaan alternatif terhdap tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP dan perbuatan cabul dalam Pasal 289 dan Pasal 290 KUHP; kedua, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 berlaku terhadap penanganan tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul, seperti hukum acara, hak-hak korban dan keluarga korban, penyelenggaraan pelayanan terpadu, pencegahan dan sebagainya, termasuk antara lain ketentuan tentang Restitusi.
Kata kunci: Pelecehan Seksual Fisik, Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pengaruhnya, Perkosaan dan Perbuatan Cabul
TINJAUAN YURIDIS TERTHADAP PENGAMBILAN PASIR DI PULAU KECIL DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOPR 23 TAHUN 2023
Get PDFPenelitian ini membahas tinjauan yuridis terhadap aktivitas pengambilan pasir di pulau-pulau kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023. Aktivitas pengambilan pasir di pulau kecil sering kali menimbulkan permasalahan lingkungan dan sosial yang signifikan. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang mengatur tata cara dan persyaratan pengambilan pasir di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini serta implikasinya terhadap perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 berusaha mengatur keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Namun, implementasi dari peraturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan..
Kata Kunci: PP Nomor 26 Tahun 2023, Sedimentasi Laut, Pulau Keci
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP KESALAHAN PEMBUATAN AKTA MENURUT UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN 2014
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan pertanggungjawaban hukum notaris terhadap kesalahan dalam pembuatan akta dan untuk mengkaji dan menganalisa proses penyelesaian perkara kesalahan dalam pembuatan akta. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Notaris mempunyai tanggung jawab secara perdata dan administratif. Terkait dengan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta lebih mengarah kepada tanggung jawab secara perdata dimana notaris bertanggung jawab secara perdata dengan penggantian ganti kerugian, jika kesalahan dalam akta tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terkait, jika tidak menimbulkan kerugian, maka kesalahan dalam akta tersebut dapat diperbaiki notaris dengan melakukan perbaikan atau pembuatan akta baru. 2. Bentuk dari pengaturan hukum pertanggungjawaban notaris terhadap kesalahan pembuatan akta dapat disimpulkan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 pembaruan dari UU No. 2 Tahun 2014 : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.
Kata Kunci : notaris, kesalahanpembuatan akta
 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN SKIMMING ATM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK1
Get PDFTujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan tentang kejahatanskimming ATM berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta penegakan hukumterhadap kejahatan skimming ATM. Metode penelitian yang digunakan ialah jenispenelitian hukum normatif sehingga mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: 1.Pengaturan kejahatan Skimming Atm diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Pasal 46 ayat(2) UU ITE yang berbunyi : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak ataumelawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan caraapa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik dan Setiap Orang yang memenuhi unsur Pasal 30 ayat (2)tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Selain itu,dalam kejahatan skimming Atm telah memenuhi unsur Turut Serta sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 KUHP. 2. Penegakan hukum terhadap kejahatan SkimmingAtm dapat diselesaikan dengan hukum acara pidana. Terdapat beberapa langkahyang dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum yang meliputipenyelidikan, penyidikan, penuntutuan, pemeriksaan sidang di pengadilan sertapelaksanaan putusan.KATA KUNCI : Penegakan Hukum, Kejahatan, Skimming AT
PERLINDUNGAN ANAK YANG LAHIR DILUAR PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status anak yang dilahirkan diluar perkawinan di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak yang lahir diluar perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia semula hanya melindungi status hukum anak sah, yang didasarkan pada suatu perkawinan yang sah dengan segala hak yang melekat pada anak sah tersebut, sedangkan anak di luar nikah atau anak tidak sah hanya berhak mendapatkan perlindungan hukum keperdataan dari pihak ibunya atau keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, memberikan implikasi atas mempersamakan status hukum antara anak sah dengan anak di luar nikah dalam memperoleh hak-hak keperdataan. Perubahan hukum di atas merupakan perlindungan hak anak luar kawin dan ibu kandung mencakup perlindungan hak yuridis anak luar kawin untuk menuntut pengakuan dan pengesahan sehingga memberikan perlindungan hukum akan hak-hak dari anak dan perlindungan bagi ibu kandung untuk meminta tanggung jawab nafkah untuk membesarkan anak luar kawin kepada ayah biologisnya. Begitupun hak untuk mendapat harta warisan tanpa ada diskriminasi.
Kata Kunci : perlindungan anak yang lahir diluar perkawina
Penggunaan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Berupa Pelemparan Batu Sebagai Tindak Pidana Yang Meresahkan Masyarakat Menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP (Putusan MA Nomor 677 K/Pid/2020)
Get PDFPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penggunaan kekerasan dengan tenaga bersama menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP dan bagaimana penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam putusan MA Nomor 677 K/Pid/2020, 21 Juli 2020. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu tindak pidana dengan unsur-unsur: Barang siapa; Dengan terang-terangan/di muka umum/secara terbuka; dan dengan tenaga bersama/secara bersama-sama; Menggunakan/melakukan kekerasan; Terhadap orang/manusia atau barang, yang mana sebagai suatu kejahatan terhadap ketertiban umum, maka harus dibuktikan perbuatan telah mengganggu ketenteraman umum/ketenangan umum, sekalipun tidak benar-benar telah mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang. 2. Penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/Pid/2020, 21 Juli 2020, yaitu: 1) kesalahan menerapkan hukum pembuktian merupakan dasar untuk mengajukan permohonan kasasi; dan 2) alat bukti petujuk merupakan alat bukti penting dalam penerapan hukum acara pidana berkenaan dengann kasus Pasal 170 KUHP. Sedangkan dari aspek hukum material, Mahkamah Agung menekankan bahwa hal yang memberatkan dalam tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu “perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat”. Kata kunci: Penggunaan Kekerasan, Tenaga Bersama, PelemparanBatu, Tindak Pidana, Meresahkan Masyaraka
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH MASYARAKAT YANG TINGGAL DI KAWASAN KONSERVASI INDONESIA
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Perlindungan Hukum atas Tanah di Kawasan Konservasi dan untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Status Tanah Hak Milik Atas Kawasan Konservasi Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan: 1. Perlindungan atas tanah di kawasan konservasi di Indonesia sangat penting dan diatur secara ketat oleh undang-undang. Hal ini mencakup pembatasan penggunan tanah untuk aktivitas tertentu seperti eksploitasi sumber daya alam dan pembangunan infrasturuktur yang dapat merusak lingukan.Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keanekaragaman hayati, melindungi, serta mempertahankan fungsi ekologi kawasan tersebut. 2. Di Indonesia, status tanah hak milik kawasan konservasi seperti taman nasional atau kawasan hutan dilindungi diatur ketat oleh undang-undang.konsekuensi hukumnya meliputi pembatasan penggunaan tanah, larangan kegiatan eksloitasi sumber daya alam, serta perlindungan terhadap flora dan fauna. Pelanggaran dapat berakibat pada sanksi pidana dan denda yang signifikan serta pemerintah menerapkan kontrol ketat untuk memastikan konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati tetap terjaga.
Kata Kunci : tanah masyarakat, kawasan konservasi indonesi