LEX PRIVATUM
Not a member yet
2059 research outputs found
Sort by
Tinjauan Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Perdata
Full text linkPerkawinan adalah salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya melibatkan ikatan emosional antara individu, tetapi juga berperan penting dalam pembentukan struktur sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum perkawinan di Indonesia pun mengalami perubahan yang signifikan, mencakup berbagai aturan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik berdasarkan hukum agama, adat, maupun hukum negara. Perkawinan campuran, yang melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan berbeda, menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan hak milik atas harta bersama dan pewarisan. Dalam konteks Indonesia, perkawinan campuran sering kali melibatkan isu hukum agraria, di mana warga negara asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia, menyebabkan dampak hukum yang merugikan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait dengan perkawinan campuran di Indonesia, serta permasalahan yang muncul terkait dengan kepemilikan harta bersama dan hak waris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan hukum yang dihadapi dalam perkawinan campuran di Indonesia dan solusinya.
Kata kunci : Perkawinan campuran, Harta Kekayaan, Pewarisan, Hak Kepemilika
ANALISIS HUKUM TERHADAP DAMPAK REFORMASI PAJAK PADA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KOTA MANADO
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan pajak akibat reformasi pajak pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Manado dan untuk mengetahui penerapan wajib pajak setelah reformasi pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Manado. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengna kesimpulan yaitu: 1. Secara keseluruhan, penerapan wajib pajak setelah reformasi pada UMKM di Kota Manado telah memberikan dampak yang signifikan, baik dalam hal kepatuhan maupun pertumbuhan usaha. Reformasi pajak telah meningkatkan pemahaman dan kepatuhan sebagian pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Penerapan wajib pajak setelah reformasi pada UMKM di Kota Manado telah meningkatkan kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha terhadap perpajakan, terutama dengan adanya tarif PPh Final 0,5%. 2. Reformasi pajak melalui penerapan tarif PPh Final yang lebih rendah dan prosedur yang disederhanakan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pajak di kalangan UMKM di Kota Manado. Kebijakan ini mendorong peningkatan jumlah wajib pajak yang mendaftarkan dan melaporkan kewajibannya secara rutin, khususnya dari UMKM berskala menengah yang memiliki administrasi lebih baik. Namun, pelaku UMKM mikro dan kecil masih menghadapi kendala dalam memahami prosedur pelaporan pajak dan tidak memiliki pemahaman yang memadai. Sosialisasi yang aktif oleh kantor pajak setempat telah terbukti signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, meskipun upaya ini masih perlu diperluas untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM.
Kata Kunci : reformasi pajak, UMKM
 
TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DIATAS TANAH MILIK PRIBADI
Full text linkMenilik kasus pertambangan emas di tanah milik pribadi tanpa izin di Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru kita dengar, bahkan hal tersebut marak terjadi hampir disetiap wilayah provinsi yang kaya akan bahan tambang, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana pemberian izin pertambangan rakyat bagi pemilik tanah yang menambang didalam tanah milik pribadi dan bagaimana peran pemerintah atau penegakan hukum terkait dengan kebijakan pertambangan rakyat di atas tanah milik pribadi.
Kata Kunci: Pertambangan Rakyat, Izin, Milik Tanah Pribadi
IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI MINAHASA UTARA
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan tentang Kamapnye pemilihan umum dan untuk mengetahui Bagaimana kewenangan Bawaslu dalam menangani Kampanye Pemilihan Umum, yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Minahasa Utara. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah di rancang dengan baik untuk mengatur Pengaturan Alat Peraga Kampanye. Namun penerapan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 di Minahasa Utara masih terbilang jauh dari sempurna. Masih begitu banyak para peserta yang melanggar aturan tentang Alat Peraga Kampanye di Minahasa Utara. Banyakanya 2. Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menangani pelanggaran terkait penggunaan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 di Kabupaten Minahasa Utara. Bawaslu dapat memberikan sanksi berupa pengurangan atau pencabutan izin, serta melakukan tindakan preventif dan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan penggunaan alat peraga, guna memastikan kampanye berlangsung sesuai aturan yang berlaku.
Kata Kunci : peraturan KPU, Minahasa Utar
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN IZIN TINGGAL YANG TELAH MELEWATI BATAS WAKTU OLEH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2011
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terkait izin tinggal yang telah melewati batas waktu oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan UU Nomor 6 Tahun 2011 dan apa saja hambatan dalam proses penegakan hukum izin tinggal yang telah melewati batas waktu oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Upaya Penegakan Hukum terkait Izin Tinggal yang telah melewati batas waktu oleh Warga Negara Asing di Indonesia dilakukan dengan Pengawasan Keimigrasian dan Penindakan Keimigrasian. Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Keimigrasian. Penindakan Keimigrasian dilakukan dengan Tindakan Keimigrasian Administratif yaitu dengan sanksi deportasi dan penangkalan, dan Tindakan Pro Justitia yaitu penyelesaian perkara pelanggaran keimigrasian dengan proses peradilan tindak pidana. 2. Dalam proses penegakan hukum izin tinggal yang telah melewati batas waktu oleh warga negara asing terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya seperti personil keimigrasian yang kurang, koordinasi yang minim, sarana dan fasilitas penunjang yang kurang memadai, kesadaran masyarakat yang masih minim serta proses tindak pidana yang relatif lama membuat penegakan hukum kurang dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kata Kunci : Izin Tinggal Yang Melewati Batas Waktu, Warga Negara Asing, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN ZEBRA CROSS UNTUK PEJALAN KAKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Pengaturan Penggunaan Zebra Cross Untuk Pejalan Kaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas dan Untuk mengetahui dan memahami dampak dari penyalahgunaan Zebra Cross untuk pejalan kaki terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan Penggunaan Zebra Cross diatur dalam UU No. 22/2009, yang menjamin hak pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman di Zebra Cross (Pasal 131) dan mewajibkan penggunaannya demi keselamatan lalu lintas (Pasal 132). Penyalahgunaan Zebra Cross, seperti pagelaran busana atau aksi badut, dapat mengganggu fungsinya dan melanggar Pasal 28. Sanksi bagi pelanggaran ini tercantum dalam Pasal 274 dan 275. 2. Dampak dari penyalahgunaan Zebra Cross untuk kegiatan selain penyeberangan, seperti pertunjukan atau pengamen bahkan tempat berhenti pengendara bermotor saat lampu merah terhadap keselamatan pejalan kaki dan ketertiban lalu lintas antara lain, berkurangnya keamanan bagi pejalan kaki, menghalangi hak mereka, serta menambah kemacetan karena kendaraan berhenti tidak sesuai aturan.
Kata Kunci : penyalahgunaan zebra cross, pejalan kak
PERBUATAN MEMINJAM BARANG SEBAGAI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 390 K/PID/2023
Full text linkPerbuatan meminjam barang yang kemudian tidak dikembalikan dalam konteks hukum pidana Indonesia dapat dianggap sebagai tindak pidana penggelapan, sebagaimana yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 390 K/Pid/2023. Kasus ini mengulas penerapan hukum terhadap individu yang meminjam barang, namun kemudian beritikad buruk dengan tidak mengembalikannya atau menyalahgunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadi. Penggelapan dalam hal ini diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang menyebutkan bahwa perbuatan tersebut dapat dijerat dengan pidana penjara jika terbukti ada niat jahat dan penyalahgunaan atas barang yang dipinjam. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan terkait perbedaan antara peminjaman dan penggelapan, serta menganalisis apakah unsur-unsur tindak pidana penggelapan sudah terpenuhi. Putusan ini memberikan kontribusi penting dalam mengklarifikasi batasan-batasan hukum mengenai perbuatan meminjam barang yang berubah menjadi tindak pidana penggelapan dan dampaknya terhadap pelaku, serta memberikan panduan bagi penerapan hukum di masa depan.
Kata Kunci: Peminjaman barang, tindak pidana penggelapan, Putusan Mahkamah Agung, Pasal 37
TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA MANADO (STUDI KASUS PUTUSAN PN.MANADO NO: 136/PID.SUS/2021/PN.Mnd)
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman pengaturan mengenai kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di indonesia dan untuk mengetahui bagaimana tanggung tanggung jawab pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lali lintas. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Dalam hal kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sudah diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP (sebagai ketentuan umum) serta Undang-undang RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana setiap pengendara yang lalai akan tetap diadili sesuai aturan tersebut. 2. Dalam kasus yang diangkat oleh penulis, pelaku yang lalai mengendarai kendaraan hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sesaui aturan yang berlaku yaitu UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diadili dengan sanksi yang setimpal dan harus mempertanggugjawabkan perbuatan tersebut baik lewat kurungan bedan, denda, maupun sanksi moral dan sosial
Kata Kunci : kecelakaan lalu lintas, kelalaian,kota manad
UPAYA HUKUM MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENNGKETAA KREDIT ANTARA BANK DAN NASABAH
Full text link
Sengketa kredit antara bank dan nasabah seringkali menjadi permasalahan hukum yang kompleks dan memakan waktu, serta biaya yang tinggi. Penyelesaian sengketa ini biasanya melalui jalurlitigasi, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan menjadi alternatif yang relevan dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terkait penyelesaian sengketa kredit antara bank dan nasabah, serta Untuk mengetahui dan memahami penerapan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa kredit di tinjau dari ketentuan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbritrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah yurisis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mediasi merupakan alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa kredit dengan cara yang lebih cepat, sederhana, dan biaya yang lebih rendah. Proses ini memungkinkan kedua pihak, bank dan nasabah, untuk berkomunikasi secara langsung dengan bantuan mediator netral yang profesional. Namun, implementasi mediasi perbankan di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya kesadaran pihak bank dan nasabah mengenai prosedur mediasi, dan diperlukan juga sosialisasi mengenai mediasi perbankan untuk memaksimalkan fungsinya sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
Kata Kunci : Mediasi perbankan, sengketa kredit, penyelesaian sengketa, bank, nasaba
TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN DOKTER SPESIALIS BERBASIS RUMAH SAKIT BERDASARKAN UU NO.17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan pengadaan dokter spesialis melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan untuk mengetahui mengenai penerapan Program Pendidikan Dokter Spesialis berbasis Rumah Sakit berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Sudah banyak regulasi-regulasi yang mengatur mengenai kesehatan dan juga kedokteran yang mencakup ketentuan PPDS, akan tetapi dari semua regulasi yang ada belum bisa memenuhi kebutuhan jumlah dokter spesialis dan pemerataannya. Hadirnya UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ini dalam pengaturannya sudah cukup baik karena memiliki banyak kelebihan, terutama dalam efisiensi Pendidikan dan pemerataan dokter spesialis, tetapi masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi hukum terkait penyelenggara utama PPDS yang juga merupakan bagian dari jenjang Pendidikan tinggi menurut UU yang berlaku. 2. Penerapan PPDS berbasis rumah sakit sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan aturan penerapan dalam UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, namun program ini baru berjalan selama 6 bulan, sehingga belum dapat disimpulkan lebih lanjut.
Kata Kunci : pengadaan dokter spesialis berbasis rumah sakit