LEX PRIVATUM
Not a member yet
2059 research outputs found
Sort by
ANALISIS YURIDIS PENETAPAN STATUS KELAYAKAN LINGKUNGAN DALAM RENCANA KEGIATAN USAHA (Studi Kasus: PT. Indo Asiana Lestari di Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan Tahun 2023)
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui danmengkaji pengaturan UU No. 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup dalam penetapan status kelayakanlingkungan dikaitkan dengan rencana kegiatanusaha PT Indo Asiana Lestari di Boven Digoel,Provinsi Papua Selatan dan untuk mengetahui danmengkaji tentang perlidungan hukum terhadaplingkungan dan masyarakat dalam konteks rencanakegiatan usaha tersebut. Dengan menggunakanmetode penelitian normatif, dapat ditarikkesimpulan yaitu: 1. Penetapan KelayakanLingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup merupakan peraturan perundang-undanganyang sah dalam pengambilan keputusan layak atautidaknya suatu rencana kegiatan/usaha yangmemilki dampak bagi lingkungan melaluidokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL). Berlakunya UUPPLH tidak berartibahwa kasus kerusakan dan atau pencemaranlingkungan langsung dapat diselesaikan secaratuntas. 2. Perlindungan hukum terhadaplingkungan hidup dan masyarakat terdampakdalam konteks rencana kegiatan usaha PT IndoAsiana Lestari berdasarkan yuridis sudah ada danberlaku baik itu dalam peraturan nasional dalamUUPPLH Pasal 26 angka (2), (3), (4), PeraturanPemerintah, Konservasi Lingkungan maupunsecara internasional berdasarkan hak asasi manusiadiatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar1945 dan Deklarasi Umum Hak-Hak AsasiManusia (Universal Declaration of Human Rights)khususnya hak masyarakat adat dan hak ataslingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganegara yang merupakan bagian dari kepentinganumum. Kata Kunci: analisis yuridis, kelayakanlingkungan, rencana kegiatan usah
PEMBERHENTIAN SERTA PERGANTIAN PERANGKAT DESA LIKUPANG II KABUPATEN MINAHASA UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan pemberhentian serta pergantian perangkat desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pemberhentian serta pergantian perangkat desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa merupakan proses penting dalam mendapatkan perangkat Desa yang profesional. Perangkat Desa inilah yang akan membantu kepala Desa menjalankan pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan, bahwa perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. 2. Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa tentunya berkaitan dengan banyak sekali masalah yang mempengaruhinya, baik masalah internal maupun eksternal. Karena itu Kepala Desa memiliki hak dalam memilih 'mitra'nya dalam bekerja melalui penempatan pada perangkat Desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan Desa yang lebih baik. Namun alasan itu tidak dapat mengesampingkan kewajiban kepala Desa untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa harus sesuai dengan alur prosedur yang telah diatur.
Kata Kunci : pemberhentian serta pergantian perangkat desa, desa likupang I
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI UNTUK KEPENTINGAN KONTEN MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji danmengetahui perlindungan hukum terkait ciptaankarya sinematografi, agar lebih cermat dalammengunggah konten ke media sosial dan untukmengetahui sanksi terhadap pelanggaran hak ciptaatas ciptaan potret dan karya sinematografi.Dengan menggunakan metode penelitiannormatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1.Pencatatan hak cipta karya sinematografi,meskipun tidak diharuskan oleh undang-undang,sangat dianjurkan sebagai langkah preventif yangsignifikan untuk melindungi hak-hak eksklusifpencipta di masa depan. Proses pencatatan inibertujuan untuk memberikan pengakuan resmiatas kepemilikan hak cipta suatu karyasinematografi dan berfungsi sebagai bukti yangsah terkait hak-hak tersebut. Dengan melakukanpencatatan, pencipta karya sinematografimemperoleh keuntungan berupa penguatan posisihukum mereka dalam hal pengakuan danperlindungan hak cipta. 2. Dalam hal pelanggaranhak cipta, bentuk pertanggungjawaban meliputiganti rugi secara perdata dan sanksi pidana. Gantirugi dirancang untuk mengkompensasi kerugianekonomi yang diderita oleh pemegang hak ciptaakibat pelanggaran. Sementara itu, sanksi pidanamencakup ancaman denda dan/atau penjara bagipelanggar hak cipta. Ketentuan mengenai sanksiini diatur secara spesifik dalam Pasal 96, 112, dan113 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentanghak cipta.Kata Kunci : hak cipta karya sinematograf
PERAN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME DALAM MENANGANI KASUS KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan mengenai perdagangan manusia menurut hukum internasional dan untuk mengetahui dan memahami peranan United Nations Office On Drugs And Crime dalam menangani kasus kejahatan perdagangan manusia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Melalui berbagai konvensi dan protocol dalam Pengaturan hukum internasional seperti Protokol Palermo, menjadi landasan hukum utama dalam melawan perdagangan manusia. Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi ini, tetapi tantangan tetap ada dalam hal implementasi dan penegakan hukum yang efektif. Meskipun ada kemajuan dalam kerangka hukum, namun dalam pelaksanaan di lapangan masih terkendala oleh faktor seperti kurangnya sumber daya, koordinasi antar negara maupun lembaga yang belum optimal, serta kurangnya kesadaran masyarakat menjadi dalam upaya pemberantasan. 2. Dalam menangani kasus kejahatan perdagangan manusia, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memiliki peran penting dalam upaya global melawan perdagangan manusia. UNODC melalui berbagai program mendukung negara-negara dalam mengembangkan kebijakan, menyediakan pelatihan, dan menawarkan bantuan teknis untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan korban. Mereka juga memfasilitasi koordinasi internasional dan berbagi informasi.
Kata Kunci : perdagangan manusia, UNOD
KEDUDUKAN AHLI WARIS PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT SUKU ADAT BATAK
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pembagian warisan menurut adat batak dan untuk mengetahui dan memahami kedudukan seorang ahli waris perempuan dalam pembagian warisan menurut hukum adat batak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pewarisan adat Batak masih sangat dipengaruhi oleh hukum adat dengan melihat sistem kekerabatan patrilineal yang dianut. Sistem patrineal dijelaskan sebagai sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menojol. Pembagian warisan yang dilakukan orang tua, memberikan perbandingan warisan antara perempuan dan laki-laki. Garis besarnya ialah yang akan mendapatkan warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orangtua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. 2. Kedudukan perempuan dalam adat Batak secara tradisional cenderung lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Namun, dengan dikeluarkannya Yurisprudensi MA No 03/Yur/Pdt/2018 menimbulkan terjadinya perubahan dan pergeseran nilai-nilai sehingga menyebabkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Lambat laun sistem pewarisan patriarki mulai terkikis, dan tidak sedikit juga yang sudah meninggalkan kebiasaan pewarisan ini.
Kata Kunci : ahli waris perempuan, suku adat bata
KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSES PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden dan makna sifat putusan mengikat Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pemberhentian Presiden. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Secara umum, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden. Mahkamah Konstitusi selaku the guardian of constitution dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai bentuk checks and balances. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden putusannya tidak final dan mengikat bagi semua pihak (erga omnes) tetapi hanya bersifat final dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan sehingga dapat memungkinkan diabaikan oleh MPR sebagai pemutus terakhir.
Kata Kunci : putusan mahkamah konstitusi, pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJUDIAN PADA APLIKASI HIGGS DOMINO ISLAND DALAM JARINGAN INTERNET
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perjudian pada aplikasi online higgs domino island di masyarakat dan untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan terhadap pengguna dari perjudian higgs domino island. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, disimpulan : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Aturan Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyatakan bahwa segala bentuk dan jenis perjudian, merupakan kegiatan yang dilarang. Sesuai ketentuan peraturan undangundang yang tertuang dalam KUHP Pasal 303 dan Pasal 303 bis yang mengatur ketentuan umum (lex generalis) mengenai tindak pidana perjudian secara online maupun Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur ketentuan khusus (lex specialis) mengenai tindak pidana perjudian perjudian secara online tentang perjudian. 2. Internet telah membawa dampak besar pada komunikasi informasi. Ketersedian teknologi memfasilitasi perjudian tidak lagi serahasia dulu. Implikasinya berakibat pada kejahatan seperti mencuri karna terlilit hutang, membunuh karna gaji dipakai istri bermain judi, bunuh diri akibat depresi kalah bermain judi, merampok untuk dijadikan modal bermain judi dan melakukan penipuan demi bermain judi online pada aplikasi higgs domino island.
Kata Kunci : Perjudian, Aplikasi Higgs Domino Island, Internet
Analisis Hukum terhadap Regulasi Barang Impor Pakaian Tidak Baru yang Ilegal
Get PDFImpor pakaian bekas ilegal menjadi tantangan signifikan di Indonesia, dengan implikasi yang luas terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum nasional dan internasional yang mengatur impor pakaian bekas, serta mengevaluasi efektivitas penegakannya di lapangan. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris, penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan terkait, serta mengumpulkan data dari wawancara dengan pihak berwenang dan pelaku industri. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah menetapkan larangan impor pakaian bekas dengan alasan perlindungan kesehatan dan keselamatan, implementasi di lapangan terhambat oleh korupsi, keterbatasan sumber daya, dan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha ilegal. Penelitian ini menemukan bahwa hanya sekitar 30% dari total barang impor bekas yang terdeteksi oleh Bea Cukai selama tahun 2023 berhasil ditindaklanjuti secara hukum. Untuk meningkatkan efektivitas regulasi, studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, revisi peraturan untuk menutup celah hukum, serta kampanye edukasi masyarakat mengenai risiko kesehatan dari penggunaan pakaian bekas ilegal. Penerapan strategi ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari impor ilegal dan melindungi kepentingan konsumen serta perekonomian domestik.
Kata kunci : Regulasi Barang Impor, Pakaian Tidak Baru, Ilega
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAPORAN HARTA KEKAYAAN OLEH PENYELENGGARA NEGARA MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara menurut undang- undang nomor 28 tahun 1999 dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelaporan harta kekayaan dalam mencegah Tindakan korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Undang – undang nomor 28 tahun 1999 mengatur tentang kewajiban kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara. Pelaporan harta kekayaan ini dapat dijadikan juga alat pendeteksi terjadinya kemungkinan kekayaan para penyeleneggara negara yang berasal dari sumber – sumber yang tidak sah atau ilegal dengan mendapati potensi konflik kepentingan. Penerapannya Undang-undang ini memuat tentang siapa saja penyelenggara negara, sanksi - sanksi, serta semua yang berkaitan dengan peraturan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Laporan yang diumumkan kepada publik bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memfasilitasi kontrol sosial. Sanksi diberlakukan bagi pelanggaran pelaporan, dengan harapan dapat mencegah tindak korupsi di kalangan penyelenggara negara. Serta sebagai acuan untuk membuat atau menyempunakan peraturan – peraturan mengenai pelaporan harta kekayaan.
Pelaksanaan Pengaturan Pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara adalah instrumen penting dalam pencegahan korupsi. Dengan adanya peraturan – peraturan yang memiliki sanksi sehingga memaksa penyelenggara negara untuk transparan tentang aset mereka, serta meningkatkan akuntabilitas, dan peraturan – peraturan tersebut dapat lebih efektif untuk mendeteksi korupsi lebih dini. Dengan melalui mekanisme pendaftaran yang dibuat oleh Lembaga berwenang yakni Komisi Pemberantasan Korupsi., sehingga dalam pelaksanaanya Lembaga berwenang tersebut dapat yang lebih memantau harta kekayaan oleh penyelenggara negara. Dengan pelaksanaan tersbut dapat membuat pelaporan yang lebih terarah dan lebih spesifik, sehingga membantu mengurangi konflik kepentingan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kata Kunci : laporan Harta Kekayaan, harta kekayaan, penyelenggara negar
TINJAUAN YURIDIS INDEPENDENSI HAKIM DI REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
No full textTujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan independensi hakim di Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan bagaimana penerapan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dalam melindungi kemerdekaan hakim di Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Diundangkannya UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan UU No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ada perubahan yang cukup signifikan khususnya dalam hal organisasi,administrasi,dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Mahkamah Agung (pasal 13 ayat 1 UU No 4 tahun 2004). Sejak saat itulah secara judicieel, organisasi, administrasi dan finansial hakim di semua lingkungan peradilan berada di bawah satu atap yaitu Mahkamah Agung. 2. Secara konstitusional maupun perundang-undangan harus terdapat jaminan terhadap kemandirian dan kebebasan lembaga kehakiman yakni mandiri dalam menjalankan kekuasaannya, dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah terutama dalam menyelenggarakan peradilan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Dalam kenyataannya kemandiian dan kemerdekaan hakim di pengadilan terkadang sulit untuk diwujudkan, karena telah dintervensi atau dicampuri oleh kekuatan dan kekuasaan lain. Banyak kasus hakim dalam mengadili perkara terpengaruh atau dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan ekstra-yudisial terhadap kekuasaan kehakiman.
Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Independensi Hakim, Kekuasaan Kehakiman