LEX PRIVATUM
Not a member yet
2059 research outputs found
Sort by
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN YANG TIDAK MENERIMA BANTUAN SOSIAL DI KOTA BITUNG
Get PDFPenelitian yang dipakai adalah yuridis normatif yang didukung oleh penelitian yuridis empiris yang dimana dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan UndangUndang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang dalam kaitannya dengan melindungi masyarakat yang tidak mampu dalam mendapatkan hak nya sebagai penerima program bantuan dari pemerintah serta implementasinya pihak pemerintah pada masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Pengaturan Kesejahteraan Sosial Menurut UndangUndang Nomor 11 Tahun 2009 merupakan pengaturan lebih lanjut yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial khususnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat Indonesia. 2. Implementasi pemerintah adalah dapat mengusulkan warga yang tidak mampu dan membutuhkan di wilayahnya untuk masuk data terpadu dan mengakses bantuan. Kata Kunci : bantuan sosial, masyarakat tidak mampu, perlindungan hukum
Objek Sengketa Konsumen Yang Bukan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)
Get PDFNegara Indonesia sebagai negara hukum senantiasa menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, termasuk perlindungan terhadap konsumen. Dalam konteks perekonomian yang berkembang pesat, konsumen sering kali dihadapkan pada ketidakseimbangan dalam hubungan dengan pelaku usaha, yang dapat memicu sengketa. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mencakup penyelesaian sengketa konsumen baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun, masih ada ketidakpastian mengenai kewenangan BPSK dalam menangani sengketa konsumen, khususnya ketika objek sengketa di luar kewenangan BPSK. Hal ini sering menimbulkan protes dari pihak yang merasa dirugikan, baik konsumen maupun pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan BPSK dalam mengadili sengketa konsumen serta memberikan pemahaman mengenai kepastian hukum bagi konsumen terkait putusan BPSK yang objek sengketanya berada di luar kewenangan BPSK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai perlindungan konsumen dan peran BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen.
Kata Kunci : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Perlindungan Konsumen, Sengketa Konsume
TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH DALAM KESELAMATAN PELAYARAN KAPAL PERIKANAN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana tanggung jawab pembinaan oleh Pemerintah pada aspek keselamatan pelayaran kapal perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan untuk mengetahui implementasi dari bentuk tanggung jawab pembinaan pelayaran sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan oleh pemerintah telah dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan nasional dengan fungsi oembinaan pengaturan, pengendalian maupun pengawasan pemerintah dalam menunjang keselamatan pelayaran dan memberi perlindungan hukum kepada awak kapal perikanan. Kata Kunci: pemerintah, keselamatan pelayaran, kapal perikana
PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN BERDASARKAN PASAL 363 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan menurut Pasal 363 ayat (2) KUHP; dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana Pasal 363 ayat (2) KUHP. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan menurut Pasal 363 ayat (2) KUHP merupakan pemberatan lebih lanjut terhadap ancaman pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP dalam hal terjadi pencurian di waktu malam (Pasal 363 ayat (1) ke-3/butir 3 KUHP) oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 ayat (1) ke-4/butir 4 KUHP), atau, terjadi pencurian di waktu malam (Pasal 363 ayat (1) ke-3/butir 3 KUHP) yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau memotong, atau memanjat, dan sebagainya Pasal 363 ayat (2) ke-5/butir 5 KUHP). 2. Penerapan Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Pid/2022 memberikan penegasan bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah atas Pasal 363 ayat (2) KUHP, sudah cukup jika pencurian itu di lakukan “di waktu malam” (Pasal 363 ayat (1) ke-3/butir 3 KUHP), ditambah salah satu hal, yaitu “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (Pasal 363 ayat (1) ke-4/butir 4 KUHP), atau, “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong, dst” (Pasal 363 ayat (1) ke-5/butir 5 KUHP).
Kata Kunci : tindak pidana pencurian, keadaan memberatkan
 
PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM KEKABURAN NORMA PADA FRASA ALASAN SANGAT MENDESAK PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami frasa alasan sangat mendesak pada isi norma Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pwekawinan khususnya pada Pasal 7 Ayat
(2) dengan menganalisa dengan jelas menggunakan metode penafsiran hukum, bagaimana syarat-syarat atau alasan pemberian dispensasi kawin mengenai alasan sangat mendesak mempunyai kejelasan yang konkrit dan tidak menimbulkan multitafsir pada pengajuan dispensasi kawin. Sehingga dapat memberikan rasa adil pada masyarakat berperkara dalam putusan Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative yuridis, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan historis dan konseptual.
Kata Kunci: penafsiran hukum, dispensasi, perkawina
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT TERHADAP PERBUATAN PENYEROBOTAN HAK ATAS TANAH
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap perbuatan penyerobotan hak atas tanah dan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat terhadap Perbuatan Penyerobotan hak atas tanah. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum mengenai pemegang hak atas tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan bagi pemilik tanah. Sertifikat tanah berperan sebagai bukti sah atas kepemilikan yang diakui negara dan memberikan hak serta kewajiban kepada pemegangnya. Untuk itu, penting bagi pemegang sertifikat untuk memanfaatkan tanah sesuai peraturan dan segera mengambil langkah hukum jika haknya dilanggar. 2. Perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat terhadap perbuatan penyerobotan hak atas tanah dapat dilakukan dengan pembuktian hak atas tanah (sertifikat) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai bukti penting kepemilikan seseorang atas suatu tanah. Dalam penerapannya secara pidana, dapat dibawa ke meja hijau dalam perbuatan penyerobotan Tanah terdapat pada Pasal 167 KUHP diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum bagi subjek hukum memperoleh setiap haknya.
Kata Kunci : sertifikat tanah, penyerobota
RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Putusan MA Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022)
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan untuk mengetahui penerapan restitusi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 bersifat mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja, sedangkan hal-hal bersifat teknis dalam hukum acara diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 2022. 2. Penerapan Restitusi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2355 K/Pid.Sus/2022 menunjukkan dalam paktik peradilan ada diterapkan proses Restitusi, yang jumlahnya dapat berbeda-beda sesuai dengan kerugian yang dialami korban.
Kata Kunci : restitusi, perdagangan oran
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG EMAS TANPA IZIN DI KECAMATAN MOTOLING TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian hukum terhadap penambangan emas tanpa izin dan mengidentifikasi faktor yang penghambat terhadap penegakan hukum dalam pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian normative empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Efektivitas dan hambatan penegakan hukum terhadap praktik penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan masih tergolong lemah dan belum mampu memberikan dampak yang signifikan dalam menekan aktivitas pertambangan tanpa izin. Upaya penegakan hukum yang dilakukan, seperti pengawasan dan razia berkala, belum cukup efektif dalam mengurangi atau menghilangkan aktivitas penambangan emas tanpa izin di lapangan. 2. faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap penanganan penambang emas tanpa izin di Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan yaitu ; Rendahnya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Masyarakat, Keterbatasan Fasilitas dan Dukungan Infrastruktur Bagi Aparat Penegak Hukum, Kompleksitas Struktur Sosial dan Politik Lokal, Dampak Lingkungan yang Parah dan Kurangnya Pengawasan Lingkungan, Kebijakan yang Kurang Terintegrasi dan Koordinasi Antar-Lembaga yang Lemah, Dampak Sosial Ekonomi dan Ketergantungan Ekonomi terhadap Tambang. Kata Kunci : penambang emas tanpa izin, kecamatan motoling timu
ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI METODE SEWA RAHIM ATAU IBU PENGGANTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap keabsahan perjanjian sewa rahim yang dilakukan di Indonesia berdasarkan hukum perdata dan untuk melakukan kajian terhadap penetapan status hukum anak yang dihasilkan melalui sewa rahim di Indonesia berdasarkan hukum perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Keabsahan perjanjian sewa Rahim di Indonesia berdasarkan hukum perdata secara umum, perjanjian sewa Rahim tidak diakui secara eksplisit atau terus terang dalam hukum perdata di Indonesia dengan prinsip prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keabsahan perjanjian semacam ini masih dipertayakan dan tidak dapat dijamin secara hukum di Indonesia, mengingat potensi dampaknya terhadap status anak, hak orang tua, dan norma sosial yang berlaku. 2. Secara umum, mengingat ketidak jelasan regulasi tentang sewa rahim di Indonesia, masalah status hukum anak yang lahir dari prakter tersebut menjadi isu yang perlu ditangani melalui proses hukum yang dapat melibatkan pengadilan untuk menetapkan siapa yang sah sebagai orang tua dari anak tersebut.
Kata Kunci : status hukum anak, sewa rahi
TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMAKSAAN STERILISASI TERHADAP PENDERITA HIV DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pemaksaan sterilisasi terhadap penderita HIV serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap penderita HIV dalam kasus pemaksaan sterilisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait Hak Asasi Manusia dan kesehatan, serta bahan hukum sekunder dan tersier untuk mendalami teori dan doktrin hukum. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman tentang perlindungan hukum bagi penderita HIV, khususnya dalam konteks pemaksaan sterilisasi yang bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Pemerintah dalam merumuskan sanksi pidana terhadap pelaku pemaksaan sterilisasi.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemaksaan sterilisasi terhadap penderita HIV merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perlindungan hukum bagi penderita HIV dalam kasus ini harus diperkuat untuk mencegah tindak kekerasan yang merugikan mereka. Penelitian ini juga mengusulkan perlunya penegakan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku pemaksaan sterilisasi untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia bagi penderita HIV.
Kata Kunci : Pemaksaan Sterilisasi, Penderita HIV, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Sanksi Pidan