LEX PRIVATUM
Not a member yet
2059 research outputs found
Sort by
KAJIAN HUKUM NEPOTISME PADA PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI PEMERINTAHAN
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui pengaturan hukum nepotisme dalam pengangkatan jabatan di pemerintahan dan untuk mengetahui jenis sanksi terkait nepotisme pada pengangkatan dalam jabatan di pemerintahan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Peraturan terkait nepotisme dalam jabatan pemerintah penting untuk mencegah korupsi dan menjamin keadilan dalam birokrasi. Di Indonesia, pengaturan tentang nepotisme dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang melarang pengangkatan berdasarkan hubungan keluarga, mengedepankan meritokrasi, dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran, sehingga menekankan transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas dalam rekrutmen, dan untuk mencegah dan mengendalikan gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Nepotisme dalam pengangkatan pejabat pemerintah dapat mengakibatkan berbagai sanksi, sebagai berikut: a. Sanksi pidana, seperti penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999; b. Sanksi administratif, seperti pemecatan dan penurunan pangkat; c. Kerugian reputasi dapat terjadi, yang memengaruhi cara pemangku kepentingan memandang organisasi; d. Sanksi sosial, seperti mendapatkan pembicaraan yang negatif dari Masyarakat.
Kata Kunci : nepotisme, pengangkatan jabatan, pemerintaha
PEMUTUSAN HUBUNGAN OLEH PASANGAN PASCA PEMINANGAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Full text linkTujuan penelitian adalah untuk memahami dan mendalami pengaturan pemutusan hubungan oleh pasangan pasca peminangan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta pertanggungjawaban hukum pemutusan hubungan peminangan oleh pasangan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dengan kesimpulan berupa: 1. Pengaturan pemutusan hubungan oleh pasangan pasca peminangan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat terjadi apabila perbuatan itu justru telah dibarengi dengan unsur kesalahan, menimbulkan kerugian bagi calon suami atau calon istri dan bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di masyarakat seperti norma kesusilaan, kepatutan dan kehati-hatian; dan 2. Pertanggungjawaban hukum pemutusan hubungan peminangan oleh pasangan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/PDT/2020 adalah bentuk tanggung jawab perdata karena perbuatan Tergugat yang telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan masyarakat Banyumas.
Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pemutusan Hubungan Peminanga
TINJAUAN HUKUM PROBLEMATIK JUAL BELI MOTOR BEKAS OLEH MAKELAR
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami aspek hukum praktik makelar dalam jual beli motor bekas dan untuk melihat bentuk tanggung jawab makelar dalam jual beli motor bekas. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan atau field research deskriptif-kualitatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Praktek transaksi jual beli motor bekas dengan menggunakan jasa makelar pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam menjual dan atau membeli motor bekas dalam kehidupan sehari-hari, tugas pokok makelar berperan aktif mencari, memasarkan dan menjual barangnya (motor bekas) kepada pembeli. Praktik yang terjadi dalam menggunakan jasa makelar untuk menjual motor bekas dengan menggunakan jasa makelar hanya menggunakan perjanjian lisan baik itu harga motor, kondisi, motor dan batas waktu penjualan, kemudian upah yang akan di terima oleh makelar akan didapatkan ketika barang (motor bekas) itu sudah terjual. Praktek jual beli motor bekas dengan menggunakan jasa makelar juga sering kali terjadi oneprestasi dalam artian bahwa seringkali makelar melebihkan harga yang sudah di sepakati antara penjual dan makelar sehingga membuat salah pihak merasa di rugikan. 2. Makelar tidak hanya bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja akan tetapi juga bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Tanggung jawab makelar sebagai penerima kuasa adalah tanggung jawab atas kesengajaan dan kelalaian dalam menjalankan kuasanya.
Kata Kunci : jual beli motor bekas, makelar
 
PERANAN HUKUM DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH PEMERINTAH KOTA TOMOHON UNTUK PEMBANGUNAN WISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Full text linkPembangunan sektor pariwisata yang berwawasan lingkungan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan hukum dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah Kota Tomohon dalam pembangunan wisata yang berbasis lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji kebijakan, regulasi, serta pelaksanaan program pembangunan wisata yang memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan hukum yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah tentang Pembangunan Pariwisata, memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa pembangunan wisata yang dilakukan tetap menjaga kelestarian alam. Selain itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan sektor swasta, sangat penting dalam mendukung penerapan kebijakan berbasis lingkungan.
Kata Kunci : Peranan Hukum, Keputusan Pemerintah, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Kota Tomoho
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MALPRAKTIK PROGRAM BAYI TABUNG DI INDONESIA
Full text linkProgram bayi tabung (In Vitro Fertilization/IVF) merupakan solusi medis bagi pasangan yang mengalami kesulitan mendapatkan keturunan. Namun, perkembangan teknologi ini juga menimbulkan risiko malpraktik yang berdampak signifikan terhadap pasien. Risiko ini dapat berupa kegagalan prosedur, kesalahan dalam penanganan embrio, atau kelalaian medis lainnya yang berpotensi merugikan pasien secara fisik, psikologis, dan finansial. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi yang ketat untuk melindungi hak-hak pasien dalam menghadapi situasi semacam ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban malpraktik program bayi tabung di Indonesia serta penerapan sanksi terhadap pelaku malpraktik. Perlindungan hukum ini tidak hanya mencakup aspek preventif melalui regulasi perundang-undangan, tetapi juga aspek represif yang memungkinkan korban untuk menuntut ganti rugi atau sanksi terhadap tenaga medis yang melakukan pelanggaran. Aspek preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya malpraktik melalui pengawasan ketat, pelatihan tenaga medis, dan sertifikasi yang sesuai standar internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta mekanisme pengaduan melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang mencakup hak atas informasi medis yang transparan, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang aman, serta hak untuk menuntut secara perdata dan pidana. Sanksi terhadap pelaku malpraktik mencakup sanksi pidana, perdata, dan administratif, yang diterapkan untuk memastikan keadilan bagi korban dan menjaga profesionalisme di bidang medis.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Malpraktik, Bayi Tabung, Hak Pasien, Regulasi Medis
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTRAK DENGAN PIHAK ASING
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalis pengaturan terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak dan untuk mengkaji dan menganalis proses penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 31 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu kebangsaan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dengan pihak asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 yang dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. 2. Penegakan hukum terhadap penggaran Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dalam perjanjian pinjam meminjam (Loan agreement) antara pihak PT. Bangun Karya Pratama Lestari (PT. BKPL) Indonesia dan pihak Nine AM Ltd3 suatu perusahaan dari Amerika Serikat yang mengadakan perjanjian tanggal 23 April 2010 dengan pilihan hukum (Choice Of Law) hukum di Indonesia melanggar ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Perjanjian yang dibuat hanya menggunakan satu bahasa saja yaitu Bahasa Inggris adalah Batal Demi Hukum karena melanggar Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu sebab yang terlarang.
Kata Kunci : pembuatan kontrak, pihak asing, bahasa indonesi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UPAH PEKERJA MIGRAN INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan upah pekerja migran indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Hak Upah Bagi Pekerja Migran Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan Perlindungan Upah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 di atur dalam beberapa pasal dimana Upah menjadi hak dari Pekerja Migran yang melakukan pekerjaan di luar negeri, setiap Pekerja Migran yang melakukan Pekerjaan berhak mendapatkan upah yang layak dan adil sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, dan Negara. 2. Pelaksanaan Upah bagi Pekerja Migran diatur dalam perjanjian kerja yang ada dari pemberi kerja dan penerima kerja sesuai dengan yang tertuang dalam undang-undang pasal 14 undang-undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia Hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerja yang mempunyai unsur Jenis pekerjaan dan perintah untuk mendapatkan Upah.
Kata Kunci: upah, pekerja migra
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DIBIDANG KEWARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Full text linkPenyandang disabilitas sering sekali menghadapi hambatan dalam mengakses akan hak-haknya, termasuk hak untuk memperoleh warisan. Permasalahan ini kerap sekali muncul karena kurangnya pemahaman hukum oleh masyarakat serta belum optimalnya implementasi regulasi yang melindungi mereka. Dalam hukum positif Indonesia, penyandang disabilitas tetap diakui sebagai subjek hukum, namun dalam beberapa kondisi mereka dapat dinyatakan tidak cakap hukum sehingga memerlukan mekanisme pengampuan dalam pengelolaan warisan mereka. Secara yuridis penyandang disabilitas memiliki hak waris sebagaimana warga negara lainnya. Namun, dalam praktiknya, mereka masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek hukum maupun sosial. Salah satu isu utamanya adalah mekanisme pengampuan yang sering kali digunakan sebagai alasan untuk membatasi akses penyandang disabilitas terhadap hak warisnya. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi kebijakan untuk memastikan hak waris penyandang disabilitas dapat diimplementasikan dengan adil dan sesuai dengan prinsip non-diskriminasi. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan advokasi hukum menjadi langkah strategis dalam mendukung pemenuhan hak-hak mereka.
Kata Kunci : Penyandang Disabilitas, Hak Waaris, KUHPerdata, Pengampuan, Perlindungan Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PENGIRIMAN BARANG OLEH PERUSAHAAN EKSPEDISI PENGANGKUTAN LAUT
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perjanjian pengiriman barang antara pengguna jasa dan perusahaan ekspedisi pengangkutan laut dan untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi pengangkutan laut. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perjanjian pengiriman barang antara pengguna jasa dan perusahaan ekspedisi laut menggunakan perjanjian dalam bentuk perjanjian baku (klausula baku). Salah satu contoh perjanjian baku pada perusahaan pengiriman barang adalah Syarat Standar Pengiriman (SSP). SSP merupakan perjanjian pengiriman yang dibuat antara para pihak dan akan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda antara konsumen dan perusahaan jasa pengiriman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 2. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna perusahaan ekspedisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya hukum penyelesaian masalah yang terlebih dahulu diusahakan oleh konsumen dan perusahaan ekspedisi adalah penyelesaian secara damai. Jika tidak puas dengan penyelesaian tersebut, konsumen yang mengalami kerugian dapat mengaduhkan permasalahannya kepada BPSK.
Kata Kunci : pengiriman barang, perusahaan ekspedisi pengangkutan lau
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN IKAN OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA
Full text linkIndonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah laut yang jauh lebih luas dibandingkan dengan daratan. Sektor perikanan memegang peranan penting dalam perekonomian, tetapi juga menghadapi tantangan pencurian ikan oleh kapal asing. Indonesia telah mengesahkan UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan, untuk menanggulangi praktik tersebut. Namun praktik pencurian ikan oleh kapal asing masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan UU No. 45 Tahun 2009 dalam penegakan hukum terhadap pencurian ikan kapal asing serta mekanisme penyelesaian hukum yang ada. Menggunakan pendekatan normatif dan metode kualitatif berbasis pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum masih menghadapi kendala, terutama dalam eksekusi pidana terhadap pelaku yang sudah dipulangkan ke negara asal. Solusi efektif seperti penenggelaman kapal menunjukkan hasil positif, namun memerlukan koordinasi yang lebih baik antar instansi penegak hukum sambil menjaga hubungan diplomatik negara-negara yang terkait.
Kata kunci: Pencurian Ikan; Kapal Asing; UU No. 45 Tahun 2009; Penegakan Huku