Repository Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Not a member yet
667 research outputs found
Sort by
MODUL TAFSIR AHKAM
No full textAhkam Secara etimologi, Tafsir Ahkam terdiri dari dua kata: Tafsir yang berarti penjelasan atau menyingkap makna, dan Ahkam (jamak dari hukm) yang berarti hukum atau peraturan. Secara terminologi, Tafsir Ahkam adalah ilmu yang secara spesifik membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hukum fikih, kemudian menggali (istinbath) hukum syara' dari ayat-ayat tersebut melalui metode ijtihad yang muktabar
Pendampingan Pengelolaan Sosial Media sebagai Sarana Pemasaran Digital bagi UMKM di Kelurahan Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya
Get PDFSalah satu permalasahan yang terlihat untuk pengabdiaan masyarakat ini
yakni belum maksimalnya pemasaran digital yang digunakan UMKM di daerah
Kereng Bangkirai. Daerah Kereng Bangkirai ini pun merupakan daerah wisata yang
memiliki potensi besar untuk meningkat usaha masyarakat yakni adanya UMKM.
Pemasaran dari produk UMKM masih belum maksimal secara digital.
Dengan adanya pemanfaatan media sosial dengan strategi social media
marketing maka, permasalahan yang krusial di daerah wisata air hitam kereng
bangkirai akan menemukan solusi. Salah satu permasalah yang mendominasi yaitu
kurangnya promosi UMKM melalui sosial media dan pemanfaatan media digital
secara maksimal untuk meningkatkan keutungan.
Pendampingan Pengelolaan Sosial Media Sebagai Sarana Pemasaran
Digital Bagi UMKM Di Kelurahan Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya sudah
tepat sasaran. Tepat sasaran disini artinya UMKM yang berada di daerah tersebut
sudah teredukasi dan sudah didampingi dalam pemanfaatan media sosial dalam
strategi pemasaran digital. UMKM daerah kereng bangkirai yang awalnya masih
belum memahami secara detail, dengan adanya pendampingan ini pelaku usaha
mendapatkan pengetahuan secara konkret dalam pemasaran produk UMKM secara
digita
Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dalam Menanggulangi Bencana Alam Melalui Kolaborasi Dengan Pemerintah Kota Palangka Raya
No full text
Analisis Jenis Pohon Sarang Orangutan (Pongo Pygmaeus) Di Khdtk Mungku Baru, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Get PDFUniversitas Muhammadiyah Palangkaraya memiliki KHDTK seluas 4.910 ha. Namun penelitian mengenai Orangutan masih sangat minim dan terbatas di KHDTK Mungku Baru. Oleh karena itupenelitian ini ditujukan untuk mengetahui beberapa pohon yang digunakan untuk bersarang dan makanan orang utan (Pongo pygmaeus) di KHDTK Mungku Baru, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.Hasil pengamatan dari penelitian sarang Orangutan (P. pygmaeus) terdapat 19 sarang dari 27 jenis pohon yang teridentifikasi dalam 9 spesies pohon berbeda yang didominasi oleh pohon Meranti (Shorea) dan Jambu-jambu (Syszgium). Karakteristik sarang Orangutan (P. pygmaeus) terdapat 5 tipe jenis sarang yaitu diklasifikasikan tipe A, B, C, D dan E
Analisis Kebijakan Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Dokumen Administrasi Pencatatan Perkawinan/Perceraian Tidak Tercatat dalam Perspektif Maslahat Sosial
Get PDFPerkawinan harus dicatatkan sesuai UU Nomor 1/1974. Meskipun kelalaian
pencatatan tidak menggugurkan sah nya perkawinan tetapi menyulitkan untuk memperoleh
layanan administrasi kependudukan. Pemerintah kemudian memfasilitasi dengan kebijakan
afirmatif Permendagri Nomor : 109 Tahun 2019 namun masih menimbulkan polemik di
Tengah masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan penerapan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk perkawinan/perceraian tidak
tercatat dalam pencantuman status perkawinan pada kartu keluarga dalam perspektif
maslahat sosial.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan dengan
pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari produk peraturan perundang-undangan dan
hasil-hasil penelitian sebagai data primer dan data sekunder. Hasil dan kesimpulan,
Penggunaan SPTJM memberikan dua perspektif, pertama memberikan kemudahan bagi warga
negara dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan; kedua memberikan celah
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dan penyalahgunaan terhadap
lembaga perkawinan yang luhur
Women Connect Summit yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan Pemberdayaan Perempuan (KEMENAGPER), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Palangka Raya, dengan tema “ Perempuan di Kampus : Menaklukkan Batas dan Membangun Masa Depan”
No full textAnalisis Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) Untuk Penatausahaan Keuangan Di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) untuk penatausahaan keuangan di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Kotawaringin Timur. Latar belakang dari penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan tuntutan untuk modernisasi tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan akurat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, di mana peneliti melakukan observasi langsung, wawancara mendalam, serta kajian dokumentasi dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun SIPD RI dirancang dengan tujuan untuk mempercepat proses pelaporan dan mempermudah akses terhadap data keuangan, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi yang belum memadai, kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem, serta masalah teknis yang mengganggu aksesibilitas beberapa fitur penting dalam SIPD RI. Selain itu, hambatan birokrasi internal turut memperlambat respons terhadap permasalahan yang muncul selama proses implementasi. Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa untuk mencapai optimalisasi SIPD RI, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan yang intensif, penguatan infrastruktur teknologi, serta penyesuaian terhadap prosedur operasional yang lebih fleksibel. Dengan demikian, SIPD RI dapat mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara real time, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat besar bagi pengelolaan keuangan daerah di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur