Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
TANTANGAN DAN STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENANGANI DISINFORMASI DIGITAL DAN KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA
No full textDisinformasi digital merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin mengkhawatirkan di era informasi. Di tengah maraknya penggunaan media sosial sebagai sumber utama informasi masyarakat, penyebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian dinilai semakin sulit untuk dikendalikan. Disinformasi digital saat ini tidak hanya menjadi persoalan di wilayah perkotaan, tetapi juga telah masuk dan marak terjadi di tingkat desa. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk tantangan dan menemukan strategi pemerintah desa dalam menangani disinformasi digital dan kejahatan siber yang ada di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dengan hasil yakni bahwa masyarakat desa masih kurang dalam kemampuan cukup untuk membedakan antara informasi yang benar dan yang menyesatkan, mudah terpengaruh serta keterbatasan akses terhadap sumber informasi yang benar. Strategi Desa CERDIK dirancang sebagai solusi inovatif berbasis nilai lokal dan kontrol sosial untuk mencegah serta memitigasi penyebaran disinformasi secara berkelanjutan
ADDRESSING THE STUNTING PREVALENCE AMONG THE BAJAU COMMUNITY IN THE REGENCY OF BUTON, SOUTHEAST SULAWESI:: AN INCLUSIVE APPROACH
No full textStunting is one of the challenges to realizing the Golden Indonesia 2045. Thus, stunting is currently a national priority issue due to the stunting prevalence movement at the national and regional levels. There is a quite contrasting gap in stunting rates seen in the islands of Southeast Sulawesi Province, especially Buton Regency. More than that, there is a Bajau Tribe community that lives side by side with mainland communities where the stunting rate is very high, it is influenced by economic conditions, education, and underdeveloped health facilities. With the formation of the Stunting Acceleration Team by the Buton Regency Regional Government, a collaboration process occurs between stakeholders. Thus, this study aims to analyze the relationships that occur during the collaboration process in preventing and handling stunting in the Bajau tribe community in Buton Regency. Through a qualitative-descriptive approach where data was collected through observation, interviews, documentation, audio-visual, and digital materials, this study found that the interactions that occur between stakeholders occur well, especially the interaction between the government and the community. However, there are several obstacles influenced by the social conditions of the Bajau community that hinder the exchange of information and the active participation of the community in the stunting reduction program.Stunting merupakan salah satu tantangan bagi Indonesia untuk meraih Indonesia Emas 2045. Olehnya itu, stunting saat ini menjadi masalah prioritas nasional yang harus diselesaikan melalui pergerakan penanggulangan prevalensi stunting dari tingkat nasional ke tingkat regional. Terdapat kesenjangan yang cukup kontras dalam mengatasi persoalan stunting yang terlihat di pulau-pulau di Provinsi Sulawesi Tenggara, terutama Kabupaten Buton. Lebih dari itu, terdapat juga komunitas suku Bajau yang hidup bersebelahan dengan komunitas daratan di mana tingkat stunting sangat tinggi, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang kurang dikembangkan. Dengan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, terdapat proses kolaborasi yang terjadi antara stakeholder. Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan yang terjadi selama proses kolaborasi yang dilakukan dalam pencegahan dan pengolahan stunting di komunitas suku Bajau di Buton Regency. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif di mana data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi, materi audio-visual dan digital, penelitian ini menemukan bahwa interaksi yang terjadi antara pemangku kepentingan berjalan dengan baik, terutama interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, ada beberapa hambatan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat Bajau yang menghambat pertukaran informasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam program pengurangan stunting
POVERTY IN THE SERIBU ARCHIPELAGO, INDONESIA: IS SINGLE-DIMENSIONAL POVERTY MEASUREMENT ENOUGH?
No full textHow much does the difference between various poverty measurements? Though has been discussed in the academic literature, that question has never been analysed empirically. To provide the empirical evidence, this paper conducted a survey in the Seribu Archipelago, Indonesia, on the monetary single-dimensional poverty, the monetary multi-dimensional poverty, and nonmonetary poverty with 636 sample. Providing survey of three poverty measurements, this analysis found that there was significant difference on the number of people categorised as the poor. Because this survey result supports theoretical understanding of broader issues of the poverty and government policy, this paper recommends the construction of comprehensive poverty measurement, not just relying on the monetary single-dimensional approach
PENGEMBANGAN SDM DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA MELALUI SERTIFIKASI KOMPETENSI KEPEMANDUAN OUTBOND DI DESA WISATA JAKA GARONG
No full textHuman Resource Development (HRD) through outbound guide competency certification in Tourism Villages has a crucial role in improving service quality, competitiveness, and sustainability in village economic development. Outbound guide certification plays an important role in improving the professionalism of guides and building tourist trust in tourist destinations. The purpose of this study was to understand and analyze the outbound guide competency certification program and how to evaluate the follow-up of the outbound guide competency certification program. This study was conducted using a descriptive qualitative method, using observation, interviews, and documentation as the main tools in collecting data. The results obtained indicate that the outbound guide certification program in Jaka Garong Tourism Village has succeeded in significantly developing the potential of human resources (HR). This program not only improves the discipline and technical skills of the guides, but also strengthens teamwork, work enthusiasm, and visitor satisfaction. Indicators of the success of this program can be seen from the decrease in accident rates, efficiency of resource use, and improvement in the quality of services provided. However, to maintain the sustainability of the program, it is recommended to adjust the learning method to be more practice-based. In addition, managers can expand the scope of training by including materials related to advanced risk management, outbound activity innovation, and interpersonal skills development. With this approach, Jaka Garong Tourism Village can continue to develop into a safe, attractive, and highly competitive tourist destination.Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sertifikasi kompetensi kepemanduan outbound di Desa Wisata memiliki peran krusial dalam peningkatan mutu layanan, daya saing, dan keberlanjutan dalam pengembangan ekonomi desa. Sertifikasi kepemanduan outbound berperan penting dalam meningkatkan profesionalisme pemandu serta membangun kepercayaan wisatawan terhadap destinasi wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisa tentang program sertifiksi kompetensi kepemanduan outbond dan bagaimana evaluasi tindak lanjut dari program sertifikasi kompetensi kepemanduan outbond. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif deskriptif, menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat utama dalam menghimpun data. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa program sertifikasi kepemanduan outbound di Desa Wisata Jaka Garong telah berhasil secara signifikan Mengembangkan potensi sumber daya manusia (SDM). Program ini tidak hanya meningkatkan kedisiplinan dan keterampilan teknis para pemandu, tetapi juga memperkuat kerja sama tim, semangat kerja, dan kepuasan pengunjung. Indikator keberhasilan program ini terlihat dari penurunan tingkat kecelakaan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta peningkatan kualitas layanan yang diberikan. Namun Untuk menjaga keberlanjutan program, disarankan penyesuaian metode pembelajaran yang lebih berbasis praktik. Selain itu, pengelola dapat memperluas cakupan pelatihan dengan memasukkan materi terkait manajemen risiko lanjutan, inovasi aktivitas outbound, dan pengembangan keterampilan interpersonal. Dengan pendekatan ini, Desa Wisata Jaka Garong dapat terus berkembang menjadi destinasi wisata yang aman, menarik, dan memiliki daya saing tinggi
Kegagalan Negara dalam Good Governance Pengembangan One Village One Product Pada Masyarakat Desa di Kabupaten Sambas
No full textThis study analyses the state's failure to implement good governance in the One Village One Product (OVOP) programme in rural communities of sambas Regency. It focuses on three main factors: abuse of power and ethical violations, lack of transparency and accountability, and limited community participation. Using a descriptive qualitative method, the study analysed interviews with local officials, village officials, and communities, as well as official documents related to OVOP implementation. The results showed that the government's dominance in programme development hindered community and private sector involvement. The practice of nepotism, budget non-transparency, and decision-making that is not based on local needs causes the OVOP programme to be short-term project-oriented without clear sustainability. The conclusion of this study confirms that the failure of good governance implementation in OVOP is caused by weak control, lack of collaboration between actors, and low accountability. Governance reforms emphasising transparency, inclusive participation, and accountability are needed to improve the effectiveness of community-based development programmes.Penelitian ini menganalisis kegagalan negara dalam menerapkan good governance dalam program One Village One Product (OVOP) bagi masyarakat desa di Kabupaten Sambas. Fokus kajian ini mencakup tiga faktor utama: penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran etis, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat yang terbatas. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis wawancara dengan pejabat daerah, perangkat desa, dan masyarakat, serta dokumen resmi terkait implementasi OVOP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi pemerintah dalam penyusunan program menghambat keterlibatan masyarakat dan sektor swasta. Praktik nepotisme, ketidaktransparanan anggaran, serta pengambilan keputusan yang tidak berbasis kebutuhan lokal menyebabkan program OVOP cenderung berorientasi proyek jangka pendek tanpa keberlanjutan yang jelas. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kegagalan implementasi good governance dalam OVOP disebabkan oleh lemahnya kontrol, kurangnya kolaborasi antaraktor, dan rendahnya akuntabilitas. Reformasi tata kelola dengan menekankan transparansi, partisipasi inklusif, dan akuntabilitas diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan berbasis masyarakat
KESIAPSIAGAAN DINAS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA ALAM DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapsiagaan Dinas Kesehatan Kota Kendari dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana alam. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan kerangka Six Building Blocks of Health System dari World Health Organization (WHO), dengan fokus pada dimensi sumber daya manusia kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapsiagaan Dinas Kesehatan Kota Kendari masih belum optimal. Meskipun telah dibentuk tim tanggap darurat seperti Emergency Medical Team (EMT) dan Public Health Rapid Response Team (PHRRT), koordinasi lintas sektor belum berjalan efektif. Selain itu, pelayanan kesehatan darurat masih terbatas dan belum tersedia alokasi anggaran khusus untuk mendukung program kesiapsiagaan, seperti pelatihan, simulasi, dan penguatan sistem peringatan dini. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya penyusunan SOP yang baku, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, serta pengadaan anggaran khusus dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana alam di Kota Kendari.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapsiagaan Dinas Kesehatan Kota Kendari dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana alam. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan kerangka Six Building Blocks of Health System dari World Health Organization (WHO), dengan fokus pada dimensi sumber daya manusia kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapsiagaan Dinas Kesehatan Kota Kendari masih belum optimal. Meskipun telah dibentuk tim tanggap darurat seperti Emergency Medical Team (EMT) dan Public Health Rapid Response Team (PHRRT), koordinasi lintas sektor belum berjalan efektif. Selain itu, pelayanan kesehatan darurat masih terbatas dan belum tersedia alokasi anggaran khusus untuk mendukung program kesiapsiagaan, seperti pelatihan, simulasi, dan penguatan sistem peringatan dini. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya penyusunan SOP yang baku, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, serta pengadaan anggaran khusus dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana alam di Kota Kendari.
Kata Kunci: Kesiapsiagaan; Krisis Kesehatan; Dinas Kesehatan; Bencana Ala
Personal security dan Economic security: Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat:
No full textEconomic security dan personal security merupakan dua dimensi penting dalam pendekatan personal security yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan berkelanjutan, khususnya bagi perempuan di Provinsi Jawa Barat. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat menghadapi tantangan serius berupa tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta ketimpangan akses ekonomi yang masih signifikan. Ketidakmandirian ekonomi perempuan memperkuat kerentanan terhadap kekerasan, terutama dalam lingkup domestik, karena terbatasnya kontrol terhadap sumber daya dan kesempatan kerja. Kondisi ini menghambat kontribusi perempuan dalam proses pembangunan dan memperlebar gap kesejahteraan di tingkat wilayah. Penelitian dalam dokumen ini menekankan bahwa penguatan pemberdayaan perempuan perlu diarahkan pada dua aspek utama: peningkatan akses ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan kesempatan usaha, serta perlindungan komprehensif dari tindak kekerasan melalui penguatan regulasi, layanan pendampingan, dan sinergi kelembagaan. Upaya terintegrasi berbasis personal security diyakini dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya kesetaraan gender dan pengurangan ketimpangan. Dengan demikian, perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga aktor strategis dalam mewujudkan pembangunan Jawa Barat yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Kata Kunci: Keamanan Ekonomi; Keamanan Pribadi; Pemberdayaan Perempuan; Human Security; Pembangunan Berkelanjutan
Terobosan Baru Pelayanan Arsip Melalui Pengarsipan Digital Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Klaten
No full textArsip berguna untuk menjamin kepentingan negara dan keperdataan masyarakat melalui pengelolaan, pemberdayaan, pemanfaatan, dan pelayanan publik kearsipan yang terpercaya serta autetik. Dalam pelayanan arsip Pemerintah Kabupaten Klaten menerapkan terobosan baru untuk mewujudkan inovasi dalam layanan arsip masyarakat sebagai langkah pengelolaan sekaligus pelestarian arsip. Program inovasi kearsipan yang dikenal dengan nama Titip Bandaku (Titip Berkas Arsip Digitalku) dilaksanakan melalui proses alih media arsip ke bentuk digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan terobosan baru pelayanan kearsipan dalam perlindungan dan penyelamatan arsip. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan inovasi baru dalam layanan arsip Titip Bandaku, yang berlandaskan pada konsep inovasi menurut Lembaga Administrasi Negara (2017), dalam penelitian ini peneliti menetapkan tujuh informan yang merupakan sumber data yang dianggap memahami dan relevan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan terobosan kreatifitas pelayanan arsip Titip Bandaku Dapat memperlihatkan adanya inovasi dalam layanan kearsipan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi untuk melindungi serta menyelamatkan arsip, terutama dari ancaman bencana. Dalam kraeasi terobosan pelayanan melalui titip bandaku memiliki beberapa kemudahan pelayanan arsip bagi masyarakat untuk perlindungan dokumen- dokumen pentingnya melalui pengalihmediaan sebagai upaya meminimalisir kehilangan dokumen penting. Program Titip Bandaku dilaksanakan dengan sistem jemput bola, dimana petugas mendatangi lokasi yang telah ditentukan untuk mendapatkan pelayanan kearsipan sehingga mempermudah pelayanan dan menunjukan adanya kebaruan. Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip diharapkan membentuk tim khusus Program Titip Bandaku, meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat, memperluas jangkauan pelayanan dengan menjalin kolaborasi dengan pihak Desa tentang program Titip Bandaku.
Kata Kunci: Terobosan; Pelayanan Kearsipan; Titip Bandaku
Analisis Penerapan Smart Governance di Kabupaten Polewali Mandar
No full textAdanya penurunan nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dari tahun 2020 ke 2021, yang diperoleh Kabupaten Polewali Mandar, menunjukkan bahwa terdapat permasalahan mendasar dalam kapasitas tata kelola digital, dan kesiapan infrastruktur dalam penerapan smart governance di Kabupaten Polewali Mandar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan smart governance di Kabupaten Polewali Mandar. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Smart governance, seperti masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Polewali Mandar, dan beberapa Perusahaan. Adapun antusias masyarakat masih tergolong rendah atau kurang karena akses ke platform government masih sedikit namun telah menunjukkan progres yang positif secara menyeluruh diantaranya dengan adanya beberapa kali pemerintah melaksanakan sosialisasi terkait digitalisasi dan pemanfaatan TIK dan Rapat Musrenbang yang melibatkan masyarakat dan stakeholder pemerintah. Pemerintah telah menyediakan layanan online melalui website atau aplikasi pemerintah yang dapat diakses semua kalangan; masih diperlukan infrastruktur tambahan seperti ruang atau bangunan command center, untuk memaksimalkan fungsi koordinasi, pemantauan, dan proses pengambilan keputusan strategis; pemerintah telah menyediakan website atau aplikasi, instagram dan youtube untuk memberikan berbagai informasi kepada masyarakat. Dan memiliki sarana prasarana fisik pendukung lainnya untuk menyebarkan informasi seperti kendaraan, videotron, dan baligho; hasil akuntabilitas tercermin pada sasaran strategis Polewali Mandar tahun 2023 dimana menunjukkan bahwa telah tercapai dengan baik; belum adanya kebijakan khusus dalam penerapan smart city di Kabupaten Polewali Mandar. Kesimpulannya, penerapan smart governance terselenggara dengan cukup baik, dan memiliki potensi peningkatan dalam penerapannya.
Kata Kunci: Partisipasi Pengambilan Keputusan, Pelayanan Publik dan Sosial, Transparansi Pemerintah, Strategi dan Perspektif Politik
Analisis Bibliometrik Tren Penelitian Digital Governance
No full textPublikasi Digital governance telah banyak dilakukan secara implementatif, tetapi masih minim penelitian yang menyajikan pemetaan sistematis, tren penelitian, dan hubungan antar-topik melalui pendekatan bibliometrik untuk memahami perkembangan ilmiah di bidang ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tren penelitian “digital governance”. Metode penelitian adalah analisis bibliometrik dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Sumber database akademik adalah dari Scopus, dan jumlah artikel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 247 dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren penelitian mengalami peningkatan jumlah publikasi selama periode tahun 2020 s.d. 2024, dengan publikasi terbanyak pada tahun 2024, yaitu sejumlah 117 artikel. Apabila dilihat dari visualisasi co-authorship, maka penulis terbanyak yang mempublikasikan digital governance berasal dari negara China, sedangkan penulis dari negara Indonesia masih minim memberikan kontribusi penelitian. Secara occurrence, terdapat pergeseran topik penelitian dari tata kelola digital ke arah isu-isu baru yang mengaitkan digital governance dengan pengelolaan sumber daya dan ekonomi publik. Kesimpulannya, tren penelitian “digital governance” memberikan peluang penelitian masa depan untuk mengeksplorasi hubungan antara tata kelola digital dan isu-isu multidisipliner yang mulai muncul, seperti pengelolaan sumber daya, keberlanjutan, serta dinamika ekonomi digital yang terus berkembang. Penelitian ini berkontribusi sebagai dasar konseptual dan empiris bagi pengembangan studi dan kebijakan tata kelola digital di masa depan.
Kata Kunci: Digital governance, Analisis Bibliometrik, Digitalisasi Pelayanan Publik