Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Wali Kota Batu Tahun 2024
No full textThis article examines how political communication developed during the 2024 Batu City Regional Head Election (Pilkada), with an emphasis on the campaign strategy of the candidate pair Krisdayanti (KD) and Kris. To understand how political communication strategies affect the results of the Pilkada, this study uses a literature review approach. This candidate pair used a multi-platform approach to communication, combining conventional media, such as television and newspapers, with digital media, such as Instagram, Twitter, TikTok, and YouTube. In addition, they collaborated with local digital communities and influencers to expand the reach of campaign messages and increase young voter participation. However, despite having the advantage of popularity as public figures, this pair failed to win the Pilkada. The results of the study show that success in local political contestation does not only depend on popularity or aggressive digital strategies, but also requires a holistic approach. This approach includes a balance between traditional and modern strategies, authentic communication, and a deep understanding of the characteristics, needs, and preferences of local communities. This study provides valuable insights into the challenges and success factors in political communication in the Batu City Pilkada, as well as implications for political campaign strategies at the regional level in the future
Pilkada Provinsi Papua: Menjaga Stabilitas Melalui Politik Hukum dan Keamanan
No full textThe Papua provincial election reflects the complex dynamics of local politics, influenced by legal-political and security factors. This study aims to analyze efforts to safeguard the stability of the Papua election through legal-political approaches and security strategies. Using a qualitative method, the research examines the challenges of implementing national unificatory regulations within Papua’s unique social, cultural, and geographical context. The findings reveal that the misalignment of regulations with local realities generates various issues, such as logistical disparities, weak supervisory systems, clashes between cultural practices and formal democratic principles, low political participation of women, and potential threats to both physical and digital security. Therefore, a reformulation of legal politics that is contextual and inclusive is required, including the drafting of special regulations that accommodate Papua’s socio-cultural particularities, such as the noken system; establishing Minimum Cost Standards (SBM) and adaptive administrative deadlines; strengthening the supervisory authority of Bawaslu to create balance between electoral institutions (Bawaslu and KPU); increasing the number of supervisory personnel; and providing training tailored to the local context. Furthermore, an integrated, adaptive, and participatory security strategy is necessary to realize fair, peaceful, and democratic elections in Papua. This includes enhancing cross-institutional coordination (KPU, Bawaslu, Police, and local government), expediting the distribution of logistics and honoraria for election officials, and strengthening information technology capacity as well as public digital literacy to counter hoaxes. Such strategies must also involve local actors and community leaders in maintaining stability and building public trust in state institutions to ensure peaceful, secure, and democratic elections in Papua.Pilkada Provinsi Papua mencerminkan dinamika politik lokal yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor politik hukum dan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya menjaga stabilitas penyelenggaraan Pilkada di Papua melalui pendekatan politik hukum dan strategi keamanan. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menelaah tantangan implementasi regulasi nasional yang unifikatif dalam konteks sosial, budaya, dan geografis Papua yang khas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian regulasi dengan realitas lokal memunculkan berbagai persoalan, seperti ketimpangan logistik, lemahnya sistem pengawasan, benturan antara praktik budaya dan prinsip demokrasi formal, rendahnya partisipasi politik perempuan, serta potensi gangguan keamanan fisik dan digital. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi politik hukum yang kontekstual dan inklusif dengan menyusun regulasi khusus yang mengakomodasi kekhasan sosial-budaya Papua, seperti sistem noken, menetapkan Standar Biaya Minimum (SBM) dan batas waktu administratif yang adaptif, perkuat kewenangan pengawasan pemilu pada Bawaslu untuk menciptakan keseimbangan lembaga penyelenggara antara Bawaslu maupun KPU, penambahan personel pengawas, dan pelatihan berbasis konteks lokal. Selain itu, perlu perumusan strategi keamanan yang terintegrasi, adaptif, dan partisipatif untuk mewujudkan Pilkada yang adil, damai, dan demokratis di Papua yaitu dengan meningkatkan koordinasi lintas lembaga (KPU, Bawaslu, Polri, dan pemerintah daerah), mempercepat distribusi anggaran logistik dan honorarium petugas pemilu, serta memperkuat kapasitas teknologi informasi dan literasi digital masyarakat dalam menangkal hoaks. Strategi ini juga harus melibatkan aktor lokal dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara demi terwujudnya Pilkada yang damai, aman, dan demokratis di Papua.
 
Derajat Desentralisasi Asimetrik Provinsi Nanggroeh Aceh Darussalam
No full textPenelitian ini bertujuan menganalisis derajat desentralisasi asimetrik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus yang berfokus di Provinsi Nanggroeh Aceh Darussalam. Provinsi Aceh dipilih dengan pertimbangan meningkatnya dinamika politik pasca perpanjangan alokasi penjabat gubernur tahun kedua. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum desentralisasi asimetrik di Aceh berjalan sesuai dengan agenda yang telah disepakati dan menunjukkan kecenderungan semakin menguat, meskipun belum seluruh aspek mendukung secara optimal. Kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh pada prinsipnya telah dijalankan, namun masih menghadapi kendala berupa ketidaksinkronan aturan pelaksana dengan undang-undang induk. Pendelegasian fungsi pemerintahan telah berlangsung, walaupun sejumlah kewenangan strategis, seperti penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia pascakonflik, belum terealisasi secara memadai. Kontrol pemerintah pusat relatif lebih longgar, tetapi pada tataran teknis pengawasan yang berbasis standar kementerian teknis membatasi ruang kreativitas Pemerintah Aceh. Otoritas pengambilan keputusan keuangan daerah sebagian besar berada di tangan Pemerintah Aceh, dengan pengecualian pada sektor hidrokarbon dan sumber daya mineral yang dikelola secara bersama. Inisiatif kebijakan yang bersifat bottom-up, peran partai politik lokal, serta perluasan cakupan pelayanan publik menunjukkan karakter desentralisasi asimetrik yang relatif tinggi. Namun demikian, tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih signifikan akibat penarikan sejumlah kewenangan melalui regulasi nasional. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pembentukan badan ad hoc nonpermanen untuk mengevaluasi dan menuntaskan agenda desentralisasi asimetrik yang belum terselesaikan, khususnya terkait penyelarasan regulasi, penyelesaian agenda HAM, dan pemberian diskresi pengelolaan keuangan daerah yang lebih sesuai dengan kekhususan Aceh.Penelitian ini bertujuan menganalisis derajat desentralisasi asimetrik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus yang berfokus di Provinsi Nanggroeh Aceh Darussalam. Provinsi Aceh dipilih dengan pertimbangan meningkatnya dinamika politik pasca perpanjangan alokasi penjabat gubernur tahun kedua. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum desentralisasi asimetrik di Aceh berjalan sesuai dengan agenda yang telah disepakati dan menunjukkan kecenderungan semakin menguat, meskipun belum seluruh aspek mendukung secara optimal. Kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh pada prinsipnya telah dijalankan, namun masih menghadapi kendala berupa ketidaksinkronan aturan pelaksana dengan undang-undang induk. Pendelegasian fungsi pemerintahan telah berlangsung, walaupun sejumlah kewenangan strategis, seperti penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia pascakonflik, belum terealisasi secara memadai. Kontrol pemerintah pusat relatif lebih longgar, tetapi pada tataran teknis pengawasan yang berbasis standar kementerian teknis membatasi ruang kreativitas Pemerintah Aceh. Otoritas pengambilan keputusan keuangan daerah sebagian besar berada di tangan Pemerintah Aceh, dengan pengecualian pada sektor hidrokarbon dan sumber daya mineral yang dikelola secara bersama. Inisiatif kebijakan yang bersifat bottom-up, peran partai politik lokal, serta perluasan cakupan pelayanan publik menunjukkan karakter desentralisasi asimetrik yang relatif tinggi. Namun demikian, tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih signifikan akibat penarikan sejumlah kewenangan melalui regulasi nasional. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pembentukan badan ad hoc nonpermanen untuk mengevaluasi dan menuntaskan agenda desentralisasi asimetrik yang belum terselesaikan, khususnya terkait penyelarasan regulasi, penyelesaian agenda HAM, dan pemberian diskresi pengelolaan keuangan daerah yang lebih sesuai dengan kekhususan Aceh
REVOLUTIONARY NATIONALISM AND EARLY STATE-BUILDING: DIVERGENT PATH OF NKRUMAH AND SOEKARNO
No full textThis article presents a comparative historical analysis of postcolonial state-building under the leadership of Kwame Nkrumah in Ghana and Sukarno in Indonesia. It argues that revolutionary nationalism functioned as a double-edged force, enabling mass mobilization and political legitimacy while simultaneously generating institutional fragility in newly independent states. Employing a qualitative historical-comparative methodology and a most similar systems design, the study examines how colonial institutional legacies, bureaucratic capacity, strategies of political legitimacy, civil–military relations, social fragmentation, and Cold War geopolitics shaped divergent state-building trajectories in the two cases.The analysis shows that although both leaders pursued anti-imperialist agendas, state-led development, and mass mobilization, they adopted contrasting political strategies in response to distinct domestic and international constraints. Nkrumah relied on political centralization and a single-party system to compensate for weak administrative capacity, whereas Sukarno emphasized ideological integration and symbolic unity through Guided Democracy within a highly pluralistic social context. In both cases, however, these strategies were structurally constrained and ultimately contributed to political instability and regime collapse.The article concludes that postcolonial state-building cannot be explained by leadership charisma alone but must be understood as a product of the interaction between institutional inheritance, societal formation, political authority, and global forces
DINAMIKA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN REFORMASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIF
No full textThis study aims to examine the dynamics of governance related to community organizations and their impact on democracy more comprehensively in Indonesia. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical design. Data in this study are sourced from literature studies, document analysis, and comparative studies. Legal documents are used as primary sources, including Law Number 17 of 2013 and Law Number 16 of 2017, as well as various Joint Ministerial Decrees used by the government as the basis for disbanding mass organizations. This study shows that the development of mass organizations in Indonesia after the Reformation has shifted from the spirit of liberalization that emphasizes civil liberties to a pattern of stricter state control. The impact of this policy is evident in the declining quality of Indonesian democracy as indicated by the Democracy Index (EIU) score and the Freedom House report. The novelty of this study lies in combining legal-political analysis of government policies regarding mass organizations with their implications for economic development. This study offers a perspective on policy reform based on hybrid governance while encouraging state-civil society collaboration towards a more substantive and inclusive democratic consolidation.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika pemerintahan terkait organisasi kemasyarakatan dan dampaknya terhadap demokrasi secara lebih komprehensif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini bersumber dari studi literatur, analisis dokumen, dan kajian perbandingan. Dokumen hukum dijadikan sebagai sumber primer, meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, serta berbagai Surat Keputusan Bersama Menteri yang digunakan pemerintah sebagai dasar pembubaran Ormas. Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan Ormas di Indonesia pasca-Reformasi mengalami pergeseran dari semangat liberalisasi yang menekankan kebebasan sipil menuju pola kontrol negara yang lebih ketat. Dampak kebijakan tersebut terlihat dari menurunnya kualitas demokrasi Indonesia yang ditunjukkan oleh skor Indeks Demokrasi (EIU) dan laporan Freedom House. Novelty penelitian ini terletak pada penggabungan analisis hukum-politik kebijakan pemerintahan mengenai Ormas dengan implikasinya terhadap pembangunan ekonomi. Penelitian ini menawarkan perspektif reformasi kebijakan yang berbasis hybrid governance sekaligus mendorong kolaborasi negara–masyarakat sipil menuju konsolidasi demokrasi yang lebih substantif dan inklusif
Mandatory Legal Understanding for Government Officials to Realize Good Governance
No full textThe lack of legal knowledge and understanding among government officials in Indonesia can lead to poor governance, corruption, and abuse of authority, ultimately affecting the quality of public services and public trust in the government. The purpose of this study is to emphasize the importance of mandatory legal knowledge for government officials in realizing good governance and to identify the need for increased sanctions for government officials who violate the law. The theories used in the analysis are: Principles of Good Governance and the Concept of Mandatory Legal Knowledge. This study uses a normative legal research method with a literature review approach, analyzing relevant laws, regulations, and legal theories, with a qualitative descriptive approach. The study highlights the importance of legal knowledge for government officials in carrying out their duties effectively and efficiently, and the need for increased sanctions for government officials who violate the law to improve accountability and transparency. Mandatory legal knowledge for government officials is crucial for realizing good governance, and increased sanctions for government officials who violate the law can improve accountability, transparency, and public trust in the government. Additionally, this research is expected to contribute to the improvement of legal knowledge and understanding among government officials, and to provide recommendations for policymakers to enhance the quality of public services and promote good governance in Indonesia
Dekonstruksi Independensi KPK Pasca-Revisi UU No. 19 Tahun 2019: Analisis Politik Hukum dan Penanganan Korupsi Pejabat Eksekutif
No full textThe revision of the Corruption Eradication Commission Law through Law No. 19 of 2019 has sparked serious debate regarding the weakening of the institution and the erosion of the KPK's independence, particularly in handling corruption cases involving executive officials. This article aims to analyze how the KPK's independence has been reconstructed after the revision and how this is reflected in law enforcement practices. The analysis was conducted on a number of strategic decisions, including the cases of Edhy Prabowo, Juliari Batubara, Syahrul Yasin Limpo, and Lukas Enembe, which show indications of structural and procedural weakening, as well as inconsistencies in the judicial and criminal justice processes. A comparison is made with the Independent Commission Against Corruption (ICAC) model in Hong Kong, which has proven highly effective thanks to guaranteed institutional independence, operational transparency, and active community involvement in corruption prevention. The results of the study show that after the revision, the independence of the KPK has experienced a shift in the political direction of law enforcement in combating corruption in Indonesia, structural weaknesses reflected in procedural interventions, changes in investigation patterns, and inconsistencies in verdicts against high-level corruption perpetrators, as well as a spirit of independence that is vulnerable to political intervention. This article recommends reinforcing the legal framework that guarantees the KPK's operational independence and conducting a systemic evaluation of political influence inRevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UU No. 19 Tahun 2019 menimbulkan perdebatan serius mengenai pelemahan kelembagaan dan erosi independensi KPK, khususnya dalam penanganan perkara korupsi yang melibatkan pejabat eksekutif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana independensi KPK dikonstruksi ulang pasca-revisi, serta bagaimana hal tersebut tercermin dalam praktik penegakan hukum. Analisis dilakukan terhadap sejumlah putusan strategis, antara lain perkara Edhy Prabowo, Juliari Batubara, Syahrul Yasin Limpo, dan Lukas Enembe, yang menunjukkan indikasi pelemahan struktural dan prosedural, serta inkonsistensi dalam proses peradilan dan pemidanaan. Menggunakan perbandingan dengan model pemberntasan korupsi Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hong Kong, yang menunjukkan efektivitas tinggi berkat jaminan independensi kelembagaan, transparansi operasional, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pencegahan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca-revisi, independensi KPK mengalami pergeseran arah politik hukum dalam pemeberantasan korupsi di Indonesia, pelemahan struktural yang tercermin dalam intervensi prosedural, perubahan pola penyidikan, dan inkonsistensi vonis terhadap pelaku korupsi tingkat tinggi serta semangat independensi yang rentan oleh intervensi politik. Artikel ini merekomendasikan penguatan kembali kerangka hukum yang menjamin independensi operasional KPK dan evaluasi sistemik terhadap pengaruh politik dalam proses penegakan hukum dan pengarusutamaan partisipasi publik sebagai pondasi utama sistem antikorupsi
ANTECEDENTS OF INTERNAL COMMUNICATION SUCCESS IN PUBLIC ORGANIZATIONS : A STUDY OF HIGH PROSECUTOR'S OFFICE OF SOUTH SUMATRA
No full textUsing a case study of the High Prosecutor's Office of South Sumatra, this study seeks to determine and demonstrate the factors that contribute to the success of internal communication. Using SmartPLS software, this study applies partial least square structural equation modeling (SEM-PLS) on a sample of 77 employees. According to the findings of this study, the success of internal communication at the South Sumatra High Court is determined by professional communication, the channels utilized in internal communication, and employee participation in using media channels. The practical implication of this study is that to increase the success of internal communication, the South Sumatra High Prosecutor's Office must improve professional communication with employees so that they can participate with leaders in decisions regarding the organization's internal communication strategy, and increase the use of communication channels utilized by employees
COMMUNITY EMPOWERMENT IN LOCAL GOVERNMENT DECISION MAKING: A SYSTEMATIC REVIEW OF MODELS AND IMPLEMENTATION
No full textThis study presents a systematic review of community empowerment in local government decision-making, with a focus on prevailing models and patterns of implementation. A structured search of Scopus and Google Scholar identified more than 800 initial records. Following PRISMA procedures, 62 studies met the inclusion criteria and were analysed in depth. Data were extracted and coded by geographical context, type of participatory model, degree of citizen influence, process quality, level of institutionalization, political commitment, and reported policy outcomes. The synthesis identifies several main configurations of community empowerment and shows that the expansion of participatory mechanisms at the local level has not been accompanied by a consistent deepening of citizen power; most initiatives remain at low to moderate levels of influence. Higher empowerment scores tend to be associated with better-designed participatory processes and stronger policy outcomes, but these relationships are conditional rather than deterministic. Institutionalization and political commitment emerge as enabling conditions, yet they are not sufficient on their own to ensure substantive power sharing. Overall, the findings indicate that community empowerment in local government is highly dependent on institutional design, political context, and deliberate strategies for inclusion, accountability, and redistribution, rather than on the mere adoption of participatory instruments.Studi ini menyajikan systematic review mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan di pemerintah daerah, dengan fokus pada model dan pola implementasi. Pencarian literatur dilakukan pada basis data Scopus dan Google Scholar, yang secara kumulatif menghasilkan lebih dari 800 rekam awal. Prosedur seleksi mengikuti pedoman PRISMA dan menghasilkan 62 studi yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis secara mendalam. Data diekstraksi dan dikodekan berdasarkan konteks geografis, tipe model partisipasi, derajat pengaruh warga, kualitas proses, tingkat institusionalisasi, komitmen politik, serta outcome kebijakan yang dilaporkan. Hasil sintesis mengidentifikasi beberapa konfigurasi utama model pemberdayaan masyarakat dan menunjukkan bahwa ekspansi mekanisme partisipasi di tingkat lokal belum diikuti oleh pendalaman kuasa warga yang konsisten; sebagian besar praktik tetap berada pada tingkat pengaruh rendah hingga menengah. Skor pemberdayaan yang lebih tinggi cenderung berasosiasi dengan kualitas proses partisipasi yang lebih baik dan outcome kebijakan yang lebih kuat, meskipun hubungan ini bersifat kondisional dan tidak deterministik. Institusionalisasi dan komitmen politik berperan sebagai kondisi pemungkin, namun tidak cukup untuk menjamin pembagian kekuasaan yang substantif. Temuan ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat bagi pemerintah daerah sangat bergantung pada desain institusional, konteks politik, serta strategi yang disengaja untuk inklusi, akuntabilitas, dan redistribusi
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KREATIF di DESA MEKARSARI KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
No full textPemberdayaan masyarakat menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, salah satunya dapat dilakukan melalui pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat. Namun, dalam penerapannya, masyarakat di Desa Mekar Sari menghadapi keterbatasan daya jual terkait produk usaha yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi kreatif di Desa Mekar Sari Kecamatan Reteh. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari segi bina manusia, telah dilakukan kegiatan pelatihan bagi peningkatan keterampilan para pengrajin anyaman lidi, namun kegiatan tersebut belum dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Aspek bina usaha menunjukkan bahwa pengrajin di Desa Mekar Sari telah memiliki produk usaha anayaman lidi dan memperoleh peningkatan pendapatan dari hasil penjualan tersebut namun belum optimal, karena usaha tersebut baru tahap pengembangan awal. Aspek bina lingkungan menunjukkan bahwa belum ada lingkungan pendukung yang dibentuk secara spesifik untuk mendukung kegiatan pengembangan usaha ekonomi kreatif di Desa Mekar Sari. Apek bina kelembagaan menunjukkan bahwa secara kelembagaan, dibutuhkan penguata peran dari pemerintah desa untuk dapat melakukan pembinaan dan pendampingan terutama berkaitan dengan promosi produk usaha pengrajin secara online agar pengrajin dapat meningkatkan pendapatannya lebih maksimal. Kesimpulannya, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi kreatif di Desa Mekar Sari terlaksana dengan cukup baik, tetapi masih dibutuhkan berbagai peningkatan pada tiap aspek empat bina tersebut.
Kata-kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Usaha Ekonomi Kreatif, Ekonomi Kreatif Desa