Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL ANYAMAN BAMBU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA KARAYUNAN KECAMATAN CIGASONG KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT
No full textThe empowerment of small industry of woven bamboo craftsmen in the village of Karayunan that is carried out by the Department of Small and Medium Enterprises Group of Industry and Trade ofMajalengka District has not been optimal. Therefore, the department seeks (1) to make an increaseof access and market share, which are promotion and information, giving an aid in supplying theproduction tolls; (2) to engage in the exhibition; (3) to make a socialization of Training Center and (4)to conduct motivation skills training such as a small industry of food in the district of Majalengka. Therole of small industry of woven bamboo is suffi ciently increased people’s incomes, this thing can be seenfrom the employment. The inhibiting factors of the empowerment of small industry of woven bamboocraftsmen are the limited fund; still using simple equipments; lack of marketing and lack of educationof the craftsmen and work force
ANALISIS ETHOS, PATHOS DAN LOGOS KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY)
No full textTidak semua pejabat negara pandai melakukan komunikasi pemerintahan secara efektif. Hal itu dikarenakan komunikasi pemerintahan tidak hanya terkait dengan persoalan khalayak serta isu-isu yang dikomunikasikan, namun terkait juga dengan kompetensi seseorang. Cakupan kompetensi seseorang sebagaimana dimaksud oleh Spencer & Spencer meliputi motives, traits, self-concept, knowledge dan skills. Oleh karena tidak semua pejabat atau pemimpin memiliki kelima dimensi kompetensi tersebut, maka muncullah persoalan ethos, pathos dan logos dalam komunikasi pemerintahan. Salah satu pemimpin negara yang dalam ilmu komunikasi dapat dikategorikan sebagai seorang komunikator yang berhasil adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain mampu menciptakan komunikasi yang baik dengan khalayak, SBY juga memiliki kepercayaan, daya tarik dan kekuatan. Kredibilitas menurut Aristoteles bisa diperoleh jika seorang komunikator memiliki ethos (karakter/pembawaan), pathos (ikatan emosional), dan logos (logis/masuk akal). SBY tampaknya mampu menampilkan dirinya sebagai seorang yang memiliki ethos atau karakter pribadi yang baik, sehingga sebagian besar rakyat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan golongan, terpesona dan bersimpati kepadanya. Pada kampanye Pemilu 2009, SBY juga mampu menciptakan pathos atau ikatan emosional yang baik dengan sebagian besar rakyat Indonesia. Argumentasi yang disampaikan SBY dalam berbagai sesi tanya jawab saat kampanye Pemilu 2009, oleh sebagian besar rakyat Indonesia juga dianggap masuk akal (logos atau logis). SBY seolah-olah ingin menyampaikan pesan kepada rakyat Indonesia bahwa dalam memilih calon pemimpin negara, jangan hanya mendengar apa yang disampaikan atau diucapkan seseorang, tetapi lihat juga latar belakang dan pembawaannya.
PERMASALAHAN HUKUM TATA PEMERINTAHAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN INDONESIA
No full textSetiap negara didirikan atas falsafah bangsa. Falsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya. Dalam bidang hukum di Indonesia, Pancasila merupakan sumber hukum materil, karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya dan jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut harus segera di cabut. Pancasila sebagai Azas Hukum Tata Pemerintahan dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan menjadi acuan bagi para aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk berbuat sesuai aturan hukum yang berlaku yang juga dituntut untuk mempertahankan keberlakukan aturan hukum. Begitu pula dengan responsibilitas para aparatur pemerintah dituntut tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas dalam batas-batas pendelegasian wewenang yang pada gilirannya dapat melahirkan hubungan hukum antara yang memberi dan menerima wewenang. Hukum Tata Pemerintahan dalam kajiannya berada pada konteks tugas-tugas pemerintah yang berkaitan dengan akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya, termasuk didalamnya aspek hukum dalam kehidupan organisasi pemerintahan seperti organisasi pemerintahan negara dalam hal hubungan hukum lembaga-lembaga negara dan berbagai kompetensi hukum kelembagaan organisasi pemerintahan negara; organisasi pemerintahan daerah dalan kaitan hukum otonomi daerah; dan akibat-akibat hukum dalam organisasi pemerintahan desa dan kelurahan. Juga menyangkut aspek-aspek di dalam menyelesaikan pertentangan kepentingan pemerintah dengan warga yang diayomi atau penyelesaian suatu sengketa akibat dari suatu perbuatan pemerintah
BENCANA ASAP DI INDONESIA:: Dampak dan Tantangan Koordinasi Antar Birokrasi dan Komunikasi Politik Antar Negara Indonesia-Malaysia
No full textThis articulation tries to expose the crisis about the smoke disaster in Indonesia which can exacerbate political relations between the Indonesia-Malaysia countries. This is important because the government and the people of Indonesia are often trapped in various problems that are actually simple. However, due to political miscommunication between countries coupled with the lack of coordination between bureaucracies, the problem that is actually simple is actually growing and complex.Artikulasi ini mencoba mengungkap krisis tentang bencana asap di Indonesia yang dapat memperburuk hubungan politik antara negara Indonesia-Malaysia. Ini penting karena pemerintah dan masyarakat Indonesia sering terjebak dalam berbagai masalah yang sebenarnya sederhana. Namun, karena miskomunikasi politik antar negara ditambah dengan kurangnya koordinasi antara birokrasi, masalah yang sebenarnya sederhana sebenarnya tumbuh dan kompleks
Penyempurnaan Substansi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten, Kota
No full text
Since implementing of Spatial Planning Act Number 26 year of 2006, few regulation in spatial planning should be changed. One of these regulation is Manual in making spatial planning in province, regency, and city in Indonesia. In order to get harmony in spatial planning between national planning, regional (province) and local (regency, and city) planning, then is made the manual in making spatial planning in province, regency, and city planning in Indonesia. There was old manual in making spatial planning in province, regency, and city planning in Indonesia, at Ministrrial Decree number 327/M/KPTS/2002. After implementing of spatial planning Act number 26 year of 2006, end concerning with changing in other act, regulation, decree, and also empirical reality in tailoring local spatial planning, the old one should be revised. This paper try to explore about the substance which needed to be revised or harmonized in the new/revised regulation. The final hope of existence of new regulation and implementation of the regulation is to achieve the goal of national spatial planning.