Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan Wilayah Perkotaan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
No full textDalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pasal 10 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Daerah dengan cara mentaati Perda dan Perbup yang meliputi tertib tempat umum, jalur hijau dan taman. Oleh karena itu, Satpol dan DLH bersinergi untuk mewujudkan lingkungan yang tertib, bersih, dan indah. Satpol PP bertugas untuk menjaga ketertiban masyarakat, dan DLH menjaga kebersihan dan keindahan kota. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sinergitas yang dilakukan oleh Satpol PP dan DLH di Kabupaten Tangerang dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP dan DLH telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai upaya, namun hasilnya memang belum optimal karena adanya beberapa kendala, antara lain: kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, kurangnya Sumber Daya Manusia untuk melakukan pengawasan, keterbatasan anggaran untuk melakukan kegiatan pengawasan serta kurangnya sarana dan prasarana untuk membuang sampah. Hal tersebut tetaplah harus diapresiasi, sebab di tengah keterbatasan yang ada, Satpol PP dan DLH semaksimal mungkin telah mengupayakan terwujudnya lingkungan yang tertib, bersih, dan indah
PERANAN PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT MELALUI TRADISI PELA GANDONG DI KECAMATAN PULAU HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH
No full textPermasalahan peran pembinaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang belum maksimal oleh Pemerintahan Kecamatan Pulau Haruku. Dari sisi masyarakat pun, rasa keterikatan adat dirasakan semakin lemah dalam tradisi Pela, sehingga menjadi potensi konflik karena kurangnya rasa persaudaraan antar Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur faktor peran pembinaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang paling baik berdasarkan kearifan lokal di Pulau Haruku. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Rasch Model. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara pengakuan normatif terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan penerapannya dalam kehidupan sosial menjadi faktor utama penghambat terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum. Rendahnya internalisasi nilai perdamaian, serta paradigma masyarakat yang masih memaknai konflik sebagai bagian dari identitas dan harga diri kelompok, menyebabkan upaya pencegahan konflik belum berjalan secara efektif.
Kata Kunci: Pembinaan Camat; Ketentraman Ketertiban Umum; Perlindungan Masyarakat, Sosial, Konflik
Building Resilience Public Organizations Through Technological Innovation In Public Services In Indonesia
No full textIn today's digital era, technological innovation has become a key pillar in enhancing the effectiveness and resilience of public organizations. This study aims to analyze how technological innovation contributes to building resilient public organizations in Indonesia, particularly in the realm of public service delivery. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing in-depth interviews and document analysis in government institutions implementing the Electronic-Based Government System (SPBE). The findings reveal that technological innovation improves service efficiency, accelerates administrative processes, and strengthens organizational capacity in responding to change and crisis. However, infrastructure disparities, low digital literacy, and resistance to change remain significant challenges that must be addressed to achieve sustainable organizational resilience.
 
DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL PASCA PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA DI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
No full textRelokasi IKN bertujuan pemerataan dan keberlanjutan, namun berpotensi berdampak pada lingkungan dan masyarakat adat. Ada peluang investasi di wilayah penyangga seperti Tabalong. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dampak perubahan sosial pasca pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan mengungkap faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambatnya. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci yang relevan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial. Ditinjau dari teori perubahan sosial Sztompka menunjukkan bahwa: (1) Perubahan komposisi penduduk menunjukkan peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi, terutama dari Jawa, telah mengubah komposisi penduduk Tabalong. Hal ini memicu persaingan kerja, masalah pangan, dan potensi konflik sosial. Namun, filosofi Banjar yang terbuka terhadap pendatang membantu meminimalkan konflik. (2) Perubahan struktur sosial terjadi pergeseran sektor ekonomi dari pertanian ke industri dan jasa. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi telah mengubah struktur sosial dan ekonomi di Tabalong. Namun, masih terdapat ketimpangan dalam hal akses terhadap pekerjaan dan sumber daya. (3) Perubahan fungsi lahan menunjukkan Tabalong telah berhasil mengubah fungsi lahan pertanian menjadi kawasan produksi pangan untuk IKN. Pasar Agribisnis Kembang Kuning menjadi pusat distribusi utama. Namun, tantangan dalam menjaga kualitas produk dan akses pasar tetap ada. (4) Perubahan batas sosial terjadi perubahan batas sosial akibat masuknya pendatang baru dan persaingan kerja. Pemerintah berupaya mengatasi hal ini dengan pelatihan keterampilan dan revisi RTRW. (5) Perubahan hubungan antar subsistem terjadi peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah, perubahan hubungan antara petani dan pasar, serta peningkatan ketergantungan pada pasar eksternal dan (6) Perubahan lingkungan dimana pembangunan IKN telah memicu perubahan tata guna lahan, peningkatan tekanan pada sumber daya alam, dan potensi konflik lingkungan. Adapun faktor pendorongnya adalah adanya potensi sumber daya alam yang besar, letak geografis yang strategis, keterbukaan masyarakat terhadap pendatang, dan tingginya investasi. Namun demikian, terdapat faktor penghambat seperti kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, infrastruktur yang belum memadai, dan akses pasar yang terbatas. Penting untuk digarisnawahi bahwa dampak pembangunan IKN terhadap perubahan sosial di Tabalong bersifat kompleks dan beragam, bergantung pada berbagai faktor, seperti: 1) Kebijakan pemerintah dalam mengelola pembangunan IKN; 2) Kesiapan masyarakat Tabalong dalam beradaptasi dengan perubahan; dan 3) Dinamika interaksi antara penduduk lokal dan pendatang
Evaluasi Kebijakan Responsif Gender Dalam Penyediaan Gerbong Khusus Wanita Pada Commuter Line JABODETABEK Tahun 2024 - 2025: Indonesia
No full textThis study evaluates the gender-responsive policy of women-only carriages on the Jabodetabek Commuter Line (2024–2025). Originally introduced as affirmative action to protect women from sexual harassment, the policy also supports Indonesia’s gender mainstreaming agenda. Using a qualitative case study, data were gathered through interviews, observations, documentation, and digital ethnography, analyzed via triangulation and Miles & Huberman’s interactive model. Evaluation followed William N. Dunn’s six types: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. Findings show that while the policy increases women’s sense of safety and comfort, effectiveness remains limited due to recurring harassment cases, constrained carriage capacity, and gender-insensitive evaluation tools. Efficiency is also suboptimal as the benefits do not align with the resources used. Equity and responsiveness are hindered by patriarchal norms, limited fleets, and weak victim-centered reporting systems. Overall, the policy is a relevant but partial affirmative measure, symbolic rather than structural. Strengthening requires holistic integration through fleet expansion, victim-centered SOP improvements, stricter enforcement of the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS), and enhanced public education and gender-awareness initiatives to realize safer, more inclusive transportation.
Keywords: Public Policy, Dunn’s evaluation Theory, Gender-Responsive Policy, Jabodetabek Commuter, Women-Only Carriage.Penelitian ini mengevaluasi kebijakan responsif gender berupa penyediaan gerbong khusus wanita pada Commuter Line Jabodetabek tahun 2024–2025. Awalnya kebijakan ini diterapkan sebagai tindakan afirmatif untuk melindungi perempuan dari risiko pelecehan seksual, sekaligus mendukung agenda pengarusutamaan gender di Indonesia. Menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, dan etnografi digital, lalu dianalisis dengan teknik triangulasi dan model interaktif Miles & Huberman. Evaluasi dilakukan berdasarkan enam tipe William N. Dunn: efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi penumpang perempuan, efektivitasnya masih terbatas karena masih terjadi kasus pelecehan, kapasitas gerbong yang terbatas, serta instrumen evaluasi yang kurang sensitif gender. Dari sisi efisiensi, kebijakan ini juga dinilai belum optimal karena manfaatnya belum sebanding dengan sumber daya yang digunakan. Aspek keadilan dan responsivitas terhambat oleh norma patriarkal, keterbatasan armada, serta lemahnya sistem pelaporan yang berpusat pada korban. Secara keseluruhan, kebijakan ini merupakan langkah afirmatif yang relevan namun masih bersifat simbolik dan mitigatif. Penguatan kebijakan perlu dilakukan melalui perluasan armada, penyempurnaan SOP berperspektif korban, penegakan UU TPKS, serta edukasi publik dan kampanye kesadaran gender untuk mewujudkan transportasi yang lebih aman dan inklusif.
Kata Kunci: Kebijakan Publik, Teori Evaluasi Dunn, Responsif Gender, KRL Jabodetabek, Gerbong Khusus Wanita
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA: STUDI TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH
No full textThis research aims to identify and analyze the supporting and inhibiting factors in the implementation of flood disaster management policies in Tolitoli Regency, as well as to determine and formulate efforts to optimize the implementation of these policies. This research uses a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The data analysis techniques used include data condensation, data presentation, and conclusion drawing/verification. This research employs the policy implementation theory by Knill & Tosun (2020). Informants were determined using purposive sampling and snowball sampling techniques. The results show that the supporting factors for the implementation of disaster management policies include the clarity of policy design covering procedures, time, and resources, as well as changes in flood disaster management targets, the availability of a supervisory structure including supervision by the community and by supervisory bodies, the clarity of institutional design covering implementing organizations and internal and inter-organizational coordination, the availability of necessary resources (human resources, finance, technology, and information), the ability to implement disaster management SOPs, and high social acceptance including the level of benefits perceived by the community and community involvement. However, the inhibiting factors include the inappropriateness of policy instrument choices and the difficulty of implementing flood disaster management policies, as well as low administrative capacity due to a lack of necessary resources (human resources, finance, technology, and information).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tolitoli serta mengetahui dan merumuskan upaya mengoptimalkan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Knill & Tosun (2020). Penentuan informan ditentukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan penanggulangan bencana adalah kejelasan desain kebijakan mencakup prosedur, waktu, dan sumberdaya serta perubahan target penanggulangan bencana banjir, ketersediaan struktur pengawasan mencakup pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas, kejelasan desain kelembagaan mencakup organisasi pelaksana dan koordinasi internal dan antar organisasi, ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan (sdm, keuangan, teknologi dan informasi, kemampuan melaksanakan sop penanggulangan bencana banjir, tingginya penerimaan sosial mencakup tingkat kemanfaatan yang dirakasakan oleh masyarakat dan keterlibatan masyarakat, namun adapun faktor penghambat adalah ketidaktepatan pilihan dan kesulitan pelaksanaan instrumen kebijakan penanggulangan bencana banjir dan rendahnya kemampuan administratif berupa kurangnya sumberdaya yang dibutuhkan (SDM, keuangan, teknologi, dan informasi)
Membangun Desa Digital: Implementasi Sistem Metadesa dalam Program Smart Village di Provinsi Lampung
No full textThis study analyzes the implementation of the Metadesa System within the Smart Village Program in Lampung Province, which aims to improve the quality of rural life through the utilization of information and communication technology (ICT). The Metadesa System functions to integrate data across administrative levels village, sub-district, district, and province while supporting public services that are more transparent, accountable, and efficient. Focusing on three main pillars, namely Smart Government, Smart Economy, and Smart People, this study evaluates the effectiveness and challenges of implementation using an evaluative approach, covering aspects of communication, resources, implementers' attitudes, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of the Metadesa System has contributed to improved public service efficiency and community empowerment, despite facing challenges such as limited internet infrastructure and low digital literacy in certain areas. The urgency of this study lies in the need to accelerate rural digital transformation to reduce development disparities and strengthen data-driven governance. It is recommended that the development of human resource capacity, along with sustained policy and technological infrastructure support, be prioritized to enable the replication of successful implementation in other regions.Penelitian ini menganalisis implementasi Sistem Metadesa pada Program Smart Village di Provinsi Lampung, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sistem Metadesa berperan dalam mengintegrasikan data desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, serta mendukung pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan fokus pada tiga pilar utama yaitu Smart Government, Smart Economy, dan Smart People, penelitian ini mengevaluasi efektivitas dan tantangan implementasi sistem tersebut. Pendekatan valuatif digunakan untuk menilai proses implementasi dari segi komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Metadesa telah meningkatkan efisiensi layanan publik dan memberdayakan masyarakat desa, meskipun masih menghadapi tantangan seperti kualitas jaringan internet dan adaptasi teknologi di beberapa desa. Penelitian ini juga memberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut serta peluang replikasi di wilayah lain dengan memperhatikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi di tingkat desa
A MULTIDIMENSIONAL APPROACH TO PREVENTING RADICALISM THROUGH PANCASILA IDEOLOGICAL RESILIENCE IN THE VUCA ERA
No full textThis study examines the strategy to prevent radicalism through strengthening the resilience of the Pancasila ideology in the VUCA era which is characterized by volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Using the Systematic Literature Review method of sixty-four scientific articles and a number of relevant supporting sources, this study maps four main clusters that affect the effectiveness of radicalism prevention, namely ideological resilience, educational interventions, digital literacy, and multi-stakeholder collaboration. The findings show that the prevention of radicalism requires a shift from a repressive approach to a soft power strategy that emphasizes holistic Pancasila education, strengthening critical capacity in the digital space, and developing an inclusive and adaptive social ecosystem. In addition, this study emphasizes the importance of epistemic vigilance, civic participation, and the role of families and religious institutions in building the ideological fortress of society. This study provides a comprehensive conceptual framework for strengthening the resilience of the Pancasila ideology and offers policy directions for the government, educators, and community organizations. Although limited to a literature analysis, the results of this study serve as an important basis for empirical studies and advanced policy formulation
ANALYSIS OF DIGITAL POPULATION IDENTITY SERVICES IN BANDUNG CITY
No full textThe Digital Population Identity (DPI) activation program aims to enhance efficiency and ease of access to public service data. Bandung City, as one of the municipalities implementing the DPI program, possesses relatively advanced digital infrastructure; however, the DPI activation rate remains low at 3.8%, far below the national target of 30%. This study aims to examine the implementation of DPI services, identify supporting and inhibiting factors affecting DPI achievement, and formulate strategies for improvement. The research adopts a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. Research informants include heads of local government agencies, service implementation officers, and members of the public as service users. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. The analytical framework is based on Zeithaml’s public service quality theory, which comprises five dimensions: Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. The findings indicate that the Tangibles dimension, particularly application availability and supporting facilities, is generally adequate. However, significant constraints are identified in the Reliability dimension due to central network disruptions and limitations of users’ devices. The Responsiveness dimension, implemented through proactive outreach strategies (“jemput bola”) and mobile services (“Mepeling”), has proven to be a key success factor in areas with the highest activation rates, such as Astana Anyar District (7.8%). Spatial data visualization analysis confirms disparities in activation achievement across districts, influenced by variations in digital literacy levels and public trust in data security (Assurance). The recommended strategies for improvement include strengthening the reliability of technical systems and optimizing proactive, area-based services to accelerate progress toward the national DPI activation target.
Keywords: Activation achievement, service quality, responsiveness, digital literacy, data security, system reliability, proactive services
ODOL POLICY AS A LOCAL POLITICAL ISSUE: EXAMINING THE PALEMBANG CITY GOVERNMENT’S RESPONSE TO PUBLIC PRESSURE
No full textThis study examines the political dynamics underlying the implementation of the Over Dimension and Overload (ODOL) policy in Palembang City, Indonesia. Using a qualitative-descriptive approach supported by official transportation data, accident statistics, and media analysis, the research explores how public pressure influences local government responsiveness toward ODOL enforcement. Findings reveal that weak implementation stems not only from institutional limitations but also from political compromises between local authorities and economic actors. The growing number of accidents and fatalities has intensified public scrutiny, transforming ODOL from a technical issue into a politically charged policy arena. The study demonstrates that public pressure serves as a catalyst for symbolic yet visible governmental action, while long-term effectiveness requires digital monitoring innovation, cross-agency collaboration, and participatory accountability. This research contributes to understanding how local political responsiveness shapes policy outcomes in developing democracies, particularly within decentralized governance systems.Penelitian ini menganalisis dinamika politik dalam implementasi kebijakan Over Dimension and Overload (ODOL) di Kota Palembang, Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang didukung oleh data resmi perhubungan, statistik kecelakaan, dan analisis media, penelitian ini menelaah bagaimana tekanan publik memengaruhi respons pemerintah daerah terhadap penegakan kebijakan ODOL. Temuan menunjukkan bahwa lemahnya implementasi tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan institusional, tetapi juga oleh kompromi politik antara pemerintah lokal dan aktor ekonomi. Peningkatan jumlah kecelakaan dan korban jiwa telah memperkuat tekanan publik, menjadikan isu ODOL tidak lagi bersifat teknis, melainkan politis. Penelitian ini menegaskan bahwa tekanan publik berfungsi sebagai katalis bagi tindakan pemerintah yang simbolik namun terlihat, sementara efektivitas jangka panjang menuntut inovasi pemantauan digital, kolaborasi lintas lembaga, serta akuntabilitas partisipatif. Hasil penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana respons politik lokal memengaruhi kinerja kebijakan dalam sistem pemerintahan desentralistik