Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Transformasi Digital di Kabupaten Sumedang
No full textPemerintah Kabupaten Sumedang yang memiliki predikat sangat baik melalui transformasi digital menjelma sebagai salah satu kabupaten terbaik di Jawa Barat dan Indonesia dalam banyak hal. Transformasi Digital yang terjadi di kabupaten Sumedang mengalami kemajuan pesat, Bukan hanya WA KEPO yang bisa melayani masyarakat di mana saja dan kapan saja, Kabupaten Sumedang juga meluncurkan Living Lab asli buatan Pemkab Sumedang. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menyelenggarakan SPBE tidak bisa lepas dari peran tiga tokoh utama Pemkab Sumedang (Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda) yang menyebut diri sebagai "Three Musketeer" berkolaborasi dalam melaksanakan transformasi. Kekhawatiran yang muncul dari kondisi ini adalah jika ketiga tokoh ini lengser, apakah Kabupaten Sumedang masih memimpin dalam transformasi digital di Indonesia? Atau bahkan sebaliknya. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan pemerintahan dalam transformasi digital di Kabupaten Sumedang. Desain penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan dan staf di Kabupaten Sumedang, yang terdiri atas: Bupati, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dinas Informasi dan Komunikasi, staf di beberapa dinas, masyarakat, akademisi, pengusaha, serta media. Data hasil penelitian selanjutnya diolah dengan menggunakan aplikasi NVIVO 12 PLUS untuk membantu proses koding terhadap konsep kepemimpinan digital yang dijadikan sebagai teori utama. Hasil analisis data memperlihatkan bahwa keenam dimensi kepemimpinan digital yang terdiri atas: Pengetahuan dan Literasi Digital, Visi Transformasi Digital, Fokus Pada Pelanggan, Kelincahan, Berbicara Resiko (Penciptaan Suasana Eksperimental), dan Kolaborasi dimiliki oleh pimpinan di semua level. Dua dimensi yang paling menonjol dari kepemimpinan digital di Kabupaten Sumedang adalah: Visi Transformasi Digital dan Kolaborasi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi daerah lain dalam meningkatkan pelayanan publik di era digital
POTRET KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN SEBAGAI LEGISLATOR DI PROVINSI JAMBI
No full textPerwakilan perempuan di parlemen khususnya di Provinsi Jambi masih sangat jauh di bawah angka minimal yaitu 30%, nyatanya keterwakilan perempuan yang lebih adil tidak hanya merupakan aspek demokratisasi, tetapi juga syarat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam penelitian yang menjadi permasalahan ialah, bagaimana kehadiran perempuan sebagai angota DPRD Provinsi Jambi?, apakah yang menjadi hal pendukung serta juga menghambat bagi perempuan untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi?, serta bagaimana strategi peningkatan keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi?. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan terlihat tingkat keberadaan perempuan sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Jambi masih sangat minim. Dapat diperhatikan dari dua pemilu kebelakang yaitu 2014-2019 dan juga 2019-2024, jumlah kaum perempuan di DPRD Provinsi Jambi belum melewati 17%, yaitu 8 orang pada 2014 (15%), dan 9 orang pada 2019 (17%), yang bisa masuk ke gedung DPRD. Masih rendahnya wakil rakyat dari kalangan perempuan di DPRD Provinsi Jambi, menjadi semacam peringatan untuk segera disusun perencanaan untuk meningkatkan jumlah tersebut, Adanya perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dapat memberikan ide-ide, serta memberikan kesempatan perempuan dalam mengaktualisasikan dirinya.
Kata kunci: Keterwakilan; Perempuan; Politik; DPRDPerwakilan perempuan di parlemen khususnya di Provinsi Jambi masih sangat jauh di bawah angka minimal yaitu 30%, nyatanya keterwakilan perempuan yang lebih adil tidak hanya merupakan aspek demokratisasi, tetapi juga syarat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam penelitian yang menjadi permasalahan ialah, bagaimana kehadiran perempuan sebagai angota DPRD Provinsi Jambi?, apakah yang menjadi hal pendukung serta juga menghambat bagi perempuan untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi?, serta bagaimana strategi peningkatan keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi?. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan terlihat tingkat keberadaan perempuan sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Jambi masih sangat minim. Dapat diperhatikan dari dua pemilu kebelakang yaitu 2014-2019 dan juga 2019-2024, jumlah kaum perempuan di DPRD Provinsi Jambi belum melewati 17%, yaitu 8 orang pada 2014 (15%), dan 9 orang pada 2019 (17%), yang bisa masuk ke gedung DPRD. Masih rendahnya wakil rakyat dari kalangan perempuan di DPRD Provinsi Jambi, menjadi semacam peringatan untuk segera disusun perencanaan untuk meningkatkan jumlah tersebut, Adanya perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dapat memberikan ide-ide, serta memberikan kesempatan perempuan dalam mengaktualisasikan dirinya.
Kata kunci: Keterwakilan; Perempuan; Politik; DPR
PENGEMBANGAN DESA SUKAPURA MENUJU SMART VILLAGE
No full textIsu smart city menjadi isu yang hangat saat ini di Indonesia. Adapun bangunan utama dari terciptanya tatanan level kota yang baik adalah dengan baiknya level kelurahan dan atau desa sebagai batu bata penyususn bangunan tersebut. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk mengambil fokus pada adopsi konsep smart village. Peneliti mengambil studi kasus pada Desa Sukapura. Desa ini memiliki beberapa keunikan, pertama diantaranya pada aspek website -sebagai perwujudan dari realitas virtual yang merupakan salah satu ciri khas pengembangan smart city- belum adanya website desa yang reliable; kedua, padahal desa tersebut disebut sebagai desa yang merepresentasikan smart village kabupaten Bandung; ketiga, jika ingin merujuk pada desa tersebut secara virtual, maka perlu mengandalkan situs pemerintah kabupaten yang juga teryata dinilai unreliable; keempat, belum adanya evaluasi mengenai ketercapaian konsep smart village pada desa tersebut. Dikarenakan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan desa menuju smart village di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat; khususnya pada aspek smart government. Peneliti menggambarkan aspek dari pengembangan desa menuju smart village berdasarkan konsep dari T.V. Ramachandra, Ganesh Hegde, M.D. Subash Chandran, Tejaswini Ananth Kumar dan Vishnumayananda Swamiji (2015). Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan desain atau rancangan kualitatif untuk mengetahui secara mendalam dan harapannya menyeluruh hasil dari pertanyaan penelitian. Temuan dari penelitian ini adalah pengembangan desa menuju smart village di Desa Sukapura belum dapat dikatakan cukup baik, khususnya apabila dilihat dari keempat dimensi pendukung dalam pengembangan desa menuju smart village, disimpulkan bahwa pada dimensi sumber daya, terdapat sumber daya manusia perangkat desa yang cukup mampu beradaptasi pada perubahan, dan terdapat peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Desa Sukapura. Sementara pada dimensi teknologi, masih terdapat kendala ketergantungan terhadap pihak lain, termasuk kendala server yang error sehingga berimplikasi pada terhambatnya pelayanan kepada masyarakat. Pada dimensi institusi, pengembangan Desa Sukapura menuju smart village belum didukung oleh regulasi dan master plan yang jelas dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Desa Sukapura. Pada dimensi keberlanjutan, pemerintahan Desa Sukapura berkomitmen dalam mengembangkan desa dalam jangka panjang, namun perlu didukung oleh grand desain dan milestone yang jelas terkait arah dan tahapan dari smart village itu sendiri.
Kata Kunci: Pemerintah Cerdas, Pengembangan Desa Sukapura, Sukapura Smart villageIsu smart city menjadi isu yang hangat saat ini di Indonesia. Adapun bangunan utama dari terciptanya tatanan level kota yang baik adalah dengan baiknya level kelurahan dan atau desa sebagai batu bata penyususn bangunan tersebut. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk mengambil fokus pada adopsi konsep smart village. Peneliti mengambil studi kasus pada Desa Sukapura. Desa ini memiliki beberapa keunikan, pertama diantaranya pada aspek website -sebagai perwujudan dari realitas virtual yang merupakan salah satu ciri khas pengembangan smart city- belum adanya website desa yang reliable; kedua, padahal desa tersebut disebut sebagai desa yang merepresentasikan smart village kabupaten Bandung; ketiga, jika ingin merujuk pada desa tersebut secara virtual, maka perlu mengandalkan situs pemerintah kabupaten yang juga teryata dinilai unreliable; keempat, belum adanya evaluasi mengenai ketercapaian konsep smart village pada desa tersebut. Dikarenakan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan desa menuju smart village di Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat; khususnya pada aspek smart government. Peneliti menggambarkan aspek dari pengembangan desa menuju smart village berdasarkan konsep dari T.V. Ramachandra, Ganesh Hegde, M.D. Subash Chandran, Tejaswini Ananth Kumar dan Vishnumayananda Swamiji (2015). Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan desain atau rancangan kualitatif untuk mengetahui secara mendalam dan harapannya menyeluruh hasil dari pertanyaan penelitian. Temuan dari penelitian ini adalah pengembangan desa menuju smart village di Desa Sukapura belum dapat dikatakan cukup baik, khususnya apabila dilihat dari keempat dimensi pendukung dalam pengembangan desa menuju smart village, disimpulkan bahwa pada dimensi sumber daya, terdapat sumber daya manusia perangkat desa yang cukup mampu beradaptasi pada perubahan, dan terdapat peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Desa Sukapura. Sementara pada dimensi teknologi, masih terdapat kendala ketergantungan terhadap pihak lain, termasuk kendala server yang error sehingga berimplikasi pada terhambatnya pelayanan kepada masyarakat. Pada dimensi institusi, pengembangan Desa Sukapura menuju smart village belum didukung oleh regulasi dan master plan yang jelas dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Desa Sukapura. Pada dimensi keberlanjutan, pemerintahan Desa Sukapura berkomitmen dalam mengembangkan desa dalam jangka panjang, namun perlu didukung oleh grand desain dan milestone yang jelas terkait arah dan tahapan dari smart village itu sendiri.
Kata Kunci: Pemerintah Cerdas, Pengembangan Desa Sukapura, Sukapura Smart villag
Implementasi Model Pentahelix dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) di Kabupaten Lampung Selatan
No full textThe purposes of the writing raised are (1) To describe whether the pentahelix model has been implemented in the management of Village-Owned Enterprises (BumDes) in South Lampung Regency, and (2) To describe the obstacles to implementing the pentahelix model in the management of Village-Owned Enterprises (BumDes) in the Regency South Lampung. The purpose of writing relates to optimizing village development in order to improve the welfare of village communities as stated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Likewise, in line with the objectives of establishing BumDes, including improving the economy and increasing the income of rural communities. The research method used is through a qualitative approach the researcher makes an objective representation of the symptoms contained in the research problem, namely the implementation of the pentahelix model in the management of BumDes in South Lampung Regency. Data were obtained from interview, observation and documentation techniques. Furthermore, data analysis with data reduction, data presentation and verification/conclusion. The results of the study explained that the implementation of the Pentahelix model has been implemented well in BumDes Management in South Lampung Regency, only in Sidomulto District which has implemented the Pentahelix model in collaboration with 5 stakeholders, namely the Media, Business Community, Academics, and Government as the leading sector. The form of cooperation that is carried out is by holding joint activities where stakeholders are still limited to being facilitators and sponsors of these activities. Therefore, in the future it is hoped that stakeholder collaboration with BumDes can be further enhanced in a more concrete form, namely developing BumDes, increasing the capacity of BumDes resources and efforts to increase BumDes capital.Tujuan penulisan yang diangkat adalah (1) Untuk mendeskripsikan apakah model pentahelix sudah terimplementasikan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) di Kabupaten Lampung Selatan, dan (2) Untuk mendeskripsikan hambatan implementasi model pentahelix dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) di Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan penulisan berkaitan dengan optimalisasi pembangunan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Demikian pula sejalan dengan tujuan pendirian BumDes di antaranya yaitu meningkatkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah Melalui pendekatan kualitatif peneliti melakukan representasi objektif mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian yaitu implementasi model pentahelix dalam pengelolaan BumDes di Kabupaten Lampung Selatan Data diperoleh dari teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Hasil penelitian memaparkan bahwa implementasi model pentahelix telah di Implementasikan dengan baik dalam Pengelolaan BumDes di Kabupaten Lampung Selatan hanya di Kecamatan Sidomulto yang telah menerapkan model Pentahelix berkolaborasi dengan 5 stakeholder, yaitu Media, Komunitas Pelaku usaha, Akademisi, dan Pemerintah sebagai leading sektor. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dengan mengadakan kegiatan bersama di mana stakeholder masih terbatas menjadi fasilitator dan sponsor dari kegiatan tersebut. Karena itu pada masa mendatang diharapkan kerjasama stakeholder dengan BumDes dapat lebih ditingkatkan dalam bentuk yang lebih konkrit yaitu pengembangan BumDes, peningkatan kapasitas sumber daya BumDes dan upaya peningkatan modal BumDes
GOVERNMENT PERFORMANCE PADA KEBIJAKAN TRANSFORMASI DIGITAL: BAGAIMANA TRANSFORMATION CAPABILITY MEMPENGARUHINYA? (STUDI EMPIRIS DI PROVINSI MALUKU UTARA)
No full textAbstract
Effective governance is now one of the key pillars in maintaining the stability and prosperity of a country. The development of information and communication technologies has fundamentally changed the way governments operate around the world. The digital age has opened up new opportunities and presented significant challenges in managing the country and serving the community. In 2021, North Maluku Province has officially established the Regional Digitalization Acceleration and Expansion Team (TP2DD). The program is expected to be a good start and a momentum to establish coordination, commitment, and synergy together in the context of expanding the digitization of local government transactions, to support national economic recovery which has a real impact on people's welfare. This study builds and empirically tests a model of the impact of government digital transformation on performance based on dynamic capability theory. This research uses a quantitative method approach. The research design used is a survey. The analysis method used is using a confirmatory factor analysis approach, namely Partial Least Squares - Structural Equation Modeling (PLS-SEM). From the results of empirical statistical testing on case studies in North Maluku Province in the implementation of digitalization in each regional apparatus, transformation capability directly affects government performance. Transformation capability directly affects partnering agility, although at the same time the research shows that partnering agility has not had a significant effect on government performance. So related to partnering agility, it is necessary to create a joint program holistically in order to increase partnering agility. The results of this study also provide ideas for further research to find out and analyze what factors can influence partnering agility to be achieved.
Keywords: Government Performance, Partnering Agility, Transformation Capability, and Digital TransformationAbstrak
Pemerintahan yang efektif saat ini merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan suatu negara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara mendasar cara pemerintahan beroperasi di seluruh dunia. Era digital telah membuka peluang baru dan menghadirkan tantangan yang signifikan dalam mengelola negara dan melayani masyarakat. Pada tahun 2021, Provinsi Maluku Utara telah resmi dalam membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Program tersebut diharapkan dapat menjadi permulaan yang baik serta menjadi momentum untuk menjalin koordinasi, komitmen, serta sinergi bersama dalam rangka perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional yang berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini membangun dan menguji secara empiris model dampak transformasi digital pemerintah terhadap kinerja berdasarkan teori kapabilitas dinamis. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan survey. Metode analisis yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan analisis faktor konfirmatori yaitu Partial Least Squares – Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Dari hasil pengujian statistik secara empiris pada studi kasus di Prov. Maluku Utara dalam pelaksanaan digitalisasi di setiap perangkat daerah, secara langsung transformation capability memengaruhi government performance. Transformation capability secara langsung memengaruhi partnering agility, walau pada saat yang sama dalam penelitian ditunjukan bahwa partnering agility belum memiliki pengaruh secara signifikan terhadap government performance. Sehingga terkait dengan partnering agility, perlu untuk dibuat suatu program bersama secara holistik agar dapat meningkatkan partnering agility. Hasil dari penelitian ini pun memberikan gagasan untuk penelitian selanjutnya untuk mencari tau dan menganalisis mengenai faktor apa saja yang dapat memengaruhi partnering agility itu tercapai.
Kata Kunci: Government Performance, Partnering Agility, Transformation Capability, and Digital Transformatio
ANALYZING THE IMPACT OF THE BUSINESS LICENSING EASE POLICY FOR DRUG AND FOOD MSME BUSINESS ACTORS: A CASE STUDY IN EAST KALIMANTAN PROVINCE FROM 2018 TO 2023
No full textThe limited number of products registered with the Indonesian FDA by MSMEs is primarily attributable to their ignorance of the procedures involved in obtaining product authorization. The Samarinda provincial office of the Indonesian Food and Drug Administration has launched the "Si Jebol" program, which assists MSMSEs in obtaining product authorization. This study aims to determine how the policy of ease of business licensure for pharmaceutical and food micro, small, and medium enterprises (MSMEs) affected product authorization in the province of East Kalimantan from 2018 to the first semester of 2023. This research methodology employs a descriptive qualitative analysis of secondary data obtained from the Samarinda annual reports of the provincial office of the Indonesian FDA. The findings indicate that the convenience of business licensing policy, which was executed by the Provincial office of the Indonesian FDA in Samarinda, effectively stimulates the issuance of product authorization permits. The obstacles encountered by MSMEs during the registration process for product authorization may serve as the foundation for future policies designed to assist MSMEs. Additional research on the challenges encountered by micro, small, and medium enterprises (MSMEs) is crucial in order to establish intervention strategies that the provincial office of the Indonesian FDA in Samarinda can implement.
Keywords: Indonesian FDA, Product Authorization, East Borneo, Policy, Micro Small and Medium Enterprise (MSME)The limited number of products registered with the Indonesian FDA by MSMEs is primarily attributable to their ignorance of the procedures involved in obtaining product authorization. The Samarinda provincial office of the Indonesian Food and Drug Administration has launched the "Si Jebol" program, which assists MSMSEs in obtaining product authorization. This study aims to determine how the policy of ease of business licensure for pharmaceutical and food micro, small, and medium enterprises (MSMEs) affected product authorization in the province of East Kalimantan from 2018 to the first semester of 2023. This research methodology employs a descriptive qualitative analysis of secondary data obtained from the Samarinda annual reports of the provincial office of the Indonesian FDA. The findings indicate that the convenience of business licensing policy, which was executed by the Provincial office of the Indonesian FDA in Samarinda, effectively stimulates the issuance of product authorization permits. The obstacles encountered by MSMEs during the registration process for product authorization may serve as the foundation for future policies designed to assist MSMEs. Additional research on the challenges encountered by micro, small, and medium enterprises (MSMEs) is crucial in order to establish intervention strategies that the provincial office of the Indonesian FDA in Samarinda can implement.
Keywords: Indonesian FDA, Product Authorization, East Borneo, Policy, Micro Small and Medium Enterprise (MSME
KUALITAS PELAYANAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI
No full textThere is often a difference between the two in terms of service quality, which is directly related to how well an organization serves its customers. Due to several deficiencies, the public services provided by the government in this case are not in accordance with the standards set. Service indicators are still more conceptual in nature, and their implementation is still far from expectations, such as Law 25 of 2009 concerning Public Services which has not been fully implemented. This study aims to describe and analyze the data collected in explaining the quality of service at the Bekasi City Kesbangpol Agency, so the researchers used a qualitative descriptive approach. Researchers collect data through interviews, observation and documentation. Primary and secondary data are used in this study. Informants for in-depth interviews with related organizations and people, including the Head of Domestic Politics of the Bekasi City Kesbangpol Agency, Head of Political Education and Democracy Enhancing Sub-Division of the Bekasi City Kesbangpol Agency, and the public who carry out services at the Bekasi City Kesbangpol Agency. Reducing data, presenting data, and verifying or drawing conclusions are all necessary steps in data analysis. The findings of the study show that the Bekasi City Kesbangpol Agency is not able to provide generally satisfactory services. As required by the principle of public service in Article 4 of Law no. 25 of 2009, the Bekasi City Kesbangpol Agency has not pursued indicators such as professionalism, openness, timeliness, provision of facilities and special treatment for vulnerable groups.
Keywords: Bekasi City Kesbangpol Agency, Service Quality, Public Service
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH: Studi Kasus di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
No full textLatar belakang dari penelitian ini adalah semakin tingginya potensi terjadinya kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah, baik kebakaran pada pemukiman penduduk ataupun kebakaran hutan sehingga dibutuhkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran yang memadai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran upaya apa saja yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah, serta faktor apa yang mempengaruhi menjadi penghambat dan pendukung peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa secara deskriptif, dan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian memberikan gambaran bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran berupa pendidikan serta pelatihan telah dilaksanakan, namun belum optimal. Kegiatan belum bisa menyentuh seluruh aparatur dan belum bisa melaksanakan jenis kegiatan peningkatan kapasitas lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh struktur organisasi pemadam kebakaran masih menjadi bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan anggaran yang minim untuk kegiatan peningkatan kapasitas pemadam kebakaran. Faktor yang mendukung adalah komitmen dan peran pemimpin organisasi yang baik terhadap peningkatan kapasitas, serta telah adanya peraturan yang mengatur khusus tentang pemadam kebakaran tentang struktur organisasi, jabatan fungsional, serta pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemadam kebakaran. Saran dan rekomendasi dari penulis adalah bahwa pemerintah daerah agar segera merealisasikan peraturan-peraturan berkaitan urusan kebakaran tersebut karena akan berdampak pada terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah
ANCAMAN CYBERCRIME DI INDONESIA: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis
No full text
Abstract
The advancement of digital technology has significantly increased the threat of cybercrime, leading to issues such as identity theft, job loss, and disruptions to critical infrastructure. Meanwhile, cybercriminals continue to develop new techniques and strategies in committing their criminal acts. The purpose to describe the extent of cybercrime threats in Indonesia. This study employs a literature review method, which involves examining and analyzing literature related to cybercrime in Indonesia. The findings indicate that there has been an evolution in publications concerning cybercrime in Indonesia, shifting from an initial focus on understanding and regulations to a greater emphasis on technology, emerging threats, and their impact on various aspects of life and business. Common cyber threats in Indonesia include malware attacks, denial of service (DoS), distributed denial of service (DDoS), and phishing. These threats are often exacerbated by a lack of awareness and education about cybersecurity and limited enforcement of cybercrime laws. In conclusion, cybercrime threats in Indonesia are currently considered serious and highly dangerous due to their potential to create national issues. Efforts to address this issue should include strengthening law enforcement against cybercrime and enhancing public education on protecting oneself from online threats.
Keywords: Cybercrime; Cybercrime Threats; Literature ReviewPerkembangan teknologi digital telah meningkatkan ancaman cybercrime secara signifikan, hingga berdampak terhadap pencurian identitas, kehilangan pekerjaan, dan gangguan infrastruktur kritis. Sementara itu pelaku cybercrime terus mengembangkan teknik dan strategi baru dalam melakukan tindakan kejahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejauhmana ancaman cybercrime yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur review, dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis literatur berkaitan dengan cybercrime di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa telah terjadinya evolusi publikasi tentang cybercrime di Indonesia dari fokus awal pada pemahaman dan regulasi hingga penekanan yang lebih besar pada teknologi, ancaman terbaru, dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan dan bisnis. Serangan malware, denial of service (DoS), distributed denial of service (DDoS), dan phishing menjadi ancaman yang sering terjadi, penyebabnya yakni kurangnya kesadaran dan edukasi tentang keamanan siber serta minimnya penegakan hukum kejahatan dunia maya. Penulis menyimpulkan bahwa ancaman cybercrime di Indonesia sekarang ini tergolong serius (sangat berbahaya) karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan permasalahan nasional. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat penegakan hukum terhadap cybercrime dan meningkatkan edukasi terhadap masyarakat tentang cara melindungi diri dari kejahatan dunia maya.
Kata kunci: Cybercrime; Ancaman Cybercrime; Literatur revie
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN (BPJS): (STUDI PADA PASIEN RAWAT JALAN DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO KABUPATEN BULUNGAN)
No full textMeningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bulungan sejalan dengan bertambahnya permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh masayarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum terkait dengan implementasi kebijakan BPJS Pada Rumah Sakit BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan pada data peneliti menggunakan wawancara in depth interview, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merujuk pada 4 (empat) dimensi yang peneliti gunakan, diketahui bahwa pada dimensi komunikasi, belum pernah dilakukan sosialisasi secara khusus dan terjadwal terkait alur prosedur pelayanan dan tata tertib pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dimensi disposisi, sumberdaya, terdapat fasilitas yang belum memadai khususnya bagi ruang tunggu pasien. Sementara itu pada 2 (dua) dimensi lainnya yaitu dimensi disposisi menunjukkan bahwa perekrutan pegawai sudah sesuai dengan kompetensinya dan dimensi struktur birokrasi sudah menunjukkan adanya kejelasan prosedur pelayanan. Kesimpulannya, implementasi kebijakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan pada pasien rawat jalan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan termasuk dalam kategori cukup.
Kata Kunci: Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Implementasi Kebijakan, Pelayanan Kesehatan.Meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bulungan sejalan dengan bertambahnya permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh masayarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum terkait dengan implementasi kebijakan BPJS Pada Rumah Sakit BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan pada data peneliti menggunakan wawancara in depth interview, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merujuk pada 4 (empat) dimensi yang peneliti gunakan, diketahui bahwa pada dimensi komunikasi, belum pernah dilakukan sosialisasi secara khusus dan terjadwal terkait alur prosedur pelayanan dan tata tertib pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dimensi disposisi, sumberdaya, terdapat fasilitas yang belum memadai khususnya bagi ruang tunggu pasien. Sementara itu pada 2 (dua) dimensi lainnya yaitu dimensi disposisi menunjukkan bahwa perekrutan pegawai sudah sesuai dengan kompetensinya dan dimensi struktur birokrasi sudah menunjukkan adanya kejelasan prosedur pelayanan. Kesimpulannya, implementasi kebijakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan pada pasien rawat jalan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan termasuk dalam kategori cukup.
Kata Kunci: Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Implementasi Kebijakan, Pelayanan Kesehatan