Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
ANALYSIS OF ONLINE NEWS MEDIA FRAMING ON WEST JAVA PROVINCIAL GOVERNMENT POLICIES IN MANAGING COVID-19
No full textThis study aims to determine the framing of online media coverage of the West Java Provincial Government's policies in handling Covid-19, especially in the online media Tirto.id, Tempo.co, and Republika.id. This study uses a type of qualitative descriptive approach. A number of data were collected using observation and documentation techniques. Data were analyzed using the Robert N. Entman model of framing analysis with elements including define problems, diagnose causes, make moral judgment, and treatment recommendations. As a result, it was found that the selection of news sources, news reports from Tirto.id and Tempo.co media were dominated by a single informant. Meanwhile, Republika.co.id media has presented various sources, but is still dominated by sources from the government. Therefore, this study suggests that the media is able to present more diverse sources and represent various groups both supporting and rejecting policies issued by the governmentPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui framing pemberitaan media online terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid-19 khususnya pada media online Tirto.id, Tempo.co, dan Republika.id. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Sejumlah data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis framing model Robert N. Entman dengan unsur-unsur antara lain define problems (menentukan masalah), diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah), make moral judgement (membuat keputusan moral), dan treatment recommendation (memberikan saran penyelesaian). Hasilnya didapati bahwa pemilihan narasumber berita, pemberitaan media Tirto.id dan Tempo.co didominasi oleh informan tunggal. Sementara itu, media Republika.co.id telah menampilkan narasumber yang beragam, akan tetapi masih didominasi oleh narasumber dari pihak pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar media mampu menghadirkan narasumber yang lebih beragam dan merupakan representasi dari berbagai golongan baik yang mendukung maupun menolak kebijakan yang dikeluarkan pemerinta
SECTIONAL DYNAMICS PROBLEMS AND GOVERNMENT INVOLVEMENT IN THE RESOLUTION PROCESS OF AHMADIYYA SECT IN WEST NUSA TENGGARA PROVINCE
No full textAhmadiyah is not a new religious movement in Indonesia. This paper will focus on the conflict of the Ahmadiyya Congregation in West Nusa Tenggara which shows and explores the dynamics and resolution of the conflict that occurred. This research uses descriptive qualitative approach. The data collection technique was carried out by interviewing via zoom meeting with informants by Prof. Suprapto (Deputy Chair of the West Nusa Tenggara Religious Harmony Forum). The secondary data in this study used the library research method. The data collected and processed comes from books, journal articles, and other sources that are credible and related to this research. The conclusion obtained is that the Ahmadiyya conflict in West Nusa Tenggara is one of the protracted conflicts. From 1998 to 2018 it took 20 years with an unpredictable conflict process that barely ended because the local government was not yet functioning in handling the Ahmadiyya case. The Pattern of Conflict Handling carried out by FKUB NTB in the Ahmadiyya case uses Conflict Management. However, it has not been developed thoughtfully, especially peace-building because the peacekeeping and peace-making stages have not produced results, so it isn't easy to encourage peace-building in West Nusa Tenggara In the context of conditions for the recovery of the social community in West Nusa Tenggara, it is best if the integration of the lives of the people of West Nusa Tenggara is made on the government's agenda in various related agencies. An agenda that is not only about religion but involves and involves various levels of society to build relations between communities.Ahmadiyah bukanlah gerakan keagamaan baru di Indonesia. Tulisan ini akan berfokus pada konflik kelompok Ahmadiyah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memperlihatkan dan menggali dinamika dan resolusi konflik yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana teknik pengambilan data melalui wawancara secara zoom meeting dengan informan Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTB. Adapun data sekunder pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Informasi yang dikumpulkan dan diolah peneliti berasal dari buku, artikel jurnal dan sumber lain yang dianggap kredibel dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun kesimpulan yang diperoleh bahwa, konflik Ahmadiyah di NTB termasuk pada konflik yang berlarut-larut. Dari mulai tahun 1998 hingga 2018 dibutuhkan lebih kurang 20 tahun dengan proses konflik yang tidak terduga bahkan nyaris tak usai karena belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam menangani kasus Ahmadiyah tersebut. Pola Penanganan Konflik yang dilakukan FKUB NTB pada kasus Ahmadiyah dengan menggunakan Manajemen Konflik. Namun, belum dikembangkan secara serius terutama peace building dikarenakan tahap peace keeping dan peace making masih belum membuahkan hasil maka sulit untuk terdorongnya peace building di Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka pemulihan kondisi sosial masyarakat di Nusa Tenggara Barat, sebaiknya pengintegrasian kehidupan masyarakat NTB dijadikan agenda utama pemerintah. Agenda yang tidak melulu tentang keagamaan namun merangkul dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat guna membangun hubungan antar masyarakat
POLITICAL COMPETITION AND LOCAL REVENUE: HOW ARE THEY RELATED? (CASE STUDY OF REGENCY/ CITY ON PAPUA ISLAND 2017-2021)
No full textDemocracy today is very important because all citizens are given relatively equal rights in making decisions that can change their lives for the better. Some previous studies have shown that the amount of allocated funds distributed tends to correlate with areas that have been controlled by the party that is currently in control of the government. This study will focus on examining the impact of political concentration on the allocation of DAU and DAK, which will indirectly impact PAD. This research uses quantitative analysis of secondary data with the object of researching all districts and cities in Prov. Papua and Prov. West Papua in the period 2017-2021. The analytical method used in this research is multiple linear regression analysis. The results found in this study are that there is a positive correlation between HHI and DAU per capita and DAK per capita. However, in statistical testing, the effect of HHI does not appear to be significant on PAD per capita within a district/city area in Prov. Papua and Prov. West Papua.Demokrasi pada masa kini menjadi sangat penting karena semua warga negara diberikan hak yang relatif sama dalam pengambilan suatu keputusan yang dapat mengubah hidup layak dan lebih baik. Beberapa penelitian terdahulu menunjukan hasil bahwa sejumlah dana alokasi yang dibagikan cenderung berkorelasi dengan wilayah yang telah dikuasai oleh partai yang saat itu sedang menguasai pemerintahan. Penelitian ini akan fokus untuk mengkaji dan meneliti dampak dari konsentrasi politik terhadap pengalokasian DAU dan DAK yang secara tak langsung akan berdampak terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif terhadap data sekunder dengan objek peneliltian seluruh kabupaten dan kota di Prov. Papua dan Prov. Papua Barat pada periode Tahun 2017-2021. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adannya korelasi positif antara HHI terhadap DAU per kapita dan DAK per kapita. Namun dalam pengujian statistika, pengaruh dari HHI tidak terlihat secara signifikan terhadap PAD per kapita di dalam suatu wilayah kabupaten/ kota di Prov. Papua dan Prov. Papua Barat
POST-COVID-19 TOURISM SECTOR POLICY RECOMMENDATIONS FOR SHORT, MEDIUM, AND LONG-TERM PLANNING
No full textTourism is one of the sectors most affected by the COVID-19 pandemic. This pandemic has prompted governments worldwide to implement policies to limit community activities, both within and between countries. The tourism sector has been significantly affected, especially regarding income reduction, due to the cessation of supporting factors such as providing accommodation and food and beverages; retail and wholesale trade; car and motorcycle repairs; and transportation and warehousing. Before the emergence of the COVID-19 pandemic, the focus of 5-year tourism development in Indonesia was on strengthening priority tourism destinations and revitalizing Bali destinations. The COVID-19 pandemic that began in March 2020 has changed the 5-year tourism sector projection, followed by various policies to prevent the spread of this virus and focus on public health. This study aims to present a portrait of Indonesian tourism at the beginning of the COVID-19 pandemic and provide recommendations for recovering economic policy adaptations, both short-term and medium- and long-term. The method used is a literature review with a qualitative and descriptive approach to existing policies. The results of the analysis recommend that the assessment of tourism development planning be emphasized on general stimulus, stimulus for Small, micro, and Medium Enterprises (MSMEs), structuring accommodation packages, transportation and access, taxation stimulus, technical guidance, strengthening tourism diversification, and strengthening the supply and demand side of the tourism sector.Pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Pandemi ini mendorong berbagai pemerintahan didunia menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, baik di dalam negeri maupun antarnegara. Sektor pariwisata adalah salah satu yang terdampak cukup signifikan, khususnya pada pengurangan pendapatan karena berhentinya faktor penunjangnya penyediaan akomodasi dan makanan-minuman; perdagangan eceran dan besar; reparasi mobil dan motor; serta transportasi dan pergudangan. Sebelum munculnya pandemi COVID-19, fokus pembangunan pariwisata 5 tahunan di Indonesia diutamakan untuk penguatan destinasi pariwisata prioritas dan revitalisasi destinasi Bali. Pandemi COVID-19 yang berawal dari Maret 2020 telah merubah proyeksi sektor pariwisata 5 tahunan tersebut yang ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran virus ini dan fokus pad akesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan potret pariwisata Indonesia saat awal pandemi COVID-19 dan memberikan rekomendasi recovery adaptasi kebijakan ekonomi, baik jangka pendek, maupun jangka menengah dan panjang. Metode yang digunakan adalah literature review, dengan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap kebijakan yang ada. Hasil analisis merekomendasikan bahwa kaji ulang perencanaan pembangunan pariwisata ditekankan pada stimulus umum, stimulus Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), penataan paket akomodasi, transportasi dan akses, stimulus perpajakan, bimbingan teknis, penguatan diversifikasi wisata, serta penguatan sisi supply dan demand sektor pariwisata
TOWARDS URBAN TRANSFORMATION FOR SUSTAINIBILITY OF IBU KOTA NUSANTARA
No full textThis research delves comprehensively into the development prospects of Ibu Kota Nusantara (IKN) within the context of the visionary Green Forest City and the inclusive City for All concept. Employing qualitative research methods and a literature review approach, the study draws from a diverse array of scholarly sources, including academic journals, articles, news reports, and more. The findings underscore the imperative need for cross-sectoral synergy, involving government bodies, private enterprises, and civil society organizations, to realize the vision of inclusivity in IKN's development. The future trajectory of IKN necessitates the implementation of systemic mechanisms for achieving inclusive cities. These mechanisms include augmenting political participation among minority groups, ensuring universal access to egalitarian public services, extending legal protection and social services to all, including minority groups and individuals with disabilities, and establishing inclusive healthcare and educational facilities. Successful execution of these dimensions holds the potential to transform IKN into an inclusive city, offering a sense of safety and comfort for its entire population. In conclusion, this research underscores the significance of holistic collaboration and systemic approaches in building inclusive urban environments. It illuminates the path towards realizing the Green Forest City's vision and the City for All concept within the context of IKN, with implications extending to the broader realm of urban development.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yang komprehensif mengenai proyeksi pembangunan IKN dalam konteks visi Kota Green Forest City dan konsep Kota untuk Semua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang diakumulasi melalui berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal, artikel ilmiah, berita, dan lain-lain. Penelitian ini menemukan bahwa dalam mewujudkan visi inklusivitas, maka pembangunan IKN harus melakukan sinergi lintas sektor – seperti pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, proyeksi IKN ke depan memerlukan beberapa mekanisme sistemik untuk mewujudkan kota inklusif (inclusive cities). Di antaranya adalah (1) meningkatkan partisipasi politik dari kelompok minoritas, (2) memberikan pelayanan publik yang egaliter dan dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat, (3) memberikan perlindungan hukum dan pelayanan sosial kepada seluruh masyarakat – termasuk kelompok minoritas dan penyandang disabilitas, dan (4) memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan inklusif. Jika keempat hal ini telah diimplementasikan, maka IKN akan menjadi kota inklusif yang memberikan rasa aman dan nyaman untuk seluruh masyarakat.
 
Institutional Arrangement Approach on e-Parking Innovation in Surabaya City, Indonesia
No full textThe implementation of parking in the city of Surabaya is regulated by Regional Regulation (Perda) Number 3 of 2018. The purpose of introducing e-parking or a parking meter tool is to suppress the leakage of PAD in the parking sector, control parking attendants, and facilitate convenient experiences for individuals visiting the smart city of Surabaya. The meter was introduced to measure the duration of parking and facilitate electronic payment of fees. Therefore, e-parking innovation plays a crucial role in effectively managing local revenue (PAD). This study predominantly focuses on the institutional governance system for implementing innovations in the public service sector, specifically the use of e-parking to address parking-related issues. This study employed a descriptive approach with a qualitative methodology. The subjects included the Head of Surabaya Parking UPTD, employees of Surabaya City Transportation Service, attendants of Surabaya City Hall and Tama Bungkul Surabaya parking, as well as the wallet team of Surabaya City Transportation Department. Data were collected using various techniques, namely interviews, observation, and documentation, and were subsequently analyzed through a systematic process of data reduction, presentation, and verification. The results showed the Surabaya City Transportation Service successfully implemented parking meters at several points, including City Hall and Bungkul Park. The implementation of the e-parking program in the city has been progressing well, despite encountering some challenges. These challenges have been effectively resolved, ensuring the smooth operation of the parking meter tool.The implementation of parking in the city of Surabaya is regulated by Regional Regulation (Perda) Number 3 of 2018. The purpose of introducing e-parking or a parking meter tool is to suppress the leakage of PAD in the parking sector, control parking attendants, and facilitate convenient experiences for individuals visiting the smart city of Surabaya. The meter was introduced to measure the duration of parking and facilitate electronic payment of fees. Therefore, e-parking innovation plays a crucial role in effectively managing local revenue (PAD). This study predominantly focuses on the institutional governance system for implementing innovations in the public service sector, specifically the use of e-parking to address parking-related issues. This study employed a descriptive approach with a qualitative methodology. The subjects included the Head of Surabaya Parking UPTD, employees of Surabaya City Transportation Service, attendants of Surabaya City Hall and Tama Bungkul Surabaya parking, as well as the wallet team of Surabaya City Transportation Department. Data were collected using various techniques, namely interviews, observation, and documentation, and were subsequently analyzed through a systematic process of data reduction, presentation, and verification. The results showed the Surabaya City Transportation Service successfully implemented parking meters at several points, including City Hall and Bungkul Park. The implementation of the e-parking program in the city has been progressing well, despite encountering some challenges. These challenges have been effectively resolved, ensuring the smooth operation of the parking meter tool
Analysis of the Implementation Strategy forElectronification of Local Government Transactions (ETPD) in Soppeng Regency, Indonesia
No full textAbstract
This study aims to determine the appropriate strategy for the implementation of Electronification of Local Government Transactions (ETPD) program in Indonesia through SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) analysis. ETPD program, as promoted by the Presidential Decree Number 3 of 2021, is intended to provide maximum benefits to local government and the community. To achieve the primary objective of this study, a descriptive method was employed, with Soppeng Regency Local Government serving as the focal point. Accordingly, the analysis was based on the Cartesian diagram and from the obtained results it was found that the appropriate strategy for digitalization in the Regency lied in Quadrant II (positive, negative). Thisstudy concluded that internal factors such as the decree regarding the P2DD Task Force, increased regional revenue, young and active employees, and the successful bureaucratic reform initiatives, are significant strengths possessed by theSoppeng Regency Local Government. However, these strengths were accompanied by challenges or threats from certain external factors including insufficient banking infrastructure, lack of digital literacy socialization, and inadequate telecommunications network. Given these conditions, it was crucial to adopt a diversified approach and formulate additional tactical strategy, rather than solely relying on existing ones, to ensure that the local government would be able to effectively carry out their tasks and provide optimal services to the community.Abstract
This study aims to determine the appropriate strategy for the implementation of Electronification of Local Government Transactions (ETPD) program in Indonesia through SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) analysis. ETPD program, as promoted by the Presidential Decree Number 3 of 2021, is intended to provide maximum benefits to local government and the community. To achieve the primary objective of this study, a descriptive method was employed, with Soppeng Regency Local Government serving as the focal point. Accordingly, the analysis was based on the Cartesian diagram and from the obtained results it was found that the appropriate strategy for digitalization in the Regency lied in Quadrant II (positive, negative). Thisstudy concluded that internal factors such as the decree regarding the P2DD Task Force, increased regional revenue, young and active employees, and the successful bureaucratic reform initiatives, are significant strengths possessed by theSoppeng Regency Local Government. However, these strengths were accompanied by challenges or threats from certain external factors including insufficient banking infrastructure, lack of digital literacy socialization, and inadequate telecommunications network. Given these conditions, it was crucial to adopt a diversified approach and formulate additional tactical strategy, rather than solely relying on existing ones, to ensure that the local government would be able to effectively carry out their tasks and provide optimal services to the community
Etika Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
No full textBureaucratic Ethics in Public Service explains where bureaucratic ethics is defined as a system that contains moral principles or influences the habits of civil servants in carrying out a hierarchical government system and a hierarchy of positions as stipulated in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatuses. The focus of this research is the Ethics of State Civil Servants in Public Services at the Regional Education Office of North Sulawesi Province. The method used is a qualitative research method, using Observation, Interview, and Documentation techniques using Equality, Loyalty and Responsibility indicators. Theresults of the study show that for 1. Equality, in general, employees at the Regional Education Office of North Sulawesi Province in providing services in terms of equality have been going well, but not optimal. Because there are still people who think that if you want to take care of files in the office, you need acquaintances who work in the office to get faster processing. 2. Loyalty, regarding Employee Ethics at the Regional Office of Education of North Sulawesi Province in terms of indicators of Loyalty is classified as good. Where, in carrying out their duties as State Civil Apparatus (ASN), employees have carried out their duties properly, helping each other, as well as good communication between fellow employees and the community. 3. Responsibility, in carrying out public service duties at the Regional Education Office of North Sulawesi Province that the ethics of the State Civil Apparatus in providing services is still not conducive. Where there are still employees who make people wait.Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik menjelaskan dimana etika birokrasi diartikan sebagai sistem yang berisi prinsip-prinsip moral atau mempengaruhi kebiasaan pegawai negeri dalam menjalankan sistem pemerintahan secara hirarki dan hirarki jabatan sebagaimana yang telah diatur dalamm Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Fokus penelitian ini yaitu Etika Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunagakan adalah metode penelitian kualitatif, menggunakan teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi dengan menggunakan indikator Persamaan, Kesetiaan dan Tanggung Jawab. Hasil penelitian menunjukkan untuk 1.Persamaan, secara umum pekerja di Dinas Pendidikan Wilayah Sulawesi Utara dalam memberikan bantuan berupa surat menyurat telah berjalan dengan baik, namun belum ideal. Karena masih ada orang yang berpikir bahwa untuk menangani arsip di kantor, anda tentu ingin rekan kerja yang bekerja di kantor mendapatkan penanganan yang lebih cepat. 2. Keteguhan dalam hal Moral Representatif pada Dinas Diklat Provinsi Sulawesi Utara sejauh tanda dedikasi disebut besar. Dimana dalam menunaikan kewajibannya sebagai Alat Bersama Negara (ASN), para pekerja telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, saling tolong-menolong, serta korespondensi yang baik antara perwakilan perseorangan dengan daerah setempat. 3. Kewajiban, dalam melakukan kewajiban pertolongan umum di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bahwa moral Majelis Mesin Umum Negara dalam memberikan bantuan masih belum baik. Dimana masih ada pekerja yang membuat individu berhenti sejenak
ANALISA KINERJA APARATUR DALAM PENANGNAN ANAK TERLANTAR DI KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
No full textThe increase in the number of neglected children with social welfare problems is due to the fact thatthe services provided for people with social welfare problems are still not optimal. Several factorsoften influence this, such as the service and budget aspects provided by the government. This researchwas carried out with the aim of finding out how abandoned children are handled in Berau Regency.This research uses qualitative methods, Primary Data comes from Social Service officials such as datafrom observations and interviews, then secondary data comes from on-site documentation and otheronline sources. The results of the research show that the performance of the apparatus in handlingabandoned children at the Berau Regency Social Service through the Program for People with SocialWelfare Problems can be classified as good in terms of objectives, standards, feedback, motives andopportunities for feedback, motives and opportunities. However, it is still lacking in terms of human resource objectives that include data and competency of the apparatus at the Berau Regency SocialService.Terjadinya peningkatan pada jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial pada anakterlantar disebabkan karena masih belum optimalnya pelayanan yang diberikan bagiPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Beberapa faktor yang sering mempengaruhi sepertidari aspek pelayanan dan anggaran yang disediakan pemerintah. Peneltian ini dilakukanbertujuan untuk mengetahui mengetahui bagaimana penanganan anak terlantar di KabupatenBerau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Data Primer yang berasal dari aparatur dinasSosial seperti data hasil obeservasi dan wawancara, kemudian data sekunder berasal daridokumentasi di lokasi dan sumber online lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KinerjaAparatur dalam penanganan terhadap anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Berau melaluiProgram Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat digolongkan baik dari segi tujuan,standar, umpan balik, motif dan peluang balik, motif dan peluang. Namun masih kurang dari segitujuan sumber daya manusia yang mendata dan kompetensi aparatur di Dinas Sosial KabupatenBera
ANALISIS PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAKASSAR SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
No full textThis research aims to examine the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) and its urgency as an effort to eradicate criminal acts of corruption in the government in Makassar City. This research uses a qualitative descriptive method that examines the implementation of the Regional Development Information System through library research. Data was collected from documentation in the form of journals, research reports and government documents related to the implementation of the Regional Development Information System. The research results show that there are many things that still need to be improved in perfecting SIPD as a general application at the regional level, such as: 1) harmonization of regulations and policies, 2) synchronization of data and information content between levels of Regional Government (Regency/City/Province) and between Regional Governments with the Central Government; 3) business processes of planning, budgeting, implementation, monitoring, reporting and evaluation in regional government. regions, future improvements to SIPD must of course be in line with the National SPBE Architecture, so that the dream of implementing an Electronic-Based Government System as part of efforts to prevent corruption can be realized. Commitment to every element of the country is needed to improve the understanding that has been formed so far. The integration of these four elements in forming an anti-corruption culture can increase anti-corruption understanding and behaviourPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan urgensinya sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pada pemerintah di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengkaji penyelenggaran Sistem Informasi Pembangunan Daerah melalui library research. Data dikumpulkan dari hasil dokumentasi berupa jurnal, laporan penelitian, dan dokumen pemerintah terkait penyelenggaran Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan banyak hal yang masih harus diperbaiki dalam penyempurnaan SIPD sebagai aplikasi umum di tingkat daerah, seperti: 1) penyelarasan regulasi dan kebijakan, 2) sinkronisasi muatan data dan informasi antar level Pemerintahan Daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi) dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat; 3) proses bisnis perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi di pemerintahan daerah. daerah, Penyempurnaan SIPD ke depan tentunya harus selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional, sehingga cita-cita menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dapat terwujud. Komitmen untuk setiap elemen negara diperlukan untuk meningkatkan pemahaman yang telah dibentuk sejauh ini. Integrasi keempat unsur tersebut dalam membentuk budaya antikorupsi dapat meningkatkan pemahaman dan perilaku anti korupsi