Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
PEMBANGUNAN KAWASAN POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL
No full textIn 2024, the government has targeted that Indonesia will have 26 National Border Posts (PLBN). PLBN development is not only aimed at cross-border posts or offices, but will be built as a center for new regional economic growth. The presence of PLBN will improve the welfare of residents in border areas and increase the national security of the Indonesian nation. Through qualitative methods, researchers analyzed the conditions before the PLBN was built, the implementation of the PLBN area construction and the impact of the PLBN area development on national security policy. The research results show: Conditions of isolation and poverty before the PLBN Area were built, development of the PLBN area had been carried out on a large scale and there was a need for security policies in border areas so that the development of the PLBN Area was effective in increasing national security.Di tahun 2024 pemerintah sudah menargetkan Indonesia akan memiliki 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Pembangunan PLBN tidak hanya ditujukan pada pos lintas batas negara saja atau perkantorannya saja, tetapi akan dibangun menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kawasan baru. Kehadiran PLBN akan meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan dan meningkatkan keamanan nasional bangsa Indonesia. Melalui metode kualitatif, peneliti meanganalisis kondisi sebelum PLBN dibangun, pelaksanaan pembangun Kawasan PLBN dan dampak pembangunan Kawasan PLBN terhadap kebijakan keamanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan: Kondisi keterisoliran dan kemiskinan sebelum Kawasan PLBN dibangun, pembangunan kawasan PLBN yang sudah dilakukan dalam skala besar dan perlu adanya kebijakan keamanan di wilayah perbatasan agar pembangunan Kawasan PLBN efektif untuk meningkatkan keamanan nasional
SINERGITAS PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
No full textIncreasing the spread and birth of new variants of the COVID-19 virus and becoming wider and covering all sectors of basic community life from this research. The ability of the community's immune system to fight infectious viruses (immunity) needs to be improved, especially for people with disabilities. So far, the implementation is still facing obstacles despite the issuance of a circular by the Indonesian Ministry of Health. Stakeholders in Sleman District are trying to overcome this.This study aims to analyze the synergy of implementing COVID-19 vaccination for Persons with Disabilities in Sleman Regency. Research method used is descriptive qualitative with an inductive approach. Data was collected by using interview, observation, and documentation techniques. The data analysis technique uses the stages of data reduction, data presentation, and verification. The results of the research and analysis show that the synergy between academia, business, community, government, and media has succeeded in realizing the acceleration of vaccination for persons with disabilities. The synergy that has been built has proven to give birth to greater strength. However, there are still obstacles that need to be solved, so that in the future the results obtained will increase. Stakeholders involved in the implementation of the acceleration of disability vaccination in Sleman Regency should make a written commitment to be accountable and legal before the law. Then, vaccination activities should be carefully planned from a long time ago so that future activities can run better. The synergy carried out by all actors in the implementation of COVID-19 vaccination for persons with disabilities in Sleman Regency in an effort to realize immunity can be said to be successful. This can be seen, because people with disabilities say that they feel helped by the facilities provided by the stakeholders.Peningkatan penyebaran dan lahirnya varian baru virus COVID-19 serta dampaknya yang luas dan meliputi seluruh sektor kehidupan masyarakat menjadi dasar dari penelitian ini. Kemampuan kekebalan tubuh masyarakat dalam melawan virus menular (imunitas) perlu ditingkatkan, terlebih bagi penyandang disabilitas. Sejauh ini pelaksanaan vaksinasi masih menemui kendala meski telah dikeluarkan surat edaran oleh Kementerian Kesehatan RI. Para stakeholders di Kabupaten Sleman mencoba mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa sinergi yang terjadi antara akademisi, bisnis, komuitas, pemerintah, dan media sudah berhasil mewujudkan giat percepatan vaksinasi bagi penyandang disabilitas. Sinergi yang dibangun terbukti melahirkan kekuatan yang lebih besar. Walau demikian masih terdapat kendala yang perlu dipecahkan solusinya, sehingga kedepan hasil yang didapat meningkat. Stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan pecepatan vaksinasi disabilitas di Kabupaten Sleman seharusnya membuat komitmen secara tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan dan legal di hadapan hukum. Kemudian, kegiatan vaksinasi sebaiknya disusun perencanaannya secara matang dari jauh-jauh hari agar kegiatan di waktu mendatang dapat berjalan lebih baik. Sinergi yang dilakukan seluruh aktor dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman dalam upaya mewujudkan imunitas dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat diketahui, sebab penyandang disabilitas menyampaikan bahwa mereka merasa terbantu oelh kemudahan yang disediakan para stakeholder
Implementasi Website Sebagai Media Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur
No full textDinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara mengimplementasikan E-Governement dengan memanfaatkan website sebagai media penyebaran informasi publik. Namun, website yang dikelola tersebut masih minim informasi dan jarang diperbaharui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi website sebagai media informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara serta apa saja hambatan yang dihadapi dan strategi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan teori penerapan e-government yang meliputi; Support, Capacity, dan Value. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses implementasi website belum memenuhi ketiga elemen penerapan E-Government serta terdapat beberapa hambatan, yaitu kurangnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten, kurangnya sarana teknologi, jaringan internet tidak lancar, dan masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu tentang keberadaan website ini. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengatasi kendala tersebut adalah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak, mengoordinasikan serta memfokuskan penganggaran, mengadakan pelatihan bagi pegawai pengelola website dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi website sebagai media informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara belum diimplementasikan dengan baik. Saran dari penulis agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara memfokuskan anggaran, melakukan sosialisasi, memberikan pelatihan bagi pegawai, serta meningkatkan infrastruktur jaringan internet.
Kata Kunci: E-Government, Informasi Publik, Website.
 
Tren Penelitian Literasi Digital (Digital Literacy) Tahun 2012-2022: Sebuah Pendekatan Bibliometrik
No full textPelayanan publik merupakan salah satu dari fungsi pemerintahan. Perkembangan teknologi yang semakin cepat menuntut pemerintah untuk bisa adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan publik. Untuk mendukung hal tersebut, maka dibutuhkan kesiapan literasi digital bagi sumber daya manusianya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi studi-studi yang mencerminkan pola dan karakteristik dari serangkaian publikasi yang berkaitan dengan literasi digital, serta untuk menyajikan temuan tersebut secara visual. Metode yang digunakan adalah paradigma kuantitatif dengan pendekatan bibliometrik. Sebanyak 1.157 dokumen yang terkumpul dari pencarian melalui database Scopus yang merupakan hasil dari pertimbangan kriteria tertentu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir (2012-2022), terdapat peningkatan tahunan dalam jumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal yang terindeks Scopus tentang digital literacy. Kesimpulannya, terdapat sejumlah 3.996 kata kunci, 220 diantaranya saling berhubungan dan dikelompokkan menjadi 9 cluster. Kata kunci "Digital literacies" mendominasi dengan 876 kemunculan sebagai frasa kunci yang paling sering digunakan. Topik yang menjadi fokus utama sebagai kata kunci baru adalah digital competencies, internet literacy, digital transformation. Adapun topik penelitian yang masih jarang dilakukan oleh peneliti diantaranya adalah internet literacy, education computing, artificial intelligence, digital tools, digital learning, digital environment, data privacy, critical literacy, digital competency, digital transformation, social capital.
Kata Kunci: Analisis Kata Kunci, Bibliometrik, Literasi Digital, Scopus
KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM PROGRAM AMBULANS IBU HAMIL, BERSALIN, BENCANA ALAM, DAN GAWAT DARURAT DI KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH
No full textKecamatan Tawangmangu merupakan wilayah yang rentan dengan kejadian gawat darurat dan bencana. Sebagai daerah dengan potensi kejadian bencana, letak Kecamatan Tawangmangu jauh dari rumah sakit dan minim kendaraan rujukan. Hal ini berpotensi menjadi salah satu ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Padahal kematian yang terjadi akibat kasus kegawatdaruratan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah akses pelayanan kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang masih dibawah standar. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah melalui UPT Puskesmas Tawangmangu berkolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat dan relawan dari masyarakat setempat membuat suatu program inovasi bernama Ambulans Ibu Hamil, Bersalin, Bencana, dan Gawat Darurat atau “Ambilin Badar”. Ambilin Badar merupakan suatu bentuk usaha kesehatan masyarakat dalam meningkatkan kemudahan akses dalam penanganan situasi kegawatdaruratan. Maksud penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam program Ambilin Badar yang berperan sebagai penyedia kendaraan rujukan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif merujuk pada teori kolaborasi menurut Emerson. Berdasarkan analisis data, pelaksanaan kolaborasi pada program Ambilin Badar berjalan cukup baik, hanya saja terdapat sedikit kekurangan pada aspek kepemimpinan para stakeholder. Hambatan pada program ini terletak pada masih kurangnya pendanaan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi antar stakeholder dalam program Ambilin Badar sudah memenuhi komponen kolaborasi Ansel dan Gash, namun dalam unsur kepemimpinan kolaborasi masih kurang sesuai dengan teori tersebut.
Kata kunci: Kolaborasi, Ambilin Badar, StakeholderKecamatan Tawangmangu merupakan wilayah yang rentan dengan kejadian gawat darurat dan bencana. Sebagai daerah dengan potensi kejadian bencana, letak Kecamatan Tawangmangu jauh dari rumah sakit dan minim kendaraan rujukan. Hal ini berpotensi menjadi salah satu ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Padahal kematian yang terjadi akibat kasus kegawatdaruratan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah akses pelayanan kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang masih dibawah standar. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah melalui UPT Puskesmas Tawangmangu berkolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat dan relawan dari masyarakat setempat membuat suatu program inovasi bernama Ambulans Ibu Hamil, Bersalin, Bencana, dan Gawat Darurat atau “Ambilin Badar”. Ambilin Badar merupakan suatu bentuk usaha kesehatan masyarakat dalam meningkatkan kemudahan akses dalam penanganan situasi kegawatdaruratan. Maksud penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam program Ambilin Badar yang berperan sebagai penyedia kendaraan rujukan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif merujuk pada teori kolaborasi menurut Emerson. Berdasarkan analisis data, pelaksanaan kolaborasi pada program Ambilin Badar berjalan cukup baik, hanya saja terdapat sedikit kekurangan pada aspek kepemimpinan para stakeholder. Hambatan pada program ini terletak pada masih kurangnya pendanaan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi antar stakeholder dalam program Ambilin Badar sudah memenuhi komponen kolaborasi Ansel dan Gash, namun dalam unsur kepemimpinan kolaborasi masih kurang sesuai dengan teori tersebut.
Kata kunci: Kolaborasi, Ambilin Badar, Stakeholde
KEBIJAKAN PUBLIK PERSENTUHAN ANTARBUDAYA TATA RUANG PERKOTAAN DI GRESIK
No full textGresik merupakan salah satu kota yang potensial untuk dikembangkan menjadi kota kreatif dengan mengangkat salah satu potensi kreatifnya yaitu warisan budaya, Wisata Religi Islam dan Pengelolaan kebijakan publik untuk membangun sebuah kawasan Gresik Kota lama tema besarnya "Bandar Grisse". Bagaimana konsep pariwisata (Heritage City) banyak dikembangkan menjadi tren konsep pembangunan tata ruang perkotaan di era modernitas. Pembangunan ini mengembangkan potensi warisan budaya dan peninggalan yang memiliki nilai historis menjadi sebuah daya tarik. Capain Kesuksesan ini diukur dengan kemampuan membangun identitas karakter kota dan sebagai Pembeda dengan keunikannya mampu bersaing di era tata ruang perkotaan dalam persaingan global. Upaya pengembalian dengan merevitalisasi tata ruang perkotaan dan kebijakan publik untuk mengatasi persoalan tata ruang perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara beberapa stakeholder dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan yaitu: hubungan Kebijakan publik dalam tata ruang perkotaan adalah pedoman cara hidup yang dinamis terus berkembang untuk diwariskan generasi hari ini ke generasi selanjutnya dengan semangat zamannya. Modernitas bergantung pada pespektif budaya yang terjewantahkan dalam beragam bentuk, semisal konsep tata ruang perkotaan integrasi wisata religi dan persentuhan antarbudaya hasil dari banyak elemen yang komplek menjadi kebudayaan adiluhung. Sedangkan Kebijakan publik yang menjadikan kawasan Gresik Kota Lama di Kota Gresik berkontribusi kepada kesadaran akan pelestarian budaya, Penguatan identitas karakter masyarakat dan identitas sebuah kota, dan sekaligus sebagai peningkatan perekonomian disekitarnya dengan pengembangan yang memiliki nilai strategis dari tata ruang perkotaan mengelola persentuhan antar budaya di Kabupaten Gresik.
Kata Kunci: Karakter; Budaya; Kebijakan Publik
Gresik merupakan salah satu kota yang potensial untuk dikembangkan menjadi kota kreatif dengan mengangkat salah satu potensi kreatifnya yaitu warisan budaya, Wisata Religi Islam dan Pengelolaan kebijakan publik untuk membangun sebuah kawasan Gresik Kota lama tema besarnya "Bandar Grisse". Bagaimana konsep pariwisata (Heritage City) banyak dikembangkan menjadi tren konsep pembangunan tata ruang perkotaan di era modernitas. Pembangunan ini mengembangkan potensi warisan budaya dan peninggalan yang memiliki nilai historis menjadi sebuah daya tarik. Capain Kesuksesan ini diukur dengan kemampuan membangun identitas karakter kota dan sebagai Pembeda dengan keunikannya mampu bersaing di era tata ruang perkotaan dalam persaingan global. Upaya pengembalian dengan merevitalisasi tata ruang perkotaan dan kebijakan publik untuk mengatasi persoalan tata ruang perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara beberapa stakeholder dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan yaitu: hubungan Kebijakan publik dalam tata ruang perkotaan adalah pedoman cara hidup yang dinamis terus berkembang untuk diwariskan generasi hari ini ke generasi selanjutnya dengan semangat zamannya. Modernitas bergantung pada pespektif budaya yang terjewantahkan dalam beragam bentuk, semisal konsep tata ruang perkotaan integrasi wisata religi dan persentuhan antarbudaya hasil dari banyak elemen yang komplek menjadi kebudayaan adiluhung. Sedangkan Kebijakan publik yang menjadikan kawasan Gresik Kota Lama di Kota Gresik berkontribusi kepada kesadaran akan pelestarian budaya, Penguatan identitas karakter masyarakat dan identitas sebuah kota, dan sekaligus sebagai peningkatan perekonomian disekitarnya dengan pengembangan yang memiliki nilai strategis dari tata ruang perkotaan mengelola persentuhan antar budaya di Kabupaten Gresik.
Kata Kunci: Karakter; Budaya; Kebijakan Publik
 
TREN PENELITIAN KETERTIBAN UMUM (PUBLIC ORDER): SEBUAH PENDEKATAN BIBLIOMETRIK
No full textKetertiban umum merupakan kondisi di mana masyarakat berjalan dalam suasana yang aman, damai, dan teratur. Namun perkembangan mengenai ketertiban umum belum diketahui secara rinci. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tren penelitian di bidang ketertiban umum. Metode penelitian yang digunakan adalah paradigma kuantitatif dengan pendekatan bibliometrik. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan batasan Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Inggris. Analisis co-word pada analisis bibliometrik yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data. Analisis data juga menggunakan aplikasi VOSviewer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa publikasi ilmiah dengan subjek “public order” pada pangkalan data Scopus sebanyak 2524 dokumen. Pada rentang tahun 1991-2023 dan dibatasi publikasi dengan Bahasa Inggris, tipe dokumen artikel, kata kunci public order, source type journal, dan subject area social sciences, terdapat sebanyak 103 dokumen. Terlihat bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan yang signifikan pada periode tahun 2015 hingga 2017. Tren paling tinggi dalam jumlah publikasi tercatat terjadi pada tahun 2022, dengan total 14 dokumen yang diterbitkan. Terdapat 2856 kata kunci, 25 di antaranya saling berhubungan dan dikelompokkan dalam 4 kluster. Kesimpulannya bahwa terdapat 25 kata kunci yang menjadi tren berdasarkan nilai occurance minimal 10 diantaranya adalah policing, police, freedom, right, event, paper, case, principle, violence, disorder, public space, use, role, international law, person, trend, concept question, threat, Russian federation, citizen, constitution, individual, human right. Kata kunci tersebut menjadi tren disebabkan beberapa faktor yaituadanya konteks sosial dan politik, kasus hukum dan peradilan, perkembangan teknologi dan informasi serta hak asasi manusia dan kebebasan. Topik-topik penelitian terkait dengan konteks sosial dan politik, kasus hukum dan peradilan, perkembangan teknologi dan informasi serta hak asasi manusia dan kebebasan, direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya. Perlu dilakukan kajian mendalam dan berkelanjutan terkait topik-topik yang menjadi tren tersebut. Adapun topik "russian federation”, "citizen," "constitution," "individual," dan "human right" memiliki potensi untuk dieksplorasi dalam penelitian mendatang.Kata Kunci: Analisis Kata Kunci, Bibliometrik, Ketertiban Umum, Scopus
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI ALUN-ALUN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH
No full textPenelitian ini dilatarbelakangi karena pelanggaran penertiban pedagang kaki lima yang masih marak berjualan di alun-alun Purbalingga padahal pedagang kaki lima dilarang berjualan di alun-alun Purbalingga dan sudah direlokasi di Purbalingga Food Center. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui serta menganalisis penertiban PKL oleh Satpol PP di alun-alun Purbalingga. Teori yang penulis gunakan adalah Penertiban (Wibowo, 2007). Penelitian menggunakan metode deskriptif serta pendekatan secara induktif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui analisis penulis terhadap indikator penertiban menurut Wibowo (2007) mengenai penertiban PKL di alun-alun Purbalingga sudah dilaksanakan tetapi belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat yaitu penyediaan lahan oleh pemerintah yang tidak sesuai, kurangnya kesadaran masyarakat pedagang kaki lima, kurangnya kuantitas sumber daya manusia. Adapun cara yang dilakukan Satpol PP dalam mengatasi hambatan tersebut seperti penataan ulang lahan yang disediakan oleh pemerintah, melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan rutin kepada masyarakat, mengatasi kekurangan kuantitas sumber daya manusia. Jika dilihat dari hasil penelitian yang tertera diharapkan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diharapkan membentuk peraturan yang bersanksi hukum untuk PKL yang melanggar dan membuat pos penjagaan di alun-alun Purbalingga.
Kata Kunci: Penertiban, Satpol PP, Pedagang Kaki Lima
Optimasi Pengelolaan Marketplace Usaha Rumahan di Imogiri
No full textThe purpose of this Community Service (PkM) activity is to optimize marketplace management skills for home-based business actors. The purpose of home-based entrepreneurs here is housewives who are members of the PKK group in Imogiri sub-district, Bantul, and have a business that is run from home. In 2021, the UNY PkM Team consisting of lecturers and students has conducted training for the creation of a shopee marketplace and product photography. Furthermore, in 2022 the PkM Team conducted further training with the theme of optimizing marketplace management. In the training, pre-event and post-event assistance was carried out in addition to the two main materials presented. The training was attended by 30 participants who are members of the Imogiri Village PKK. Prior to the event, the PkM Team provided assistance to create product logos for business actors who did not yet have a logo. In this assistance, several business actors succeeded in creating logos for their products. Furthermore, the main material presented the topic of optimizing the management of the marketplace through SEO (Search Engine Optimization) and tips on building an online store brand. After delivering the main material, the PkM Team provided assistance to the participants to create keywords to optimize SEO. Some participants managed to get a lot of new keywords and some only got a few keywords for their online products due to limited training time. In this training, the UNY PkM Team provided a questionnaire to measure participants' understanding and participants' responses to the training event. From the questionnaire, it appears that the knowledge of the participants has increased and the participants have responded positively to the training provided.
Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah untuk mengoptimalkan skill pengelolaan marketplace bagi para pelaku usaha rumahan. Maksud pengusaha rumahan di sini adalah ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok PKK kelurahan Imogiri, Bantul, dan memiliki usaha yang dijalankan dari rumah. Pada tahun 2021, Tim PkM UNY yang terdiri dari dosen dan mahasiswa sudah melakukan pelatihan untuk pembuatan marketplace shopee dan fotografi produk. Selanjutnya, pada tahun 2022 Tim PkM melakukan pelatihan lanjutan dengan tema optimasi pengelolaan marketplace. Dalam pelatihan tersebut dilakukan pendampingan pra acara dan pasca acara selain dua materi utama yang disampaikan. Pelatihan dihadiri oleh 30 peserta yang merupakan anggota PKK Kelurahan Imogiri. Sebelum acara, Tim PkM melakukan pendampingan untuk pembuatan logo produk bagi pelaku usaha yang belum memiliki logo. Dalam pendampingan tersebut beberapa pelaku usaha berhasil membuat logo produk jualannya. Selanjutnya pada materi utama disampaikan topik mengenai optimasi pengelolaan marketplace melalui SEO (Search Engine Optimization) dan kiat dalam membangun brand toko online. Setelah penyampaian materi utama, Tim PkM melakukan pendampingan kepada peserta untuk membuat keyword guna mengoptimasi SEO. Beberapa peserta berhasil mendapatkan banyak keyword baru dan beberapa yang lainnya hanya sedikit mendapatkan keyword untuk produk onlinenya karena keterbatasan waktu pelatihan. Dalam pelatihan ini Tim PkM UNY memberikan angket untuk mengukur kepahaman peserta dan respon peserta untuk acara pelatihan tersebut. Dari angket tersebut nampak bahwa pengetahuan peserta meningkat dan juga peserta memberikan respon yang positif terhadap pelatihan yang diberikan
MEMBANGUN ECOLITERANCY DAN PENEGAKAN HUKUM PERSAMPAHAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
No full textAbstract. Garbage, especially in urban areas, is a complicated problem. There are so many problems that arise due to mismanagement of waste, ranging from social, environmental to health problems. So the purpose of this study is to provide learning to build awareness of the environment and law enforcement on waste affairs. This research uses descriptive research method with qualitative approach. Data collection method with interviews, observations and literature studies. (1) The waste problem is complex. Environmental crises and disasters, including waste in them, are carried out with relationship patterns that prioritize dominance towards values and behaviors that prioritize conservation, cooperation, and emphasize the quality of relationship patterns that respect each other, complement and maintain environmental sustainability. (2) Strict law enforcement by establishing Waste Bylaws and Regional Waste Agencies. (3) Community-based waste management can be of economic value with innovation and creation that can benefit from the future.
Keywords: learning, management, innovation, wasteAbstrak. Sampah terutama di perkotaan menjadi masalah yang rumit. Banyak sekali permasalahan yang muncul akibat pengelolaan sampah yang mismanajemen, mulai dari permasalahan sosial, lingkungan sampai kesehatan. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pembelajaran membangun kesadaran terhadap lingkungan hidup dan penegakan hukum terhadap urusan persampahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Masalah persampahan itu kompleks. Krisis dan bencana lingkungan hidup termasuk hal persampahan didalamnya, dilakukan dengan pola relasi yang mengutamakan dominasi menuju nilai dan perilaku yang lebih mengutamakan konservasi, kerjasama, serta menekan-kan kualitas pola relasi yang saling menghargai, melengkapi dan memelihara keberlanjutan lingkungan. (2) Penegakan hukum yang tegas dengan membentuk Perda Persampahan dan Badan Persampahan Daerah. (3) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat bernilai ekonomi dengan inovasi dan kreasi yang dapat mendatang manfaat.
Kata kunci: pembelajaran, pengelolaan, inovasi, sampa