Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PILKADA TAHUN 2020 DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
No full textPenelitian ini dilatar belakangi oleh jumlah partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Tahun 2020 di Kota Balikpapan yang termasuk kategori belum optimal, karena dari total 443.243 orang yang masuk ke dalam daftar pemilih, hanya sebanyak 266.536 orang menggunakan hak pilihnya atau hanya 59%. . Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis rendahnya partisipasi politik masyarakat dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Tahun 2020 di Kota Balikpapan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah bentuk partisipasi politik menurut Mas’oed dan Mac Andrew. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Tahun 2020 di Kota Balikpapan, yaitu 1) Faktor politik, dimana masyarakat kecewa karena dibatasi oleh calon tunggal dan berasumsi terpilihnya Kepala Daerah tidak akan berdampak bagi mereka, Faktor Pandemi covid-18 yang memaksa masyarakat tidak hadir dalam pelaksanaan Pilakada, dan 3) Faktor Sosialisasi, kurangnya inovasi KPU Kota Balikpapan dalam kegiatan sosialisasi dimasa pandemi. Penulis menyarankan hendaknya pemerintah mengubah pola pikir dan menambah kepercayaan masyarakat untuk lebih aktif dalam berpartisipasi terutama dalam memilih. Memaksimalkan pendidikan politik dan kesadaran akan pentingnya kegiatan Pilkada. Pemerintah juga disarankan untuk berinovasi terutama dimasa pandemi ini dengan cara menambah program-program dalam melakukan sosialisasi Pilkada melalui media sosial/online dimasa yang akan datang.
Kata kunci; Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah, PILKADA.Penelitian ini dilatar belakangi oleh jumlah partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Tahun 2020 di Kota Balikpapan yang termasuk kategori belum optimal, karena dari total 443.243 orang yang masuk ke dalam daftar pemilih, hanya sebanyak 266.536 orang menggunakan hak pilihnya atau hanya 59%. . Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis rendahnya partisipasi politik masyarakat dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Tahun 2020 di Kota Balikpapan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah bentuk partisipasi politik menurut Mas’oed dan Mac Andrew. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Tahun 2020 di Kota Balikpapan, yaitu 1) Faktor politik, dimana masyarakat kecewa karena dibatasi oleh calon tunggal dan berasumsi terpilihnya Kepala Daerah tidak akan berdampak bagi mereka, Faktor Pandemi covid-18 yang memaksa masyarakat tidak hadir dalam pelaksanaan Pilakada, dan 3) Faktor Sosialisasi, kurangnya inovasi KPU Kota Balikpapan dalam kegiatan sosialisasi dimasa pandemi. Penulis menyarankan hendaknya pemerintah mengubah pola pikir dan menambah kepercayaan masyarakat untuk lebih aktif dalam berpartisipasi terutama dalam memilih. Memaksimalkan pendidikan politik dan kesadaran akan pentingnya kegiatan Pilkada. Pemerintah juga disarankan untuk berinovasi terutama dimasa pandemi ini dengan cara menambah program-program dalam melakukan sosialisasi Pilkada melalui media sosial/online dimasa yang akan datang.
Kata kunci; Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah, PILKADA
HARAPAN PEMERATAAN MENGHADIRKAN KESENJANGAN: ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) KOTA TANJUNGPINANG
No full textKebijakan Sistem Zonasi PPDB di Kota Tanjungpinang merupakan kebijakan pendidikan yang dimaksudkan untuk percepatan pemerataan akses dan mutu pendidikan di Kota Tanjungpinang. Namun implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Kota Tanjungpinang memunculkan beberapa fenomena, yaitu adanya 2 (dua) sekolah dasar yang tutup pada awal tahun 2023, kenyataan ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Adanya mekanisme zonasi juga menjadikan akreditasi sekolah tidak berarti, banyak atau sedikit jumlah siswa bukan berdasarkan kualitas dari sekolah tersebut melainkan hanya berdasarkan jarak tempuh. Beberapa fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana dampak kebijakan sistem zonasi PPDB di Kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kajian ini mengacu pada teori evaluasi kebijakan William Dunn, sehingga penelitian ini menghasilkan beberapa temuan: Pertama, kebijakan ini belum berhasil mencapai pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Kedua, meskipun menggunakan sistem online/daring, efisiensi sumber daya manusia dan waktu tercapai, tetapi ketidakmerataan jumlah sekolah menyebabkan efisiensi ini menjadi tidak signifikan. Ketiga, mekanisme penerimaan siswa baru masih menimbulkan beragam kontroversial karena masih banyak tindakan kecurangan yang terjadi. Keempat, dampak kebijakan tidak tersebar secara merata di Kota Tanjungpinang, dengan sejumlah sekolah yang kelebihan siswa dan lainnya harus ditutup karena minim siswa. Kelima, walaupun merespons kebutuhan awal, kebijakan ini masih memunculkan beberapa masalah dan respon positif dari target grup lebih dominan daripada respon negatif. Keenam, sistem zonasi PPDB belum tepat sasaran karena kriteria zonasi belum jelas dan transparansi pelaksanaannya masih rendah.
Kata kunci; Dampak; Kebijakan; Sistem Zonasi; PendidikanKebijakan Sistem Zonasi PPDB di Kota Tanjungpinang merupakan kebijakan pendidikan yang dimaksudkan untuk percepatan pemerataan akses dan mutu pendidikan di Kota Tanjungpinang. Namun implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Kota Tanjungpinang memunculkan beberapa fenomena, yaitu adanya 2 (dua) sekolah dasar yang tutup pada awal tahun 2023, kenyataan ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah. Adanya mekanisme zonasi juga menjadikan akreditasi sekolah tidak berarti, banyak atau sedikit jumlah siswa bukan berdasarkan kualitas dari sekolah tersebut melainkan hanya berdasarkan jarak tempuh. Beberapa fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana dampak kebijakan sistem zonasi PPDB di Kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kajian ini mengacu pada teori evaluasi kebijakan William Dunn, sehingga penelitian ini menghasilkan beberapa temuan: Pertama, kebijakan ini belum berhasil mencapai pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Kedua, meskipun menggunakan sistem online/daring, efisiensi sumber daya manusia dan waktu tercapai, tetapi ketidakmerataan jumlah sekolah menyebabkan efisiensi ini menjadi tidak signifikan. Ketiga, mekanisme penerimaan siswa baru masih menimbulkan beragam kontroversial karena masih banyak tindakan kecurangan yang terjadi. Keempat, dampak kebijakan tidak tersebar secara merata di Kota Tanjungpinang, dengan sejumlah sekolah yang kelebihan siswa dan lainnya harus ditutup karena minim siswa. Kelima, walaupun merespons kebutuhan awal, kebijakan ini masih memunculkan beberapa masalah dan respon positif dari target grup lebih dominan daripada respon negatif. Keenam, sistem zonasi PPDB belum tepat sasaran karena kriteria zonasi belum jelas dan transparansi pelaksanaannya masih rendah.
Kata kunci; Dampak; Kebijakan; Sistem Zonasi; Pendidika
Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat
No full textOtonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya secara mandiri, khususnya dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan akan mempengaruhi tingkat kemandirian daerah tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah yang menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah untuk dapat mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat dan mengetahui faktor penghambat peningkatan kemandirian keuangan daerah serta upaya dalam mengatasinya. Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta kerangka berpikir induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur terhadap enam orang pada bidang pengelolaan pendapatan daerah dan dokumentasi atas Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2021. Hasil analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir Kabupaten Bandung Barat memiliki Derajat Desentralisasi yang kurang baik dengan rasio sebesar 18,07%, Ketergantungan Keuangan Daerah yang sangat tinggi dengan rasio sebesar 75,36%, Kemandirian Keuangan daerah yang sangat rendah disertai pola hubungan instruktif dengan rasio sebesar 23,95%, serta Efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang cukup efektif dengan rasio sebesar 99,98%. Kabupaten Bandung Barat belum mandiri dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya. Hal ini disebabkan oleh jumlah perolehan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah, database pajak daerah yang belum mutkahir serta kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatasi hal-hal tersebut adalah dengan melakukan digitalisasi, pengadaan fasilitas dalam pemungutan pajak daerah, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap database pajak daerah, menyelenggarakan sosialisasi dan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri.
Kata kunci: Kemandirian Keuangan Daerah; Pendapatan Asli Daerah
The Influence of DKUPP Performance Quality on Service Quality of E-UMKM through Performance Management in Probolinggo City
No full textThe performance of government state officials needs to be improved as they shall deliver quality public services. In particular, public service improvement should regard the advancements of information communication technology and utilize innovative programs. The government of Probolinggo City has launcehed E-UMKM card program as an innovative program. E-UMKM card program plays a pivotal role in supporting and empowering micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This research was conducted to investigate the influence of state officials’ performance quality on service quality, with a specific focus on performance management. This descriptive quantitative was conducted between January and February 2023 in Probolinggo City. Questionnaires, observation, and documentation techniques were employed for data collection from 100 respondents, which were subsequently analyzed using Smart-PLS. The findings revealed that the Performance Quality of DKUPP Probolinggo City State Officials can positively impact the improvement of Public Service Quality moderated by performance management in the E-UMKM Card Program.
ABSTRAK
Aparatur negara dalam pemerintahan bekerja dengan memberikan pelayanan publik. Kinerja aparatur negara perlu ditingkatkan untuk meningkatkan Service Quality yang lebih baik. Hal ini juga berkaitan dengan performance management sebagai bentuk penyelenggaraan pelayanan sektor publik oleh para aparatur negara. Terutama pelayanan publik yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan tekonologi informasi komunikasi melalui program inovasi. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo adalah adanya program kartu E-UMKM. Kartu E-UMKM digunakan sebagai dukungan optimal dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Sehingga penulis melakukan riset tentang pengaruh Officials’ Performance Quality terhadap Service Quality yang diperkuat dengan manajemen kinerja. Riset ini termasuk pada riset dengan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Riset ini diselenggarakan pada bulan Januari dan Februari di Tahun 2023. Penghimpunan data sebanyak 100 responden, diolah menggunakan Smart-PLS. Hasil penelitian memaparkan bahwa Officials’ Performance Quality DKUPP Kota Probolinggo dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan Public Service Quality dengan dimoderasi oleh Performance Management Pada Program Kartu E-UMKM
The Roles of The Office of Public Works and Spatial Planning (PUPR) in Flood Prevention Program in Bengkulu City, Bengkulu Province
No full textBengkulu City is situated in a geographical location that makes it susceptible to various natural disasters caused by climate, weather, and other natural factors. Human activities, such as the mismanagement of drainage systems, contribute to the occurrence of floods in the city. The responsibility for addressing these floods falls upon the Public Works and Spatial Planning Service (PUPR), which is tasked with providing basic services and managing regional government affairs in accordance with Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. While PUPR has achieved a percentage of its drainage maintenance targets in 2020, flooding continues to affect certain areas of Bengkulu City. Hence, this study aims to investigate the role of PUPR Service in preventing recurrent flooding in the city. A descriptive qualitative design with an inductive approach was employed for the research, utilizing interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The selection of informants was based on purposive and snowball sampling techniques. Data analysis involved data reduction, presentation, and drawing conclusions through data triangulation to ensure validity. The study findings reveal that PUPR Service's role in flood prevention is guided by the Bengkulu Mayor Regulation Number 56 of 2016, which outlines the functions and responsibilities of Bengkulu City Regional Offices. While the results have been somewhat satisfactory, they are not yet optimal due to several obstacles in the field. These challenges include a shortage of skilled personnel, damaged equipment, budget deficits, a lack of a comprehensive drainage development plan, waste management issues, and uncontrolled urbanization.ABSTRAK
Kondisi geografis yang dimiliki Kota Bengkulu menjadikannya sebagai salah satu daerah rawan bencana alam yang diakibatkan oleh iklim, cuaca atau faktor alamiah. Bencana alam yang terjadi juga disebabkan oleh faktor non alamiah yang dilakukan oleh manusia, sebagai contoh adalah banjir. Banjir di kota Bengkulu ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai salah satu pelaksana pelayanan dasar dan penyelenggara urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2020, capaian persentase realisasi penanganan drainase kondisi baik, rasionya melebihi dari persentase target capaian. Namun, banjir masih saja terjadi pada beberapa titik lokasi di Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas PUPR dalam mencegah terjadinya banjir berulang di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Infoman ditentukan dengan teknik purposive and snowball sampling. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan menguji keabsahan data menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Dinas PUPR dalam mencegah terjadinya banjir berpedoman pada peraturan tertulis yang tertera dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu dengan hasil sudah berjalan cukup baik namun belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh masih adanya beberapa kendala dilapangan seperti kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pelaksana teknis operasional, rusaknya alat berat yang dimiliki, defisit anggaran, belum adanya masterplan pembangunan drainase, masalah pengelolaan limbah sampah serta pembangunan yang tidak terencana.
 
Evaluation of Competence Certification for The Prospective Graduates of Institut Pemerintahan Dalam Negeri Year 2020-2022
No full textThe Institute of Home Affairs Governance (IPDN) has been conducting competency certification for prospective graduates since 2020. However, one of the major issues encountered was the lack of accreditation and coordination with the National Agency of Profession Certification (BNSP) or a Professional Certification Institute (LSP). Therefore, it is crucial to evaluate the implementation of competency certification for prospective IPDN graduates from 2020 to 2022. This study assessed the context, input, process, and product aspects of the certification process using an evaluative approach using the CIPP model and quantitative descriptive methods. Data were collected through questionnaires, interviews, and documentation analysis. The analysis utilized the CIPP evaluation model, which encompassed the context, input, process, and product dimensions. The findings indicate that the overall evaluation of the implementation of competency certification for prospective IPDN graduates from 2020 to 2022 falls under the non-conforming criteria. Specifically, the context dimension is strongly appropriate, while the input and process dimensions are deemed not Appropriate, and the product dimension is strongly inappropriate. It is important to note that the implementation of competency certification for prospective IPDN graduates in this period lacks legal validity as it does not align with BNSP coordination. To address these issues, it is recommended that IPDN promptly establishes an LSP as a BNSP-certified educational institution and enhances the competence and number of BNSP-licensed assessors based on the specific needs of each Study Program. In the meantime, competency certification for prospective IPDN graduates can be conducted through a selection system.
ABSTRAK
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi calon lulusannya sejak Year 2020. Salah satu permasalahan yang muncul adalah pelaksanaan sertifikasi kompetensi tidak dilaksanakan dan tidak terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau Lembaga Serifikasi Profesi (LSP). Untuk itu perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi calon lulusan IPDN Year 2020-2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi calon lulusan IPDN, dari aspek konteks, aspek input, aspek proses, dan aspek produk. Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan menggunakan model CIPP dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Alat analisis menggunakan model evaluasi CIPP yang meliputi aspek Konteks, Input, Proses, dan Produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi calon lulusan IPDN Year 2020-2022 dengan menggunakan model CIPP, secara umum berada pada kriteria Inappropriate, dengan rincian kriteria pada Dimensi Konteks Very Appropriate, Dimensi Input dan Dimensi Proses Inappropriate, serta Dimensi Produk Very Inappropriate. Dari sisi regulasi, pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi calon lulusan IPDN Year 2020-2022 tidak memperoleh legalitas karena mulai proses pelaksanaan sampai dengan produk yang dihasilkan tidak melakukan koordinasi dengan BNSP. Rekomendasi kebijakan yang disarankan, yaitu IPDN segera membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) seperti LSP pihak kesatu lembaga Pendidikan bersertifikasi BNSP serta meningkatkan kompetensi dan jumlah asesor yang terlisensi BNSP berdasarkan kebutuhan masing-masing Study Program. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi calon lulusan IPDN dapat dilakukan melalui sistem seleksi yang transparan dan terbuka sehingga hanya yang lulus seleksi yang dapat mengikuti sertifikasi kompetensi.
 
Model Analysis of Civil Servant Requirement in the Human Resources Development Agency (BKPSDM) of Balikpapan City
No full textAt present, there is an ongoing assessment of competency development requirements at the organizational level within the Balikpapan City BKPSDM unit. The findings of this examination delve into the necessity for competency development at the organizational level, scrutinizing the challenges and future issues faced by BKPSDM. The analysis involves the meticulous collection of data and information pertaining to the unit's challenges. These findings serve as a foundation for evaluating the individual competency development needs of each employee based on their respective roles. To enhance the professionalism of civil servants (ASN), the government must implement strategies such as aligning Civil Servants with their respective fields of expertise to maximize productivity. Furthermore, it is imperative for the government to uphold a conducive organizational environment to mitigate external influences on ASNs. A transparent and effective recruitment system, currently operating on a merit basis, is essential. However, relying solely on the merit system is insufficient; individuals must demonstrate a willingness to embrace change and take on responsibilities with dedication. The proposed model for competent state civil servants at Balikpapan City BKPSDM is the Quantum Leadership Model, encompassing five key follower roles: strategic implementor, follower as the leader, source of information, feedback provider, and friends and partners. These roles emphasize the multifaceted responsibilities of civil servants in executing strategic initiatives, showcasing leadership qualities, providing information, offering feedback, and fostering collaborative relationships. Additionally, meeting the demands for transparency in governance underscores the need to reinforce public relations and work relations, especially in the face of global competition
PUBLIC SERVICE TRANSFORMATION: POLICY ANALYSIS THROUGH APPARATUS RESOURCE REFORM
No full textAbstract
This research discusses transformation in public services through policy analysis, with a focus on apparatus resource reform. This research aims to understand the impact and implications of human resource reform efforts in improving the quality of public services. Through a literature study approach, this research examines policy changes related to the selection, development and management of the public apparatus. This study uses a qualitative approach with a literature study method using secondary data by analyzing the transformation of public services in policy analysis through apparatus resource reform. The results of the analysis show that apparatus resource reform plays a crucial role in improving the capacity, integrity, and performance of public apparatus in public services. The findings of this study contribute significantly to the understanding of the importance of public service transformation in apparatus resource reform policy. The implications of this study can serve as a foundation for decision-makers in designing and implementing more effective policies in the context of public services in the future.
Keywords: Public Service Transformation, Policy Analysis, Apparatus Resource Management Reformation.Abstrak
Penelitian ini membahas transformasi dalam pelayanan publik melalui analisis kebijakan, dengan fokus pada reformasi sumber daya aparatur. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak dan implikasi dari upaya-upaya reformasi sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini mengkaji perubahan kebijakan yang terkait dengan seleksi, pengembangan dan manajemen aparatur publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dengan menggunakan data sekunder dengan menganalisis transformasi pelayanan publik dalam analisis kebijakan melalui reformasi sumber daya aparatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa reformasi sumber daya aparatur memainkan peran krusial dalam meningkatkan kapasitas, integritas, dan kinerja aparatur publik dalam pelayanan publik. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang pentingnya transformasi pelayanan publik dalam kebijakan reformasi sumber daya aparatur. Implikasi dari studi ini dapat menjadi landasan bagi pengambil keputusan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang lebih efektif dalam konteks pelayanan publik di masa depan.
Kata Kunci: Transformasi Pelayanan Publik, analisis Kebijakan, Reformasi Manajemen Sumber Daya Aparatur
Dimensi Tangible Dalam Pelayanan di Puskesmas Papakelas Kecamatan Tondano Timur
No full textThis study aims to describe the Tangible Dimension in services at the Papakelan Health Center, East Tondano District. This study uses a descriptive qualitative approach, the number of informants is six people with data collection techniques namely observation, interviews, and documentation, with data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the Tangible Dimensions of service at the Papakelan Health Center, East Tondano District, has not been fully running well because it is found that according to the research data, the services provided are still constrained by the lack of human resources, incomplete infrastructure and damaged to infrastructure, service procedures unknown to some patients, and the response of the public who are not satisfied with the services provided. For this reason, it is recommended to be able to propose additional human resources at the Puskesmas to the Health Office, complete infrastructure and repair damaged infrastructure, convey to each patient the outline of the service process at the Puskesmas, hear criticisms along with suggestions and input given by the community to improve services.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Dimensi Tangible dalam pelayanan di Puskesmas Papakelan Kecamatan Tondano Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, jumlah informan enam orang dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dimensi Tangible pelayanan di Puskesmas Papakelan Kecamatan Tondano Timur belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena diketahui menurut data penelitian pelayanan yang diberikan masih terkendala dengan kurangnya tenaga sumber daya, sarana dan prasarana yang tidak lengkap dan rusak, prosedur pelayanan yang tidak diketahui pada beberapa pasien, dan respon masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Untuk itu disarankan agar dapat mengusulkan penambahan SDM di Puskesmas kepada Dinas Kesehatan, melengkapi infrastruktur dan memperbaiki infrastruktur yang rusak, menyampaikan kepada setiap pasien garis besar proses pelayanan di Puskesmas, mendengar kritik beserta saran dan masukan yang diberikan oleh masyarakat untuk perbaikan pelayanan
KETAHANAN IKM DAN UMKM DAN STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA TENUN GEDOGAN PRINGGASELA LOMBOK MELINTAS BENCANA GEMPA DAN PANDEMI COVID-19
No full textA year after the Lombok earthquake, the economy of NTB Province contracted positively but in early 2020, the economy of NTB province again experienced negative growth of 4.52% due to the Covid-19 Pandemic. This condition requires resilience for IKM and UMKM to continue the productive businesses that have been initiated. This research aims to know the resilience of IKM and UMKM and strategies for developing Post-Disaster IKM and UMKM of the Pringgasela Lombok gedogan weaving business after the earthquake and Covid-19 pandemic. The description of the resilience of IKM and UMKM in crossing the 2018 Lombok Earthquake Disaster and the Covid-19 Pandemic analyzed by OODA Loops and strategies for developing Post-Disaster IKM and UMKM analyzed through Competitive Strategy Determination Analysis. IKM and UMKM of Pringgasela's gedogan weaving were able to survive the disaster through weavers' activities to take advantage of the free time to work on products to produce weaving stock even though disaster conditions were still ongoing. Good collaboration activities between weaving crafters, artshop owners, travel agents and tour guides in order to improve connections and the use of online media in the promotion and marketing of woven products provide opportunities for the sale of Pringgasela gedogan weaving stock. Market development strategies through the utilization of online media in product promotion and marketing became the strategy that had the highest attractiveness followed by type of cooperation strategy through increasing a sense of solidarity to build collective strength in the face of disaster. The type of product development strategy through increasing product diversification and variation of motifs became the order of priority strategies in the development of weaving businesses after the disaster.Setahun pasca gempa bumi Lombok, perekonomian Propinsi NTB berkontraksi positif tetapi pada awal tahun 2020, perekonomian propinsi NTB kembali mengalami pertumbuhan negatif sebanyak 4,52% akibat Pandemi Covid-19. Kondisi ini menuntut kebertahanan bagi para IKM dan UMKM untuk melanjutkan usaha produktif yang telah dirintis. Penelitian ini bertujuan mengetahui ketahanan IKM dan UMKM dan strategi pengembangan usaha tenun gedogan Pringgasela Lombok melintas bencana gempa dan pandemi Covid-19. Gambaran kebertahanan IKM dan UMKM dalam melintasi masa Bencana Gempa Lombok Tahun 2018 dan Pandemi Covid-19 yang dianalisis dengan OODA Loops serta strategi mengembangkan IKM dan UMKM Pasca Bencana yang dianalisa melalui Analisis Penentuan Strategi Bersaing. Pelaku IKM dan UMKM tenun gedogan pringgasela mampu bertahan melintas bencana melalui kegiatan penenun memanfaatkan keluangan waktu mengerjakan produk untuk menghasilkan stok tenun meski kondisi bencana masih berlangsung. Kegiatan kerjasama yang baik antara pengerajin, pemilik artshop & travel agen serta guide tour dalam rangka meningkatkan koneksi serta pemanfaatan media online dalam promosi dan pemasaran produk tenun memberikan peluang lakunya stok tenun gedogan Pringgasela. Strategi pengembangan pasar melalui pemanfaatan media online dalam promosi dan pemasaran produk menjadi strategi yang mempunyai daya tarik tertinggi diikuti jenis strategi kerjasama melalui peningkatan rasa solidaritas untuk membangun kekuatan kolektif menghadapi bencana dan jenis strategi pengembangan produk melalui peningkatan diversifikasi produk dan variasi motif menjadi urutan strategi prioritas dalam pengembangan usaha tenun pasca terjadinya bencana