Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
Analisis Dimensi Kualitas Teknis Website Sipenduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru
No full textTingkat implementasi perkembangan teknologi yang tinggi pada pemerintahan ditandai diantaranya dengan bermunculannya banyak website, namun seringkali hal tersbutdikompromikan dengan kualitas dari website tersebut. Kecenderungan tersebut membuat penelitian mengenai kualitas suatu website pemerintahan menjadi hal yang cukup penting untuk dikaji. Diantaranya, peneliti mengambil contoh pada website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang memiliki sebuah inovasi berupa aplikasi Sipenduduk yang dapat diakses melalui sipenduduk.pekanbaru.go.id. dengan harapan untuk meningkatkan digitalisasi pelayanan publik administrasi kependudukan kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana kualitas website tersebut. Adapun peneliti menggunakan teori Alvaro Rocha yang memiliki tiga dimensi, dimana pada artikel ini hanya difokuskan pada satu dimensi saja, yaitu dimensi kualitas teknis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran. Hal tersebut diantaranya dilakukan dengan melakukan uji indicator didalam dimensi kualitas teknis tersebut dengan menggunakan aplikasi., serta melakukan cek silang dengan bertanya pada informan baik dari pemerintah maupun Masyarakat mengenai indicator tersebut. Adapun indicator tersebut diantaranya adalah aksesibilitas, kegunaa, mesin telusur, kompatiblitas browser dan tautan. Kesimpulan dari penelitian ini didapati bahwa kualitas website tersebut masih perlu dioptimalkan dalam dimensi kualitas teknisnya, karena dari lima indikator terdapat tiga indicator yang dinilai masih kurang.
Kata Kunci: Disdukcapil, Aksesibilitas Website, Kecepatan Website
Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
No full textInformasi dan data merupakan aset yang sangat penting untuk dilindungi karena saat ini informasi dan data merupakan aset yang berharga karena berisikan segala keterangan mengenai sebuah organisasi. Karena anggapan demikian maka hal ini menyebabkan timbulnya kejahatan di dunia digital yang disebut kejahatan siber. Maraknya kejahatan siber yang terjadi maka diperlukan Keamanan Informasi dan Persandian yang mahir pula untuk mencegah pencurian data dan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keamanan informasi dan persandian dan tingkat kematangan dalam pengamanan informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. model penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi pada lokasi penelitian sebagai teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori CIA TRIAD oleh Michael E. Whitman dengan dimensi Confidentiality, Integrity dan Avalaibility. Penelitian ini juga menggunakan alat evaluasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI 4.2) dengan standar ISO/IEC 27001: 2013 yang menentukan aspek-aspek yang perlu dipenuhi untuk mencapai keamanan informasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan keamanan informasi dan persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika masih kurang dan rentan terhadap serangan siber karena beberapa fasilitas yang belum memadai dan regulasi yang belum mengatur penuh mengenai keamanan informasi, hal ini juga dibuktikan dari hasil evaluasi Indeks Keamanan Informasi yang menunjukkan tingkat kematangan keamanan informasi yang masih berada pada Tingkat I+ - Tingkat II+, dimana seharusnya dalam standar ISO/IEC 27001: 2013 bahwa ambang batas minimum kesiapan sertifikasi adalah Tingkat III+.
Kata Kunci: Informasi, Kejahatan Siber, Keamanan Informasi, Persandian
INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN ONLINE (PAK’DE ON) MELALUI APLIKASI WHATSAPP DAN INOVASI PELAYANAN DOKUMEN ADIMINSTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENGADILAN AGAMA (DIDUPAG) DIDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MADIUN
No full textInovasi merupakan gagasan yang dibentuk untuk memberikan warna baru pada penyelenggaraan pelayanan publik dengan harapan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang serba cepat, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Inovasi pelaksanaan pelayanan publik di bidang pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun yaitu Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PAK’DE ON) melalui Aplikasi WhatsApp dan Layanan Dokumen Administrasi Kependudukan Inovasi dan Pengadilan Agama Kabupaten (DIDUPAG) merupakan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Madiun Pengadilan Agama. Inovasi PAK’DE ON dan DIDUPAG menghadirkan layanan online real time dan memudahkan masyarakat dalam mengelola berkas administrasi kependudukan. Namun, masih terdapat permasalahan atau kendala, yaitu kurangnya sosialisasi dan promosi serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam layanan daring tersebut. Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan jenis-jenis inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Madiun pasca pandemi Covid-19 yang memunculkan kreativitas dan inovasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah Metode Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber Data Sekunder. Teknik Pengambilan Data menggunakan Studi Kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan studi pustaka. Kesimpulan tentang inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PAK’DE ON) Inovasi Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pengadilan Agama Kabupaten (DIDUPAG) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun cukup baik namun belum optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang produk inovasi PAK’DE ON dan DIDUPAG, yang berimplikasi pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Madiun. Saran dan rekomendasi yang diberikan adalah membuat akun media sosial yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain Instagram, Facebook, Tiktok, Twitter, dan sebagainya sebagai media sosialisasi.
Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, dan Administrasi Kependudukan
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
No full textCapaian target yang di amanatkan pada Permendagri nomor 72 tahun 2022 terkait dengan penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital adalah sebanyak 25% dalam jangka waktu 1 tahun dari jumlah penduduk yang ber KTP-el sekitar 75.000 penduduk. Akan tetapi dalam satu tahun berjalan capaian yang diperoleh Disdukcapil Kabupaten Lembata baru memperoleh sekitar 5% atau sekitar 3000-an penduduk. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lembata. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lembata dipengaruhi empat faktor yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Merujuk pada empat faktor tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Lembata memiliki beberapa permasalahan dalam mengimplementasikan kebijakan Identitas Kependudukan Digital, yaitu tujuan dari kebijakan tersebut belum tercapai, terdapat proses komunikasi dan koordinasi yang belum efektif, dan sumber daya manusia yang belum terpenuhi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lembata cukup baik dalam mengimplementasikan kebijakan Identitas Kependudukan Digital, sehingga penulis merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Lembata untuk menyusun dan mengembangkan standar opersional prosedur yang jelas dan melakukan sosialisasi secara luas terutama secara digital kepada masyarakat Lembata. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lembata hendaknya mengorganisir atau mengikutsertakan staf/operator mengikuti petunjuk teknis terkait tugasnya dalam melaksanakan layanan Identitas Kependudukan Digital bagi masyarakat.
Kata kunci: Identitas Kependudukan Digital; Implementasi Kebijakan; Pelayanan Publik
PENGAWASAN JASA LAYANAN PARKIR DI KOTA PEKANBARU
No full textPengawasan Jasa Layanan Parkir merupakan kegiatan untuk mengarahkan dan membina Juru Parkir dalam upaya mengembangkan dan memperkuat potensi dalam melaksanakan tugasnya sebagai Juru Parkir yang memberikan pelayanan kepada pengguna jasa layanan parkir. Adapun permasalahan yang terjadi di Kota Pekanbaru mengenai jasa layanan parkir ialah masih adanya juru parkir yang tidak melaksanakan tugas sesuai peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti menggunakan kelengkapan atribut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan yang efektif menurut T. Hani Handoko dalam Wibawa (2022: 71) yang menggunakan 4 indikator, yaitu: Akurat, Terpusat, Tepat Waktu dan Fleksibel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi serta dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman dalam Haryoko (2020: 196) yaitu: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru sudah berjalan tetapi belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari ke 4 indikator pengawasan yang efektif, yaitu Akurat, Terpusat, Tepat Waktu dan Fleksibel. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru, yaitu: 1) Faktor sumber daya manusia, kurangnya jumlah pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Juru Parkir dalam melaksanakan tugasnya, 2) Faktor sarana dan prasarana, kurangnya kendaraan yang memadai dalam pelaksanaan pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru.
Kata Kunci: Pengawasan; Jasa Layanan; Parkir
Pengawasan Jasa Layanan Parkir merupakan kegiatan untuk mengarahkan dan membina Juru Parkir dalam upaya mengembangkan dan memperkuat potensi dalam melaksanakan tugasnya sebagai Juru Parkir yang memberikan pelayanan kepada pengguna jasa layanan parkir. Adapun permasalahan yang terjadi di Kota Pekanbaru mengenai jasa layanan parkir ialah masih adanya juru parkir yang tidak melaksanakan tugas sesuai peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti menggunakan kelengkapan atribut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan yang efektif menurut T. Hani Handoko dalam Wibawa (2022: 71) yang menggunakan 4 indikator, yaitu: Akurat, Terpusat, Tepat Waktu dan Fleksibel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi serta dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman dalam Haryoko (2020: 196) yaitu: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru sudah berjalan tetapi belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari ke 4 indikator pengawasan yang efektif, yaitu Akurat, Terpusat, Tepat Waktu dan Fleksibel. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru, yaitu: 1) Faktor sumber daya manusia, kurangnya jumlah pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Juru Parkir dalam melaksanakan tugasnya, 2) Faktor sarana dan prasarana, kurangnya kendaraan yang memadai dalam pelaksanaan pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru.
Kata Kunci: Pengawasan; Jasa Layanan; Parkir
 
OPTIMALISASI KAMPUNG SIAGA BENCANA DALAM MITIGASI BENCANA DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
No full textKota Balikpapan merupakan salah satu kota yang dianggap sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara, namun masih memiliki resiko becana. Lebih jauh lagi hingga kini, belum ada penelitian yang membahas tentang optimalisasi dari adanya Kampung Siaga Bencana sebagai bagian dari solusi menghadapi bencana. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai optimalisasi Kampung Siaga Bencana dalam mitigasi bencana di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Metode penelitian adalah kualitatif. Penulis melakukan wawancara semi-terstruktur, observasi dan dokumentasi pada pengumpulan data penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dimensi tujuan menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami tujuan dari terbentuknya KSB namun masyarakat belum memahami berbagai bentuk mitigasi bencana yang ada. Dimensi alternatif keputusan menunjukkan bahwa alternatif keputusan yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan yaitu melalui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KSB dengan jumlah KSB yang dibentuk. Dimensi sumber daya menunjukkan adanya keterbatasan anggaran dalam optimalisasi program KSB, belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dan dari segi sumber daya manusia menunjukkan adanya keterbatasan jumlah sumber daya manusia terutama tenaga ahli dibidang kebencanaan. Kesimpulannya, optimalisasi kampung siaga bencana dalam mitigasi bencana di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur telah dilaksanakan dengan cukup baik.
Kata Kunci: Kampung Siaga Bencana; Kelurahan Tangguh Bencana; Mitigasi Bencana
Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang dianggap sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara, namun masih memiliki resiko becana. Lebih jauh lagi hingga kini, belum ada penelitian yang membahas tentang optimalisasi dari adanya Kampung Siaga Bencana sebagai bagian dari solusi menghadapi bencana. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai optimalisasi Kampung Siaga Bencana dalam mitigasi bencana di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Metode penelitian adalah kualitatif. Penulis melakukan wawancara semi-terstruktur, observasi dan dokumentasi pada pengumpulan data penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dimensi tujuan menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami tujuan dari terbentuknya KSB namun masyarakat belum memahami berbagai bentuk mitigasi bencana yang ada. Dimensi alternatif keputusan menunjukkan bahwa alternatif keputusan yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan yaitu melalui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KSB dengan jumlah KSB yang dibentuk. Dimensi sumber daya menunjukkan adanya keterbatasan anggaran dalam optimalisasi program KSB, belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dan dari segi sumber daya manusia menunjukkan adanya keterbatasan jumlah sumber daya manusia terutama tenaga ahli dibidang kebencanaan. Kesimpulannya, optimalisasi kampung siaga bencana dalam mitigasi bencana di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur telah dilaksanakan dengan cukup baik.
Kata Kunci: Kampung Siaga Bencana; Kelurahan Tangguh Bencana; Mitigasi Bencana
 
STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 DI KOTA SEMARANG
No full textKota Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia dengan intensitas penularan yang tinggi pada masa pandemi COVID-19. Hal tersebut menyebabkan ditetapkannya Kota Semarang menjadi zona merah. Oleh sebab itu masyarakat perlu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Lahirnya Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan kegiatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kota Semarang tidak juga dapat membuat masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, memperoleh data dan informasi mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan di Kota Semarang dan untuk mendeskripsikan, memperoleh data dan informasi mengenai strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan sebagai upata pencegahan COVID-19 di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Kota Semarang mengenai protokol kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya pemahaman, faktor lingkungan, dan taraf hidup masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai protokol kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan beberapa agenda dengan tujuan agar masyarakat lebih mematuhi protokol kesehatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menyimpulkan bahwa strategi satuan polisi pamong praja kota semarang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan sudah tepat dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena dengan strategi tersebut terbukti menurunkan angka positif covid-19 di Kota Semarang.
Kata Kunci: Strategi; Kesadaran Masyarakat; Covid-19
Implementasi Prinsip Good Governance Pada Kantor UPTD Samsat Manado
No full textGood Governance is a very important factor in public services, as well as a gateway to achieving a predetermined goal. The method to be used in this study is a qualitative research method. In this study, the researchers focused more on the implementation of the principles of effectiveness and efficiency as well as the principles of justice for good governance and the factors that hindered the implementation of the principles of good governance at the UPTD Samsat Manado office.
The results of the research implementation of the principles of good governance regarding indicators of effectiveness and efficiency have been implemented in the Manado Samsat Joint Office, where employees are disciplined in carrying out their responsibilities, and employees are able to carry out the vision and mission that have been set at the Manado Samsat Joint Office, Employees at the Manado Samsat Office as well able to provide easy service. So that the services provided by the Manado Samsat Joint Office can prosper the tax payer community. The implementation of the principles of good governance with indicators of justice in public services is explained that the principle of justice in providing services at the Manado Samsat Joint Office has not been said to be fair because it still uses a family or insider system. . So that some taxpayers feel unfairness in service at the Manado Samsat Joint Office.Good Governance merupakan faktor yang sangat penting dalam pelayanan public, sekaligus sebagai pintu gerbang menuju tercapainya suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan implementasi prinsip efektifitas dan efisien serta prinsip keadilan good governance dan factor-faktor yang menghambat implementasi prinsip-prinsip good governance pada kantor UPTD Samsat Manado. Hasil penelitian Implementasi prinsip good governance tentang indicator efektivitas dan efisien sudah terimplementasikan di Kantor Bersama Samsat manado, dimana pegawai sudah disiplin dalam menjalankan tanggung jawab, dan pegawai mampu menjalankan visi misi yang sudah di tetapkan di Kantor Bersama Samsat Manado, Pegawai di Kantor Samsat Manado juga mampu memberikan pelayanan yang mudah. Sehingga pelayanan yang diberikan oleh Kantor Bersama Samsat Manado bisa mensejahterakan masyarakat wajib pajak.Implementasi prinsip good governance dengan indicator keadilan dalam pelayanan public di jelaskan bahwa prinsip keadilan dalam memberikan pelayanan di Kantor Bersama Samsat Manado belum di katakana adil karena masih menggunakan system kekeluargaan atau orang dalam. Sehingga beberapa masyarakat wajib pajak merasakan ketidak adilan dalam pelayanan di Kantor Bersama Samsat Manado
Kepemimpinan Etis Pada Institusi Pendidikan
No full textOne of the problems faced by the world of education lately is the decline in social life manners and moral ethics in the practice of school life. Various ethical violations that occur in school institutions highlight the important role of ethical leadership in school institutions. The seeds of ethical violations in schools if not eliminated will become habits and do not rule out the possibility of giving birth to leaders who are smart but do not have ethics and morals in managing ethical accountability. The purpose of this study was to elucidate ethical leadership in educational institutions. The research method used is a literature review method of literature study with a type of descriptive research. The findings show that the task of ethical leadership in educations is to enable students to develop confidence and appreciation for facts and skills. The approach used is to insert moral values in every rule of teaching facts and skills in every subject in school. Because if not, then one day there will arise in society smart leaders but do not live up to religious teachings.Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan belakangan ini adalah menurunnya tatakrama kehidupan sosial dan etika moral dalam praktik kehidupan sekolah. Berbagai pelanggaran etika yang terjadi pada institusi sekolah menyoroti peran penting kepemimpinan etika pada lembaga sekolah. Bibit-bibit pelanggaran etika di sekolah kalau tidak dihilangkan akan menjadi kebiasaan dan tidak menutup kemungkinan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang pintar tapi tidak memiliki etika dan akhlak dalam mengelola akuntabilitas etis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kajian pustaka atau studi kepustakaan dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil temuan menunjukkan bahwa tugas kepemimpinan etika pada institusi pendidikan adalah menjadikan peserta didik mampu mengembangkan keyakinan dan penghargaan terhadap fakta-fakta dan keterampilan-keterampilan. Pendekatan yang digunakan adalah menyisipkan nilai-nilai moral dalam setiap kaidah pengajaran fakta-fakta dan keterampilan pada setiap mata pelajaran di sekolah. Sebab kalau tidak maka suatu masa nanti akan timbul dalam masyarakat pemimpin-pemimpin pintar tapi tidak menghayati ajaran agama
TANTANGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK FORMAL
No full textResearch on the challenges of women's representation in formal politics discusses the process by which Indonesian women have fought in politics to date. In addition, this paper also dissects the factors considered to be the reasons why women can occupy the top leadership both in the executive and legislative realms or as regents/mayors/governors and their representatives. These factors are political costs, supporting parties and family relations. This study was compiled using descriptive qualitative research methods with data collection techniques using literature review. And the results of this study say that political costs in Indonesia depend on the region, population and availability of natural resources in each area. The bearer party as a medium for voting and family relations as a way to communicate and form personal branding quickly.Penelitian tentang tantangan keterwakilan perempuan dalam politik formal membahas tentang proses perjuangan perempuan Indonesia dalam politik hingga saat ini. Selain itu, tulisan ini juga membedah faktor-faktor yang dianggap menjadi alasan mengapa perempuan dapat menduduki pucuk pimpinan baik di ranah eksekutif maupun legislatif atau sebagai bupati/walikota/gubernur beserta wakilnya. Faktor-faktor tersebut adalah biaya politik, pendukung partai dan hubungan keluarga. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan tinjauan pustaka. Dan hasil penelitian ini mengatakan bahwa biaya politik di Indonesia tergantung pada wilayah, jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya alam di setiap daerah. Partai pengusung sebagai media pemungutan suara dan hubungan kekeluargaan sebagai cara berkomunikasi dan membentuk personal branding secara cepat