Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
Analysis of Employee Competency Development: (A Study at the Personnel and Human Resource Development Agency of Tangerang Regency)
No full textAThis research aims to examine the analysis of the competency development of the State Civil Officials in Tangerang Regency. This study uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach. Primary data collection comes from observations and interviews with informants, namely employees who have the authority and duties in developing the competence of Officialsin Tangerang Regency, and Secondary Data obtained from documents at the Tangerang Regency Personnel and Human Resources Development Agency. Researchers used the data analysis technique of the Miles & Huberman model. Competency development carried out by the Tangerang Regency Personnel and Human Resource Development Agency has not been running effectively due to a lack of cooperation built by the Tangerang Regency Personnel and Human Resource Development Agency, the implementation of the Training Needs Analysis has not been maximized, the ineffectiveness of the implementation of education and training, there is still political intervention in the implementation of transfer, as well as the lack of motivation for civil servants in Tangerang Regency. So that the Personnel and Human Resources Development Agency for Tangerang Regency needs to build cooperation by conducting information dissemination and field visits related to the conditions for developing civil servant competencies, maximizing the SIMPEG and SIDAK applications to streamline the implementation of Training Needs Analysis, increasing supervision in organizing training and carrying out transfer management based on the principle put the right people in the right places
PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PELAYANAN KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG
No full textDi Indonesia saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masih berlangsung. Dalam lingkup pemerintahan terdapat pelayanan publik yang terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk menjawab permasalahan yang timbul di masyarakat. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng telah melakukan beberapa inovasi untuk membahagiakan masyarakatnya dan mempercepat pelayanannya di tengah pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diambil dari data sekunder. Data sekunder dari data dokumentasi, kajian bibliografi, regulasi dan jurnal ilmiah sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara kerja dinas kependudukan dan pendaftaran penduduk Kabupaten Buleleng dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta apakah teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan kepada masyarakat Kabupaten Buleleng. Upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam mengoptimalkan pemanfaatan TIK untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat telah sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat puas dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng baik dari segi pelayanan, pengelolaan maupun informasi yang juga cepat disosialisasikan kepada masyarakat.
Kata Kunci : Teknologi Informasi dan Komunikasi; Pelayanan KependudukanDi Indonesia saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masih berlangsung. Dalam lingkup pemerintahan terdapat pelayanan publik yang terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk menjawab permasalahan yang timbul di masyarakat. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng telah melakukan beberapa inovasi untuk membahagiakan masyarakatnya dan mempercepat pelayanannya di tengah pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diambil dari data sekunder. Data sekunder dari data dokumentasi, kajian bibliografi, regulasi dan jurnal ilmiah sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara kerja dinas kependudukan dan pendaftaran penduduk Kabupaten Buleleng dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta apakah teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan kepada masyarakat Kabupaten Buleleng. Upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam mengoptimalkan pemanfaatan TIK untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat telah sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat puas dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng baik dari segi pelayanan, pengelolaan maupun informasi yang juga cepat disosialisasikan kepada masyarakat.
Kata Kunci : Teknologi Informasi dan Komunikasi; Pelayanan Kependuduka
PENGAWASAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA
No full textThe spread of COVID-19 occurred quickly to almost all corners of the world including Indonesia. The increasing number of positive cases prompted the government to issue several regional regulations regarding health protocol discipline as an effort to prevent and control Covid-19, in this case the Civil Service Police Unit has the task of overseeing health protocols. The problem encountered in this research is the increasing cases of Covid-19 in Jayapura Regency from being positive, being treated to death so it is necessary for this research to be conducted to find out how the supervision of the implementation of the Health Protocol is carried out by the civil service police unit of Jayapura Regency, the inhibiting factors and efforts in dealing with it. This study uses the theory of Supervision which is Robbin and Coulter in Satriadi (2016). The research method in this study used a qualitative descriptive method by providing an overview of facts and data that occurred in the field through data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. Data collection techniques are interviews, documentation, observation. The data analysis technique used is an interactive model by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the Civil Service Police Unit is an important key to overseeing the CovId-19 Health Protocol in Jayapura Regency and has carried out its duties well seen from the declining number of Covid-19 in Jayapura district. There are several obstacles in carrying out their duties both from internal factors and external factors. The efforts made by the Civil Service Police Unit in supervising the implementation of the Covid-19 health protocol in Jayapura Regency are conducting further socialization and suppressing hoax news that is spreading and imposing sanctions in accordance with the applicable Regent Regulations.Penyebaran COVID-19 terjadi dengan cepat hampir ke seluruh pelosok dunia termasuk Indonesia Kasus Positif yang semakin meningkat membuat pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan daerah mengenai disiplin Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid- 19 dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pengawasan protokol kesehatan. Masalah yang dihadapi dalam Penelitian ini meningkatnya kasus Covid- 19 pada Kabupaten jayapura dari yang Positif, dirawat sampai dengan meninggal dunia sehingga perlu adanya Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengawasan pelaksanaan Protokol Kesehatan yang dilakukan satuan polisi pamong praja Kabupaten Jayapura, faktor yang menghambat serta upaya dalam megatasinya. Penelitian ini menggunakan teori Pengawasan yang Robbin and Coulter dalam Satriadi (2016). Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran fakta serta data yang terjadi di lapangan melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari Penelitian menunjukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja menjadi kunci penting pengawasan Protokol Kesehatan CovId-19 di Kabupaten Jayapura dan telah menjalankan tugasnya dengan baik dilihat dari menurunnya angka Covid-19 dikabupaten Jayapura. Adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugasnya baik dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan Pelaksanaan Protokol kesehatan Covid-19 di Kabupaten Jayapura adalah melakukan sosialisasi lanjutan serta meredam berita-berita hoax yang tersebar serta memberikan sanksi yang sesuai dengan Peraturan Bupati yang berlaku
KINERJA ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BOGOR
No full textKinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu faktor penting yang dilakukan sebagai suatu kegiatan evaluasi penyelenggaraan fungsi dan tugas, salah satunya dalam penertiban pedagang kaki lima. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum dan menganalisis kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bogor. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dan teknik penentuan informan adalah purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi struktur organisasi didukung oleh adanya kejelasan tugas dan fungsi bagi pegawai dan hubungan internal dan hubungan eksternal yang terjalin secara harmonis dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bogor. Dimensi kebijakan pengelola didukung oleh adanya sosialisasi secara tatap muka antara pihak Satpol PP dengan masyarakat pedagang kaki lima sebelum penertiban dilakukan. Dimensi SDM menunjukkan bahwa secara kuantitas, jumlah SDM Satpol PP kurang memadai dalam menyelenggarakan penertiban namun hal tersebut dapat dibantu oleh pihak eksternal terutama dari anggota Linmas yang turut serta dalam penertiban di Kota Bogor. Dimensi sistem informasi manajemen didukung oleh adanya database website dan aplikasi yang terintegrasi dengan laporan/aduan masyarakat berkaitan dengan pedagang kaki lima serta media sosial Instagram Satpol PP Kota Bogor. Dimensi sarana dan prasarana masih membutuhkan peningkatan baik secara jumlah maupun kualitas. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi Satpol PP Kota Bogor termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kelima dimensi yang digunakan dalam penelitian ini. Dimensi terkait dengan struktur organisasi dan sistem informasi manajemen menunjukkan kategori yang baik sementara itu pada dimensi kebijakan pengelola, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dapat dikategorikan cukup baik.
Kata Kunci: Kinerja, Organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja.Kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu faktor penting yang dilakukan sebagai suatu kegiatan evaluasi penyelenggaraan fungsi dan tugas, salah satunya dalam penertiban pedagang kaki lima. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum dan menganalisis kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bogor. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dan teknik penentuan informan adalah purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi struktur organisasi didukung oleh adanya kejelasan tugas dan fungsi bagi pegawai dan hubungan internal dan hubungan eksternal yang terjalin secara harmonis dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bogor. Dimensi kebijakan pengelola didukung oleh adanya sosialisasi secara tatap muka antara pihak Satpol PP dengan masyarakat pedagang kaki lima sebelum penertiban dilakukan. Dimensi SDM menunjukkan bahwa secara kuantitas, jumlah SDM Satpol PP kurang memadai dalam menyelenggarakan penertiban namun hal tersebut dapat dibantu oleh pihak eksternal terutama dari anggota Linmas yang turut serta dalam penertiban di Kota Bogor. Dimensi sistem informasi manajemen didukung oleh adanya database website dan aplikasi yang terintegrasi dengan laporan/aduan masyarakat berkaitan dengan pedagang kaki lima serta media sosial Instagram Satpol PP Kota Bogor. Dimensi sarana dan prasarana masih membutuhkan peningkatan baik secara jumlah maupun kualitas. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi Satpol PP Kota Bogor termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kelima dimensi yang digunakan dalam penelitian ini. Dimensi terkait dengan struktur organisasi dan sistem informasi manajemen menunjukkan kategori yang baik sementara itu pada dimensi kebijakan pengelola, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dapat dikategorikan cukup baik.
Kata Kunci: Kinerja, Organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja
STRATEGI PENINGKATAN KEEFEKTIFAN MAL PELAYANAN PUBLIK PADA PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SUMEDANG MENGGUNAKAN ANALISIS SOAR DAN MATRIKS QSPM
No full textMal Pelayanan Publik adalah inovasi yang dihadirkan untuk menghubungkan dan mendekatkan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik adalah usaha untuk mempermudah, mempercepat agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan. Program dan inovasi yang dihadir di Mal Pelayanan Publik sangat mendukung tuntutan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sumedang akan tetapi disisi lain terdapat hambatan dan kendala yaitu Masih terbatasnya sumber daya aparatur yang mampu mengoperasikan Informasi dan Teknologi, terbatasnya sarana dan prasana loket untuk pelayanan admnistrasi kependudukan, masih adanya masyarakat yang belum paham penggunaan pelayanan secara online dan yang belum memiliki smartphone, mengatasi masih ada masyarakat yang belum mengetahui syarat untuk membuat dokumen kependudukan di Mal Pelayanan Publik lambatnya pengiriman oleh pihak PT. POS menjadi keluhan masyarakat dan dampak dari pandemi pada pembatasan pelayanan, sehingga ditetapkan kuota harian . Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan strategi dalam mengatasi hambatan dan meningkatkan keefektifan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang pada penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Dalam menjawab permasalahan penelitian ini menggunakan analisis SOAR (Stavros, 2010) dan analisis QSPM (David, 2009) untuk menentukan strategi prioritas. Penelitian ini menggunakkan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan menyebarkan angket kepada pemangku kepentingan. Hasil dan kesimpulan bahwa alternatif strategi yang menjadi prioritas diperuntukan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
Kata Kunci : Mal Pelayanan Publik, Strategi, Metode SOAR, Pelayanan Administrasi Kependuduka
ASSESSING THE POTENTIAL OF NUDGE AS A TOOL FOR PUBLIC POLICY
No full texto solve societal problems, governments should open any means alternative tools of public policy. One of the public policy tools is nudge. Nudge relies on behavioral science to improve people’s decisions through small changes in the environments within which people make choices. However, there is criticism about using nudges in public. This paper will try to picture the discussion and debates on the nudge. The literature study is conducted to describe and understand a condition and seek views on a focused topic. The paper shows how the nudge operates and which system works better. In addition, it shows the debates on nudges about transparency and legitimacyUntuk mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan, pemerintah harus membuka segala sarana alternatif alat-alat kebijakan publik. Salah satu alat kebijakan publik adalah nudge. Nudge mengandalkan ilmu perilaku untuk meningkatkan keputusan individu melalui perubahan kecil di lingkungan tempat orang membuat pilihan. Namun, ada kritik tentang penggunaan nudge di publik. Tulisan ini akan mencoba memotret diskusi dan perdebatan tentang nudge. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendeskripsikan dan memahami suatu kondisi serta mencari pandangan terhadap suatu topik yang terfokus. Makalah ini menunjukkan bagaimana nudge bekerja dan sistem mana yang bekerja lebih baik. Selain itu, artikel ini menunjukkan perdebatan tentang nudge terutama dalam hal transparansi dan legitimasi
Efektivitas Program Layanan Sambang Warga (Lasamba) Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program Layanan Sambang Warga bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi pencapaian tujuan menunjukkan adanya kejelasan tujuan/sasaran dan dasar hukum. Pada dimensi integrasi telah digambarkan melalui adanya SOP yang jelas untuk memberikan kemudahan dan kejelasan bagi petugas layanan dan masyarakat. Dimensi adaptasi menunjukkan adanya kegiatan Bimtek yang telah diperoleh petugas layanan dan adanya keterbatasan sarana khususnya kendaraan bermotor dalam penerapan program Layanan Sambang Warga (LASAMBA). Kesimpulannya, bahwa pelaksanaan Program LASAMBA bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sleman sudah berjalan cukup efektif. Akan tetapi masih ditemui kendala-kendala yan terjadi karena kurang mencukupinya kebutuhan sarana dan prasarana dan data alamat yang belum valid. Kajian ini juga mengungkap adanya tantangan terkait kemampuan sumber daya manusia petugas pelayanan. Secara teknis, program LASAMBA dijalankan dengan melakukan kunjungan langsung ke masyarakat, khususnya masyarakat miskin, yang kesulitan mengakses layanan sosial karena berbagai keterbatasan. Pendekatan ini memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap permasalahan sosial.
Kata Kunci: Efektivitas; Masyarakat Miskin; Program Layanan Sambang Warga (LASAMBA
Efektivitas Aplikasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam Pelayanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
No full textJudul penelitian yaitu “Efektivitas Aplikasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Informasi Publik”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penerapan aplikasi PPID dalam pelayanan informasi publik serta memahami apa saja yang menjadi kendala serta upayanya. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas dari Duncan dimana ada 3 indikator yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang memiliki 4 indikator tentang pelayanan publik yakni prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, produk pelayanan, dan kompetensi petugas. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Sumber datanya ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mengacu pada hasil pengamatan serta wawancara yang dilakukan, penulis menemukan efektivitas aplikasi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih belum efektif karena masih terdapat banyak kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaanya. Keterlambatan pengelolaan permohonan informasi melalui aplikasi PPID, masih kurang dalam pelaksanaan sosialisasi, kurangnya informasi terbaru, serta minimnya fasilitas sarana dan prasarana. Penulis menyarankan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat bisa meningkatkan sosialisasi dalam pengoperasian aplikasi PPID ke seluruh OPD di Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian melakukan monitoring serta evaluasi pelayanan informasi publik melalui aplikasi PPID, serta meningkatkan fasilitas SDM dan sarana/prasarana untuk mendukung jalannya aplikasi PPID dalam pelayanan informasi publik yang diperlukan publik.
Kata kunci: Efektivitas, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Pelayanan Informasi Publik
Penerapan Aplikasi E-Samsat Dan Sipolin Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Banjar
No full textPenelitian ini memfokuskan untuk mendeskripsikan dan menganalisa Penerapan Aplikasi E-Samsat Dan Sipolin Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Banjar. Dengan beberapa permasalahan minimnya kesadaran masyarakat Kota Banjar dalm membayar pajak kendraan bermotor, belum jelasnya mekanisme E-Samsat dan Sipolin dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang E-Samsat dan Sipolin. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis penerapan aplikasi E-Samsat dan Sipolin Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Banjar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif berdasarkan metode kualitatif. Dalam proses pengumpulan informasi, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan menghimpun dokumen terkait penerapan aplikasi E-Samsat dan Sipolin di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Banjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IT Principles berfungsi secara optimal sebagai pendorong dan pengarah (guiding principles) dalam berbagai usaha pemanfaatan IT di organisasi secara umum, khususnya E-Samsat dan Sipolin. Integrasi dan standarisasi dari Sistem aplikasi E-Samsat dan Sipolin Kota Banjar sudah sesuai dengan IT architecture decisions. IT infrastructure meliputi Prasarana dan fasilitas teknologi informasi yang berkaitan dengan jaringan, komputer, perangkat lain, dan perangkat lunak merupakan sekumpulan komponen yang diharapkan dapat mempercepat proses komputasi dan transmisi dalam waktu singkat dalam berbagai media. Proses pendaftaran efisien, aplikasi busseness needs pada sistem E-Samsat dan Sipolin yang dilaksanakan CPDPDP Wilayah Kota Banjar, dalam penerapannya memang membutuhkan kreativitas dan disiplin guna mewujudkan nilai baru bagi organisasi yang berdampak pada pelayanan prima pada masyarakat serta berkaitan dengan IT Investment and prioritization diketahui bahwa dalam penerapan E-Samsat dan Sipolin di CPDPDP Wilayah Kota Banjar, pelaksanaannya sudah menjalankan inisiatif yang perlu diprioritaskan. Kesimpulannya bahwa penerapan aplikasi E-Samsat dan Sipolin Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Banjar sudah sesuai dengan aturan dan kebijakan dari pusat, namun masih memiliki kendala dalam ketersediaan anggaran.
Kata kunci: E-Samsat, Sipolin, Pelayanan Pendapatan Daerah
Employee Branding Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian ASN Data Elektronik Mandiri: Studi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
No full textSalah satu strategi yang diambil pemerintah dalam bersaing pada era transformasi adalah melalui citra atau reputasi yang dibangun dengan baik bagi publik melalui brand yang dimiliki sesuai tren yang saat ini berkembang yakni employee branding. Fenomena employee branding belum banyak diterapkan pada organisasi pemerintahan, sebagian besar baru pada organisasi profit. Diskominfo Kota Kupang berhasil meningkatkan citra pegawai melalui brand aplikasi SIMPEG ADEM yang dikelola secara mandiri. Penghargaan yang diberikan BKN Awards menunjukkan kemampuan pegawai untuk mewujudkan tujuan organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah membantu untuk menganalisis deskripsi proses employee branding yang diadopsikan pada aplikasi SIMPEG ADEM yang dikembangkan oleh Diskominfo Kota Kupang. Konsep ini dijabarkan oleh empat dimensi yakni bentuk komunikasi, persepsi pegawai, intepretasi aplikasi, dan konsekuensi proses. Desain deskriptif dengan metode kualitatif digunakan untuk bisa menganalisis data penelitian dari hasil wawancara, observasi dan dokumen yang relevan dengan konsep. Kebenaran atas hasil penelitian diuji melalui triangulasi data. Gambaran employee branding pada aplikasi SIMPEG ADEM menunjukkan: 1) komunikasi yang dibangun secara rutin dan baik dalam pelaksanaan tugas; 2) persepsi pegawai terbentuk melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan; 3) kemudahan dalam pengaksesan secara mandiri; dan 4) keberhasilan memperoleh penghargaan meski survei belum dilaksanakan. Proses yang telah dijalankan membantu peneliti menemukan bahwa organisasi pemerintah daerah juga dapat menerapkannya dengan mengadopsikannya pada teknologi aplikasi yang dikelola pemerintah.
Kata Kunci: Diskominfo, Employee branding, Pegawai