Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
MEMAHAMI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI PROVINSI BANTEN
No full textOne of the causes of environmental problems such as natural disasters in many parts of Indonesia is land use violations. This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. In addition, researchers conducted data analysis using two models of analysis, namely the qualitative descriptive strategy model and the qualitative control analysis strategy model. RTRW as a policy is analyzed based on Grindle's view that there are two main variables that influence policy implementation, namely: political content; and implementation environment. Meanwhile, from the point of view of regional planning, Rapoport shows that housing formation does not only consist of physical factors, but can also consist of various existing socio-cultural factors and not in a narrow sense. see spatial planning as a result of spatial planning. He stressed that regional planning is all about distributing community activities and activities to achieve pre-formulated goals. Through this article we conclude that regional utilization must be addressed with regional planning policies. But in practice, the municipal government faces obstacles. The local government is trying to keep the RTRW consistent with government guidelines and it appears that the RTRW guidelines are also included in the planning documents. The city government participates in the planning, implementation and monitoring processes to ensure consistency in the implementation of the RTRW at both the provincial and district/city levelsSalah satu penyebab terjadinya masalah lingkungan seperti bencana alam di banyak wilayah Indonesia adalah pelanggaran penggunaan lahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Selain itu, peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan dua model analisis, yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan model strategi analisis kontrol kualitatif. RTRW sebagai sebuah kebijakan dianalisis berdasarkan pandangan Grindle bahwa ada dua variabel utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: konten politik; dan lingkungan implementasi. Sementara itu, dari sudut pandang perencanaan wilayah, Rapoport menunjukkan bahwa pembentukan perumahan tidak hanya terdiri dari faktor fisik, tetapi juga dapat terdiri dari berbagai faktor sosial budaya yang ada dan tidak dalam arti sempit. melihat perencanaan tata ruang sebagai hasil dari perencanaan tata ruang. Dia menekankan bahwa perencanaan wilayah adalah tentang mendistribusikan kegiatan dan kegiatan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Melalui artikel ini kami menyimpulkan bahwa pemanfaatan wilayah harus disikapi dengan kebijakan perencanaan wilayah. Namun dalam praktiknya, pemkot menghadapi kendala. Pemerintah daerah berusaha agar RTRW tetap konsisten dengan pedoman pemerintah dan terlihat bahwa pedoman RTRW juga dimasukkan dalam dokumen perencanaan. Pemerintah kota berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan untuk memastikan konsistensi pelaksanaan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan
No full textAbstract
Restaurant tax is a type of regional tax to increase local revenue (PAD) which is collected by the district/city level government in accordance with Law Number 28 of 2009 Article 2 (Government Regulation of the Republic of Indonesia, 2009). The restaurant tax in question is that every service provided in a restaurant is taxed. However, the collection of restaurant taxes is not as expected, for example from the data obtained that in 2020 the percentage of restaurant tax revenue shows 76.93%, meaning a decrease of 25.95% from the previous year. This means that if the actual value of tax revenue is below the target, it is better to increase the implementation of tax collection in Medan City, therefore the purpose of this research is to analyze and study Restaurant Tax Management in Increasing Local Revenue (PAD) in the City. Medan in terms of Planning, Organizing, Implementation and Supervision. The results of existing research show that there is still a lack of awareness of taxpayers, a lack of understanding of taxpayers in calculating taxes, a lack of communication and coordination, the need to review restaurant tax rates again, an input system that is still manual, Inadequate human resources, there is dishonesty from the taxpayer.
Keywords: Management, Tax, Local Own Revenue
Abstrak
Pajak restoran adalah salah satu jenis pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh pemerintah tingkat kabupaten/kota sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 (Peraturan Pemerintah RI, 2009). Pajak restoran yang dimaksud adalah Setiap pelayanan yang disediakan di restoran dipungut pajak. Namun pemunggutan pajak restoran tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, contohnya dari data yang diperoleh bahwa pada tahun 2020 persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 76,93%, artinya mengalami penurunan 25,95% dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti jika nilai realisasi penerimaan pajaknya di bawah target, sebaiknya perlu ditingkatkan kembali pelaksanaan pemungutan pajak di Kota Medan, oleh karena itu adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengkaji tentang Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan dari segi Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan.Hasil penelitian yang ada diketahui bahwa masih kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pemahaman wajib pajak dalam penghitungan pajak, kurangnya komunikasi dan koordinasi, perlunya ditinjau lagi tentang tarif pajak restoran, sistem penginputan yang masih manual, Sumberdaya manusia yang belum memadai, adanya ketidakjujuran dari wajib pajak.
Kata Kunci: Pengelolaan, Pajak, Pendapatan Asli Daera
Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau
No full textTujuan penelitian dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari rasio kemandirian daerah dan belanja daerah secara parsial dan secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif deskriptif dengan desain kausal dan explanatory research.. Hasil penelitian menyatakan bahwa: (a) Variabel X1 berpengaruh sebesar -0,059 terhadap variabel Y , dengan pengaruh yang tidak searah karena nilai coefifisients Beta menunjukkan tanda minus, sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,511 (lebih besar dari 0,05) yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan, (b) Variabel X2 berpengaruh sebesar -0,907 terhadap Variabel Y, coefifisients Beta menunjukkan nilai yang minus yang berarti bahwa pengaruh yang ada tidak searah dengan nilai signifikansinya yaitu 0,000 (lebih kecil dari 0,05) artinya terjadi pengaruh yang signifikan, (c) Secara simultan variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 99,6%. Maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dengan pengaruh sebesar -0,059 dan pengaruh yang tidak searah, sedangkan variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y sebesar -0,907 dengan pengaruh yang tidak searah pula. Namun secara simultan variabel X1 dan X2 sama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel Y yaitu sebesar 99,6%
Efektivitas Perencanaan Anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur
No full textKabupaten Gresik memiliki kemampuan menerapkan Good Governance melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) khususnya dalam tata kelola keuangan daerah dimana penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi kunci kesuksesan E-government. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas perencanaan anggaran, dan faktor penghambat dalam SIPD di Kabupaten Gresik.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, karena penulis melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap permasalahan kemudian melakukan penarikan kesimpulan yang berasal dari kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan anggaran dalam SIPD sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dari enam dimensi efektivitas perencanaan menurut Handoko, (2003:103). Pertama, dimensi Kegunaan, SIPD sudah efektif dalam layanan sarana informasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua, dimensi ketepatan dan objektivitas, bahwa SIPD menciptakan keakuratan dalam perencanaan anggaran. Ketiga, dilihat dari dimensi ruang lingkup bahwa SIPD telah sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan dalam tahapan-tahapan penyusunan perencanaan anggaran. Keempat, dimensi efektivitas biaya, bahwa sistem ini kedepannya tidak memerlukan biaya dalam penerapannya sehingga efisien dari segi biaya. Kelima, dimensi Akuntabilitas, dengan adanya aplikai ini input data tepat waktu dalam perencanaan sampai dengan cetak data. Keenam, dimenai ketepatan waktu bahwa aplikasi ini realtime dimana verifikasi input data oleh OPD atas kegiatan dalam satu tahun. Hambatan perencanaan dalam SIPD ini yaitu keterlambatan OPD dalam penginputan SIPD, dokumen fisik penyusunan perencanaan anggaran terlalu tebal, tidak memiliki hak akses untuk merubah dan menetapkan kegiatan dan verifikasi TAPD yang membutuhkan waktu lam
IMPLEMENTASI SISTEM ZONASI PENERIMAAN SISWA SMA DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
No full textThis study aims to address the problems of the zoning system on the admission of high school students in East Belitung Regency in the 2018-2019 school year. How is the implementation of the zoning system carried out by the Bangka Belitung Provincial Education Office, the factors that hinder the implementation of zoning, and its impact on education services and quality in East Belitung Regency. The method used in this research is descriptive with an inductive approach. This research describes and explains the situation or reality that actually happened at the research location systematically, factually and accurately. General conclusions based on data or factors that are specific to the problem at hand. The operational concept in this research is based on Grindle's implementation theory (1980: 11), which has dimensions and content of the implementation context. The results show that in terms of content and context in general school principals, teachers, parents and students mostly or 75.17% agree with the Zoning system as stated in the statement, 16.51% feel doubtful and 7.94% disagree. The inhibiting factors for the implementation of the zoning system for high school student admission in East Belitung Regency are: uneven socialization of the zoning system, mindset of teachers, parents, students who have not shifted from the old conditions, there is no accurate guidance and uneven problems. The impact of the zoning system on the quality of education has not yet been seen because it has not yet produced graduates.
Keywords: zoning system, student acceptance, east belitung.Penelitian ini bertujuan mengetengahkan permasalahan sistem zonasi pada penerimaan siswa SMA di Kabupaten Belitung Timur pada tahun ajaran 2018-2019. Bagaimana implementasi sistem zonasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan zonasi, dan dampaknya terhadap pelayanan dan kualitas pendidikan di Kabupaten Belitung Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian ini menggambarkan dan menguraikan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian secara sistematis, faktual dan akurat. Kesimpulan umum berdasar atas data atau faktor-faktor yang besifat khusus dari masalah yang dihadapi. Operasional konsep dalam penelitian ini berdasarkan teori implementasi Grindle (1980 : 11), yang berdimensi konten dan konteks implementasi. Hasilnya menunjukkan bahwa secara konten dan konteks pada umumnya kepala sekolah, guru, orang tua dan siswa sebagian besar atau 75,17% setuju terhadap sistem Zonasi yang tertuang dalam pernyataan, 16,51% merasa ragu-ragu dan 7,94% tidak setuju. Faktor-faktor penghambat implementasi sistem zonasi penerimaan siswa SMA di Kabupaten Belitung Timur adalah : sosialisasi sistem zonasi yang belum merata, pola pikir/mindset guru, orangtua, siswa yang belum bergeser dari kondisi lama, belum adanya panduan akurat dan tidak meratanya permasalahan. Dampak sistem zonasi terhadap kualitas pendidikan belum tampak karena belum menghasilakan lulusan.
Kata kunci : sistem zonasi, penerimaan siswa, belitung timur. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN GEMPA BUMI LOMBOK 2018 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
No full textPenelitian ini bermaksud untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penanganan Gempa Lombok 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana, penanganan gempa Lombok 2018 masih belum optimal dengan banyaknya korban jiwa yang meninggal, dan rusaknya infrastruktur rumah, sarana ibadah, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana ekonomi, gedung perkantoran, jembatan, tanggul, pertokoan dan sebagainya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik dari M.S Grindle (1980) tentang isi dan konteks kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) implementasi kebijakan Penanganan Gempa Lombok Tahun 2018 Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah memuat ketentuan yang dapat mendorong pemenuhan enam target secara optimal, namun dalam pelaksanaannya, beberapa target belum dapat dilaksanakan secara optimal. 2) Model implementasi kebijakan yang direkomendasikan adalah menggunakan model implementasi Interaktion Social Responsibility (ISR) yang disebut "Reality Mecure Model" dalam implementasi kebijakan penanganan gempa Lombok 2018.
Kata kunci: implementasi kebijakan, penanggulangan bencana gempa bumi, LombokPenelitian ini bermaksud untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penanganan Gempa Bumi Lombok 2018 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana, penanganan gempa bumi bumi Lombok 2018 masih belum optimal dengan banyaknya jumlah korban yang meninggal dunia, dan hancurnya infrastruktur rumah, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perekonomian, gedung perkantoran, jembatan, tanggul, toko dan lain sebagainya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik dari M.S Grindle (1980) tentang konten dan konteks kebijakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta implementasi kebijakan dalam penanganan bencana gempa Lombok 2018. Hasil penelitian menunjukkan: 1) implementasi kebijakan Penanganan Gempa Lombok Tahun 2018 Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah memuat ketentuan-ketentuan yang dapat mendorong terpenuhinya enam sasaran secara optimal, namun dalam implementasinya, beberapa sasaran tidak dapat terlaksana secara maksimal. 2) Model implementasi kebijakan yang direkomenasikan adalah menggunakan model implementasi Interaktion Social Responsibility (ISR) yang disebut sebagai "Reality Mecure Model" pada implementasi kebijakan penanganan gempa bumi Lombok 2018.
Kata Kunci: implementasi kebijakan, penanggulangan bencana gempa, Lombok
THE IMPLEMENTATION OF TERRORISM PREVENTION POLICY: THE CHALLENGES OF COUNTER-RADICALIZATION PROGRAM IN EAST JAVA
No full textAbstract
This study examines the implementation of terrorism prevention policy through a counter-radicalization program carried out by the Coordination Forum for the Prevention of Terrorism of East Java (FKPT East Java). The theoretical framework used is the theory of implementation of public policy with street-level bureaucracy approach fronted by Michael Lipsky to see how lower-level bureaucracy such as FKPT East Java implement policies on preventing terrorism in regional case studies, and Community Engagement Program (CEP) to see how FKPT East Java build networks and collaborate with various stakeholders in East Java to implement policies agreed upon at the National Meetings (National Working Meeting/Rakernas). The research method used is qualitative. The data collection techniques were done through in-depth interviews with several FKPT East Java board members. As well as observations of the implementation of counter-radicalization programs in East Java. Discourse Analysis is used as a data analysis technique to see whether the discourse in the regulations conforms with the interpretation of each of the FKPT East Java board members that have been interviewed. This research will produce an assessment to see whether the interpretation of the interview result conforms with the implementation in the field. The findings of this study indicate that in implementing terrorism prevention policies, FKPT East Java still depends on BNPT despite the efforts to involve FKPT East Java in policy formulation, however, FKPT East Java has considerable discretion in determining cooperation networks in implementing terrorism prevention policies when directly involved on the ground.
Keywords: Terrorism Prevention Policy, Counter-Radicalization Program, FKPT East Java Abstrak
Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan pencegahan terorisme melalui program kontra-radikalisasi yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Timur (FKPT Jatim). Kerangka teoritik yang digunakan adalah teori implementasi dari kebijakan publik dengan pendekatan street-level bureaucracy yang digawangi oleh Michael Lipsky untuk melihat bagaimana birokrasi tingkat bawah semacam FKPT Jatim mengimplementasikan kebijakan pencegahan terorisme di daerah dan community engagement programme (CEP) guna melihat bagaimana FKPT Jatim berjejaring dan bekerjasama dengan berbagai stakeholder di provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan kebijakan yang sudah disepakati dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan beberapa pengurus FKPT Jatim dan observasi pelaksanaan program kontra-radikalisasi di Jawa Timur dengan teknik analisis data menggunakan discourse analysis guna melihat kesesuaian wacana yang ada dalam peraturan dengan interpretasi dari tiap pengurus FKPT Jatim yang telah diwawancarai. Penelitian ini nantinya akan menghasilkan penilaian tentang kesesuaian antara interpretasi hasil wawancara dengan implementasi di lapangan. Hasil temuan data yang diperoleh melalui penelitian ini memperlihatkan bahwa FKPT Jatim dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan terorisme masih bergantung kepada keputusan dari BNPT meskipun ada usaha untuk melibatkan FKPT Jatim dalam formulasi kebijakan, namun di lapangan, FKPT Jatim memiliki diskresi yang cukup besar dalam menentukan jaringan kerjasama dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan terorisme.
Kata kunci: Kebijakan Pencegahan Terorisme, Program Kontra-radikalisasi, FKPT Jawa Timu
DRIVING PROGRESS TOGETHER: EMBRACING INCLUSIVE DEVELOPMENT FOR INFRASTRUCTURE IN EAST INDONESIA
No full textThis research aims to look at efforts of inclusive development in eastern Indonesia and what challenges occur in its development. Researchers see that inclusive and sustainable infrastructure development can be one of the answers or efforts to solve development problems in eastern Indonesia. Recent literature about infrastructure development in East Indonesia is used in this research. We grouping it with the core of SDG’s to see is the development in Indonesia is paying attention to inclusive and sustainable aspect or not. This research found that inclusive development could have a significant impact on Eastern Indonesia in the future, where community participation could actually assist in improving other aspects such as the economy and environmental sustainability. However, some challenges such as awareness of education and gender equality still need to be addressed, while some literatures consider this to be the most important or common issue in infrastructure development, especially in eastern Indonesia.
Keywords: Inclusive Development, Infrastructure, Economic Growth, East IndonesiaThis research aims to look at efforts of inclusive development in eastern Indonesia and what challenges occur in its development. Researchers see that inclusive and sustainable infrastructure development can be one of the answers or efforts to solve development problems in eastern Indonesia. Recent literature about infrastructure development in East Indonesia is used in this research. We grouping it with the core of SDG’s to see is the development in Indonesia is paying attention to inclusive and sustainable aspect or not. This research found that inclusive development could have a significant impact on Eastern Indonesia in the future, where community participation could actually assist in improving other aspects such as the economy and environmental sustainability. However, some challenges such as awareness of education and gender equality still need to be addressed, while some literatures consider this to be the most important or common issue in infrastructure development, especially in eastern Indonesia.
Keywords: Inclusive Development, Infrastructure, Economic Growth, East Indonesi
Pendampingan Penginputan Data pada Aplikasi e-Office Desa dalam Pengajuan Anggaran di Desa Jayamandiri, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang
No full textJayamandiri Village is one of the villages in Cibugel District, Sumedang Regency which has used the E-Office application to support activities at the village office This application is an application issued by Sumedang Regency since 2020. However, in the implementation of this application it is known that Jayamandiri Village has proven not to be active in using the E-Office application, especially one of its features, namely SIMEDOK for budget submissions, which is the cause of the problem, namely the low the quality of the human resources of the Jayamandiri Village apparatus, the lack of facilities and infrastructure to support the application of the village E-Office so that its use is hampered furthermore there is no firm notification or firm appeal from the Cibugel District for the application of this application This community service uses direct observation and interview methods, the method used is in the form of implementation stages in community service which starts from the first stage, namely preparation related to problem identification The second stage is assistance in the application and input of E-Office data and the third stage is socialization which is carried out to increase understanding with the target of village officials, community leaders and the Jayamandiri Village community . The community service which was carried out for 10 days was also followed by writers who took part in a series of activities in the Jayamandiri Village community to find out more about the customs of the local community and related. The results of the assistance are that first the Jayamandiri Village apparatus understands the use of the E-Office application, especially the SIMEDOK feature for budget submissions. Second, the Jayamandiri Village apparatus applies the E-Office independently and performs all village office administration. Third, the use of the Village E-Office application can be felt by the output not only by Jayamandiri Village officials but also by the Village community, especially in public services.Desa Jayamandiri merupakan salah satu desa di Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang yang telah menggunakan aplikasi E-Office dalam menunjang kegiatan di kantor desa. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumedang sejak tahun 2020. Namun, dalam pengimplementasian dari aplikasi ini diketahui bahwa Desa Jayamandiri terbukti belum aktif dalam menggunakan aplikasi E-Office khususnya salah satu fiturnya yaitu SIMEDOK guna pengajuan anggaran. Penyebab permasalahannya yaitu rendahnya kualitas dari SDM perangkat Desa Jayamandiri, kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional aplikasi dari E-Office desa, tidak adanya pemberitahuan tegas atau himbauan tegas dari Kecamatan Cibugel untuk mengoperasionalkan aplikasi ini. Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode observasi langsung dan wawancara, berupa tahapan pelaksanaan dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan dimulai dari tahap pertama yaitu persiapan terkait dengan pengidentifikasian masalah. Tahap kedua yaitu pendampingan dalam pengaplikasian dan penginputan data E-Office dan tahap ketiga yaitu sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dengan sasaran perangkat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Jayamandiri. Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan selama 10 hari juga diikuti dengan penulis yang mengikuti rangkaian kegiatan yang ada di masyarakat Desa Jayamandiri untuk mengetahui lebih mengenai adat istiadat masyarakat setempat dan terkait dengan penggunaan aplikasi E-Office Desa solusi yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas penggunaan aplikasinya bisa melalui pelatihan secara rutin dan monitoring penggunakan aplikasi E-Office khususnya fitur SIMEDOK. Hasil dari pendampingan yaitu pertama perangkat Desa Jayamandiri memahami penggunaan aplikasi E-Office khususnya fitur SIMEDOK untuk pengajuan anggaran. Kedua, Perangkat Desa Jayamandiri mengaplikasikan E-Office secara mandiri dan melakukan segala adminstrasi kantor desa. Ketiga, penggunaan dari pengaplikasian E-Office Desa ini dapat dirasakan outputnya tidak hanya oleh perangkat Desa Jayamandiri tetapi juga oleh masyarakat Desa terutama dalam pelayanan publik
Peningkatan Kemampuan Menulis Anggota Kelompok Informasi Masyarakat Kota Malang Sebagai Upaya Melawan Hoaks, Disinformasi dan Misinformasi
No full textAt this time, society is faced with the flow of hoaxes, disinformation, and misinformation. Based on facts sourced from the 2021 Digital Literacy Survey by the Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia, there is a tendency for people not to respond to existing hoaxes. Even though this hoax needs to be countered by counter-narratives with correct information. One way to fight it is to write. This service seeks to encourage an increase in the writing skills of Malang City Community Information Group (KIM) members to fight hoaxes, disinformation, and misinformation. The involvement of KIM has based on the premise that this element is a public institution to empower and improve the quality of public information according to their characteristics and needs. Devotion method in the form of writing training. The results of the dedication show that the participants are good at receiving writing training, as evidenced by the final average total of 3.99 which is included in the good category. However, more systemic and thematic training activities are still needed to improve sustainable writing skills.
Pada saat ini masyarakat dihadapkan dengan arus hoaks, disinformasi, dan misinformasi. Berdasarkan fakta yang bersumber dari Survei Literasi Digital tahun 2021 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk tidak merespons hoaks yang ada. Padahal hoaks ini perlu dilawan dengan melakukan konter narasi dengan informasi yang benar. Salah satu cara melawannya adalah dengan menulis. Pengabdian ini berusaha untuk mendorong peningkatan kemampuan menulis anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Malang sebagai upaya melawan hoaks, disinformasi, dan misinformasi. Pelibatan KIM didasari oleh pemikiran bahwa elemen ini merupakan lembaga publik dengan tujuan pemberdayaan serta peningkatan kualitas informasi masyarakat sesuai dengan karakteristik serta kebutuhannya. Metode pengabdian dalam bentuk pelatihan menulis. Hasil pengabdian menunjukkan peserta sudah baik dalam menerima pelatihan menulis, dibuktikan dengan total rata-rata akhir adalah 3.99 yang termasuk dalam golongan baik. Meski demikian, masih diperlukan kegiatan pelatihan yang lebih sistemik dan tematik untuk meningkatkan kemampuan menulis yang berkelanjutan