Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
ANALISIS KESIAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENGHADAPI IMPLEMENTASI DELAYERING: (Studi Kasus pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan)
No full textKeberhasilan implementasi suatu perubahan dipengaruhi oleh tingkat kesiapan individu maupun kolektif serta bagaimana implikasi perubahan tersebut pada lingkungan kerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan pegawai untuk berubah pada organisasi sektor publik dengan konteks perubahan delayering. Data penelitian terbagi menjadi dua, data kuantitatif dikumpulkan melalui survei terhadap 225 pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang sedang dalam proses implementasi kebijakan delayering, sementara data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara terhadap pejabat struktural di lingkungan BPPK yang nantinya akan terdampak delayering. Pengolahan data dilakukan dengan Structural Equation Method (SEM) berbasis Covariance-Based Structural Equation Modelling (CBSEM) dengan aplikasi LISREL, sementara data kualitatif diolah dengan aplikasi RQDA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum change beliefs memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan pegawai untuk berubah, namun secara rinci tidak semua dimensi dalam change beliefs menunjukkan pengaruh yang sama. Dimensi change efficacy dan principal support memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan pegawai untuk berubah. Sedangkan dimensi lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang sama. Hal ini menjadi indikasi bahwa kedua faktor tersebut memegang peranan yang paling penting pada keberhasilan implementasi inisiatif delayering pada objek penelitian. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk melakukan analisis kesiapan pegawai dalam menghadapi delayering pada instansi pemerintahan lainnya atau untuk jenis jabatan lainnya.
Kata Kunci: Kesiapan Pegawai Untuk Berubah; Change Beliefs; Delayering; Sektor Publik.Keberhasilan implementasi suatu perubahan dipengaruhi oleh tingkat kesiapan individu maupun kolektif serta bagaimana implikasi perubahan tersebut pada lingkungan kerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan pegawai untuk berubah pada organisasi sektor publik dengan konteks perubahan delayering. Data penelitian terbagi menjadi dua, data kuantitatif dikumpulkan melalui survei terhadap 225 pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang sedang dalam proses implementasi kebijakan delayering, sementara data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara terhadap pejabat struktural di lingkungan BPPK yang nantinya akan terdampak delayering. Pengolahan data dilakukan dengan Structural Equation Method (SEM) berbasis Covariance-Based Structural Equation Modelling (CBSEM) dengan aplikasi LISREL, sementara data kualitatif diolah dengan aplikasi RQDA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum change beliefs memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan pegawai untuk berubah, namun secara rinci tidak semua dimensi dalam change beliefs menunjukkan pengaruh yang sama. Dimensi change efficacy dan principal support memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan pegawai untuk berubah. Sedangkan dimensi lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang sama. Hal ini menjadi indikasi bahwa kedua faktor tersebut memegang peranan yang paling penting pada keberhasilan implementasi inisiatif delayering pada objek penelitian. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk melakukan analisis kesiapan pegawai dalam menghadapi delayering pada instansi pemerintahan lainnya atau untuk jenis jabatan lainnya.
Kata Kunci: Kesiapan Pegawai Untuk Berubah; Change Beliefs; Delayering; Sektor Publik
PERIZINAN EKSPOR SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DENGAN IMPLEMENTASI CITES DI INDONESIA
No full textArtikel ini merupakan hasil penelitian yang membahas perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dengan implementasi CITES di Indonesia. CITES merupakan konvensi perdagangan internasional yang mengatur tentang spesies flora dan fauna yang terancam punah. Melimpahnya sumber daya alam hayati dan ekosistem Indonesia telah menimbulkan permasalahan terkait perdagangan satwa secara ilegal yang mengancam kelangsungan hidup satwa liar yang berada pada daftar terancam punah. Penelitian ini akan memberikan pemahaman secara lebih jelas tentang bagaimana sistem perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan implementasi CITES di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Pemerintah Indonesia dalam meminimalisir perdagangan ilegal dan perburuan satwa langka berupaya menetapkan perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES yang diatur melalui Permendag 19 tahun 2021 Jo. 12 Tahun 2022. Dalam mengatur perdagangan satwa liar yang terancam punah pemerintah Indonesia menerapkan sistem perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang melalui implementasi CITES. Implementasi CITES di Indonesia memainkan peran penting dalam mengatur perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang dengan memastikan bahwa ekspor yang dilakukan diawasi untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat mengancam populasi dan ekosistem spesies satwa liar. Hal tersebut dilakukan dengan upaya memonitoring izin resmi ekspor satwa liar yang termasuk dalam Appendix II dengan membatasi dikeluarkannya izin ekspor untuk menjaga spesies satwa liar. Adapun syarat perizinan kegiatan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang yaitu dengan memperhatikan asal usul spesies melalui persetujuan otoritas keilmuan dengan melampirkan bukti SATS-DN yang menunjukan legalitas asal usul spesies.
Kata kunci: CITES; Ekspor; Satwa Liar; Perizinan; PE-TASLArtikel ini merupakan hasil penelitian yang membahas perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dengan implementasi CITES di Indonesia. CITES merupakan konvensi perdagangan internasional yang mengatur tentang spesies flora dan fauna yang terancam punah. Melimpahnya sumber daya alam hayati dan ekosistem Indonesia telah menimbulkan permasalahan terkait perdagangan satwa secara ilegal yang mengancam kelangsungan hidup satwa liar yang berada pada daftar terancam punah. Penelitian ini akan memberikan pemahaman secara lebih jelas tentang bagaimana sistem perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan implementasi CITES di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Pemerintah Indonesia dalam meminimalisir perdagangan ilegal dan perburuan satwa langka berupaya menetapkan perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES yang diatur melalui Permendag 19 tahun 2021 Jo. 12 Tahun 2022. Dalam mengatur perdagangan satwa liar yang terancam punah pemerintah Indonesia menerapkan sistem perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang melalui implementasi CITES. Implementasi CITES di Indonesia memainkan peran penting dalam mengatur perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang dengan memastikan bahwa ekspor yang dilakukan diawasi untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat mengancam populasi dan ekosistem spesies satwa liar. Hal tersebut dilakukan dengan upaya memonitoring izin resmi ekspor satwa liar yang termasuk dalam Appendix II dengan membatasi dikeluarkannya izin ekspor untuk menjaga spesies satwa liar. Adapun syarat perizinan kegiatan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang yaitu dengan memperhatikan asal usul spesies melalui persetujuan otoritas keilmuan dengan melampirkan bukti SATS-DN yang menunjukan legalitas asal usul spesies.
Kata kunci: CITES; Ekspor; Satwa Liar; Perizinan; PE-TAS
IMPLEMENTATION OF NATIONAL DEFENSE POLICY: MANAGEMENT OF INDONESIA’S RESERVE COMPONENTS
No full textAbstract
This research is rooted in the increasing need for an effective and comprehensive national defense system in Indonesia, particularly in light of the dynamic and evolving security environment. In recent years, Indonesia has faced a wide range of threats, both traditional and non-traditional, including territorial disputes, terrorism, and cyber threats. These challenges require the Indonesian National Armed Forces (TNI) to maintain a high level of readiness and flexibility in their defense operations. The result revealed the strategic role of Komcad in enhancing the capacity of the Indonesian National Armed Forces (TNI) to safeguard national sovereignty and respond to emerging threats. The formation, recruitment, selection, and training processes for Komcad are explored in the context of Indonesia’s comprehensive defense system, which integrates all national resources to maintain security. Additionally, the study evaluated the legal framework governing the Reserve Components, the challenges in their implementation, and the strategic importance of Komcad in supporting national defense. Drawing on a literature review and qualitative research, this analysis provides insights into the operational readiness of Komcad and its potential contributions to Indonesia’s future defense strategy.
Keywords: defense policy, reserve components, human resource management, and national defense systems.Abstrak
Penelitian ini berawal dari kebutuhan yang semakin mendesak akan sistem pertahanan negara yang efektif dan komprehensif di Indonesia, terutama terkait dengan perkembangan lingkungan keamanan yang dinamis. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi berbagai ancaman, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional, seperti sengketa wilayah, terorisme, dan ancaman siber. Tantangan-tantangan ini menuntut Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga tingkat kesiapan dan fleksibilitas yang tinggi dalam menjalankan operasi pertahanan. Hasil penelitian menunjukkan peran strategis Komcad dalam meningkatkan kapasitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga kedaulatan negara dan menghadapi ancaman yang muncul. Proses pembentukan, rekrutmen, seleksi, dan pelatihan Komcad dibahas dalam konteks sistem pertahanan Indonesia yang menyatukan seluruh potensi nasional untuk menjaga keamanan. Selain itu, artikel ini mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur Komcad, tantangan dalam implementasinya, dan pentingnya Komcad dalam mendukung pertahanan negara. Analisis ini didasarkan pada kajian literatur dan penelitian kualitatif untuk memberikan wawasan tentang kesiapan operasional dan pengembangan Komcad di masa depan dalam strategi pertahanan Indonesia.
Kata Kunci: kebijakan pertahanan, komponen cadangan, manajemen sumber daya, dan sistem pertahanan negara
THE EFFECTIVENESS OF THE PROSPEROUS HOUSING PROGRAM IN HULU SUNGAI SELATAN REGENCY AT SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
No full textAbstract: This research was initiated due to the level of social welfare of the community in Hulu Sungai Selatan Regency is still relatively low, which is characterized by the large number of uninhabitable residences. The aim of this research is to assess the effectiveness of the Prosperous Housing Program (PRS) policy stipulated in Hulu Sungai Selatan Regency Regent Regulation No. 25 of 2015 concerning Integrated Regional Poverty Management in Hulu Sungai Selatan Regency in increasing the number of livable housing for the community in Hulu Sungai Selatan Regency as well as knowing the obstacle factors, and the efforts to solve them. This research used a descriptive qualitative research method with an inductive approach. Data collection technique used in this research were interviews, documents and data, as well as observation. Interviews were conducted with related parties. Researchers also analysed the data using Riant Nugroho's theory regarding Policy Effectiveness. The research results show that the implementation of the Prosperous Housing Program (PRS) in improving the quality of community housings can be said to be successful and effective because it meets the achievement targets every year. However, there are still several obstacles to implementing this program. These obstacles are influenced by several factors, including lack of coordination between program implementing parties, short program implementation time, limited workforce and land ownership problems. Meanwhile, the efforts to solve the obstacles include forming a coordination team, careful time planning, increasing the quality and quantity of labour and providing information regarding land ownership.
Keywords: Policy Effectiveness, Habitable Housings, Community.Abstract: This research was initiated due to the level of social welfare of the community in Hulu Sungai Selatan Regency is still relatively low, which is characterized by the large number of uninhabitable residences. The aim of this research is to assess the effectiveness of the Prosperous Housing Program (PRS) policy stipulated in Hulu Sungai Selatan Regency Regent Regulation No. 25 of 2015 concerning Integrated Regional Poverty Management in Hulu Sungai Selatan Regency in increasing the number of livable housing for the community in Hulu Sungai Selatan Regency as well as knowing the obstacle factors, and the efforts to solve them. This research used a descriptive qualitative research method with an inductive approach. Data collection technique used in this research were interviews, documents and data, as well as observation. Interviews were conducted with related parties. Researchers also analysed the data using Riant Nugroho's theory regarding Policy Effectiveness. The research results show that the implementation of the Prosperous Housing Program (PRS) in improving the quality of community housings can be said to be successful and effective because it meets the achievement targets every year. However, there are still several obstacles to implementing this program. These obstacles are influenced by several factors, including lack of coordination between program implementing parties, short program implementation time, limited workforce and land ownership problems. Meanwhile, the efforts to solve the obstacles include forming a coordination team, careful time planning, increasing the quality and quantity of labour and providing information regarding land ownership.
Keywords: Policy Effectiveness, Habitable Housings, Community
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
No full textAbstract
This study investigates the impact of government spending on the growth of the Human Development Index (HDI) in Paser Regency, East Kalimantan, as well as the dominant sectors that influence HDI growth. The research method used an inferential quantitative method referring to document analysis of the Paser Regency Regional Budget Realization Report, the focus of the research was on spending in the Education, Health, and Economic sectors. Data was obtained from the financial statements of the Paser Regency local government. The results showed that government expenditure produced a significant multiple linear regression analysis of 12.478 points, with the Education sector as the most influential (11.13 points), followed by the Health sector (0.73 points) and the Economy sector (0.018 points). It is concluded that there is an influence on government expenditure on the growth of the Human Development Index (HDI), with government expenditure in the Education sector emerging as the most influential factor in driving the growth of the Human Development Index in Paser Regency. The results of this study can be used as a reference in increasing the Human Development Index in the perspective of government spending.
Keywords: human development index (HDI), government expenditure
Abstrak
Penelitian ini menyelidiki pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, serta sektor dominan yang memengaruhi pertumbuhan IPM. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif Inferensial merujuk kepada analisis dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser, fokus penelitian adalah pada pengeluaran di sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi. Data diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Paser. Hasil menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah menghasilkan analisis regresi linear berganda yang signifikan sebesar 12.478 poin, dengan sektor Pendidikan sebagai yang paling berpengaruh (11.13 poin), diikuti oleh sektor Kesehatan (0.73 poin) dan sektor Ekonomi (0.018 poin). Disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pada pengeluaran pemerintahan terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM), dengan pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan muncul sebagai faktor yang paling berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Paser. Adapun hasil dari penelitian ini dapat dijadikan refrensi dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Pengeluaran Pemerintah.
Kata Kunci : pengeluaran pemerintah, indeks pembangunan manusi
IMPLEMENTASI SMART GOVERNMENT DI KANTOR LURAH GUNTUNG, KOTA BONTANG
No full textThis study analyzes how government support applications are in the context of smart government at the Guntung Lurah Office. The method used in this research is a qualitative research method with data collection techniques using observation, interviews and supporting documents the results of research on the implementation of smart government in Bontang City which was carried out at the Guntung Lurah Office was that there were 7 forms of smart government implemented. The implementation of smart government can be seen from the elements of successful e-government development, namely support, capacity to produce competent human resources, and value to produce benefits for society. The implementation of smart government has a positive impact on the community and employees, namely that the service process is not carried out manually, the community can access the information or documents needed, people who fall into the poor category can receive cash and non-cash assistance and the construction of facilities and infrastructure is carried out according to needs. However, the obstacles found in this research are the lack of outreach to the public and an internet network that does not support it, which has an impact on the use of applications and the service processes provided to the public.
Key words: Smart government, e-governmentPenelitian ini mengkaji bagaimana aplikasi penunjang pemerintahan dalam konteks smart government di Kantor Lurah Guntung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumen pendukung. Hasil penelitian dalam implementasi smart government di Kota Bontang yang dilakukan di Kantor Lurah Guntung ialah terdapat 7 bentuk smart government yang diterapkan. Implementasi smart government dilihat dari elemen sukses pengembangan e-government yaitu support adanya dukungan, capacity menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten, dan value menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Implementasi smart government memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pegawai yaitu dalam proses pelayanan tidak dilakukan secara manual, masyarakat dapat mengakses informasi atau dokumen yang diperlukan, masyarakat yang masuk dalam kategori warga miskin dapat memperoleh bantuan tunai dan non tunai dan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan sesuai kebutuhan. Namun, kendala yang terdapat dalam penelitian ini ialah masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan jaringan internet yang kurang mendukung berdampak pada penggunaan aplikasi dan proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Kata kunci: Smart government, e-governmen
English
No full textAbstract
This paper examines how rational choice theory influences governmental decision-making and individual political participation in Indonesia compared to Turkiye. It analyzes the government's ban on nickel exports as a case study to illustrate the application of rational choice theory in policy-making. Employing qualitative research methods and a literature review approach, the study draws from a diverse array of scholarly sources, including academic journals, articles, news reports, and more. Additionally, it explores how this theory can explain voter behavior during elections. In summary, rational choice theory offers a valuable framework for understanding both governmental decision-making and individual political behavior in Indonesia. By considering rational calculations, incentives, and constraints, policymakers and scholars can better comprehend the dynamics of governance and democratic participation. This understanding can inform more effective policy-making and strategies to enhance political engagement among citizens.
Keyword : Rational Choice Theory, Public Policy, Political Participation.Abstrak
Jurnal ini mengkaji bagaimana teori pilihan rasional mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan partisipasi politik individu di Indonesia dibandingkan dengan Turki. Laporan ini menganalisis larangan pemerintah terhadap ekspor nikel sebagai studi kasus untuk menggambarkan penerapan teori pilihan rasional dalam pengambilan kebijakan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan tinjauan pustaka, penelitian ini diambil dari beragam sumber ilmiah, termasuk jurnal akademis, artikel, laporan berita, dan banyak lagi. Selain itu, teori ini mengeksplorasi bagaimana teori ini dapat menjelaskan perilaku pemilih selama pemilu. Singkatnya, teori pilihan rasional menawarkan kerangka berharga untuk memahami pengambilan keputusan pemerintah dan perilaku politik individu di Indonesia. Dengan mempertimbangkan perhitungan rasional, insentif, dan kendala, pembuat kebijakan dan akademisi dapat lebih memahami dinamika pemerintahan dan partisipasi demokratis. Pemahaman ini dapat memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keterlibatan politik di kalangan warga negara.
Kata Kunci: Teori Pilihan Rasional, Kebijakan Publik, Partisipasi Politik
VILLAGE FUNDS MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF SUMBEREJO VILLAGE, BATUWARNO SUB-DISTRICT, WONOGIRI DISTRICT
No full textDana Desa or village funds have contributed in increasing the village's infrastructure development and community empowerment. Therefore, it must be managed and utilized appropriately. The purpose of this study is to analyze the management of the village funds in Sumberejo Village, Batuwarno District, Wonogiri Regency. This research uses a descriptive qualitative approach. Meanwhile, data collection techniques are gained through in-depth interviews, observation, and study literature. The results show that the management of village funds was designed to meet the needs and priorities of village development policies. These policies are contained in the RPJMDesa. The community manages infrastructure development through a self-management system and involves third parties on a contractual basis. On the other hand, business units manage community empowerment activities at BUMDesa. The monitoring stage only refers to the budget via the APBDesa Accountability Report, not the process.
Keywords: Village Funds, Management, POAC, RPJMDesaDana Desa or village funds have contributed in increasing the village's infrastructure development and community empowerment. Therefore, it must be managed and utilized appropriately. The purpose of this study is to analyze the management of the village funds in Sumberejo Village, Batuwarno District, Wonogiri Regency. This research uses a descriptive qualitative approach. Meanwhile, data collection techniques are gained through in-depth interviews, observation, and study literature. The results show that the management of village funds was designed to meet the needs and priorities of village development policies. These policies are contained in the RPJMDesa. The community manages infrastructure development through a self-management system and involves third parties on a contractual basis. On the other hand, business units manage community empowerment activities at BUMDesa. The monitoring stage only refers to the budget via the APBDesa Accountability Report, not the process.
Keywords: Village Funds, Management, POAC, RPJMDes
ASSESSMENT OF VILLAGE DEVELOPMENT PRIORITIES AND INNOVATION STRATEGIES USING SWOT ANALYSIS (A STUDY CASE: PASAWAHAN VILLAGE PURWAKARTA REGENCY, WEST JAVA)
No full textVillage development planning is important to achieve the set goals, but the development of Pasawahan Village so far has not been based on spatial use, so it is unable to answer problems and explore existing local potential. This research aims to study development priorities in spatial planning and village innovation. This research uses a descriptive qualitative method with a SWOT analysis. The research results for priority activities in the development sector include the provision of village health post (poskesdes), a reading garden, and village infrastructure, and the priority in the development empowerment sector is training on appropriate technology for agricultural production, waste processing sites – reduce, reuse, recycle (TPS3R), and village-owned enterprises (BUMDes). Meanwhile, the village innovation strategy is to implement an agrotourism village program.
Keywords: Development Planning, Village Development Priorities, Village InnovationVillage development planning is important to achieve the set goals, but the development of Pasawahan Village so far has not been based on spatial use, so it is unable to answer problems and explore existing local potential. This research aims to study development priorities in spatial planning and village innovation. This research uses a descriptive qualitative method with a SWOT analysis. The research results for priority activities in the development sector include the provision of village health post (poskesdes), a reading garden, and village infrastructure, and the priority in the development empowerment sector is training on appropriate technology for agricultural production, waste processing sites – reduce, reuse, recycle (TPS3R), and village-owned enterprises (BUMDes). Meanwhile, the village innovation strategy is to implement an agrotourism village program.
Keywords: Development Planning, Village Development Priorities, Village Innovatio
KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2020 DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
No full textMasih banyaknya kasus pelanggar protokol kesehatan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, hingga hanya dalam kurung waktu beberapa minggu saja sudah terkumpul sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) denda yang dikumpulkan serta ribuan kasus yang dikenakan denda administrasi hingga denda sosial, adapun kasus positif dilihat dari data yang disajikan terjadi kenaikan yang signifikan dari jumlah kasus positif COVID-19. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 di Kabupaten Sidenreng Rappang, mengetahui faktor penghambat serta upaya mengatasinya. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif induktif, Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kinerja SATPOL-PP dinilain belum optimal karena 3 dari 5 indikator kinerja belum berjalan dengan baik. Yaitu produktivitas, kualitas layanan dan responsivitas.kemudian melalui hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten indenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan terdapat upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19 yakni mempertahankan sikap dan prinsip humanis dalam pelaksanaan penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19 guna merangkul masyarakat agar tidak lagi melanggar Peraturan Daerah yang berlaku khususnya tentang Peraturan Bupati dalam penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19. Selain itu, pengembangan inovasi-inovasi baru untuk menghadapi berbagai masalah terkait penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19 di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan.
Kata Kunci: Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Covid-19Masih banyaknya kasus pelanggar protokol kesehatan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, hingga hanya dalam kurung waktu beberapa minggu saja sudah terkumpul sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) denda yang dikumpulkan serta ribuan kasus yang dikenakan denda administrasi hingga denda sosial, adapun kasus positif dilihat dari data yang disajikan terjadi kenaikan yang signifikan dari jumlah kasus positif COVID-19. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 di Kabupaten Sidenreng Rappang, mengetahui faktor penghambat serta upaya mengatasinya. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif induktif, Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kinerja SATPOL-PP dinilain belum optimal karena 3 dari 5 indikator kinerja belum berjalan dengan baik. Yaitu produktivitas, kualitas layanan dan responsivitas.kemudian melalui hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten indenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan terdapat upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19 yakni mempertahankan sikap dan prinsip humanis dalam pelaksanaan penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19 guna merangkul masyarakat agar tidak lagi melanggar Peraturan Daerah yang berlaku khususnya tentang Peraturan Bupati dalam penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19. Selain itu, pengembangan inovasi-inovasi baru untuk menghadapi berbagai masalah terkait penertiban hukum protokol kesehatan Covid-19 di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan.
Kata Kunci: Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Covid-1