Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
PELAYANAN DOKUMEN PAKET KEMATIAN MELALUI PROGRAM SEDUDO DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR
No full textApart from various family needs, processing death documents in the form of a Death Certificate is very necessary so that the real condition of the population is described validly. However, the rate of ownership of population documents, especially in cases of death, only reached 32.70%. The aim of this research is to analyze death package document services through the SEDUDO program which is reviewed through 4 dimensions, namely efficiency, economy, fairness and effectiveness. The research method used in this research is Descriptive Qualitative. Data collection uses several methods, namely observation, interviews and documentation. The analysis technique is carried out using several stages, namely preparing the data, reading all the data, presenting the data, coding or organizing the data, analyzing the data, describing the data that has been analyzed, and making interpretations or drawing conclusions. In this research, the death package document service was not optimal because there were several problems, including facilities and infrastructure that were not optimal due to the presence of several employees who held concurrent jobs and some who did not comply with their duties and functions, lack of admin response in responding to complaints about the SEDUDO program, resulting in ownership Death package documents in Nganjuk Regency have never reached the perfect target. Several efforts have also been made, namely improving facilities and infrastructure, increasing the role of social media in outreach related to the SEDUDO program and increasing the role of RTs in reporting and registering the production of death package documents. The suggestions given are updating and implementing regulations, carrying out outreach, and improving the quality of human resources and existing facilities and infrastructure.Selain untuk berbagai kepentingan keluarga, pengurusan dokumen kematian berupa Akta Kematian sangat diperlukan agar kondisi nyata penduduk tergambarkan secara valid. Namun angka kepemilikan dokumen kependudukan khususnya peristiwa kematian hanya mencapai 32,70%. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelayanan dokumen paket kematian melalui program SEDUDO yang ditinjau melalui 4 dimensi yakni efisien, ekonomi, keadilan dan efektivitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data menggunakan beberapa cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu mempersiapkan data, membaca keseluruhan data, penyajian data, coding atau mengorganisasikan data, menganalisis data, mendeskripsikan data yang telah di analisis, dan pembuatan interpretasi atau penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, pelayanan dokumen paket kematian belum optimal karena terdapat beberapa permasalahan diantaranya sarana dan prasarana yang belum maksimal akibat adanya beberapa pegawai yang merangkap pekerjaan dan ada juga yang tidak sesuai tugas dan fungsinya, kurangnya respon admin dalam menanggapi keluhan tentang program SEDUDO, sehingga kepemilikan dokumen paket kematian di Kabupaten Nganjuk belum pernah mencapai target sempurna. Beberapa upaya juga telah dilakukan adalah peningkatan sarana dan prasarana, meningkatkan peran sosial media dalam sosialisasi terkait dengan program SEDUDO dan meningkatkan peran RT dalam pelaporan dan pendaftaran pembuatan dokumen paket kematian. Saran yang diberikan yaitu pembaharuan dan implementasi regulasi, melaksanakan sosialisasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang ada
Kajian Literatur Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Merespons Prioritas Pembangunan Kota Bandung
No full textKota Bandung menghadapi beragam tantangan dalam mewujudkan prioritas pembangunan yang meliputi optimalisasi infrastruktur, pelestarian lingkungan, pemerataan ekonomi, pembentukan masyarakat humanis, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Kompleksitas permasalahan ini mendorong pencarian solusi inovatif, salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi kecerdasan artificial atau sering disebut sebagai AI. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji literatur terkait dengan pemanfaatan AI untuk memberikan solusi inovatif dalam merespons prioritas pembangunan kota Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi literatur dengan mengambil sumber-sumber utama dari jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan publikasi terkait AI dan pembangunan kota. Analisis literatur menunjukkan bahwa AI dapat digunakan untuk membantu agar pembangunan prioritas kota Bandung dapat diselesaikan secara lebih optimal. Implementasi AI dalam berbagai aspek pembangunan dapat memberikan manfaat yang signifikan, seperti pengambilan keputusan yang lebih akurat, penghematan waktu dan sumber daya, serta penyediaan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan tantangan dalam mengimplementasikan teknologi AI seperti privasi data, keandalan algoritma, integrasi teknologi dengan kebijakan pemerintah, dan juga partisipasi masyarakat. Maka sangat penting untuk melakukan kolaborasi lintas sektor dan kemitraan dalam mengoptimalkan potensi AI untuk meraih pembangunan yang berkelanjutan. Diharapkan, artikel ini dapat bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi yang tertarik pada pembangunan kota berkelanjutan. Kontribusi AI dalam merespons prioritas pembangunan kota Bandung dapat membuka jalan agar dapat diperoleh pengambilan keputusan dan solusi yang lebih inovatif dan lebih baik.
Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Pemerintah Kota Bandung, Solusi Perkotaan, Mobilitas, Lingkungan, Pelayanan Publik
PERAN DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DALAM MENGURANGI ANGKA PENGANGGURAN DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI
No full textPengangguran merupakan masalah sosial yang sangat krusial dan berdampak pada kerentanan sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah pengangguran di Kota Jambi yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan merupakan permasalahan serius yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kota Jambi khususnya melalui instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Usaha Menengah Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam mengurangi pengangguran di Kota Jambi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran langsung permasalahan yang terjadi di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan perannya dalam melakukan upaya pengurangan pengangguran, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Jambi aktif melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat mengenai ketenagakerjaan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur pendukung, serta memaksimalkan program dan kegiatan ketenagakerjaan, khususnya di bidang pelatihan. Namun masih banyak kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya sehingga dalam proses penanggulangan pengangguran masih berjalan lambat seperti kurangnya sumber daya manusia di Dinas Tenaga Kerja, koperasi dan usaha kecil menengah di Kota Jambi, kurangnya tenaga kerja, dan kurangnya tenaga kerja. keahlian dan ketrampilan pencari kerja serta terbatasnya kesempatan kerja.
Kata kunci: Peran; Pengangguran; Dinas Tenaga Kerja; Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jamb
KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI
No full textMaraknya pedagang kaki lima liar di Pasar Sidikalang yang berdampak buruk terhadap penyelenggaraan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan menganalisa serta memperoleh gambaran akurat mengenai kinerja, hambatan dan upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi partisipan, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori kinerja dari Dwiyanto (2002) yang terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menemukan adanya tiga indikator yang masih kurang baik yaitu kualitas layanan, responsibilitas, dan responsvitas serta dua indikator yang sudah cukup baik yaitu produktivitas dan akuntabilitas. Hambatan yang ditemui dalam penertiban yang dilakukan yaitu tingkat kepatuhan para pedagang kaki lima yang rendah. Upaya yang dilakukan adalah peningkatan kemampuan komunikasi aparat, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Kata Kunci: Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lim
Challenges of Marketing Information Resources and Services in University Libraries in Bayelsa State Nigeria
No full textBackground: University libraries in Nigeria are confronting the issue of underutilization of their resources and services, which can be ascribed to weak marketing efforts.
Purpose: This study aimed at examining the challenges of marketing information resources and services in university libraries in Bayelsa State Nigeria.
Method: A descriptive survey design was used for the investigation. The study population included 52 librarians from four university libraries in Bayelsa State. A total enumeration sample strategy was used to collect data via an online questionnaire. The questionnaire was distributed to 52 librarians, and 47 responded, yielding a 90% response rate. The data were analysed using frequency counts and simple percentages.
Results: The results of the study show that all university libraries in Bayelsa State use a variety of marketing techniques to advertise their information resources and services, including library orientation, user education, social media platforms, exhibitions, and displays. Effective marketing efforts in these libraries were, however, hampered by issues like insufficient budget, poor Internet connectivity, a lack of marketing policies, and the absence of a specialized marketing staff.
Conclusion: Based on the findings, the researchers concluded that university libraries should be supported by adequate funding, improve Internet connectivity, establish a dedicated marketing department or team, collaborate with academic departments and faculty, gather user feedback, and invest in professional development opportunities to enhance marketing efforts.
Keywords: Challenges of Marketing; Information Resources and Services; University Libraries; Bayelsa State
 
BELENGGU DESA MEWUJUDKAN PRIORITAS DAERAH: (Relasi Pemerintah Kalurahan dan Supradesa dalam Sinkronisasi Program di Kalurahan Sumbermulyo, Bantul)
No full textDikeluarkannya Surat Edaran Bupati Bantul bernomor 900/04662/Bappeda mengenai Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2022 mewajibkan seluruh kalurahan (nomenklatur desa di Daerah Istimewa Yogyakarta) di wilayah Kabupaten Bantul dalam perencanaan dan penganggaran kalurahan harus mengacu pada surat edaran tersebut sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kalurahan dalam pencapaian visi Kabupaten Bantul berdasarkan prioritas daerah. Sehingga, pemerintah kalurahan memiliki kewajiban untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang belum tentu sesuai dengan prioritas kalurahan. Metode eksplanatif digunakan dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan diantaranya melalui wawancara, FGD, dokumentasi, dan observasi. Informan penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kalurahan. Hasil penelitian adalah adanya relasi kuasa dominatif Pemerintah Kabupaten Bantul dalam perencanaan program dan kegiatan kalurahan sesuai tugasnya sebagai pembina dan pengawas kalurahan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Kabupaten Bantul menggunakan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) sebagai Dana Insentif Kalurahan (DIKal) untuk memberi reward pada kalurahan yang berkinerja baik dalam mengusung prioritas daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan reorganisasi dengan memisahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD). Sinkronisasi program maupun kegiatan antara kabupaten dengan kalurahan cenderung merugikan kalurahan karena penyampaian peraturan mengenai apa yang harus dilakukan kalurahan dikeluarkan di akhir tahun, sementara proses perencanaan desa sudah berjalan sejak bulan Juni. Selain itu, pemakaian dana desa untuk sinkronisasi, mengorbankan aspirasi masyarakat dan kalurahan yang muncul di Musyawarah Kalurahan.
Kata kunci; Supradesa; Desa; Sinkronisasi; Dana Desa; Prioritas Daerah.Dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Bantul bernomor 900/04662/Bappeda mengenai Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2022 mewajibkan seluruh kalurahan (nomenklatur desa di Daerah Istimewa Yogyakarta) di wilayah Kabupaten Bantul dalam perencanaan dan penganggaran kalurahan harus mengacu pada surat edaran tersebut sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kalurahan dalam pencapaian visi Kabupaten Bantul berdasarkan prioritas daerah. Sehingga, pemerintah kalurahan memiliki kewajiban untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang belum tentu sesuai dengan prioritas kalurahan. Metode eksplanatif digunakan dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan diantaranya melalui wawancara, FGD, dokumentasi, dan observasi. Informan penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kalurahan. Hasil penelitian adalah adanya relasi kuasa dominatif Pemerintah Kabupaten Bantul dalam perencanaan program dan kegiatan kalurahan sesuai tugasnya sebagai pembina dan pengawas kalurahan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Kabupaten Bantul menggunakan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) sebagai Dana Insentif Kalurahan (DIKal) untuk memberi reward pada kalurahan yang berkinerja baik dalam mengusung prioritas daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan reorganisasi dengan memisahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD). Sinkronisasi program maupun kegiatan antara kabupaten dengan kalurahan cenderung merugikan kalurahan karena penyampaian peraturan mengenai apa yang harus dilakukan kalurahan dikeluarkan di akhir tahun, sementara proses perencanaan desa sudah berjalan sejak bulan Juni. Selain itu, pemakaian dana desa untuk sinkronisasi, mengorbankan aspirasi masyarakat dan kalurahan yang muncul di Musyawarah Kalurahan.
Kata kunci; Supradesa; Desa; Sinkronisasi; Dana Desa; Prioritas Daerah
Analysis Of The Financial Performance Of Pt Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK For The 2012-2021 Period
No full textThis analysis aims to determine the performance effectiveness of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2012-2021. This analysis uses descriptive quantitative research methods, in this case using several financial ratios: liquidity, activity, probability, solvency, and working capital. The study was carried out from 2012 to 2021. Based on this analysis, the financial performance of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in terms of liquidity ratios is quite good because the company can pay debts at maturity. The solvability ratio is in good condition because the company has increased yearly in fulfilling all of its obligations. Meanwhile, the activity ratio of the company's financial performance worsened/poorly
MEMBANGUN PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF DAN EFISIEN DI ERA DIGITAL DI INDONESIA
No full textPelayanan publik yang inovatif dan efisien merupakan salah satu indikator penting dalam pengukuran kemajuan suatu negara. Di era digital, teknologi memainkan peran penting dalam membentuk cara orang berinteraksi dengan layanan publik, serta menciptakan peluang baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Artikel ini membahas bagaimana Indonesia dapat membangun pelayanan publik yang inovatif dan efisien di era digital, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi. Berdasarkan tinjauan literatur dan analisis data, artikel ini menyimpulkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan investasi pada infrastruktur teknologi dan SDM, serta membangun budaya inovasi dalam pelayanan publik. Selain itu, penting untuk menerapkan prinsip desain berorientasi pengguna dan memperluas penerapan teknologi dalam layanan publik ke sektor-sektor lain. Pemerintah juga harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan implementasi teknologi dalam pelayanan publik. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan ketidakdiskriminan layanan publik juga merupakan prinsip penting dalam membangun pelayanan publik yang baik di era digital. Dalam menghadapi tantangan dan membangun pelayanan publik yang lebih baik, pemerintah perlu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik serta memperkuat partisipasi dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan Indonesia dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik, efisien, dan inovatif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia
DAMPAK DAK FISIK BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENDIDIKAN, KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP IPM
No full textIndeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indikator yang digunakan untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan suatu negara atau daerah, apakah suatu negara atau daerah termasuk negara atau daerah maju, berkembang atau terbelakang. Salah satu sumber pendanaan dalam APBD adalah Dana Transfer ke Daerah (TKDD) dari Pemerintah Pusat termasuk di dalamnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang sangat berperan dalam menggiatkan pembangunan fisik di daerah. Disamping DAK Fisik, tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi variabel terhadap peningkatan IPM. Pada penelitian ini penulis memberikan gambaran dampak DAK Fisik Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap peningkatan IPM. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode analisis kuantitatif dengan pendekatan regresi linear data panel random effect model dengan data gabungan cross-section sejumlah 24 kab/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan data time-series tahun 2019 s.d. 2021. Kesimpulannya adalah DAK Fisik Bidang Pendidikan, DAK Fisik Bidang Kesehatan, Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap nilai IPM di wilayah Luwu Raya
DOES IDEOLOGY (STILL) MATTER? YOUTH VOTERS BEHAVIOR ANAYLISIS AT THE NATIONAL LEGISLATIVE ELECTION IN GATAK DISTRICT, CENTRAL JAVA
No full textThis study aims to determine the characteristics and analyze the behavior of youth voters in the 2019 legislative general election (DPR) in Gatak District, Sukoharjo Regency, Central Java Province, Indonesia. The method used is a mixed method. The population is youth voters aged 20-24 years and the number of samples is 97 voters determined by the Slovin formula and selected using a simple random technique. Test the validity of the questionnaire using the Guttman scale. In addition, this study also used semi-structured interviews with nine selected informants. Secondary data is also used to complete the analysis, such as: reports, scientific writings, and news. This study found that based on the typology, youth voters in Gatak District tended to be rational, not traditional, not skeptical, however, they tend not to be critical voters, especially on two indicators related to attachment to the ideology of political parties and their legislative candidates. Based on these results, it is concluded that the preferences of youth voters towards parties and candidates are more policy problem solving oriented than ideological orientations.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan menganalisis perilaku pemilih muda pada pemilihan umum legislatif (DPR) 2019 di Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode campuran. Populasinya adalah pemilih muda berusia 20-24 tahun dan jumlah sampelnya adalah 97 pemilih yang ditentukan dengan rumus Slovin dan dipilih dengan menggunakan teknik acak sederhana. Uji validitas kuesioner menggunakan skala Guttman. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara semi terstruktur dengan sembilan informan terpilih. Data sekunder juga digunakan untuk melengkapi analisis, seperti: laporan, karya tulis ilmiah, dan berita. Kajian ini menemukan bahwa berdasarkan tipologinya, pemilih muda di Kecamatan Gatak cenderung rasional, tidak tradisional, tidak skeptis, namun cenderung tidak kritis, terutama pada dua indikator terkait dengan keterikatan ideologi partai politik dan ideologi mereka. calon legislatif. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa preferensi pemilih muda terhadap partai dan kandidat lebih berorientasi pada penyelesaian masalah kebijakan daripada orientasi ideologis