Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
Upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natuna
No full textPenelitian ini bertujuan mengevaluasi upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), mengidentifikasi hambatan, dan menganalisis strategi pengelolaan destinasi wisata. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menggunakan triangulasi metode untuk validasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan mengacu pada teori Peningkatan PAD menurut Rahayu. Hasil penelitian menunjukkan PAD dari objek wisata masih rendah, dengan faktor penghambat utama berupa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak dan dominasi kepemilikan objek wisata oleh masyarakat. Sumber PAD terbesar berasal dari sektor hotel, restoran, dan resort, serta dipengaruhi oleh mahalnya biaya transportasi di Natuna. Untuk meningkatkan PAD, diperlukan kerjasama yang lebih baik dengan masyarakat serta peningkatan promosi dan pengembangan destinasi wisata
Efektivitas Pemindahtanganan Aset Peralatan dan Mesin melalui Penjualan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
No full textAbstract
One of the problems with Regional Property (BMD) owned by Sidoarjo Regency is that it is not used and is in a condition of serious damage. Another problem is the accumulation of heavily damaged assets which can be seen from the recorded value on the regional balance sheet, especially in the miscellaneous assets post. The aim of this research are to find out effectiveness of equipment and machinery assets redeployment through sale, inhibitants that are faced by Regional Finance and Assets Agency (BPKAD) of Sidoarjo Regency in realizing the effectiveness of equipment and machinery assets redeployment through sales. This research using qualitative descriptive method with inductive approach. Data was collected by interview technique complemented with documentation and observation. The result brought the fact that redeployment of equipment and machinery assets through sales in BPKAD Sidoarjo has fulfilled several dimensions of Gibson’s effectiveness theory even if it has not able yet to resolve the problem about the heap of heavy damaged equipment and maschinery assets completely. Equipment and machinery assets redeployment through sales has been done quite effectively although it still face faces obstacles such as lack of local government agency’s (OPD’s) understanding about assets redeployment, collecting and matching assets data, inadequate asset storage, dependency on state asset auction service (KPKNL) or public appraiser service (KJPP) because of unavailability of appraisers from the civil apparatus of Sidoarjo Government.
Keywords: Effectiveness, Equipment and Machinery Assets, Redeployment through Sales
Abstrak
Permasalahan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo salah satunya tidak terpakai dan dalam kondisi rusak berat. Masalah lain adanya penumpukan aset rusak berat dapat terlihat dari nilai tercatat pada neraca daerah khususnya pada pos aset lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran efektivitas pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan, mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan efektivitas pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dilengkapi observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pemindahtanganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan di BPKAD Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi sejumlah dimensi teori efektivitas Gibson meski belum mampu menyelesaikan masalah penumpukan aset peralatan dan mesin rusak berat secara tuntas. Pemindahtanaganan aset peralatan dan mesin melalui penjualan cukup efektif meski masih menghadapi hambatan meliputi kurangnya pemahaman organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pemindahtanganan aset, pengumpulan dan pencocokan data aset, tempat penyimpanan yang belum memadai, ketergantungan pada KPKNL atau KJPP karena tidak adanya penilai dari aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Kata Kunci : Aset Peralatan dan Mesin, Efektivitas, Pemindahtangana
PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR, IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
No full textThis research aims to examine the influence of career development, organizational climate and motivation on the performance of employees of the Sidenreng Rappang Regency Water Resources Management Service. This research uses quantitative methods. The research was carried out at the Sidenreng Rappang Regency Water Resources Management Service. The data used is primary data and secondary data obtained from the technique of distributing questionnaires to 52 respondents. The results of the research show that the career development variable has a negative effect on employee performance with a t-count <t-table value of (-0.174 < 2.009) and a sig.t value (0.862 > 0.05), the organizational climate variable has a positive and significant effect on employee performance variable with t-count > t-table (4.131 > 2.009) and sig.t value (0.000 < 0.05) on the third variable, namely motivation has a positive and significant effect on employee performance because t-count .>.table ( 3,443 < 2,009) and significant value (0.001 < 0.05). The simultaneous test has a positive and significant effect on employee performance, because the value of F-count > F-table (34,439 > 2.80) is significant, F is (0.000 < 0.05) while the determination test has a contribution to employee performance of 68.3% , while the rest is influenced by other variables not included in the research.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pengembangan karir, iklim organisasi dan motivasi terhadap kinerja pegawai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari teknik menyebarkan kuesioner kepada 52 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengembangan karir berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai dengan nilai t-hitung <t-tabel sebesar (-0,174 < 2,009) dan nilai sig.t (0,862 >0,05), pada variabel Iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja pegawai dengan nilai t-hitung > t-tabel ( 4.131 > 2.009) dan nilai sig.t (0,000 < 0,05) pada variabel ketiga yaitu motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai karena t-hitung .>.tabel ( 3.443 < 2.009) dan nilai signifikan (0,001 < 0,05). Pada uji simultan berpengaruh positif dan sign terhadap kinerja pegawai, karena nilai F-hitung > F-tabel ( 34.439 > 2.80) dengan signifikan, F sebesar (0,000 < 0,05)sedangkan uji determinasi mempunyai kontribusi terhadap kinerja pegawai sebesar 68,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian
TATA KELOLA KOLABORASI MELALUI SEGORO BENING DAN CETING BUHARI DALAM PENANGANAN KASUS STUNTING DI YOGYAKARTA
No full textThe research aims to determine the dominant factors determining stunting, the collaborative governance carried out by the Yogyakarta City Government in dealing with stunting, and community participation in the form of community movements formed in handling stunting in the City of Yogyakarta. The research method used is qualitative. The data collection techniques used in this research are documentation and interviews. The results of this research explain that stunting is one of the unsolved problems in the city of Yogyakarta. This is because there are still high cases of stunting in several Islamic boarding school areas in Yogyakarta City. The dominant factors determining stunting are pregnant women with CED (Chronic Energy Deficiency) and smoking. The collaborative governance of the Yogyakarta City Government or in this case the Yogyakarta City Health Service has collaborated with various parties from the government sector, academic sector, business sector and civil society sector. These sectors are involved in handling stunting in the form of innovative community movements, namely the Segoro Bening community movement (Spirit of Mutual Cooperation Free from Stunting) which was spearheaded by the Wirobrajan Ministry of Education and Ceting Buhari (Prevent Stunting for 1000 Days) which was spearheaded by the Gedongtengen Ministry of Education. Apart from the community movement, the Yogyakarta City Government has also formed a TPPS (Team for the Acceleration of Stunting Reduction) which holds discussion sessions every two weeks between several related agencies. Even so, there are still several obstacles in handling this. The obstacles in question are that sometimes people are not disciplined in following directions from the Yogyakarta City Health Service, as well as misunderstandings in communication in implementation in the field in handling stunting.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor dominan determinan stunting, tata kelola kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani stunting, dan partisipasi masyarakat dalam bentuk gerakan masyarakat yang terbentuk dalam penanganan stunting di Kota Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitan ini menjelaskan bahwa stunting menjadi salah satu permasalahan yang belum selesai di Kota Yogyakarta. Hal tersebut karena masih adanya kasus stunting yang tinggi di beberapa daerah kemantren di Kota Yogyakarta. Adapun faktor dominan determinan stunting adalah Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronis) dan merokok. Tata kelola kolabarasi Pemerintah Kota Yogyakarta atau dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah berkolaborasi dengan berbagai pihak baik dari sektor pemerintah, sektor akademisi, sektor usaha, serta sektor masyarakat madani. Sektor-sektor tersebut ikut terlibat dalam penanganan stunting yang berupa inovasi gerakan masyarakat yakni gerakan masyarakat Segoro Bening ( Semangat Gotong Royong Bebas Dari Stunting ) yang dipelopori oleh Pemerintah Kemantren Wirobrajan dan Ceting Buhari (Cegah Stunting 1000 Hari) yang dipelopori oleh Kemantren Gedongtengen. Selain adanya gerakan masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah membentuk TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) yang melakukan sesi diskusi dua minggu sekali antara beberapa instansi terkait. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa kendala dalam penanganan tersebut. Kendala yang dimaksud adalah terkadang masyarakat tidak disiplin dalam mengikuti arahan dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, serta kesalahpahaman komunikasi dalam implementasi di lapangan dalam penanganan stunting.
 
IMPLEMENTASI KONSEP AGILE GOVERNANCE PASCA PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
No full textBureaucratic Simplification is a policy based on the government's desire to answer various institutional and bureaucratic problems. In principle, the bureaucratic simplification policy is carried out through 3 (three) stages, namely simplifying the organizational structure, equalizing positions, and adjusting work systems. The Lampung Provincial Government is one of the regions that has implemented bureaucratic simplification. Through various policy implementation processes, implementation performance is produced which is characterized as outcomes that have direct impacts, medium-term impacts and long-term impacts. Using a qualitative descriptive research method, the process of implementing outcome-based policies in the Regional Government of Lampung Province will be described. The research results show that through three stages of bureaucratic simplification we will see how implementation performs. The Equalization Process for 669 positions in the Lampung Provincial Government is a direct impact of the implementation of the bureaucratic simplification policy, this means that the Lampung Provincial Government has cut 669 existing structural positions. Next, through the stages of equalizing positions for 503 structural positions to functional positions, individual Civil Servants in the Regional Government of Lampung Province who previously held structural official positions were directly transformed into functional officials. Furthermore, the long-term impact is that the work system that applies to the Lampung Provincial Government from now on must be guided by Governor Regulation Number 22 of 2023 concerning Work Systems for Simplifying Bureaucracy. Where there is no more tiered bureaucracy and more uses a team work approach, making it more flexible, dynamic and agile.Penyederhanaan Birokrasi merupakan kebijakan yang didasarkan pada keinginan pemerintah untuk menjawab berbagai permasalahan kelembagaan dan birokrasi. Pada prinsipnya kebijakan penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Pemerintah Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan penyederhanaan birokrasi. Melalui berbagai proses implementasi kebijakan mengkasilkan kinerja inplementasi yang ditandai sebagai outcome yang memiliki dampak langsung, dampak jangka menengah dan dampak jangka panjang. Memalui metode penelitian deskriptif kualitatif maka akan diuraikan bagaimana proses implementasi kebijakan berbasis outcome pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui tiga tahapan penyederhanaan birokrasi kita akan melihat bagaimana kinerja implementasi. Proses Penyetaraan Jabatan pada 669 jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi dampak langsung dari implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi, hal ini diartikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah memangkas 669 jabatan struktural yang ada. Selanjutnya melalui tahapan penyetaraan jabatan bagi 503 jabatan struktural ke jabatan fungsional merubah secara langsung individu Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang tadinya menyandang posisi pejabat struktural disetarakan menjadi pejabat fungsional. Selanjutnya yang menjadi dampak jangka panjang yaitu sistem kerja yang berlaku pada Pemerintah Provinsi Lampung mulai saat ini harus berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dimana tidak lagi ada birokrasi yang bertingkat-tingkat dan lebih banyak menggunakan pendekatan kerja tim, sehingga lebih fleksibel, dinamis dan lincah
LegaL Position and Authority of Acting RegionaL Heads
No full textThe policy of simultaneously electing regional heads in 2024, both governors, regents and Mayors, has the implication that there will be many vacant regional head positions in 2022 and 2023. the essence of government in a welfare state, from protecting the community, it is also the realization of the functions of government, service and development. , regulation and empowerment, and the realization of the function not be give over eventhoght a position is vacant. the Positions are permanent and have authority, so that each position must always be filled by a permanent (definitive) or temporary position holder known as the Acting Regional Head. From philosophical analysis, theories and norms, it is concluded that permanent officials have the same legal position as temporary officials as well as the authority attached to that position. What is different is that the use of an official’s authority is strictly limited and regulated with the aim of the authority not being misused, including impartiality when there are certain contestations such as elections. With the strict use of the authority of acting regional heads, the opportunity for abuse of authority is very small. in addition, the position of an appointed official also weakens his bargaining position for inappropriate use of authority
Challenges and Opportunities in Digital Technology Adoption for Government in Indonesia
No full textThe adoption of digital technology in government sectors has become a critical aspect of improving public services and governance in Indonesia. However, its implementation faces several challenges, including infrastructure limitations, human resource capabilities, and regulatory issues. This study aims to explore the challenges and opportunities in adopting digital technology within the context of Indonesian governance. Using qualitative research methods, data were gathered through interviews with government officials, policy makers, and technology experts, as well as document analysis. The findings reveal significant barriers, such as uneven technological infrastructure across regions, limited digital literacy among civil servants, and unclear regulatory frameworks. On the other hand, the study also identifies opportunities, including the potential for enhancing citizen engagement, improving service delivery, and promoting transparency in governance. The research concludes that overcoming these challenges requires strategic policy interventions, capacity building, and stronger collaboration between government entities and technology providers
PERAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA DESA YANG BERKUALITAS DALAM CAPAIAN INDEKS DESA MEMBANGUN: Studi Perbandingan Tingkat Pendidikan Kepala Desa dan Capaian Indeks Desa Membangun di Provinsi Jawa Barat dan Nasional
No full textPemerintah dan pemerintah daerah berusaha keras untuk mensejahterakan masyarakat, termasuk masyarakat desa. Khusus bagi desa, upaya itu dilakukan melalui kegiatan menggerakkan dan membangun desa. Agar pembangunan desa lebih terarah, Kemendes PDTT menetapkan metode dan alat ukurnya, yaitu Indeks Desa Membangun (IDM). Namun dalam pelaksanaannya pembangunan desa masih menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Secara nasional, Kepala Desa berpendidikan SMA ke bawah masih sangat dominan mencapai 74,55 persen. Hal ini juga dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat, yang merupakan Provinsi penyangga ibukota Negara Republik Indonesia DKI Jakarta.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Sumber data diperoleh dari studi dokumentasi dan libraries studies. Data diolah, dan dianalisis dengan uji statistik sederhana. Selanjutnya, melakukan penafsiran hasil analisis, dan pembahasan, serta penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai tahun 2023 tingkat pendidikan Kepala Desa di Provinsi Jawa Barat lebih baik dibanding Nasional. Capaian IDM di Provinsi Jawa Barat lebih baik dibanding Nasional. Provinsi Jawa Barat telah berhasil keluar dari belenggu Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal, sedangkan Nasional belum. Kondisi ini erat kaitannya dengan kualitas SDM (Kepala Desa). Perbandingan persentase Kepala Desa berpendidikan tinggi di Jawa Barat dan Nasional adalah 33,68 persen berbanding 25,45 persen, sedangkan untuk yang berpendidikan SMA ke bawah adalah 66,32 persen berbanding 74,55 persen. Kondisi ini berpengaruh terhadap kontribusi Kepala Desa dalam capaian IDM. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan capaian IDM di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,028 lebih besar daripada laju capaian IDM Nasional sebesar 0,017. Laju pertumbuhan capaian IDM di Provinsi Jawa Barat hampir 2 (dua) kali lipat dari laju pertumbuhan capaian IDM Nasional. Ini membuktikan bahwa kualitas SDM atau Kepala Desa yang berpendidikan lebih baik (tinggi) mampu memberikan kontribusi nyata dalam laju pertumbuhan IDM. Semakin tinggi tingkat pendidikan Kepala Desa, maka semakin tinggi laju pertumbuhan IDM. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan Kepala Desa, semakin besar kontribusi atau perannya dalam pembangunan dan kemajuan desa. 
SMART VILLAGE DEVELOPMENT STRATEGY IN SUKAPURA VILLAGE, INDONESIA
No full textSmart villages are deemed capable of addressing fundamental issues in rural areas; however, scientific publications on smart village development strategies remain scarce. This study aims to scrutinize the smart village development strategy in Sukapura Village, Indonesia. This research method is qualitative, using SOAR analysis and litmus tests. The results showed that there were 13 strategic issues that had been analyzed through SOAR analysis and then after the litmus test, the 7 most strategic issues were obtained. The research concludes that the Smart Village Development Strategy in Sukapura Village, Indonesia, can be effectively pursued through a 4-pronged approach: 1) regulation measures, 2) facilitation, 3) collaboration, and 4) socialization. Overall, these strategies involve drafting regulations, providing facilitation and training, collaborating with academics and other stakeholders, and utilizing social media for community involvement.
Keywords: Smart Village, Smart Village Strategy, Smart Village Development StrategySmart villages are deemed capable of addressing fundamental issues in rural areas; however, scientific publications on smart village development strategies remain scarce. This study aims to scrutinize the smart village development strategy in Sukapura Village, Indonesia. This research method is qualitative, using SOAR analysis and litmus tests. The results showed that there were 13 strategic issues that had been analyzed through SOAR analysis and then after the litmus test, the 7 most strategic issues were obtained. The research concludes that the Smart Village Development Strategy in Sukapura Village, Indonesia, can be effectively pursued through a 4-pronged approach: 1) regulation measures, 2) facilitation, 3) collaboration, and 4) socialization. Overall, these strategies involve drafting regulations, providing facilitation and training, collaborating with academics and other stakeholders, and utilizing social media for community involvement.
Keywords: Smart Village, Smart Village Strategy, Smart Village Development Strateg
STRATEGIC-BASED REGIONAL DEVELOPMENT IN BORDER AREA FOR NATIONAL DEFENSE: INSIGHT FROM NATUNA REGENCY AMID THE SOUTH CHINA SEA DISPUTE
No full textThis research aims to analyze strategic-based development in the Natuna Regency area as Indonesia's gateway and its relevance in strengthening national security related to the South China Sea dispute dynamics. The North Natuna Sea, as part of the South China Sea, has significant marine resource potential and is a strategic shipping lane connecting the Pacific and Indian Oceans. However, the region is also caught up in complex territorial disputes involving countries such as China, Taiwan, Malaysia, the Philippines, Vietnam, and Brunei Darussalam. China's unilateral claim to the region, known as the nine-dashed line map, triggered rejection from neighboring countries, including Indonesia. This research uses a descriptive qualitative method with secondary data and utilizes various sources of scientific publications and national regulations. Data were analyzed using the Strategic-Based Regional Development (SBRD) approach, integrating social, economic, and institutional dimensions. The results show that the regional development of Natuna Regency through strengthening the infrastructure, fisheries, and fisheries' industrialization sectors is crucial in maintaining Indonesia's national stability and security, especially in the face of China's unilateral claims. While Indonesia has strengthened its military posture and diplomacy in the region, the lack of synergy between central and local governments and challenges in governance cause vulnerabilities that must be addressed. This study recommends more integrated planning between central and regional governments to strengthen local trust in national sovereignty.
Keywords: Border Security; National Defense; Natuna; Regional Development; South China Sea.This research aims to analyze strategic-based development in the Natuna Regency area as Indonesia's gateway and its relevance in strengthening national security related to the South China Sea dispute dynamics. The North Natuna Sea, as part of the South China Sea, has significant marine resource potential and is a strategic shipping lane connecting the Pacific and Indian Oceans. However, the region is also caught up in complex territorial disputes involving countries such as China, Taiwan, Malaysia, the Philippines, Vietnam, and Brunei Darussalam. China's unilateral claim to the region, known as the nine-dashed line map, triggered rejection from neighboring countries, including Indonesia. This research uses a descriptive qualitative method with secondary data and utilizes various sources of scientific publications and national regulations. Data were analyzed using the Strategic-Based Regional Development (SBRD) approach, integrating social, economic, and institutional dimensions. The results show that the regional development of Natuna Regency through strengthening the infrastructure, fisheries, and fisheries' industrialization sectors is crucial in maintaining Indonesia's national stability and security, especially in the face of China's unilateral claims. While Indonesia has strengthened its military posture and diplomacy in the region, the lack of synergy between central and local governments and challenges in governance cause vulnerabilities that must be addressed. This study recommends more integrated planning between central and regional governments to strengthen local trust in national sovereignty.
Keywords: Border Security; National Defense; Natuna; Regional Development; South China Sea