Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
Peran Kebijakan Fiskal dalam Menstabilkan Ekonomi Selama Krisis Ekonomi Global: Studi Kasus di Indonesia pasca Covid-19
No full textAbstract
The Indonesian economy at the time after Covid-19 occurred declined, therefore in this journal the author will discuss the role of fiscal policy to stabilize the Indonesian economy which is experiencing a global economic crisis caused by Covid-19. In this study using a qualitative research method with a secondary data approach in which the author searches, reads, understands and summarizes the results of research sourced from books, journals, scientific articles or other data using literature studies. This study discusses the role and steps of fiscal policy to stabilize the Indonesian economy after Covid-19 which caused a global economic crisis, these steps also go hand in hand with close coordination with monetary policy that has been implemented by Bank Indonesia. Planning and setting a well-directed and targeted fiscal policy will have a positive impact on economic recovery.
Keywords: Covid-19, Fiscal Policy, and the Economy
Abstrak
Perekonomian Indonesia pada saat setelah Covid-19 terjadi menjadi menurun oleh sebab itu dalam jurnal ini penulis akan membahas tentang peran kebijakan fiskal untuk menstabilkan perekonomian Indonesia yang mengalami krisis ekonomi global yang disebabkan oleh Covid-19. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan data sekunder yang mana penulis mencari, membaca, memahami dan merangkum dari hasil penelitian yang bersumber dari buku, jurnal, artikel ilmiah atau data lainnya yang menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini membahas tentang peran dan juga langkah-langkah kebijakan fiskal untuk menstabilkan perekonomian Indonesia pasca setelah Covid-19 yang menyebabkan krisis perekonomian global, langkah-langkah ini juga beriringan bersama dengan koordinasi yang erat dengan kebijakan moneter yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia. Merencanakan dan menetapkan kebijakan fiskal yang terarah dan tepat sasaran akan berdampak positif terhadap pemulihan perekonomian.
Kata Kunci: Covid-19, Kebijakan Fiskal, dan Perekonomian 
Potensi Pariwisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Domestik di Kabupaten Lebak
No full textAbstract
Lebak Regency has a rich diversity of natural and cultural resources, making it a potential tourist destination in Indonesia. Aims to explore the tourism potential in the area and its impact on improving the local economy. Using a qualitative approach through interviews and observations, data were collected from tourism stakeholders, local business actors, and the surrounding community. The findings show that Lebak Regency has various tourist attractions that can attract tourists, such as nature, culture, and agro tourism, but obstacles such as lack of infrastructure and effective promotion hinder its development. The results of the analysis show that the development of the tourism sector can increase community income and create new jobs. Therefore, the tourism potential in Lebak Regency is very large and can contribute significantly to the domestic economy, with the need for collaboration between the government, community, and private sector to improve infrastructure, promotion, and community involvement in tourism management so that its benefits can be felt optimally.
Keywords: Tourism, tourism development, domestic economy, Lebak Regency
Abstrak
Kabupaten Lebak memiliki keanekaragaman sumber daya alam dan budaya yang kaya, menjadikannya sebagai destinasi wisata potensial di Indonesia. Bertujuan untuk mengeksplorasi potensi pariwisata di daerah tersebut dan dampaknya terhadap peningkatan perekonomian lokal. Dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi, data dikumpulkan dari stakeholder pariwisata, pelaku usaha lokal, dan masyarakat sekitar. Temuan menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak memiliki berbagai atraksi wisata yang dapat menarik wisatawan, seperti wisata alam, budaya, dan agro, namun kendala seperti kurangnya infrastruktur dan promosi yang efektif menghambat pengembangannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, potensi pariwisata di Kabupaten Lebak sangat besar dan dapat berkontribusi signifikan terhadap perekonomian domestik, dengan perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan infrastruktur, promosi, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.
Kata Kunci : Pariwisata, pengembangan pariwisata, perekonomian domestik, Kabupaten Leba
The Influence of Human Resource on Employee Performance and Organizational Commitment in the Road Transport Sector: A Study of Riau Province Transportation Service
No full textThis research aims to assess the performance of Civil Servants within the Road Transport Sector of the Riau Province Transportation Service in fulfilling their duties and supporting Organizational Commitment. Employing a qualitative approach, the study involves direct observation and in-depth analysis of existing phenomena using a descriptive method. Key findings include: 1) Civil Servants' performance is generally rated as satisfactory, but falls short in optimizing adherence to Riau Governor Regulation Number 61 of 2021 due to issues such as low work discipline, inadequate competence in task completion, and ineffective inter-employee communication; 2) Competency among Civil Servants is hindered by low engagement in technical training initiatives; 3) Organizational Commitment is notably low, reflecting insufficient awareness of the significance of their roles. Additionally, suboptimal work motivation and inadequate working conditions are evident. Furthermore, the relationship between leadership and staff is characterized by inadequate guidance and motivation, posing challenges to achieving the objectives of the Road Transport Sector of the Riau Province Transportation Service
VOCATIONAL EDUCATION CURRICULUM DEVELOPMENT POLICY COMPETENCY-BASED AT INSTITUTE OF HOME AFFAIRS GOVERNANCE
No full textAbstract
Institute of Home Affairs Governance (IPDN) plays a crucial role in producing competent graduates as Civil Servants (ASN), prepared to enhance public services and governance. However, IPDN’s curriculum is often criticized for being overly generic and insufficiently responsive to the diverse conditions encountered across various regions in Indonesia. As a result, IPDN graduates often struggle to deliver solutions that align with the specific needs of regions, resulting in suboptimal contributions to regional development. This policy paper aims to identify the underlying issues in the formulation of competency-based vocational education curriculum policies at IPDN. The research employed a descriptive, qualitative approach, with data collected through interviews, documentation, and literature studies. The findings indicate that the development of a competency-based vocational education curriculum at IPDN incorporates the integration of digital technology and e-government systems. Soft skills, along with problem-based learning and projects, will increasingly align with contemporary needs, resulting in graduates who possess not only technical competence but also digital skills, leadership abilities, and critical and innovative thinking for effective problem-solving. The proposed policy recommendations include the immediate formation of a curriculum design team by IPDN’s Rector to integrate digital technology and e-government into the learning framework; the development of specialized modules aimed at enhancing communication skills, ethics, collaboration, and leadership; and the design of a curriculum that incorporates real-world challenges encountered by central and regional governments as educational materials.
Keywords: Leadership, Learning, Curriculum Development, Vocational Education, Digital TechnologyAbstrak
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memiliki peran strategis dalam mencetak lulusan yang kompeten sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang siap berkontribusi pada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah kurikulum IPDN cenderung terlalu generik dan kurang adaptif terhadap kondisi yang dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menyebabkan lulusan IPDN mengalami kesulitan dalam memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan daerah yang spesifik, sehingga kontribusi mereka dalam pengembangan daerah bisa kurang optimal. Tujuan penulisan policy paper ini adalah untuk menemukenali akar permasalahan yang dihadapi dalam perumusan kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan vokasi berbasis kompetensi di IPDN. Metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi/studi kepustakaan. Kesimpulan yang diperoleh adalah pengembangan kurikulum pendidikan vokasi berbasis kompetensi di IPDN mencakup integrasi teknologi digital dan sistem e-government, soft skills, dan pembelajaran berbasis masalah dan proyek akan lebih relevan dengan kebutuhan zaman, melahirkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kecakapan digital, kemampuan kepemimpinan, serta kemampuan berpikir kritis dan inovatif dalam memecahkan masalah. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan, yaitu Rektor IPDN segera membentuk Tim perancang kurikulum yang mengintegrasikan teknologi digital dan e-government sebagai bagian penting dari pembelajaran; mengembangkan modul khusus yang berfokus pada penguatan keterampilan komunikasi, etika, kolaborasi, dan kepemimpinan; serta merancang kurikulum yang menggunakan masalah-masalah nyata yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai materi pembelajaran.
Kata Kunci: Kepemimpinan, Pembelajaran, Pengembangan Kurikulum, Pendidikan Vokasi, Teknologi Digita
Implementasi Peraturan Desa Babadan Nomor 7 Tahun 2022 dalam upaya pengaktifan BUMDES
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implemntasi peraturan Desa No 7 Tahun 2022 dalam upaya pengaktifan BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri di Desa Babadan Ponorogo, masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan desa dalam upaya pengaktifan BUMDES. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif didasarkan pada data primer dan sekunder, yang dihimpun dari beberapa informan, menggunakan teknik purposive sampling, informannya antara lain: Kepala Desa Babadan, Perangkat Desa Babadan, Ketua BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri. Teori implementasi yang digunakan adalah model George C. Edward III meliputi: komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi dan komunikasi pengurus BUMDes Sido Jaya Mukti Mandiri kurang maksimal disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya yaitu kurangnya pengetahuan mengenai kepengurusan BUMDes di desa, anggaran dana yang keluar terlalu tinggi dibanding pemasukan, sulitnya masyarakat dalam mengembalikan dana desa dan juga pengurus BUMDes yang memiliki kesibukan lain sehingga kurangnya komunikasi yang menyebabkan kepengurusan terbengkalai.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengaktifan BUMDes, Pemerintahan Desa
Analisis Kematangan Digital Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Menggunakan Digital Maturity Model 5.0
No full textDalam usaha mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Dinas Kominfo Kabupaten Agam menghadapi berbagai tantangan selama proses transformasi digital yang terus berkembang dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan digital Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi dengan menggunakan model penilaian Digital Maturity Model 5.0. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam telah mencapai tingkat kematangan digital level 3, atau "Collaborators", dengan Digital Maturity Model 5.0. Pencapaian Diskominfo Kabupaten Agam berada pada level Collaborators menunjukkan bahwa Diskominfo Kabupaten Agam telah mampu berkolaborasi secara internal dan eksternal untuk mengadopsi teknologi digital. Hasil ini berimplikasi terhadap memudahkan penentuan langkah dan strategi rencana peningkatan digitalisasi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika.Kata Kunci: SPBE, Digital Maturity Model 5.0, Dimensi
Decoding Support for Pitha Limcharoenrat: A Quantitative Study on the Role of Political Challenges, Media Influence, and Public Perception Among Thai Voters in the USA
No full textThe variables affecting Thai voters living in the United States in their support for Pitha Limcharoenrat are investigated in this paper. Using data from 396 respondents gathered via an online poll, it emphasizes the roles of political problems, media impact, and public opinion, therefore reaching a distributed demographic efficiently. Multiple regression was used in the analysis, and the JAMOVI program was used to achieve a robust model fit (R2 = 0.583). This model fit accounts for 58.3% of the variance in voter support. It was found that public opinion was the most influential predictor among the factors (normalized value = 0.457), followed by the influence of the media (0.297) and political problems (0.117s). These results highlight the need of public opinion and media coverage in forming political support among the Thai diaspora in the United States, therefore providing insightful information for policies meant to involve expatriate populations.
Keywords: Diaspora, Media Influence, Public Perception, Voter Support
LANDSLIDE DISASTER MITIGATION POLICY IMPLEMENTATION IN THE REJANG LEBONG REGENCY, BENGKULU PROVINCE
No full text
This research aims to examine the implementation of structural landslide disaster mitigation policies in Rejang Lebong Regency. The study is qualitative descriptive research, with data collection carried out through observation. The data analysis technique involves data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The findings show that the implementation of landslide disaster mitigation policies in Rejang Lebong Regency has been carried out according to the targets set by the Head of the Agency in the performance agreement, which each relevant sector must implement. However, these targets have not been fully achieved. Despite coordination among agencies to meet the policy goals and evaluation through the Government Agency Performance Report, implementing the landslide mitigation policy has not yet reached optimal results. Therefore, it can be concluded that the implementationof landslide disaster mitigation policies in Rejang Lebong Regency has not been maximized.
Keywords: Policy Implementation, Mitigation, Landslides.
This research aims to examine the implementation of structural landslide disaster mitigation policies in Rejang Lebong Regency. The study is qualitative descriptive research, with data collection carried out through observation. The data analysis technique involves data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The findings show that the implementation of landslide disaster mitigation policies in Rejang Lebong Regency has been carried out according to the targets set by the Head of the Agency in the performance agreement, which each relevant sector must implement. However, these targets have not been fully achieved. Despite coordination among agencies to meet the policy goals and evaluation through the Government Agency Performance Report, implementing the landslide mitigation policy has not yet reached optimal results. Therefore, it can be concluded that the implementationof landslide disaster mitigation policies in Rejang Lebong Regency has not been maximized.
Keywords: Policy Implementation, Mitigation, Landslides
COMMUNITY RESILIENCE IN HANDLING FLOOD DISASTER IN BOGOR CITY, WEST JAVA PROVINCE
No full textBogor City often faces the risk of natural disasters, such as floods, landslides, and strong winds. Community resilience in disaster management is a crucial factor in facing these challenges. This research aims to determine, describe, and analyze the Bogor City Regional Government in building community resilience in flood disaster management, specifically the steps taken by the local government in building community resilience in flood disaster management, and the challenges in building community resilience in disaster management in Bogor City. The research method used is the qualitative design with a descriptive method with data collected using interviews, observations, and taking sample criteria based on risk levels, geographic location, and participation in mitigation. The data were examined using Fuller’s resilience theory, namely anticipation, preparation, response, and adaptation. The research results showed that in the anticipation dimension through an early warning system (EWS) installed at various points, the community was able receive early warnings and take preventive actions. In addition, training programs such as SPAB and Disaster Resilient Villages. While in the preparation dimension, the community identified potential disasters in the residential environment by mapping local risks such as geographic conditions and infrastructure. The use of EWS and utilizing disaster history were also important to measure risk. After that, the preparation of a family evacuation plan must include identifying safe routes, gathering points, and routine evacuation simulations, so that each family member was ready to face an emergency situation and prepare communication using alternative communication tools such as radio or applications that do not depend on the telephone network. Furthermore, from the response dimension, the Bogor City community responded to the disaster with concrete actions such as independent evacuation and reporting to authorities via social media or emergency telephone numbers. Finally, in terms of adaptation, the community took concrete steps, such as building embankments as well as planning and evacuation.
Keywords: Community Resilience, Disaster Management.
Bogor City often faces the risk of natural disasters, such as floods, landslides, and strong winds. Community resilience in disaster management is a crucial factor in facing these challenges. This research aims to determine, describe, and analyze the Bogor City Regional Government in building community resilience in flood disaster management, specifically the steps taken by the local government in building community resilience in flood disaster management, and the challenges in building community resilience in disaster management in Bogor City. The research method used is the qualitative design with a descriptive method with data collected using interviews, observations, and taking sample criteria based on risk levels, geographic location, and participation in mitigation. The data were examined using Fuller’s resilience theory, namely anticipation, preparation, response, and adaptation. The research results showed that in the anticipation dimension through an early warning system (EWS) installed at various points, the community was able receive early warnings and take preventive actions. In addition, training programs such as SPAB and Disaster Resilient Villages. While in the preparation dimension, the community identified potential disasters in the residential environment by mapping local risks such as geographic conditions and infrastructure. The use of EWS and utilizing disaster history were also important to measure risk. After that, the preparation of a family evacuation plan must include identifying safe routes, gathering points, and routine evacuation simulations, so that each family member was ready to face an emergency situation and prepare communication using alternative communication tools such as radio or applications that do not depend on the telephone network. Furthermore, from the response dimension, the Bogor City community responded to the disaster with concrete actions such as independent evacuation and reporting to authorities via social media or emergency telephone numbers. Finally, in terms of adaptation, the community took concrete steps, such as building embankments as well as planning and evacuation.
Keywords: Community Resilience, Disaster Management.
 
CAPACITY BUILDING OF COMMUNITY PROTECTION UNITS IN FACING THE 2024 SIMULTANEOUS GENERAL ELECTIONS IN KARANG BINDU VILLAGE, RAMBANG KAPAK TENGAH DISTRICT, PRABUMULIH CITY, SOUTH SUMATERA PROVINCE
No full textThe Community Protection Unit (Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas) has a task plays an important role in maintaining public order and security during the general elections to ensure the smooth running of the democratic process. Satlinmas units in Indonesia, including in Karang Bindu Village, face challenges in the simultaneous elections, such as a lack of understanding of their roles and responsibilities, lack of training and knowledge about the election process, and lack of adequate resources. This research aims to identify and analyze these problems so that the capacity of the Satlinmas can be increased in facing the simultaneous elections in Karang Bindu Village. This research used descriptive qualitative method with an inductive approach. The data were collected through observation, interviews, and documentation, and then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research showed that the capacity building of Satlinmas in facing the 2024 simultaneous general elections in Karang Bindu Village has not been optimal.
Keywords: Capacity Building; Community Protection Unit; General Election.