Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
Analisis Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai dalam Mengurangi Kemiskinan di Pedesaan
No full textAbtract
BLT is defined as assistance for the poor that is sourced from village funds. This assistance is one type of social protection and security from the government. BLT aims to help the poor meet their basic needs, especially in situations of economic crisis such as the COVID-19 pandemic. Although BLT increases the purchasing power of the poor, its impact is temporary and insufficient to address long-term structural poverty. The study used qualitative and quantitative approaches to analyze the effectiveness of the program and constraints in its implementation. Results show that BLT contributes to reducing poverty temporarily, but does not create economic independence among recipients.
Keywords: Direct Cash Transfer, poverty, rural, effectiveness, government policy.
Abstrak
BLT didefinisikan sebagai bantuan untuk penduduk miskin yang bersumberkan dari dana desa. Bantuan ini merupakan salah satu jenis perlindungan dan jaminan sosial dari pemerintah. BLT bertujuan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar, terutama dalam situasi krisis ekonomi seperti pandemi COVID-19. Meskipun BLT meningkatkan daya beli masyarakat miskin, dampaknya bersifat sementara dan tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan struktural jangka panjang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis efektivitas program dan kendala dalam implementasinya. Hasil menunjukkan bahwa BLT berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan sementara, tetapi tidak menciptakan kemandirian ekonomi di kalangan penerima.
Kata Kunci: Bantuan Langsung Tunai, kemiskinan, pedesaan, efektivitas, kebijakan pemerintah
Analyzing the Challenges and Barriers to Develop State Civil Apparatus Competency Through Talent Management Development After the Release of the National Succession Planning System
No full textIndonesia has transitioned from a public service management model to one to improve service delivery and competitiveness. However, this change faces challenges of efficiency in processes, human resource structures, and bureaucracy. Public distrust and State Civil Apparatus (ASN) non-compliance with the flow of reform pose challenges to increasing ASN competency and leadership reform. The implementation of breakthroughs in the development of public services still cannot prevent corruption both in regional and central government. Corruption does not only occur in the fiscal sector but also the ‘buying and selling’ positions due to the ASN’s low integrity. Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 38 of 2017 concerning Competency Standards for State Civil Apparatus Positions requires that a State Civil Apparatus must have technical, managerial, and socio-cultural competence, which is constrained by the application of rules related to functional positions and career development, the institutionalization of the ASN’ workplace, and development of ASN training institutions. These constraints influence the ASN’s desire to develop. Thus, an integrated succession planning system for competency development which involves public participation is needed to prevent corruption, collusion, and nepotism in its implementation
GOVERNMENT REFORM IN STATE IMPRISONMENT HOUSE: A CASE ANALYSIS IN KEFAMENANU
No full textAbstrak
Penelitian ini berjudul “Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Di Rumah Tahanan Negara: (Analisis Kasus Di Rumah Tahanan Kefamenanu)”. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan sejauh mana Reformasi Birokrasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan eksploratif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dengan judul Reformasi Birokrasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu menunjukkan ada dari kelima aspek yang menjadi fokus penelitian ini yaitu perubahan pola pikir dan perilaku,perubahan penguasa menjadi pelayan, pelayan Masyarakat,menciptakan kepuasan pada Masyarakat serta manajemen yang efektif. Perubahan pola pikir dan perilaku pegawai dalam rangka reformasi birokrasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu dalam kinerja dan pelayanan bagi warga binaan telah berjalan baik. Diberlakukan pula reward dan punhisment terhadap pegawai yang berprestasi dan kepada pegawai yang melanggar peraturan yang ada. Pelayanan akan pemenuhan hak-hak warga binaan serta masyakat secara luas yang ada pada Rutan Kelas IIB Kefamenanu sudah baik hal ini ditandai dengan pelayanan yang berikan gratis tanpa biaya apapun. Prosedur layanan yang diberikan kepada warga binaan mudah dijangkau. Peningkatkan kegiatan atau pelatihan yang menunjang kemapuan dan kreativitas pegawai agar lebih mengembangkan potensi diri hal ini berguna bagi organisasi sehingga arah dan tujuan tertata dengan jelas. Masih ada pegawai yang memiliki ego individual yang tinggi.
Kata Kunci : Reformasi, Perilaku, BirokrasiAbstract
The title of this research is "Governance Reform in State Detention Centers: An Analysis of Cases in Kefamenanu." The objective of this research is to provide a comprehensive description of the level of bureaucratic change that has been implemented at the Kefamenanu Class IIB State Detention Center. The research methodology employed in this research is qualitative descriptive research using an exploratory approach. The objective of the researchers is to uncover factual information or realities related to a specific social issue. Data gathering approaches employ the methods of observation, interviews, and documentation. The research titled "Bureaucratic Reform in the Kefamenanu Class IIB State Detention Center" reveals that it focuses on five aspects: altering thought patterns and behavior, transforming rulers into servants, serving the community, generating community satisfaction, and implementing effective management. The personnel mindset and conduct at the Kefamenanu Class IIB State Detention Center have successfully adapted to the bureaucratic reform, resulting in improved performance and service for detainees. Employees who demonstrate exceptional performance are rewarded, while those who breach established regulations are subject to sanctions. The service given at the Class IIB Kefamenanu Detention Center for fulfilling the rights of detainees and the community is commendable, as it is offered free of charge without any expenses. The service techniques available to inmates are easily accessible. Enhancing activities or training programs that foster employee skills and innovation to maximize their potential is beneficial for the organization to ensure clear organization of direction and goals. Some employees still possess significant individual egos.Keywords: Bureaucratic, Behavior, Refor
NAVIGATING UNCERTAINTY: THE ROLE OF FINANCIAL ACCESS IN POVERTY ALLEVIATION DURING ECONOMIC CRISES
No full textAbstract
Access to financial services has long been recognized as a vital tool in poverty alleviation and economic development. Using logistic regression analysis, the study investigates the impact of financial access, particularly access to loans, on various poverty indicators, with a focus on gender dynamics and urban-rural disparities during economic crises. The analysis reveals that access to loans significantly influences key poverty indicators, including personal income increase, obtaining loans for business ventures, and opening new businesses. While the overall impact is positive, gender-specific differences in the significance of financial access indicate the need for tailored approaches. Women entrepreneurs, in particular, benefit significantly from access to loans, highlighting the importance of customized financial inclusion programs. Furthermore, the study finds that the impact of access to loans varies between urban and rural settings, with loans playing a more critical role in stimulating entrepreneurship and economic activity in rural areas. Policy implications from the analysis emphasize inclusive financial programs for both genders and addressing urban-rural gaps. Prioritizing initiatives to enhance women's credit access and rural entrepreneurship can unlock economic potential and promote inclusive growth.
Keywords: financial access, poverty, economic crisesAbstrak
Akses ke layanan keuangan telah menjadi faktor penting dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Dengan menggunakan analisis regresi logistik, studi ini menganalisis dampak akses keuangan, terutama akses ke pinjaman, terhadap berbagai indikator kemiskinan, dengan fokus pada dinamika gender dan kesenjangan perkotaan-pedesaan selama krisis ekonomi. Studi ini mengungkapkan bahwa akses ke pinjaman secara signifikan mempengaruhi indikator utama kemiskinan, termasuk peningkatan pendapatan, memperoleh pinjaman untuk bisnis, dan membuka bisnis baru. Meskipun dampak keseluruhannya positif, perbedaan gender dalam hal akses terhadap pembiayaan keuangan mengindikasikan kebutuhan adanya pendekatan yang berbeda. Pengusaha perempuan mendapatkan manfaat yang lebih signifikan dari akses ke pinjaman, menyoroti pentingnya desain program inklusi keuangan yang lebih tepat. Selain itu, studi ini menemukan bahwa dampak akses ke pinjaman bervariasi antara lingkungan perkotaan dan pedesaan, dengan pinjaman memainkan peran yang lebih signifikan dalam mendukung kewirausahaan dan aktivitas ekonomi di daerah pedesaan. Implikasi kebijakan dari studi ini menekankan perlunya program keuangan inklusif yang responsif gender dan mempertimbangan karakteristik perkotaan-pedesaan. Memprioritaskan inisiatif untuk meningkatkan akses kredit bagi perempuan dan kewirausahaan pedesaan dapat membuka potensi ekonomi dan mempromosikan pertumbuhan yang lebih inklusif.
Kata kunci: Akses finansial, kemiskinan, krisis ekonom
NEEDED APPLICATION DESIGN FOR UNIFORMITY OF BIRTH PLACE INFORMATION ON THE NATIONAL IDENTITY CARD (KTP)
No full textResearch for finding out about the non-uniformity in the writing of birthplace information in population and civil registration documents, especially identity cards (KTP), which include: differences based on classification or area level, to find out the causes and find solutions. The method used is a descriptive qualitative approach which aims to describe the current reality. Describe, record, analyze and interpret these conditions, namely regarding the writing of Place of Birth Information in population data and Civil Registration, especially KTP. The facts of this study show that: 1) There is regional level inconsistency in writing information on place of birth on population documents, especially KTPs, which consist of: some write the name of the province, write down the name of the district/city, write down the name of the sub-district, write down the name of the kelurahan/village, and so on, 2) There are no regulations that require writing down the description of Lahi's place, with the same area level. Usually, if the data on the KTP is not uniform, then the data on other population documents will also be different because the data on other population documents originates from the KTP. As a solution to this non-uniformity, you can provide an application design that only provides options for the name of the city/district in the Statement of Place of Birth.Meneliti untuk mengetahui tentang ketidakseragaman dalam penulisan Keterangan Tempat Lahir dalam dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang meliputi: perbedaan berdasarkan klasifikasi atau tingkatan wilayah, untuk mengetahui penyebabnya dan menemukan solusinya. Metode yang dipakai adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendiskripsikan realita yang ada saat ini. Mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi tersebut, yakni tentang penulisan Keterangan Tempat Lahir dalam data keperndudukan dan Pencatatan Sipil, khususnya KTP. Fakta penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Terdapat ketidakseragaman tingkatan wilayah dalam penulisan Keterangan Tempat Lahir pada dokumen kependudukan khususnya KTP, yang terdiri dari: ada yang menuliskan nama propinsi, menuliskan nama kabupaten/ kota, menuliskan nama kecamatan, menuliskan nama kelurahan/ desa, dan lainnya, 2) Tidak adaya peraturan yang mengharuskan untuk menuliskan Keterangan Tempat Lahi, dengan tingkatan wilayah yang sama. Biasanya kalau data pada KTP tidak seragam maka data pada dokumen kependudukaan lainnya juga akan tidak sama karena data pada dokumen kependudukan lainnya bersumber pada KTP. Sebagai solusi dari ketidakseragaman ini bisa dengan menyediakan rancangan aplikasi yang hanya menyediakan pilihan untuk nama kota/ kabupaten saja dalam Keterangan Tempat Lahir
Kualitas Pelayanan pada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandarlampung Provinsi Lampung
No full textPermasalahan dalam penelitian ini adalah terdapat kompleksitas birokrasi, kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum dari pemilik bangunan terhadap PBG, serta keluhan dari masyarakat terkait keterlambatan, kompleksitas prosedur, dan kurangnya transparansi dalam proses pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan pada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di DPMPTSP Kota Bandarlampung, kendala yang terjadi dalam proses pelayanan PBG di DPMPTSP Kota Bandarlampung serta mengetahui Upaya yang dilakukan DPMPTSP Kota Bandarlampung untuk menyelesaikan kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode dekriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sehingga penulis menggambarkan keadaan sebenarnya di lokasi peneltian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuannya adalah bahwa kualitas pelayanan di DPMPTSP Kota Bandarlampung dalam mengeluarkan surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bergantung kepada kinerja DISPERKIM dalam memberikan rekomendasi pemenuhan syarat Bangunan Gedung. Kemudian masih terdapat kendala yaitu pada dimensi Tangible dan dimensi Assurance. Pada dimensi Realiability, Responsiveness, dan Empathy sudah dilaksanakan dengan baik. Kendala dalam proses pelayanan PBG di DPMPTSP Kota Bandarlampung meliputi kesalahan teknis pada akses web, kesulitan akses bagi mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi, dan keterlibatan DISPERKIM Kota Bandarlampung yang memengaruhi konsistensi waktu pelayanan. Kualitas pelayanan pada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandarlampung masih perlu ditingkatkan terutama pada kemudahan akses pelayanan dan juga koordinasi serta evaluasi yang baik dengan DISPERKIM.
Kata Kunci: DPMPTSP, Kualitas Pelayanan, PBG
Analisis Penerapan Smart governance di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
No full textPada kajian literatur belum ada artikel ilmiah yang mengkaji smart governance di Kota Palu. Adapun secara regulasi terkait smart city, nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diperoleh Pemerintah Kota Palu masih masuk dalam kategori kurang. Oleh karenanya, riset mengenai hal tersebut menjadi cukup menarik, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan smart governance di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi dengan teori yang digunakan adalah teori smart governance dari Giffinger dengan empat dimensi, yaitu: Pengambilan keputusan, pelayanan publik, transparansi, dan strategi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi pengambilan keputusan telah menunjukkan adanya partisipasi masyrakat yang cukup memadai baik dari proses pengambilan keputusan maupun pada penyelenggaraan kebijakan, dimensi layanan publik dan sosial menunjukkan adanya berbagai jenis layanan online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Palu, dimensi transparansi menunjukkan adanya keterbukaan informasi publik melalui media sosial, serta pada dimensi strategi dan perspektif politik menunjukkan adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Palu dalam menerapkan smart governance. Kesimpulannya, penerapan smart governance di Kota Palu telah terselenggara dengan cukup baik, dan memerlukan peningkatan pada beberapa aspek diantaranya penguatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pelaksana smart governance, penambahan jumlah dan kualitas infrastruktur pendukung smart governance, penguatan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai sektor yang dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan smart governance, dan evaluasi kebermanfaatan dan optimasi dari berbagai jenis layanan online pendukung smart governance di Kota Palu.
Kata Kunci: Pengambilan Keputusan, Pelayanan Publik, Transparansi, Strategi Politik
COMMUNITY EMPOWERMENT BY THE TOURISM OFFICE IN THE DEVELOPMENT OF SADE TOURISM VILLAGE, CENTRAL LOMBOK REGENCY, WEST NUSA TENGGARA PROVINCE
No full text
West Nusa Tenggara Province has a lot of tourism potential and attracts tourists. This research aims to describe and analyze community empowerment in the development of Sade Tourism Village in Rembitan Village, Pujut District, Central Lombok Regency. The research method uses qualitative and data collection techniques, such as interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques use reduction, data presentation, and research conclusions. The informants were determined using a purposive sampling technique. Researchers used the operationalization of community empowerment from Mardikanto & Soebianto (2013). The results show that the human development dimension needs to be more specific, and human resource development is not provided for people living around Sade Village. The business development dimension shows that community participation is very high in maintaining infrastructure and keeping Sade Tourism Village beautiful. At the same time, in terms of promotion, some still need to understand the importance of promotional activities. The environmental development dimension shows that the people of Sade Village are very concerned about the cleanliness and comfort of the environment for tourists. The institutional development dimension indicates that Pokdarwis supports community empowerment activities in Sade Village. In conclusion, community empowerment carried out by the Central Lombok Regency Tourism and Culture Office in developing the Sade Tourism Village has been carried out quite well.
Keywords: Tourism Village, Community Empowerment, Tourism Village Development.
West Nusa Tenggara Province has a lot of tourism potential and attracts tourists. This research aims to describe and analyze community empowerment in the development of Sade Tourism Village in Rembitan Village, Pujut District, Central Lombok Regency. The research method uses qualitative and data collection techniques, such as interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques use reduction, data presentation, and research conclusions. The informants were determined using a purposive sampling technique. Researchers used the operationalization of community empowerment from Mardikanto & Soebianto (2013). The results show that the human development dimension needs to be more specific, and human resource development is not provided for people living around Sade Village. The business development dimension shows that community participation is very high in maintaining infrastructure and keeping Sade Tourism Village beautiful. At the same time, in terms of promotion, some still need to understand the importance of promotional activities. The environmental development dimension shows that the people of Sade Village are very concerned about the cleanliness and comfort of the environment for tourists. The institutional development dimension indicates that Pokdarwis supports community empowerment activities in Sade Village. In conclusion, community empowerment carried out by the Central Lombok Regency Tourism and Culture Office in developing the Sade Tourism Village has been carried out quite well.
Keywords: Tourism Village, Community Empowerment, Tourism Village Development
Transformational Leadership as the Basis of Public Services In Indonesia
No full textThe role of leadership, particularly transformational leadership, is increasingly recognized as fundamental to organizational effectiveness. This qualitative research delves into the significance of transformational leadership as the cornerstone of public service provision in Indonesia. The background stems from the evolving governance structures and the acknowledged influence of leadership styles on service delivery outcomes. The study aims to explore the correlation between transformational leadership and public service efficacy, focusing on how leaders inspire, motivate, and empower their subordinates to enhance organizational performance and service quality. Employing qualitative methods, data collection involves interviews, focus group discussions, and document analysis with key stakeholders such as government officials, public service providers, and citizens. Thematic analysis is utilized to discern patterns and themes regarding the impact of transformational leadership on public service outcomes. The findings underscore the significant influence of transformational leadership on organizational culture, employee morale, and service excellence. Leaders exhibiting transformational traits foster innovation, collaboration, and citizen engagement, thereby bolstering the overall effectiveness of public service delivery. This research contributes to understanding leadership dynamics within the Indonesian public sector and emphasizes the pivotal role of transformational leadership in driving positive organizational change and enhancing public service provision
PERUBAHAN BUDAYA KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH ADANYA PANDEMI COVID 19 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
No full textPandemi COVID-19 membuat manusia terlalu nyaman dengan bekerja dari rumah (WFH), mengakibatkan pekerja melupakan tugas dan kedisiplinan saat pandemi mereda. Kembali bekerja di kantor (WFO) tidak disukai banyak pekerja, terutama generasi muda yang enggan meninggalkan kenyamanan tiga tahun bekerja di rumah. Penelitian ini menganalisis perubahan budaya kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan, Kalimantan Utara, setelah pandemi COVID-19. Metode kualitatif eksploratif dengan pendekatan induktif digunakan dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan dua tema utama perubahan budaya kerja: perubahan lingkungan kerja (teknologi, fasilitas, motto organisasi, gaya kepemimpinan, dan sistem penghargaan) dan perubahan perilaku individu (ketidakpatuhan terhadap waktu dan berpakaian). Kesimpulannya, Penelitian ini mengidentifikasi 25 label dari 7 kategori terkait perubahan budaya kerja Pegawai Negeri Sipil pasca pandemi COVID-19.Kata Kunci: Perubahan Budaya Kerja, Pegawai Negeri Sipil, Pandemi Covid 19Pandemi COVID-19 membuat manusia terlalu nyaman dengan bekerja dari rumah (WFH), mengakibatkan pekerja melupakan tugas dan kedisiplinan saat pandemi mereda. Kembali bekerja di kantor (WFO) tidak disukai banyak pekerja, terutama generasi muda yang enggan meninggalkan kenyamanan tiga tahun bekerja di rumah. Penelitian ini menganalisis perubahan budaya kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan, Kalimantan Utara, setelah pandemi COVID-19. Metode kualitatif eksploratif dengan pendekatan induktif digunakan dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan dua tema utama perubahan budaya kerja: perubahan lingkungan kerja (teknologi, fasilitas, motto organisasi, gaya kepemimpinan, dan sistem penghargaan) dan perubahan perilaku individu (ketidakpatuhan terhadap waktu dan berpakaian). Kesimpulannya, Penelitian ini mengidentifikasi 25 label dari 7 kategori terkait perubahan budaya kerja Pegawai Negeri Sipil pasca pandemi COVID-19.Kata Kunci: Perubahan Budaya Kerja, Pegawai Negeri Sipil, Pandemi Covid 1