Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
JALAN BERMAKNA PEMECAHAN MASALAH: MENGELOLA FAKTOR PENENTU IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANS METRO BANDUNG DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
No full text. Congestion is one of the problems that occur in urban areas, one of which is the city of Bandung. To overcome this problem, the Bandung City Government has established a policy on Trans Metro Bandung with the aim of improving services and providing integrated, safe, fast, smooth, orderly, regular, comfortable, reliable and efficient public transportation. But the policy has not been able to achieve the set goals. This study aims to analyze the determinants and efforts to optimize the success of Trans Metro Bandung policy implementation in Bandung City. This research uses a postpositivist approach with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The informant determination technique used is purposive sampling and snowball sampling. Data analysis used is collection, condensation, presentation, and conclusion drawing. The results showed that there were factors that hindered the implementation of the Trans Metro Bandung policy, namely the difficulty of implementing policy instruments, unclear policy design related to resources and target changes, insufficient resources needed, inability to implement SOPs, and the low level of benefits felt by the community. The results of this study also show that there are supporting factors for the implementation of the Trans Metro Bandung policy, namely the appropriate policy instruments, the existence of a supervisory structure, the appropriate institutional design, the adequacy of the resources needed, and the involvement of the community. Efforts that need to be made to optimize the Implementation of Trans Metro Bandung Policy in Bandung City are to integrate mass transportation that connects Greater Bandung, improve the quality of Trans Metro Bandung services, and recruit competent information management human resources and appropriate promotion of Trans Metro Bandung services.
Keywords: Implementation Policy, Transportation Policy, Trans Metro BandungKemacetan merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di perkotaan, salah satunya adalah Kota Bandung. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan kebijakan tentang Trans Metro Bandung dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan angkutan umum yang terpadu, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, handal dan efisien. Namun kenyataannya, kebijakan tersebut belum dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penentu serta upaya untuk mengoptimalkan keberhasilan implementasi kebijakan Trans Metro Bandung di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor yang menghambat implementasi kebijakan Trans Metro Bandung, yakni kesulitan pelaksanaan instrumen kebijakan, ketidakjelasan desain kebijakan terkait sumber daya dan perubahan target, ketidakcukupan sumber daya yang dibutuhkan, ketidakmampuan pelaksanaan SOP, dan rendahnya tingkat kemanfaatan yang dirasakan masyarakat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya faktor pendukung implementasi kebijakan Trans Metro Bandung yaitu tepatnya instrumen kebijakan, adanya struktur pengawasan, tepatnya desain kelembagaan, kecukupan sumber daya yang dibutuhkan, dan adanya keterlibatan masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Trans Metro Bandung di Kota Bandung adalah dengan mengintegrasikan transportasi massal yang menghubungkan Bandung Raya, peningkatan kualitas layanan Trans Metro Bandung, dan melakukan rekrutmen SDM pengelola informasi yang kompeten dan promosi layanan Trans Metro Bandung yang tepat.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Transportasi, Trans Metro Bandun
KETERGANTUNGAN MASYARAKAT MISKIN DAN DILEMA KEBIJAKAN SOSIAL: STUDI PADA IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN
No full textABSTRACT
The problem of poverty is often related to the bureaucracy's ability to accelerate the resolution and alleviation of poverty. One social policy that seeks to increase poor families' access to basic services and encourage improved quality of life is the Family Hope Program (PKH). The irony is that there are still many people who are trapped in the trap of poverty, and this gives rise to new problems in the implementation of PKH. Using qualitative research methods located in Malang Regency, this article attempts to identify problems in the implementation of social policies, as well as their impact on poor communities. The research results show several paradoxical impacts, such as the dependence of the poor on government assistance and leading to repeated cycles of poverty, as well as an increase in PKH recipients every year. The author's analysis explains that this is due to the deviant behavior of actors who take advantage of the weaknesses of the PKH implementation system to gain personal benefits outside the program vision. The actors' orientation leads to destructive behavior such as corruption by PKH facilitators and misuse of social assistance by Beneficiary Families (KPM). This phenomenon not only illustrates bureaucratic and social pathology but creates dependency and becomes an obstacle in the efforts of poor people to escape the trap of poverty.
Keywords: Poverty, Pathology, Social Policy.ABSTRAK
Persoalan kemiskinan seringkali dihubungkan dengan kemampuan birokrasi dalam mengakselerasi penyelesaian dan pengentasan masyarakat miskin. Salah satu kebijakan sosial yang berupaya meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan dasar dan mendorong peningkatan kualitas hidup adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Ironinya masih banyak masyarakat yang terjebak dalam jerat kemiskinan dan justru memunculkan persoalan-persoalan baru dalam implementasi PKH. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Malang, artikel ini berupaya untuk mengidentifikasi persoalan dalam implementasi kebijakan sosial, serta dampaknya terhadap masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan beberapa dampak yang bersifat paradoks seperti ketergantungan masyarakat miskin pada bantuan pemerintah dan mengarah pada siklus kemiskinan yang berulang, serta meningkatnya penerima PKH setiap tahunnya. Analisa penulis menjelaskan bahwa hal ini disebabkan karena adanya perilaku menyimpang para aktor yang memanfaatkan kelemahan sistem implementasi PKH untuk memperoleh keuntungan pribadi di luar visi program. Orientasi para aktor mengarah pada perilaku yang destruktif seperti korupsi oleh pendamping PKH dan penyalahgunaan bantuan sosial oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Fenomena tersebut tidak saja menggambarkan patologi birokrasi dan sosial, namun justru menciptakan ketergantungan dan menjadi hambatan dalam upaya masyarakat miskin untuk keluar dari jerat kemiskinan.
Kata Kunci: Kemiskinan, Patologi, Kebijakan Sosia
ONLINE MEDIA DISCOURSE ANALYSIS RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF THE RECAPITULATION INFORMATION SYSTEM (SIREKAP) FOR THE 2024 GENERAL ELECTION
No full textThe purpose of this study is to explain the discourse in online media related to the implementation of Sirekap in the 2024 elections. This research uses a qualitative method with a case study approach. The findings in this study explain that there are four crucial issues in the news in online media related to the problem of using Sirekap by the KPU in the 2024 elections, namely photo converstion errors of vote counting result documents, KPPS officers have difficulty accessing, application security and alleged election fraud. From the perspective of online media coverage, Tempo.co Kompas.com and Detiknews.com were found to be massively reporting on KPPS officers having difficulty accessing. Meanwhile, CNNIndonesia online media has two dominant issues in its news, namely the problem of KPSS having difficulty accessing the Sirekap application and alleged election fraud. Furthermore, conversations in online media are still very dominant in discussing election results in the context of the vote data entered in Sirekap and the performance of the KPU and KPPS. Then, the network of actors discussed in the online media is the KPU and Bawaslu as election organizers. Then, Anies Baswedan and the head of campaign team 01 as a candidate pair competing in the 2024 election. Furthermore, Ganjar Pranowo and Mahfud MD as candidate pair number 3 who also competed in the 2024 elections. Likewise, actors outside election participants, namely political observers, information technology experts and netizens
DIMENSION OF SMART GOVERNANCE IN SUPPORTING PUBLIC SERVICES IN MADIUN CITY, EAST JAVA PROVINCE
No full textSmart Governance as one of the dimensions of a smart city is part of bureaucratic governance or management by utilizing information technology in the planning, implementation, control, supervision of development, and accountability sectors to support quality public services. The Madiun City Government is reforming bureaucratic governance or management by implementing the concept of smart governance because of the gap in public services such as the existence of services that are not in accordance with the established service standards, services that are not yet integrated, lack of transparency, there are still paid services, and queue management has not all been measured. The focus of this study is the dimension of smart governance in supporting public services which includes three elements, namely service, bureaucracy, and policy. This study uses a qualitative descriptive method with secondary data sources that are easily accessible and to save research costs. The results of the study indicate that not all public service applications are integrated between one Regional Apparatus Organization (OPD) and another. In the context of smart governance, the development of e-gov applications must be directed towards integrated & inter-operability e-gov or those that communicate and are connected between one application and another and across Regional Apparatus Organizations (OPD) or what is called Smart e-Gov. In addition to the connectivity between Regional Apparatus Organizations (OPD) in service applications, so that public participation in the formulation of public policies increases, the public can also easily access the government policy information system (Regional Regulations and Regional Head Regulations). Regional heads as leaders have a very important role in improving public services because leaders are the ones who will make something happen and achieve goals
Measuring the Level of Public Service Quality Using SERVQUAL Method in Gayungan Village, Surabaya City
No full textKelurahan (village office) is the working area of lurah (village head), serving as a regional apparatus for developing economic facilities and public services. In this context, Gayungan Village has many problems arising from public opinion related to population registration, the need for correspondence, and the management of social assistance. Therefore, this research aimed to measure the level of public service quality as an evaluation material focused on tangibility, reliability, responsibility, assurance, and empathy dimensions. A quantitative analysis was adopted using service quality (servqual) method. The results showed that there was a discrepancy between expectations and reality in all dimensions. Tangibility, reliability, responsibility, assurance, and empathy dimensions obtained a gap value of -0.91, -1.06, -1.16, -1.04, and -0.88, respectively. Meanwhile, the improvement of public service quality should be carried out to appropriately meet the wishes and needs of the public.Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota berfungsi sebagai pusat penyelenggaraan, pengembangan, pembangunan fasilitas ekonomi, dan pelayanan masyarakat. Kelurahan Gayungan memiliki banyak permasalahan yang timbul dari opini publik terkait pelayanan yang diberikan, seperti pencatatan kependudukan, keperluan surat menyurat, dan pengelolaan bantuan sosial dari pemerintah. Tujuan penelitian untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan publik sebagai bahan evaluasi yang berfokus pada lima dimensi kualitas jasa, yaitu tangibility, reliability, responsibility, assurance, dan empathy. Penelitian dilakukan menggunakan analisis kuantitatif dengan metode service quality (servqual). Hasil penelitian didapatkan bahwa adanya nilai kesenjangan antara harapan dan realita pada seluruh dimensi. Dimensi tangible didapatkan nilai gap sebesar -0.91, dimensi reliability -1.06, dimensi responsiveness -1.16, dimensi assurance -1.04, dan dimensi empathy -0.88. Perbaikan tingkat kualitas pelayanan publik perlu dilakukan agar memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan tepat
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: Studi Kasus Kawasan Wisata Di Kabupaten Manggarai Barat
No full textIndonesia is a country with abundant natural wealth, with natural beauty and diverse diversity, which is expected to be able to increase the Regional Original Income (PAD) of a province. West Manggarai Regency is one of the districts in East Nusa Tenggara Province which has promising potential to contribute to the Regional Original Income (PAD) of East Nusa Tenggara Province. This research aims to determine the optimal strategy for developing tourist attraction areas in West Manggarai Regency, so that the tourism sector in West Manggarai Regency can be managed and utilized optimally. After being analyzed by the author, the tourism sector in Manggarai Regency still has several obstacles in the field, namely related to several tourist assets in West Manggarai Regency which are still subject to illegal levies and the lack of local community involvement in the maintenance and exploration of tourist destinations in West Manggarai Regency, as well as a lack of cooperation. between related regions in the development and supervision of tourist attractions. To describe the situation in the field and then study and investigate it to find solutions to general problems, this research uses qualitative methods with a descriptive approach with SWOT analyze. The data used in this research regarding tourism development techniques to increase local revenue (PAD) was taken from the previous edition of Pustaka magazine as well as the consequences in choosing actions to be taken by the Tourism Office of West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province.Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan alam yang berlimpah, dengan keindahan alam yang serta keanekaragaman yang majemuk, yang diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu provinsi. Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi yang menjanjikan untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerab (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang optimal untuk pengembangan Kawasan objek wisata di Kabupaten Manggarai Barat, sehingga sektor pariwisata di kabupaten manggarai barat dapat dikelola serta dimanfaatkan dengan secara optimal. Setelah dianalisis oleh penulis sektor pariwisata di kabupaten manggarai masih memiliki beberapa kendala di lapangan yakni terkait dengan beberapa aset wisata di kabupaten manggarai barat yang masih dilakukan pungutan liar serta belum adanya keterlibatan masyarakat lokal dalam pemeliharaan dan eksplorasi destinasi wisata di Kabupaten Manggarai Barat, serta kurangnya kerjasama antar daerah terkait dalam pengembangan dan pengawasan atraksi wisata. Untuk menggambarkan keadaan di lapangan kemudian mengkaji dan menyelidikinya guna mencari solusi permasalahan umum, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan teknik Analisa SWOT. Data yang digunakan dalam penelitian mengenai teknik pengembangan wisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) ini diambil dari majalah Pustaka edisi sebelumnya serta konsekuensi dalam memilih tindakan yang akan diambil Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur
Optimalisasi Pelayanan Pemerintah Daerah yang Efektif
No full textKebijakan publik merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan, penyusunan, pengundangan, penyebarluasan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam siklus kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif proses tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebijakan pemerintah daerah dimulai dari identifikasi masalah, penetapan tujuan, analisis kebijakan, hingga pengambilan keputusan. Setelah perencanaan selesai, kebijakan disusun dan diundangkan agar dapat diketahui oleh publik. Selanjutnya, kebijakan disebarluaskan agar dapat diimplementasikan oleh semua pihak yang terkait. Implementasi kebijakan meliputi tahapan sosialisasi, persiapan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul selama proses implementasi. Dalam proses perencanaan, penyusunan, pengundangan, penyebarluasan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah, terdapat beberapa landasan teori yang dapat digunakan sebagai acuan. Teori pengambilan keputusan dan teori perencanaan strategis merupakan landasan teori yang penting dalam proses perencanaan kebijakan. Sementara itu, teori implementasi kebijakan dan teori evaluasi kebijakan dapat digunakan dalam proses implementasi dan evaluasi kebijakan. Kesimpulannya, proses perencanaan, penyusunan, pengundangan, penyebarluasan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah merupakan proses yang kompleks dan memerlukan dukungan yang kuat dari semua pihak terkait. Penerapan teori-teori yang relevan dapat membantu dalam memperbaiki kualitas kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan kebijakan publik harus terus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.Kebijakan publik merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan, penyusunan, pengundangan, penyebarluasan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam siklus kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif proses tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebijakan pemerintah daerah dimulai dari identifikasi masalah, penetapan tujuan, analisis kebijakan, hingga pengambilan keputusan. Setelah perencanaan selesai, kebijakan disusun dan diundangkan agar dapat diketahui oleh publik. Selanjutnya, kebijakan disebarluaskan agar dapat diimplementasikan oleh semua pihak yang terkait. Implementasi kebijakan meliputi tahapan sosialisasi, persiapan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul selama proses implementasi. Dalam proses perencanaan, penyusunan, pengundangan, penyebarluasan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah, terdapat beberapa landasan teori yang dapat digunakan sebagai acuan. Teori pengambilan keputusan dan teori perencanaan strategis merupakan landasan teori yang penting dalam proses perencanaan kebijakan. Sementara itu, teori implementasi kebijakan dan teori evaluasi kebijakan dapat digunakan dalam proses implementasi dan evaluasi kebijakan. Kesimpulannya, proses perencanaan, penyusunan, pengundangan, penyebarluasan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah merupakan proses yang kompleks dan memerlukan dukungan yang kuat dari semua pihak terkait. Penerapan teori-teori yang relevan dapat membantu dalam memperbaiki kualitas kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan kebijakan publik harus terus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan
Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Agile government pada Reformasi Birokrasi 4.0
No full textVarious issues in regional financial management that remain suboptimal hinder the effectiveness, efficiency, transparency, and accountability of public service delivery. Therefore, the objective of this research is to analyze how digital transformation in regional financial management can support the creation of agile government within the context of bureaucratic reform 4.0. The research employs a descriptive method with a literature study design, utilizing descriptive analysis techniques. The findings indicate that the digital transformation of regional finances is not yet optimal, still hampered by a lack of understanding and training for officials, as well as disparities in technological infrastructure and challenges such as resistance to change and insufficient infrastructure. Overall, digital transformation and agile government mutually reinforce efforts toward bureaucratic reform and the enhancement of public service quality in Indonesia. A strategic approach to optimizing the digital transformation of regional financial management to achieve agile government in bureaucratic reform 4.0 emphasizes the creation of a new bureaucratic culture that is responsive, agile, and intelligent, along with competent human resources, effective work programs, and the rapid achievement of maximum results supported by the integration of technology. This approach is represented through technological innovation, collaboration, a focus on public service quality, training, sustainability and adaptation, as well as regular monitoring and evaluation. It is recommended that local governments collaboratively establish a forum for accelerating the digital transformation of regional financial management across stakeholders, involving the participation of various community elements.Berbagai persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal menghambat efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah dapat mendukung terciptanya agile government dalam konteks reformasi birokrasi 4.0. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan desain studi literatur dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital keuangan daerah belum optimal, masih terhambat oleh kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi aparat, serta ketimpangan infrastruktur teknologi, dan tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan kurangnya infrastruktur. Secara keseluruhan, transformasi digital dan agile government saling mendukung dalam upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Pendekatan strategis untuk mengoptimalkan transformasi digital pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan agile government reformasi birokrasi 4.0 secara garis besar menekankan pada penciptaan kultur birokrasi baru yang sigap, tangkas dan cerdas, SDM yang kompeten, program kerja yang efektif dan cepat memperoleh hasil yang maksimal yang didukung oleh integrasi teknologi di dalamnya. Pendekatan tersebut direpresentasikan melalui inovasi teknologi, kolaborasi, fokus pada kualitas pelayanan publik, pelatihan, keberlanjutan dan adaptasi, serta monitoring dan evaluasi berkala. Maka direkomendasikan pemerintah daerah perlu secara kolaboratif membentuk forum percepatan transformasi digital pengelolaan keuangan daerah lintas stakeholder dengan melibatkan partisipasi berbagai elemen masyaraka
RELASI ADAT DAN PEMERINTAHAN DI PAPUA SELATAN: ANALISIS KELEMBAGAAN
No full textSistem otonomi khusus di Papua Selatan telah menempatkan adat sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan relasi adat dan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan yang terjadi saat ini dan merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat otonomi khusus. Adat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai, aturan, dan tradisi setempat yang dipatuhi oleh masyarakat untuk mengatur interaksi, menyelesaikan persoalan, dan mengartikulasikan kepentingan bersama. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat di Papua Selatan masih menjadi aturan yang mengikat kehidupan, kelembagaan yang memfasilitasi interaksi, dan media untuk mengartikulasikan kepentingan. Selain dari pembentukan MRPS, penataan struktur dan tata kelola pemerintahan ternyata belum mampu menampung keluasan esensi otonomi khusus di bidang adat. Relasi antara adat dengan pemerintah daerah belum integratif, dimana pola yang terjadi digambarkan sebagai “birokrasi yang terpisah dari adat”. Kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan harmonisasi dan integrasi adat dengan pemerintah daerah adalah penguatan wewenang gubernur di bidang adat, pembentukan perangkat daerah tersendiri yang akan mengurusi persoalan adat, dan penciptaan aturan main yang tidak serba tertulis namun lebih pada penciptaan kesepakatan guna mengikuti dinamika persoalan yang berkembang.Kata Kunci: Otonomi Khusus Papua; Adat; KelembagaanSistem otonomi khusus di Papua Selatan telah menempatkan adat, baik dalam arti aturan, norma, kelembagaan maupun kepentingannya, sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan relasi adat dan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan yang terjadi saat ini dan merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat otonomi khusus. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat di Papua Selatan masih menjadi aturan yang mengikat kehidupan, kelembagaan yang memfasilitasi interaksi, dan media untuk mengartikulasikan kepentingan. Selain dari pembentukan MRPS, penataan struktur dan tata kelola pemerintahan ternyata belum mampu menampung keluasan esensi otonomi khusus di bidang adat. Relasi antara adat dengan pemerintah daerah belum integratif, dimana pola yang terjadi digambarkan sebagai “birokrasi yang terpisah dari adat”. Kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan harmonisasi dan integrasi adat dengan pemerintah daerah adalah penguatan wewenang gubernur di bidang adat, pembentukan perangkat daerah tersendiri yang akan mengurusi persoalan adat, dan penciptaan aturan main yang tidak serba tertulis namun lebih pada penciptaan kesepakatan guna mengikuti dinamika persoalan yang berkembang
Analisis Pendapatan Asli Daerah Dalam Meningkatkan Kemandirian Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
No full textOtonomi daerah, yang ditetapkan melalui Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. Namun, ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi kenyataan, yang menghasilkan ketergantungan fiskal.Penelitian ini bertujuan untuk memahami kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan kemandirian daerah, tantangan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap dari informan yang dipilih melalui purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari tahun 2020-2022, berdasarkan beberapa kategori rasio yang diantaranya yaitu kemandirian tidak bisa dikatakan mandiri. Rasio keefektifan hanya mendapatkan katergori kurang efektif. Rasio efisiensi dapat dikatan sangat efisien. Rasio ketergantungan dibilang sangat bergantung. Rasio desentralisasi memiliki tingkat desentralisasi yang tinggi. Efisensi pajak mendaptkan hasil yang tidak efisien. Efektivitas pajak yang tiap taunnya mengalami peningkatan. Derajat Kontribusi BMD masih rendah. Rasio Hutang terhadap pendapatan terjadi fluktuatif. Rasio kemampuan mengembalikan pinjaman masih dibawah angka 2,5. Tantangan dalam meningkatkan kemandirian daerah mencakup faktor internal yaitu rendahnya kualifikasi sumber daya manusia, ketergantungan pada sumber pendapatan tertentu, pemungutan pajak yang tidak optimal serta faktor eksternal yaitu infrastruktur terbatas, ketidakpastian kondisi ekonomi dan pasar, serta rendahnya investasi dan inovasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan kemandirian daerah yaitu melakukan Diversifikasi Sumber Pendapatan, Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia, serta Optimalisasi Pemungutan Pajak.
Kata Kunci : Jumlah kata kunci antara 3-5 kata yang ditulis berdasarkan alfabetis.