Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
Efektivitas Program Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Ciamis
No full textIdentitas Kependudukan Digital merupakan salah satu wujud digitalisasi pelayanan publik, yang bertujuan memudahkan akses dokumen kependudukan bagi masyarakat. Namun, capaian aktivasinya di Kabupaten Ciamis belum memenuhi target capaian nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas program Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Ciamis. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Ciamis didominasi oleh aspek sosialisasi yang telah dilakukan secara offline dan online, juga didukung oleh layanan jemput bola. Tujuan dan sasaran penerapannya telah sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Adapun pemantauan program dilakukan melalui rapat rutin dan penetapan prosedur. Kesimpulannya, efektivitas program Identitas Kependudukan Digital terselenggara cukup baik, dan masih menghadapi tantangan ketersediaan anggaran untuk penguatan infrastruktur jaringan dan kesenjangan digital masyarakat dalam mengakses layanan
KOLABORASI ANTARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DENGAN MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR BANDANG DI KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
No full textPenelitian ini menganalisis dinamika kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan masyarakat dalam penanggulangan banjir bandang berulang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologis dan belum optimalnya implementasi mandat regulatif mengenai keterlibatan masyarakat. Tujuan penelitian adalah mengkaji bagaimana proses kolaboratif terbentuk dan dijalankan berdasarkan lima dimensi collaborative governance Ansell dan Gash (2008), dengan teori siklus manajemen bencana serta tangga partisipasi Arnstein digunakan sebagai kerangka pembanding untuk memperkuat argumentasi pemilihan pisau analisis. Penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan 13 informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas pejabat BPBD dan warga dari tiga kecamatan rawan banjir. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif pada kegiatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat, serta dokumentasi laporan kelembagaan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kolaborasi berkembang secara bertahap tetapi belum sepenuhnya terinstitusionalisasi, dengan dimensi komitmen terhadap proses menjadi aspek paling rentan yang mempengaruhi konsistensi kepercayaan, keselarasan pemahaman, serta capaian sementara dalam tata kelola banjir di tingkat lokal.
Kata Kunci: Collaborative Governance, Penanggulangan Bencana, BPBD, Partisipasi Masyarakat, Banjir Bandang, Kabupaten Lahat.Penelitian ini menganalisis bentuk kolaborasi antara BPBD dan masyarakat dalampenanggulangan banjir bandang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Menggunakanpendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur,observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa kolaborasi terjadi dalamlima dimensi teori collaborative governance (Ansell & Gash, 2008), yakni dialog tatapmuka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, danhasil sementara. Namun, pelaksanaan masih terkendala struktur kelembagaan, rendahnyaliterasi kebencanaan masyarakat, dan belum optimalnya keberlanjutan komitmen antaraktor. Temuan ini menegaskan pentingnya pelembagaan forum dialog, penguatan kapasitaskomunitas, dan integrasi sistem informasi risiko. Studi ini berkontribusi terhadap penguatantata kelola kolaboratif berbasis masyarakat dalam kebijakan publik penanggulangan bencanadi daerah rawan
Quo Vadis Polisi Pamong Praja di NKRI Dibutuhkan atau Nisbi
No full textSatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta memiliki mandat utama dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dalam konteks otonomi daerah yang menekankan prinsip desentralisasi kewenangan, posisi dan eksistensi Satpol PP semakin kompleks karena harus menyesuaikan diri dengan dinamika pemerintahan daerah yang otonom dan demokratis. Namun, efektivitas kinerjanya kerap dipertanyakan, terutama terkait independensi institusional, profesionalisme sumber daya manusia, serta pendekatan yang masih bersifat represif dan simbolik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana relevansi keberadaan Satpol PP di era otonomi daerah serta bagaimana arah reposisi kelembagaan yang seharusnya dijalankan guna menjawab tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis regulasi, penelitian ini menemukan bahwa Satpol PP tetap memiliki urgensi kelembagaan yang signifikan, namun diperlukan reformulasi fungsi dan pendekatan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi personel, serta pergeseran paradigma penegakan hukum yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Oleh karena itu, reposisi Satpol PP menjadi aktor yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, adaptif, dan berbasis pada prinsip-prinsip good governance merupakan suatu keharusan yang mendesak
E-GOVERNMENT QUALITY AND ORGANIZATIONAL READINESS AS DRIVERS OF PUBLIC SERVICE EFFICIENCY
No full textStudi ini meneliti dampak kualitas e-government dan kesiapan organisasi terhadap efisiensi pelayanan publik dan menyelidiki peran mediasi penggunaan e-government dalam konteks pemerintahan daerah. Studi ini menjawab kesenjangan utama dalam literatur di mana kualitas sistem dan kesiapan organisasi sering dianalisis secara terpisah meskipun keduanya relevan secara bersamaan untuk kinerja pelayanan publik digital. Dengan menggunakan desain penjelasan kuantitatif, data survei dikumpulkan dari 300 pegawai negeri sipil di tiga kotamadya di Indonesia (Makassar, Parepare, dan Palopo) dan dianalisis dengan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk memperkirakan efek langsung dan tidak langsung. Hasil menunjukkan bahwa kualitas e-government memiliki dampak positif dan signifikan terhadap efisiensi pelayanan publik, dan kesiapan organisasi juga berkontribusi secara signifikan terhadap hasil efisiensi. Selain itu, penggunaan e-government berfungsi sebagai mekanisme mediasi penting yang memperkuat efek kualitas e-government dan kesiapan organisasi terhadap efisiensi. Kualitas sistem yang lebih tinggi dan kesiapan organisasi yang lebih kuat meningkatkan penggunaan layanan pemerintah digital, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi operasional dalam penyampaian layanan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan kemampuan teknologi dengan kapasitas organisasi dalam inovasi sektor publik, menyoroti bahwa reformasi digital memerlukan sistem yang andal, lembaga yang kompeten, dan keterlibatan pengguna yang aktif. Studi ini memberikan bukti empiris yang menunjukkan bagaimana kesiapan digital dan kualitas sistem berkolaborasi melalui penggunaan aktual untuk mendorong peningkatan efisiensi dalam layanan publik, khususnya dalam konteks subnasional yang sedang berkembang. Secara praktis, wawasan ini memberikan informasi kepada pembuat kebijakan dan manajer tentang bagaimana menyelaraskan investasi dalam peningkatan sistem, kesiapan organisasi, dan strategi dukungan adopsi, sehingga inisiatif transformasi digital menghasilkan peningkatan efisiensi yang terukur dan berkelanjutan
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN DI KAWASAN PERBATASAN SEKITAR POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) MOTAAIN, KABUPATE BELU, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
No full textThe development of border areas in the previous era was still based on the paradigm as backward that relatively under developed and isolated zone. However, since 2014 the paradigm has changed to be front yard, which was then followed by the development of many border areas, especially those with cross-border post (PLBN). One of them is the Motaain PLBN in Belu Regency, East Nusa Tenggara Province. This study aims to describe and assess the development of basic infrastructure to meet the basic needs of residents in the area around the Motaain PLBN. The method used was descriptive-evaluative qualitative research. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. Interviews were conducted with the Belu Regency government, the Motaain PLBN management, environmental officials, community leaders and ordinary people. The analysis technique used was narrative displays assisted by various maps (cartographs) and tables to describe the factual conditions that occur, and with the help of standards for assessing the condition of its fulfillment. The basic infrastructure in question includes social infrastructure and physical infrastructure. The research results show that social infrastructure has been well developed, but basic physical infrastructure, particularly clean water, sanitation, and drainage, is not yet adequately provided, so that overall the provision of basic infrastructure supporting sustainable living is considered inadequate. Several intergovernmental and sectoral collaborations are recommended, especially in the provision of basic physical infrastructure for clean water, which affects the fulfillment of sanitation needs of communities in border areas.Pembangunan kawasan perbatasan era sebelumnya masih dalam paradigma sebagai halaman belakang yang relatif tertinggal dan terisolir. Namun sejak tahun 2014 paradigmanya berubah menjadi halaman depan, yang kemudian ditindaklanjuti pembangunan banyak kawasan perbatasan, terutama yang memiliki pos lintas batas negara (PLBN). Salah satunya PLBN Motaain di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pembangunan infrastruktur dasar dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk di kawasan sekitar PLBN Motaain. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif-evaluatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pemeritah Kabupaten. Belu, pengelola PLBN Motaain, pejabat lingkungan, tokoh masyarakat dan masyarakat biasa. Teknik analisis dengan display naratif dibantu dengan berbagai peta (kartograph) dan tabel untuk mendeskripsikan kondisi faktual yang terjadi, dan dengan bantuan standar untuk penilaian kondisi pemenuhannya. Infrastruktur dasar dimaksud mencakup infrastruktur sosial dan infrastruktur fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur sosial telah terbangun dengan baik, namun infrastruktur fisik dasar terutama air bersih, sanitasi, dan drainase belum cukup baik penyediaannya, sehingga secara keseluruhan dinilai belum cukup baik penyediaan infrastruktur dasar pendukung kehidupan berkelanjutan. Direkomendasikan beberapa kerjasama antar pemerintahan dan sektoral terutama dalam penyediaan infrastruktur fisik dasar air bersih yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan sanitasi masyarakat di kawasan perbatasan
HAK-HAK PEREMPUAN DAN TRADISI BELIS: STUDI KOMPARATIF DI SUMBA, ALOR, DAN LEMBATA, NUSA TENGGARA TIMUR
No full textThis research examines belis as a marriage tradition in East Nusa Tenggara by comparing the belis tradition in three regions, namely Lembata, Alor and Sumba. The research focuses on the belis tradition, including the ritual system, the use of items used as belis, and the meaning of belis by the community. This research analyzes how the belis tradition forms a social norm that places women in a lower social class and strengthens the position of men in the family and social environment of the NTT community. Data collection in this research uses the literature study method by reviewing secondary data such as books, articles, journals, and all forms of reports that are in accordance with the issues raised. The results of this study show that the belis tradition has a major impact on the rights and position of a woman in the life of the NTT community. This research highlights how belis strengthens the position of men by placing men as the center of power and authority in the household and community, while women both in the household and social life will always be in a lower social class.Penelitian ini mengkaji belis sebagai tradisi perkawinan di Nusa Tenggara Timur dengan membandingkan tradisi belispada tiga wilayah yaitu Lembata, Alor dan Sumba. Penelitian ini berfokus pada tradisi belis, termasuk sistem ritual, penggunaan barang yang dijadikan sebagai belis, dan pemaknaan belis oleh masyarakat. Penelitian ini menganalisis bagaimana tradisi belis membentuk norma sosial yang menempatkan perempuan pada kelas sosial yang lebih rendah dan memperkuat posisi laki-laki dalam keluarga dan lingkungan sosial masyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan melakukan kajian terhadap data-data sekunder seperti buku, artikel, jurnal, dan segala bentuk laporan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi belis memberikan dampak yang besar terhadap hak dan kedudukan seorang perempuan didalam kehidupan masyarakat NTT. Penelitian ini menyoroti bagaimana belis memperkuat posisi laki-laki dengan menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan otoritas dalam rumah tangga dan masyarakat, sementara perempuan baik dalam rumah tangga maupun kehidupan sosial akan selalu berada pada kelas sosial yang lebih rendah
Dampak Non-Evidence-Based Policy terhadap Penanganan Banjir di Kabupaten Aceh Singkil
No full textThis study aims to investigate the impact of non-evidence-based policies on flood management in Aceh Singkil, where yearly flood had increased despite recommendations from the Ministry of Public Works and Public Housing. The main recommendation, building flood control embankments, was dropped by new local leaders, who instead chose river dredging despite its lack of scientific support. To achieve this objective, a qualitative case study method was used. Data were gathered through in-depth interviews with stakeholders, including government officials, experts, and affected residents, as well as through analysis of government reports and academic sources. The data were subsequently analyzed using triangulation methods to ensure validity and reliability. Furthermore, the political dynamics and impacts of these policy changes were explored, emphasizing how ignoring evidence-based solutions could lead to more severe floods and greater socioeconomic losses. The results showed that the river dredging policy in Aceh Singkil, shaped more by political interests than technical studies, proved ineffective in reducing flood. Instead, it offered only a temporary fix, increased socioeconomic losses, and disregarded the principles of evidence-based disaster mitigation and long-term sustainability.Artikel ini membahas dampak kebijakan yang tidak berbasis evidensi dalam penanganan banjir di Aceh Singkil, di mana masalah banjir tahunan semakin memburuk meskipun telah ada rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Rekomendasi utama berupa pembangunan tanggul pengendali banjir ditinggalkan oleh kepemimpinan lokal yang baru, yang lebih memilih opsi pengerukan sungai meski tidak memiliki dasar ilmiah. Penelitian ini menganalisis dinamika politik dan dampak dari perubahan kebijakan ini, serta menyoroti bagaimana pengabaian solusi berbasis bukti dapat menyebabkan banjir yang lebih parah dan kerugian sosial ekonomi yang lebih besar. Temuan ini menekankan pentingnya mengikuti rekomendasi ahli untuk mitigasi risiko bencana yang efektif
Pemanfaatan Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik
No full textThis study aims to analyze the utilization of the Medan City Communication and Informatics Office website in providing public information. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques that include observation, interviews, and documentation. Data processing was done using NVivo software to identify key themes in the qualitative data. The findings indicate that although the Diskominfo Medan website presents updated news, it lacks interactive menus, public service features, and community engagement. Therefore, content structure optimization, human resource development, and integration of two-way communication features are essential to achieving the goal of public information transparency.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan website Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan dalam memberikan informasi publik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun website Diskominfo Kota Medan telah menampilkan berita terkini, masih banyak kekurangan dalam penyajian menu interaktif, fitur layanan publik, dan minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi struktur konten, peningkatan kualitas sumber daya pengelola, serta integrasi fitur komunikasi dua arah agar tujuan keterbukaan informasi publik dapat tercapai secara maksimal
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERABAIKAN DI PERBATASAN NEGARA: Disparitas Kebijakan Otonomi dan Erosi Loyalitas pada Batas Indonesia–Malaysia di Kalimantan Barat: Disparitas Kebijakan Otonomi dan Erosi Loyalitas pada Batas Indonesia–Malaysia di Kalimantan Barat
No full textBorder governance in Indonesia is regulated through a comprehensive normative framework, including Law No. 43/2008 on State Territory, Presidential Regulation No. 31/2015 on the Spatial Plan for Border Areas, and the 2025 Action Plan of the National Border Management Agency (BNPP). However, persistent inequalities remain in the Indonesia–Malaysia border region of West Kalimantan, where communities continue to face challenges related to accessibility, public services, information disparity, and socio-economic vulnerability. This article examines the discrepancy between regulatory mandates and field realities by employing a qualitative document-synthesis method that integrates legal documents, empirical reports, academic studies, and media coverage. The findings demonstrate a consistent pattern of multi-level governance failure, manifested in the inability of subnational governments to operationalize national border policies, limited fiscal and institutional capacity, and the absence of collaborative governance mechanisms. Consequently, communities in Entikong, Sajingan, Badau, and Jagoi Babang exhibit growing dependency on Malaysian services, leading to the erosion of national loyalty and state legitimacy. The article argues that the governance gaps in border management stem from structural weaknesses in coordination, asymmetric authority, and fragmented accountability across administrative layers. Strengthening border governance requires reconfiguring fiscal arrangements, enhancing intergovernmental coordination, and ensuring community-centered service delivery.
Keywords: border governance, multi-level governance, social inequality, decentralization, West Kalimantan.Tata kelola perbatasan Indonesia diatur melalui kerangka regulatif yang komprehensif, termasuk Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, serta Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Tahun 2025 oleh BNPP. Meskipun demikian, kesenjangan sosial tetap bertahan di perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya di Kalimantan Barat, di mana masyarakat masih menghadapi persoalan aksesibilitas, layanan publik, kesenjangan informasi, hingga kerentanan sosial-ekonomi. Artikel ini mengkaji ketidaksesuaian antara mandat regulatif dan realitas empiris melalui metode sintesis dokumen yang menggabungkan regulasi formal, laporan lapangan, penelitian akademik, serta pemberitaan media. Temuan menunjukkan pola kegagalan tata kelola multi-level yang konsisten, terutama karena lemahnya implementasi kebijakan pusat oleh pemerintah daerah, keterbatasan kapasitas fiskal dan institusional, serta minimnya mekanisme collaborative governance. Akibatnya, masyarakat di Entikong, Sajingan, Badau, dan Jagoi Babang menunjukkan ketergantungan yang meningkat terhadap layanan Malaysia, yang pada gilirannya menyebabkan erosi loyalitas nasional dan legitimasi negara. Artikel ini menegaskan bahwa kesenjangan tata kelola tersebut bersumber dari lemahnya koordinasi, asimetri kewenangan, dan akuntabilitas yang terfragmentasi antarlevel pemerintahan. Penguatan tata kelola perbatasan memerlukan rekonstruksi desain fiskal, perbaikan koordinasi antarlevel pemerintahan, dan penyediaan layanan publik berbasis masyarakat.
Kata kunci: Tata kelola perbatasan, multi-level governance, kesenjangan sosial, otonomi daerah, Kalimantan Barat
MODEL PERILAKU POLITIK PEMILIH GEN-Z DI KOTA BANDUNG
No full text Mengetahui model perilaku politik merupakan hal yang penting dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun kontestan agar dapat menentukan langkah strategis dalam kontestasi pemilihan terutama Gen-Z yang merupakan generasi dengan jumlah terbanyak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku politik pemilih Gen-Z dalam mengikuti pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan desain kuasi kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara semistruktur yang dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan Ketua KPU, Sekretaris KPU Kota Bandung dan Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Bandung serta survei (kuesioner) kepada Gen-Z di Kota Bandung menggunakan pertanyaan terbuka. Adapun sumber data sekunder adalah berupa dokumen pelaksanaan pemilu dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Data Analysis Procedure by Application (DAPA) dengan NVivo 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku politik Gen-Z di Kota Bandung saat ini didasarkan pada model pendekatan konstruktivis struktural. Dalam pendekatan ini, Gen-Z di Kota Bandung cenderung rasional dalam memahami dan mengamati visi-misi, isu kebijakan, citra kontestan, citra sosial, peristiwa terkini dan kehidupan pribadi dari seorang kontestan sebelum akhirnya menentukan pilihan politiknya. Konsekuensinya pilihan politik tidak terbentuk atas dasar perasaan (emosional). Ditengah keterbatasan dalam pembahasan artikel ini, penulis sangat menginginkan keberlajutan penelitian selanjutnya dengan membahas perilaku politik pemilih dari perspektif generasi lainnya baik di Jawa Barat maupun daerah lainnya. Tentunya hasil penelitian ini sangat bermanfaat baik bagi penyelenggara pemilu maupun kontestan yang akan maju pada pemilihan umum.