Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
PENDEKATAN DYNAMIC CAPABILITY DALAM UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DARI SAMPAH DI INDONESIA
No full textPengelolaan sampah di Indonesia menghadapi tantangan besar, seperti peningkatan volume sampah, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan pendanaan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi solusi strategis melalui Program Local Service Delivery Project (LSDP), sebuah inisiatif inovatif yang dirancang untuk memperbaiki pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode kajian literatur dengan analisis kualitatif model Miles dan Huberman, mencakup reduksi data, penyajian, dan verifikasi temuan. Program LSDP didasarkan pada teori Dynamic Capability yang melibatkan proses sensing, seizing, dan transforming. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LSDP dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan finansial pemerintah daerah melalui hibah berbasis kinerja, partisipasi masyarakat, dan penguatan regulasi. Program ini diharapkan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 23,9 MtCO2e dalam 20 tahun, mengurangi timbulan sampah sebesar 27,1%, dan menciptakan hingga 10.500 lapangan kerja baru. LSDP menawarkan pendekatan komprehensif untuk mengatasi krisis pengelolaan sampah di Indonesia dengan memperkuat tata kelola dari hulu ke hilir, serta mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Program ini memberikan model yang dapat direplikasi untuk mendukung keberlanjutan lingkungan menuju visi Indonesia Emas 2045Pengelolaan sampah di Indonesia menghadapi tantangan besar, seperti peningkatan volume sampah, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan pendanaan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi solusi strategis melalui Program Local Service Delivery Project (LSDP), sebuah inisiatif inovatif yang dirancang untuk memperbaiki pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode kajian literatur dengan analisis kualitatif model Miles dan Huberman, mencakup reduksi data, penyajian, dan verifikasi temuan. Program LSDP didasarkan pada teori Dynamic Capability yang melibatkan proses sensing, seizing, dan transforming. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LSDP dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan finansial pemerintah daerah melalui hibah berbasis kinerja, partisipasi masyarakat, dan penguatan regulasi. Program ini diharapkan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 23,9 MtCO2e dalam 20 tahun, mengurangi timbulan sampah sebesar 27,1%, dan menciptakan hingga 10.500 lapangan kerja baru. LSDP menawarkan pendekatan komprehensif untuk mengatasi krisis pengelolaan sampah di Indonesia dengan memperkuat tata kelola dari hulu ke hilir, serta mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Program ini memberikan model yang dapat direplikasi untuk mendukung keberlanjutan lingkungan menuju visi Indonesia Emas 204
Analisis Collaborative Governance pada Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh
No full textMal Pelayanan Publik merupakan salah satu wujud dari konsep collaborative governance. Namun, dalam pelaksanaannya, Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh masih menghadapi permasalahan terkait sumber daya manusia IT dan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum dan menganalisis collaborative governance pada Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh. Metode penelitian adalah kuasi kualitatif dengan menggunakan software NviVo 12 dalam pengolahan datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh menggambarkan bahwa DPMPTSP Kota Banda Aceh dapat mengenali kebutuhan masyarakat yang perlu diimbangi dengan pemanfaatan teknologi. Adanya dukungan teknologi dari Diskominfo dan komitmen positif dari kepala daerah memberikan peluang yang luas bagi penerapan MPP di Kota Banda Aceh. Tahapan strategi debat yang memengaruhi menunjukkan adanya pemerintahan daerah yang adaptif dalam menyesuaikan praktik penerapan Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh. Tahap perencanaan tindakan kolaboratif, telah menunjukkan adanya berbagai pihak yang turut berkolaborasi dan kontribusinya memberikan dampak positif bagi penerapan Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh termasuk dalam kategori baik, namun membutuhkan upaya perbaikan serta peningkatan pada beberapa aspek, diantaranya penguatan prioritas anggaran untuk berkolaborasi dengan Lembaga IT dan memperbaiki infrastruktur pendukung layanan.
Kata Kunci: Collaborative Governance, Digitalisasi Pelayanan, Mal Pelayanan Publik
Pengentasan Digital Divide dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Sumbawa
No full textPemerintahan mengalami perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi untuk mempermudah penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media digital. Teknologi digunakan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui implementasi E-Government. Namun, adanya digitalisasi yang digunakan pemerintah menemui hambatan dimana dalam masyarakat masih banyak yang mengalami digital divide terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah agar persebaran informasi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menganalisis tipe digital divide yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan dimensi digital divide dari Szilard Molnar yang terdiri dari kesenjangan akses, kesenjangan penggunaan, serta kualitas dari penggunaan. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasikan bagaimana masyarakat menggunakan teknologi informasi dan hambatan apa yang dialami masyarakat selama menggunakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat ditelusuri lebih dalam. Informan berasal dari beberapa bidang di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa, dan masyarakat desa yang terdampak digital divide. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari dimensi digital divide yang digagas oleh Molnar diperoleh data bahwa masyarakat pedesaan cenderung mengalami access divide yang disebabkan oleh persebaran jaringan yang tidak merata, masyarakat mengalami masalah pada usage divide dikarenakan keterbatasan masyarakat dalam memiliki perangkat elektronik, masyarakat juga terkendala keterbatasan skill atau kemampuan dalam menggunakan perangkat elektronik sehingga tidak dapat memaksimalkan manfaat yang di dapat dari penggunaan perangkat elektronik. Dari beberapa kendala diatas, pemerintah memiliki peran dalam mengentaskan digital divide agar E-Government dapat berjalan dengan baik.
Kata kunci: Digital Divide, E-Government, Masyarakat Desa
STRATEGIES OF THE DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION IN RECORDING MARRIAGE CERTIFICATES FOR THE CHINESE-INDONESIAN COMMUNITY IN SINGKAWANG, WEST KALIMANTAN PROVINCE
No full textSingkawang is a city home to a majority Chinese-Indonesian population with diverse cultural practices, one of which is the tradition of photo marriage (kawin foto). Within the Chinese-Indonesian community, this practice is often considered sufficient without formally registering the marriage with the Department of Population and Civil Registration. Consequently, the ownership rate of marriage certificates among the Chinese-Indonesian community in Singkawang remains low. This study aims to explore the strategies employed by the Department of Population and Civil Registration to address the low rate of marriage certificate ownership, focusing on the cultural practices and traditions of the Chinese-Indonesian community as objects of the study. The study employs a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique utilized is the ASOCA framework, which includes Ability, Strength, Opportunity, Culture, and Agility. The findings of this study indicate that 1) the Department of Population and Civil Registration has implemented strategies to encourage marriage registration, which include socialization among the Chinese-Indonesian community regarding marriage registration, building collaborations among institutions as well as vihara (Buddhist temples) or klenteng (Chinese temples), improving public services, providing foreign language training for staff, and offering mobile or on-the-spot services. 2) The challenges identified include: limited public knowledge about marriage registration, the absence of formalized written agreements, the inability of some vihara and klenteng to issue marriage blessing certificates, a shortage of civil servants (ASN) in the Department of Population and Civil Registration, the inactive status of the Dukcapil Online system, and insufficient foreign language skills among staff members. 3) To address these challenges, the Department of Population and Civil Registration has conducted socialization to the community and submitted requests for additional civil servants.
Keywords: Marriage Certificate, ASOCA, Photo Marriage, Chinese-Indonesian Community, Registration, Strategy.
 
CIVIL DOCUMENT SERVICES THROUGH THE LOAKK (LAHIR OLIH AKTA KARO KK) PROGRAM IN TEGAL REGENCY, CENTRAL JAVA PROVINCE
No full textTegal Regency has an area of 87,878 hectares with the furthest districts from the government center being Warureja (30 km) and Bumijawa (28 km). As an approach in civil administration service, the Civil Pupulation and Registry Office of Tegal Regency provides the LOAKK (Lahir Olih Akta Karo KK) Program. This research aims to determine and analyze the civil document service through the LOAKK Program, inhibiting factors, and efforts made by the Tegal Regency Civil Registry Office in overcoming existing obstacles. This is a descriptive qualitative research with an inductive approach. The informants and respondents were selected using the purposive sampling technique and the data were collected using observation, interviews, and documentation. The data were analyzed using was reduction, presentation, and drawing conclusions, and then the data was validated using triangulation. Research results indicate that the civil document service through the LOAKK Program has been running for 5 (five) years, but there have been several obstacles from the community and the LOAKK Program staff.
Keywords: Service, LOAKK Program, Civil Documents.
 
ANALYSIS OF THE ENFORCEMENT OF REGIONAL REGULATIONS ON PUBLIC ORDER, PEACE, AND COMMUNITY PROTECTION IN BANDUNG CITY
No full textPublic order, peace, and community protection are under the responsibility of the Civil Service Police Unit (Satpol PP). The high prevalence of violations requires effective enforcement of the Regional Regulation on Public Order, Tranquility, and Community Protection. This research was conducted to analyze the implementation and enforcement of Bandung City Regional Regulation Number 9 of 2019 using a quasi-qualitative method with an inductive approach. Bandung City Government has established clear regulations regarding the matter. Unfortuantely, several challenges resulting from inadequate facilities and incentives for regional regulation enforcers persist, particularly for members of the sub-district Linmas and Linmas task forces at sub-district and city levels. This research shows that the implementation of relevant regulation by Satpol PP is categorized fairly good. Several aspects in the implementation can be further improved.
Keywords: Regional Regulation, Law Enforcement, Public Order, Peace And Community Protection
 
Strategies for Preserving Analog Collections in Digital Format as a Preventive Measure: A Systematic Literature Review
No full textBackground: Nowadays, various analog collections like cassettes, vinyl records, and VCDs circulate broadly within society. However, despite technological advancements, few institutions—whether governmental or private—have undertaken the task of digital preservation, even though the information contained within these collections holds significant value for future generations. The safeguarding of collections in analog formats, including cassettes, VCDs, and vinyl records, is essential due to the wealth of information they hold for future generations. Thus, preservation efforts are undertaken as a proactive strategy to ensure that the valuable content within these collections remains accessible for an extended period ahead. Purpose: To examine the transformation of analog collections into digital formats through preservation activities. Method: The method used in this study is the Systematic Literature Review (SLR). Results: The findings indicate that numerous organizations, encompassing both private and public sectors, have engaged in efforts to convert analog collections, including CDs, VCDs, and vinyl records, into digital formats. This awareness underscores the significance of these initiatives, ensuring that the information contained within the collections remains accessible for future use. Conclusion: The items typically safeguarded include video cassettes, audio recordings, and vinyl records, with the preservation method involving digitization or conversion of media functionalities. The most extensively maintained microfiche collections, as these collections continue to be utilized by the Indonesian populace. There remain individuals who engage in the preservation process by hand, yet gradually, they have begun to incorporate contemporary technology
Policy Analysis Responsive to Gender Equality in Makassar City
No full textThe aim of this research is to determine the extent to which public policy responds to interests in gender equality. The research method used is qualitative, with data sourced from specific community groups by analyzing women’s involvement in various aspects. Data was analyzed using qualitative methods, including data reduction, data display, and data verification. The research results show that Gender Mainstreaming (PUG) development carried out through related department guidance has shown progress, although it has not run optimally. Meanwhile, in social relations manifested in economic life, politics, legal order, and human rights values, we see how women are active in various areas. Several Human Development Index (HDI) components are used as benchmarks, especially in women’s empowerment, and research results show an increase, particularly in the role of women in parliament, which influences women's roles in other sectors. However, with these improvements, government commitment and consistency are needed, especially in budget availability and the extent to which strategic programs are communicated, which do not appear to be running as they should
ANALYSIS OF MANAGEMENT AND REGIONAL APPARATUS ORGANIZATIONS IN KUTAI KARTANEGARA REGENCY BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 18 OF 2016 ON REGIONAL APPARATUS
No full textABSTRACT. This study originates from the issue of a lack of in-depth and specific evaluation to assess the implementation of Government Regulation No. 18 of 2016, which has significant implications for organizational changes in regencies/cities across Indonesia. The study aims to analyze the management and organization of regional apparatus in Kutai Kartanegara Regency based on Government Regulation No. 18 of 2016 concerning Regional Apparatus, utilizing G.R. Terry's management theory. The research employs a qualitative study method with a descriptive analysis approach. Data were collected through observations, interviews, and document analysis. In this analysis, G.R. Terry's management theory serves as the foundation for understanding fundamental management concepts, such as planning, organizing, leading, directing, and controlling. The findings reveal that the implementation of Government Regulation No. 18 of 2016 has influenced various aspects of management and the organization of regional apparatus in Kutai Kartanegara Regency. Terry emphasizes the importance of sound planning, efficient organizational structures, strong leadership, clear direction, and strict control to achieve organizational objectives. By analyzing the management and organizational practices of regional apparatus through this theoretical lens, the study provides deeper insights into how management concepts can be applied within the context of local government administration. The conclusion of the study underscores the importance of applying effective management principles to improve the performance and efficiency of local government operations. Recommendations based on the findings include expanding training and development for regional apparatus staff, enhancing collaboration between work units, and improving performance control and evaluation systems.
Key words: Organization and Management: Regional Apparatus; Kutai Kartanegara; Government Number 18 of 2016; IPDN.ABSTRACT. This study originates from the issue of a lack of in-depth and specific evaluation to assess the implementation of Government Regulation No. 18 of 2016, which has significant implications for organizational changes in regencies/cities across Indonesia. The study aims to analyze the management and organization of regional apparatus in Kutai Kartanegara Regency based on Government Regulation No. 18 of 2016 concerning Regional Apparatus, utilizing G.R. Terry's management theory. The research employs a qualitative study method with a descriptive analysis approach. Data were collected through observations, interviews, and document analysis. In this analysis, G.R. Terry's management theory serves as the foundation for understanding fundamental management concepts, such as planning, organizing, leading, directing, and controlling. The findings reveal that the implementation of Government Regulation No. 18 of 2016 has influenced various aspects of management and the organization of regional apparatus in Kutai Kartanegara Regency. Terry emphasizes the importance of sound planning, efficient organizational structures, strong leadership, clear direction, and strict control to achieve organizational objectives. By analyzing the management and organizational practices of regional apparatus through this theoretical lens, the study provides deeper insights into how management concepts can be applied within the context of local government administration. The conclusion of the study underscores the importance of applying effective management principles to improve the performance and efficiency of local government operations. Recommendations based on the findings include expanding training and development for regional apparatus staff, enhancing collaboration between work units, and improving performance control and evaluation systems.
Key words: Organization and Management: Regional Apparatus; Kutai Kartanegara; Government Number 18 of 2016; IPDN
WHY IS THE IMPLEMENTATION OF GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE ESSENTIAL? (A SYSTEMATIC LITERATURE STUDY)
No full textAbstract
This study aims to clarify the adverse effects stemming from the absence of Good Environmental Governance (GEG) practices. This investigation employed a methodical approach to review the literature, focusing on nine research articles selected using the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) framework. GEG, as a transformative mechanism, holds significant potential for mitigating the effects of global warming. However, in various regions worldwide, numerous individuals continue to struggle with the effective implementation of GEG. Forests represent the areas most adversely affected by the absence of GEG implementation. Numerous environmental challenges persist, including issues related to air quality, water standards, urban waste management, transportation systems, land use, deforestation, and shifts in climate patterns. The absence of GEG implementation manifests in adverse trends such as diminished rule of law, weakened institutional capacity, insufficient community engagement, and a lack of transparency and accountability. This study aspires to serve as a reference for governments in the pressing need to implement GEG, aiming to construct a more sustainable environmental framework that mitigates the effects of global warming.
Keywords: Good Environmental Governance, Implementation, PRISMA, Systematic Literature Study.Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak negatif dalam kurangnya penerapan Good Environmental Governance (GEG). Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) terhadap 9 artikel penelitian yang dipilih menggunakan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Metaanalyses (PRISMA). GEG sebagai sebuah bentuk reformasi merupakan hal yang penting untuk diterapkan dalam meminimalkan dampak dari global warming. Nyatanya di berbagai belahan bumi, masih banyak yang belum optimal dalam menerapkan GEG. Hutan merupakan lokasi yang paling banyak terkena dampak negatif dalam kurangnya penerapan GEG. Masih banyak permasalahan lingkungan seperti polusi udara, kualitas air, limbah padat kota, transportasi, penggunaan lahan, deforestasi, dan perubahan iklim. Lemahnya supremasi hukum, kapasitas institusi dan kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta transparansi dan akuntabilitas ikut menjadi tren dari dampak negatif dalam kurangnya penerapan GEG. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam urgensi penerapan GEG untuk membangun kerangka kerja lingkungan yang lebih berkelanjutan sehingga bisa meminimalkan dampak dari global warming.
Kata Kunci: Penerapan, PRISMA, Studi Literatur Sistematis, Tata Kelola Lingkungan yang Baik.