Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
RESEARCH ON THE SOCIAL INFRASTRUCTURE: BIBLIOMETRIC ANALYSIS FROM 1990 – 2024
No full textBibliometric studies have been utilized as analysis tools to explore publications and scientific research on the topic, from the novelty of scientific maps to the scheme of the bibliometric. Meanwhile, the systematic procedural explained in the series of bibliometrics, on the other hand, needs to be conducted by the researchers. However, the concise research procedure on bibliometric analysis is a valuable tool to project research gaps, tentative trends, co-occurrence, and authorship. The topic chosen is social infrastructure, which needs to be identified for bibliometric analysis. Consequently, the paper aims to conduct a comprehensive bibliometric of social infrastructure. Collected data from Scopus include 4,111 publications retrieved from the database. Moreover, bibliometrics has a couple of significant analyses of the domain (level of analysis) and knowledge structure. The results indicated a remarkable footprint for social infrastructure research involving authors, sources, and publications following this subject. Likewise, the nation and association produced significant efforts towards the subject. Consecutively, the science mapping approach was thoroughly confiscated, including social infrastructure-related research, intellectual research, and the structure of the topic. In-depth overviews and notions connected to social infrastructure are valid sources for study and practice.Keywords: Bibliometric Analysis, Domain, Scientific Structure, Social Infrastructure.Bibliometric studies have been utilized as analysis tools to explore publications and scientific research on the topic, from the novelty of scientific maps to the scheme of the bibliometric. Meanwhile, the systematic procedural explained in the series of bibliometrics, on the other hand, needs to be conducted by the researchers. However, the concise research procedure on bibliometric analysis is a valuable tool to project research gaps, tentative trends, co-occurrence, and authorship. The topic chosen is social infrastructure, which needs to be identified for bibliometric analysis. Consequently, the paper aims to conduct a comprehensive bibliometric of social infrastructure. Collected data from Scopus include 4,111 publications retrieved from the database. Moreover, bibliometrics has a couple of significant analyses of the domain (level of analysis) and knowledge structure. The results indicated a remarkable footprint for social infrastructure research involving authors, sources, and publications following this subject. Likewise, the nation and association produced significant efforts towards the subject. Consecutively, the science mapping approach was thoroughly confiscated, including social infrastructure-related research, intellectual research, and the structure of the topic. In-depth overviews and notions connected to social infrastructure are valid sources for study and practice.Keywords: Bibliometric Analysis, Domain, Scientific Structure, Social Infrastructure
EXPLORING FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA: THE IMPACT OF SPECIAL AUTONOMY FUNDS ON THE ECONOMIES OF ACEH, PAPUA, AND WEST PAPUA
No full textFiscal decentralization represents a pivotal strategy by the Indonesian Government to promote equitable development and alleviate regional disparities. Within this framework, Special Autonomy Funds, integral to the Transfer to Region scheme, act as a critical policy instrument. Despite numerous studies, the definitive role of fiscal decentralization on regional economic dynamics still needs to be solved. This research endeavors to deepen the understanding of fiscal decentralization's impact in Indonesia by examining the effects of the Special Autonomy Funds on the regional economy. Specifically, it assesses how these funds influence the Gross Regional Domestic Product (GRDP) Per Capita at Current Prices (ADHB) across Aceh, Papua, and West Papua provinces. The results show a significant impact of the Special Autonomy Funds on the GRDP Per Capita ADHB, with a high R2 of 94.2% by using panel regression analysis.
Keywords: Fiscal Decentralization, Transfer to Region, Special Autonomy Funds, Regression Analysis.Fiscal decentralization represents a pivotal strategy by the Indonesian Government to promote equitable development and alleviate regional disparities. Within this framework, Special Autonomy Funds, integral to the Transfer to Region scheme, act as a critical policy instrument. Despite numerous studies, the definitive role of fiscal decentralization on regional economic dynamics still needs to be solved. This research endeavors to deepen the understanding of fiscal decentralization's impact in Indonesia by examining the effects of the Special Autonomy Funds on the regional economy. Specifically, it assesses how these funds influence the Gross Regional Domestic Product (GRDP) Per Capita at Current Prices (ADHB) across Aceh, Papua, and West Papua provinces. The results show a significant impact of the Special Autonomy Funds on the GRDP Per Capita ADHB, with a high R2 of 94.2% by using panel regression analysis.
Keywords: Fiscal Decentralization, Transfer to Region, Special Autonomy Funds, Regression Analysis
AGLOMERASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH:: STUDI KASUS PROPINSI JAWA BARAT
No full textProposisi teori aglomerasi menyatakan bahwa aglomerasi akan memberi dampak pada pertumbuhan regional dan konsekuensi ekonomi. Industri akan cenderung beraglomerasi di wilayah yang mampu memenuhi kebutuhan mereka, serta mereka memperoleh manfaat karena lokasi perusahaan yang berdekatan. Semakin teraglomerasi secara spasial suatu perekonomian maka akan semakin meningkat pertumbuhan ekonomi perusahaan dan secara langsung bisa meningkatkan pertumbuhan agregat wilayahnya. Pertanyaan mendasar dari penelitian ini adalah apakah aglomerasi berpengaruh pada struktur perekonomian di Jawa Barat? Penelitian ini bertujuan, untuk menganalisis pengaruh indeks aglomerasi kabupaten/kota terhadap dan laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), dan kedua menganilisis dampak Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Indeks Aglomerasi Kabupaten/Kota. Pemilihan wilayah studi kasus di Provinsi Jawa Barat karena yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara memiliki keuntungan geografis terhadap akses-akses pelayanan dan adminstrasi perusahaan, sehingga kasus aglomerasi akan mudah ditemukan. Analisis data secara kuantitatif dengan analisis regresi linear sederhana melakukan uji t menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memberi gambaran bahwa konteks Indonesia khususnya Jawa Barat tidak selalu aglomerasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB suatu wilayah. Hal menarik lainnya juga ditemukan bahwa upah tenaga kerja yang rendah di suatu daerah tidak selalu mendorong terjadinya aglomerasi industri.
Kata Kunci: Aglomerasi, Pertumbuhan Ekonomi, Wilayah Industri.Proposisi teori aglomerasi menyatakan bahwa aglomerasi akan memberi dampak pada pertumbuhan regional dan konsekuensi ekonomi. Industri akan cenderung beraglomerasi di wilayah yang mampu memenuhi kebutuhan mereka, serta mereka memperoleh manfaat karena lokasi perusahaan yang berdekatan. Semakin teraglomerasi secara spasial suatu perekonomian maka akan semakin meningkat pertumbuhan ekonomi perusahaan dan secara langsung bisa meningkatkan pertumbuhan agregat wilayahnya. Pertanyaan mendasar dari penelitian ini adalah apakah aglomerasi berpengaruh pada struktur perekonomian di Jawa Barat? Penelitian ini bertujuan, untuk menganalisis pengaruh indeks aglomerasi kabupaten/kota terhadap dan laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), dan kedua menganilisis dampak Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Indeks Aglomerasi Kabupaten/Kota. Pemilihan wilayah studi kasus di Provinsi Jawa Barat karena yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara memiliki keuntungan geografis terhadap akses-akses pelayanan dan adminstrasi perusahaan, sehingga kasus aglomerasi akan mudah ditemukan. Analisis data secara kuantitatif dengan analisis regresi linear sederhana melakukan uji t menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memberi gambaran bahwa konteks Indonesia khususnya Jawa Barat tidak selalu aglomerasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB suatu wilayah. Hal menarik lainnya juga ditemukan bahwa upah tenaga kerja yang rendah di suatu daerah tidak selalu mendorong terjadinya aglomerasi industri.
Kata Kunci: Aglomerasi, Pertumbuhan Ekonomi, Wilayah Industri
DINAMIKA REKRUTMEN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN: (Studi Deskriptif tentang Rekrutmen Perangkat Desa di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten)”
No full textPergantian Kades selalu diiringi dengan pergantian perangkat desa. Ada sinyalemen bahwa proses pergantian perangkat desa cenderung mengabaikan peraturan, ketentuan, prosedur, mekanisme, kualitas dan kompetensi, serta tidak transparan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara dan didukung dengan studi dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen perangkat desa seringkali dipengaruhi oleh faktor politik dan personal Kades. Faktor ini menjadi salah satu penyebab seringnya perangkat desa mengundurkan diri atau diberhentikan secara tidak langsung. Praktik politik di tingkat desa masih kerap mendominasi proses rekrutmen perangkat desa. Dimana proses seleksi yang cenderung informal dan didominasi oleh pengaruh politik dan tim sukses. Kondisi ini menyebabkan seleksi cenderung longgar, lebih didasarkan pada faktor kekeluargaan dan loyalitas politik, dan cenderung tidak transparan.
 
Faktor-Faktor Penentu Akuisisi Talenta di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
No full textAkuisisi talenta merupakan proses penting dalam menentukan strategi jangka panjang rekruitmen pegawai dan menjadi pijakan awal dalam pelaksanaan kebijakan manajemen talenta yang baru dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menentukan terlaksananya akuisisi talenta dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain eksploratori. Data diperoleh melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Peneliti juga menggunakan aplikasi Nvivo untuk mengkodifikasi tema-tema yang sering muncul pada saat wawancara sehingga membantu peneliti untuk mengklasifikasikan faktor penentu dari akuisisi talenta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 11 tema yang dikodifikasi, tema yang paling sering muncul adalah Sistem Informasi, Assesmen, Penyamaan Persepsi, dan Peraturan. Senada dengan itu, kami mengidentifikasi bahwa sistem informasi dan kebijakan merupakan hal krusial yang menjadi penentu keberhasilan akuisisi talenta. Tahapan pemetaan talenta dan strategi akuisisi telah dilakukan secara parsial, namun identifikasi jabatan kritikal dan analisis kebutuhan talenta belum terlaksana di BKD Provinsi Sulawesi Selatan.
Kata Kunci : Akusisi Talenta, Manajemen Talenta, Pemerintah Daera
Analisis Perbaikan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Belitung Saluran Aspirasi Dan Pengaduan (Besadu) di Kabupaten Belitung (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika)
No full textPelayanan pengaduan yang sudah dilakukan secara online seharusnya dapat direspons dengan cepat oleh Perangkat Daerah, namun sebaliknya respons Perangkat Daerah terhadap pengaduan masih ada yang lambat. Salah satunya yaitu Perangkat Daerah Kabupaten Belitung. Website BESADU yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Belitung memiliki beberapa kendala. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab lambatnya respons Perangkat Daerah terhadap pengaduan dari masyarakat Belitung serta saluran aspirasi dan untuk meningkatkan tampilan website BESADU yang sesuai dengan kebutuhan pengguna (user). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu masih ada pengaduan dari masyarakat yang lambat direspons oleh Perangkat Daerah yang disebabkan oleh beberapa hal, serta website BESADU belum mempunyai fitur penggolongan pengaduan berdasarkan kategori tertentu dan belum mempunyai fitur kolom bantuan serta kemampuan respons dari website masih kurang. Penyebab dari lambatnya respons Perangkat Daerah terhadap pengaduan disebabkan karena isi pengaduan yang disampaikan oleh pengadu tidak jelas maksud pengaduannya, adanya kesalahan teknis dari operator admin BESADU dan Perangkat Daerah yang terkait, pengaduan tersebut ada yang mengandung unsur SARA, pengaduan tersebut diluar dari kewenangan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, proses penyelesaian pengaduan tersebut membutuhkan anggaran keuangan. Website BESADU secara keseluruhan belum menampilkan website yang sesuai dengan kebutuhan pengguna (user), karena belum memenuhi kriteria clarity, concision, familiarity, responsiveness, concistency, aesthetics, efficiency, dan forgiveness
PUBLIC’S VIEW ON THE EXTENDED SERVICE HOUR IN SINGKAWANG PUBLIC SERVICE MALL FROM 19.00-21.00 WEST INDONESIA TIME
No full textPublic service mals are made to improve the quality of public services, especially the government makes a policy for night services at the Singkawang City public service mal. Therefore, this study aims to determine the public's perception of night service policies (19.00-21.00) at public service mals in Singkawang City. The type of this research is qualitative with data collection techniques in the form of observations, surveys, and interviews. Sources of data used are primary and secondary data. The data obtained is then analyzed descriptively (qualitatively and quantitatively) based on grouping, simplification, and presentation in the form of a simple diagram of the results of the questionnaire, and the results of the interviews will be analyzed and concluded as well as a comparison between one another. And found the results of a survey of 130 respondents, as many as 68% of respondents answered that public service mals are useful, 37% often go to public service mals, 72% of respondents often go to public service mals during the day, 71% of respondents agree with night service policies, for the time being service and employee performance is very good, 57% of respondents agree with the extension of service hours at night. From the results obtained, it can be concluded that the community is happy with the night service policy at the public service mall because the community has a lot of activities during the day
THE EFFECTIVENESS OF DIGITAL POPULATION IDENTITY IMPLEMENTATION IN BANDUNG CITY
No full textThe Ministry of Home Affairs of Indonesia has set up a 25% of Digital Population Identity (DPI) coverage by 2023, and 30 percent in 2024. Unfrotunately, underachievement occured in some areas. This research assessed the effectiveness of the DPI program in Bandung City using a quasi-qualitative method. The commitment of regional leaders and Civil Servants, as well as an organized division of tasks was found adequate. The program has covered key groups of society, including Civil Servants, students, and high school/vocational students. Bandung City has managed to acheive the predtermined target, with proper outreach and apporach throguh online and offline modes. The underachievement of DPI program could be tirggered by unclear measurement indicators and inadequate community outreach and education. This research concludes that DPI program in Bandung City has been relatively effective despite some challenges.Keywords: Program Effectiveness, Digital Population Identity, Population Documents, Digitalization of Public Services
COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH CREATIVE ECONOMY ENTERPRISES IN CREATING TOURISM VILLAGES
No full textThe problem in Melikan Village in running the pottery business is that the pottery-making process still uses manual tools, and the raw materials used are difficult to obtain. The study aimed to obtain an overview of community empowerment through Creative Economic Enterprises in realizing a tourist village in Melikan Village. The researcher chose Melikan Village from 5 Pottery Tourism Villages in Wedi Subdistrict as a research project because Melikan Village still maintains its ancestors' heritage in making pottery using manual techniques. In addition, the form of pottery made is only based on the ideas and creativity of each craftsman. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were conducted through interviews, observation, and documentation. The results show that the government holds training socialization by bringing in the Industry Office, which is held twice a month to develop the creativity of the craftsmen. In addition, in terms of budget, the craftsmen only rely on personal budgets, not the local governments. Supporting factors include the potential for self-taught creativity of the craftsmen, enthusiasm, and positive response from the community. Meanwhile, the inhibiting factor factors are the competition between craftsmen in determining the selling price of pottery to consumers. In addition, the craftsmen also complained about the raw materials used to make pottery, which are now difficult to obtain in their villages. Hence, they have to take them from neighboring villages. In conclusion, community empowerment through creative economic businesses in developing tourist villages in Melikan Village is categorized as good enough.
Keywords: Tourism Village, Community Empowerment, Creative Economy Business.The problem in Melikan Village in running the pottery business is that the pottery-making process still uses manual tools, and the raw materials used are difficult to obtain. The study aimed to obtain an overview of community empowerment through Creative Economic Enterprises in realizing a tourist village in Melikan Village. The researcher chose Melikan Village from 5 Pottery Tourism Villages in Wedi Subdistrict as a research project because Melikan Village still maintains its ancestors' heritage in making pottery using manual techniques. In addition, the form of pottery made is only based on the ideas and creativity of each craftsman. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were conducted through interviews, observation, and documentation. The results show that the government holds training socialization by bringing in the Industry Office, which is held twice a month to develop the creativity of the craftsmen. In addition, in terms of budget, the craftsmen only rely on personal budgets, not the local governments. Supporting factors include the potential for self-taught creativity of the craftsmen, enthusiasm, and positive response from the community. Meanwhile, the inhibiting factor factors are the competition between craftsmen in determining the selling price of pottery to consumers. In addition, the craftsmen also complained about the raw materials used to make pottery, which are now difficult to obtain in their villages. Hence, they have to take them from neighboring villages. In conclusion, community empowerment through creative economic businesses in developing tourist villages in Melikan Village is categorized as good enough.
Keywords: Tourism Village, Community Empowerment, Creative Economy Business
Competencies of Higher Education Librarians to Research Support Services: A Narrative Review
No full text
Problem Statement: One essential need of university library users is library support for their research activities. This role of library requires librarians who are in charge of this service to have certain specialized competencies. Purpose: This study aims to present an overview of research support services and identify the competencies required for librarians to effectively deliver these services. Method: This study employed a narrative review as its research method. The data was collected from the Scopus database using the keywords research support services, research services, and academic library. The search results found 21 documents. Result: The analysis of the 21 documents shows that research support services are essential and part of the library's responsibilities. Librarians are required to have additional competencies to offer these services, including knowledge, understanding, and skill in all research stages, information retrieval and strategies, various literature review types, bibliometric and data analysis tools, the publishing process, data visualization tools, reference management software, intellectual property rights, publication impact, presentations, and other research tools. Conclusion: Research support services are one of the domains of higher education libraries. Research support services must be further developed as they are essential for assisting users with their research. Providing these services requires librarians to have certain competencies. The results of this study are useful for libraries in preparing librarian competencies for the implementation of research support services.