Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
ELECTORAL FRAUD AS AN OBSTACLE TO DEMOCRACY STABILIZATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW
No full textThe research is aimed at identifying the current electoral fraud that, in this study, is believed to disrupt the stability of the most democratic states from 2019 to 2024. The research method used in this study is a systematic literature review based on the use of 269 scientific articles sourced from the Scopus database that have been organized and restricted according to the context of related topics. The article review process was carried out using the Vosviewer application. Of the 269 scientific articles on electoral fraud that have been processed, it was revealed that from 2019 to 2024, there has been a decline in the interest in research on electoral fraud, which can be proved by the number of articles that are less stable in the scopus database. The results of this research have contributed to the development of political science that specifically deals with various electoral fraud practices. The research has the limitation that the data analyzed only comes from the Scopus database, so the findings of this study cannot comprehensively describe electoral fraud studies around the world. Further research needs to be balanced with the use of scientific articles, which are not only sourced through the Scopus database but also from internationally renowned databases such as the Web of Science and Dimensions Scholars.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penipuan pemilu saat ini yang, dalam studi ini, diperkirakan akan mengganggu stabilitas negara-negara yang paling demokratis dari 2019 hingga 2024. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ulasan literatur yang sistematis berdasarkan penggunaan 269 artikel ilmiah yang berasal dari basis data Scopus yang telah diatur dan dibatasi sesuai dengan konteks topik terkait. Proses review artikel dilakukan menggunakan aplikasi Vosviewer. Dari 269 artikel ilmiah tentang penipuan pemilu yang telah diproses, ditemukan bahwa dari tahun 2019 hingga 2024 telah terjadi penurunan minat dalam penelitian penipu pemilu, yang dapat dibuktikan oleh jumlah artikel yang kurang stabil dalam database skopus. Hasil penelitian ini telah berkontribusi pada pengembangan ilmu politik yang secara khusus menangani berbagai praktik penipuan pemilu. Penelitian ini memiliki batasan bahwa data yang dianalisis hanya berasal dari basis data Scopus, sehingga temuan penelitian ini tidak dapat secara komprehensif menggambarkan studi penipuan pemilu di seluruh dunia. Penelitian lebih lanjut perlu diimbangi dengan penggunaan artikel ilmiah, yang tidak hanya berasal dari basis data Scopus tetapi juga dari database terkenal internasional seperti Web of Science dan Dimensions Scholars
KEADILAN IKLIM DAN HAM DI INDONESIA: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
No full textIndonesia menghadapi tantangan serius dalam menentukan arah pembangunan ekonominya, terutama terkait dengan kebijakan hilirisasi nikel yang telah menunjukkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Tulisan ini mengulas pentingnya pergeseran strategi ekonomi dari hilirisasi nikel menuju pemanfaatan potensi besar rempah sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan. Dengan pendekatan analisis kebijakan dan studi kasus di beberapa daerah di Indonesia Timur, penelitian ini mengungkap bagaimana hilirisasi nikel telah merusak ekosistem, menyebabkan deforestasi, dan mengancam hak asasi manusia serta mata pencaharian lokal. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan pengembangan hilirisasi rempah yang tidak hanya menjanjikan manfaat ekonomi signifikan tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam, Indonesia dapat mengurangi emisi karbon, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pergeseran fokus dari hilirisasi nikel ke perdagangan rempah akan memberikan keuntungan ekonomi dan lingkungan yang lebih besar bagi Indonesia, serta mendukung komitmen negara dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dan menjaga kelestarian alam.
Kata kunci: Keadilan Iklim, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Lingkungan, Hak Masyarakat Adat, Hilirisasi Nikel
Communication in Digital-Based Public Services in Regional Government of West Java Province
No full textIn digital era, all activities including services to the community certainly use digital media. In addition, the use of digital media is currently the main backbone of communication and change in the economic, social, cultural, and political fields. Therefore, this study aimed to analyze the application of digital-based government communication in public services in West Java Provincial Government, specifically regional government websites and social media, such as Facebook and Twitter. This was based on the dimensions of Content, Services, and Technical Qualities. A qualitative descriptive method was used, and the data analysis was conducted through documentation, observation, in-depth interviews, and social network analysis. The results showed that public services with information and communication technology have been adequately implemented in all West Java Provincial Government agencies. However, there were still several factors that need to be improved, including the discovery of website channels that could not be accessed even though the website is very important in providing official information and communication. In general, the menus that function as information providers were still one-way and have not provided public access to interactive services.
Keywords: government communication; digital; public servicesSaat ini pada era digital, hampir dipastikan semua kegiatan pelayanan publik menggunakan media digital, Penggunaan media digital pada saat ini adalah tulang punggung utama komunikasi dan perubahan dalam segala bidang (ekonomi, sosial, budaya, politik). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan komunikasi pemerintahan dalam pelayanan publik berbasis digital di Pemerintah Provinsi Jawa Barat terutama website dan media sosial facebook, dan twitter pemerintah daerah berdasarkan dimensi 1. Content Quality (Kualitas Kontent), 2. Service Quality (Kualitas Service) dan 3. Technicall Quality (Kualitas Teknis), menggunakan metode deskriptif kualitatif, analisis data penelitian melalui dokumentasi, observasi, wawancara mendalam dan social network analysis dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik dengan teknologi informasi dan komunikasi secara garis besar telah diterapkan di seluruh instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu, ditemukan kanal website yang tidak dapat dibuka padahal website tersebut sangat penting dalam memberikan informasi dan komunikasi resmi dari Pemprov Jawa Barat, selain itu secara umum menu-menu yang berfungsi sebagai pemberi informasi sifatnya masih satu arah dan belum memberikan akses pelayanan yang sifatnya interaksi kepada publik.
Kata kunci: komunikasi pemerintahan; digital; pelayanan publi
Analisis Pemanfaatan APBD Kota Yogyakarta dalam Pengembangan Aplikasi Jogja Smart Service: Studi Kualitatif Deskriptif
No full textDalam penelitian ini akan lebih mengulik bagaimana pengalokasian dana APBD serta bentuk ilmpementasi yang dilakukan DISKOMINFOSAN dalam pemanfaatan aplikasi Jogja Smart Service. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Indrajit menyebutkan bahwa ada 3 elemen sukses dalam pengembangan E-Government berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Harvard JFK School Of Government dengan memfokuskan pada elemen dukungan, elemen kapasitas dan elemen nilai (Indrajit, 2001) dengan 3 elemen antara lain: elemen pendukung, elemen kapasistas dan elemen nilai. Hasil penelitian menunjukan bahwasannya dalam pengalokasian dana APBD Kota Yogyakarta mulai dari tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 2.260.970.585 sampai tahun 2023 sebesar Rp. 43.079.079.458 sudah terimplementasi dengan baik berdasar pada elemen pendukung yaitu pemerintah dengan pengesahan peraturan tentang digitalisasi pemerintah, kemudan elemen kapasitas berkaitan dengan finansial (dukungan APBD), fasilitas (jaringan wifi dan perangkat lunak) dan sumber daya manusia. Sehingga aplikasi JSS ini dapat digunakan oleh masyarakat secara mudah dan cepat, aplikasi JSS ini pula dalam implemntasinya mendapat penghargaan antara lain: top inovasi pelayanan pelayanan publik nasional dmana JSS ini masuk dalam top 45 inovasi pelayanan publik, JSS ini mewakili Indonesia dalam kompetensi layanan publik internasional masuk pada jajaran 11 nominasi United Nation of Public Service Award (UNPSA). Namun begitu masih ada saya kekurangan yang terjadi sepertin kendala jaringan, sosialisasi serta perangkat yang kurang mumpuni.
Kata Kunci : Anggaran, Jogja Smart Service, Implementas
Analisis Implementasi Layanan Pojok Pajak Dan E-Filing Dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya
No full textAbstract
This study aims to assess the implementation of tax corner and e-filing services in the reporting of individual annual tax returns at KPP Pratama Majalaya. A qualitative approach with a descriptive-analytic method was applied. The results revealed that the tax corner service was relatively effective in assisting the filing of Annual Tax Returns, as demonstrated by 10 tax volunteers who helped 1,272 taxpayers. In contrast, the implementation of e-filing at KPP Pratama Majalaya was found to be suboptimal, as the number of taxpayers using e-filing was still far lower than the total number of taxpayers filing returns. This was partly due to a lack of understanding among taxpayers regarding the technical aspects of e-filing, coupled with concerns about making errors when submitting their returns independently, leading them to prefer visiting KPP Pratama Majalaya in person.
Keywords: Tax Corner Services, Individual Annual Tax Return, E-filing
Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan layanan pojok pajak dan e-filing dalam proses pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Majalaya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pojok pajak telah diimplementasikan dengan cukup baik dalam mendukung pelaporan SPT Tahunan, terbukti dengan 10 relawan pajak yang berhasil membantu 1.272 wajib pajak. Namun, implementasi e-filing di KPP Pratama Majalaya belum optimal, hal ini terlihat dari jumlah wajib pajak yang menggunakan e-filing masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak yang melapor. Selain itu, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai prosedur pelaporan SPT Tahunan dan adanya kekhawatiran terkait kesalahan dalam pelaporan mandiri menggunakan e-filing, yang menyebabkan sebagian wajib pajak lebih memilih mendatangi langsung ke KPP Pratama Majalaya.
Kata Kunci: Layanan Pojok Pajak, E-filing, SPT Tahunan Orang Pribad
INCREASING THE CAPACITY OF VILLAGE APPARATUS IN IMPLEMENTING PUBLIC SERVICE FUNCTIONS IN BACIRO VILLAGE, GONDOKUSUMAN SUB-DISTRICT, YOGYAKARTA CITY
No full textEfficient and effective public services are important to fulfill the needs of the community. Increasing the capacity of village apparatus in implementing public service functions is the key. However, village apparatus participation in increasing knowledge and skills related to tasks and functions in Baciro Village is low. This study aims to analyze and describe the capacity building of the village apparatus in implementing public service functions in Baciro Village, Gondokusuman, Yogyakarta City. This study used a quasi-qualitative method. Data collection techniques covered interviews, observation, and documentation. The results of the study showed that capacity building covered three dimensions, namely human resource development, organizational strengthening, and institutional reform. Meanwhile, human resource development needs to be improved in terms of quality and quantity so the village apparatus can be competent in helping the community in solving obstacles. In terms of organizational strengthening, the existing organizational structure is clear and the village apparatus understands their duties and responsibilities. In terms of institutional reform, the services provided are always transparent so that the community can easily access information and supervise all aspects carried out by the village apparatus for the welfare of the community and the interests of the organization. In this case, the apparatus has to be professional in carrying out their duties. It can be concluded that the capacity building of the apparatus in organizing public service functions in Baciro Village is considered in a fairly good category but it requires improvement in some aspects
EVALUASI PENERAPAN APLIKASI E-SUMSEL DALAM PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DI KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis Evaluasi Penerapan Aplikasi E-Sumsel dalam Pembayaran Perjalanan Dinas di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah berdasarkan jenisnya adalah data kuantitatif dan data kualitatif sedangkan berdasarkan sumbernya adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Analisis data adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Aplikasi E-Sumsel dalam pembayaran perjalanan dinas di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah terlaksana meskipun belum maksimal karena penerapan aplikasi E-Sumsel dalam pembayaran perjalanan dinas di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya dipahami oleh pejabat/pimpinan dan pegawai Bapenda Provinsi Sumsel sehingga masih ditemui kesalahan penginputan data oleh pegawai/operator, serta koneksi jaringan internet yang terkadang kurang lancar.
Kata kunci: Evaluasi; Penerapan E-Sumsel; Perjalanan DinasPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis Evaluasi Penerapan Aplikasi E-Sumsel dalam Pembayaran Perjalanan Dinas di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah berdasarkan jenisnya adalah data kuantitatif dan data kualitatif sedangkan berdasarkan sumbernya adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Analisis data adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Aplikasi E-Sumsel dalam pembayaran perjalanan dinas di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah terlaksana meskipun belum maksimal karena penerapan aplikasi E-Sumsel dalam pembayaran perjalanan dinas di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya dipahami oleh pejabat/pimpinan dan pegawai Bapenda Provinsi Sumsel sehingga masih ditemui kesalahan penginputan data oleh pegawai/operator, serta koneksi jaringan internet yang terkadang kurang lancar.
Kata kunci: Evaluasi; Penerapan E-Sumsel; Perjalanan Dina
Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Jumlah Penduduk Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap PDRB Di Provinsi Bali
No full textAbstract
The aim of this research is to find out and analyze whether the Labor Force Participation Rate (TPAK), Population and Human Development Index (HDI) have a direct effect on GRDP in Bali Province. So this can be used as a reference for the government in making policies. This research uses panel data from the Labor Force Participation Rate (TPAK), Population and Human Development Index (HDI) on GRDP in Bali Province in the period 2014-2023. Data analysis using the E-views 12 application using the panel data regression method. The results of the regression analysis state that partially the variable Labor Force Participation Level (TPAK) has a negative and significant effect on Gross Regional Domestic Product (GRDP). The population variable has a positive and significant effect on Gross Regional Domestic Product (GRDP). And the Human Development Index (HDI) variable has a positive and significant effect on Gross Regional Domestic Product (GRDP).
Keywords : Labor Force Participation Rate, Population, Human Development Index, and GRDP
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) , Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh langsung terhadap PDRB di Provinsi Bali. Sehingga hal ini bisa dijadikan acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Penelitian ini menggunakan data panel dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) , Jumlah Penduduk dan Indeks Pemabangunan Manusia (IPM) terhadap PDRB di Provinsi Bali dalam kurun waktu 2014-2023. Analisis data menggunakan aplikasi E-views 12 dengan menggunakan metode regresi data panel. Hasil analisis regresi menyatakan bahwa secara parsial variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh negative dan signifikan terhadap Produk Domestic Regional Bruto (PDRB). Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestic Regional Bruto (PDRB). Dan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestic Regional Bruto (PDRB).
Kata Kunci : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, dan PDR
VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT IN IMPROVING COMMUNITY EMPOWERMENT IN JAYASAMPURNA VILLAGE
No full textAs a government directly engaged with the community, villages are the main focus of community empowerment because most of Indonesia's territory is in the countryside. Independent management of village finances through allocating village funds has made villages more independent to achieve a just, prosperous, and prosperous society. In managing the allocation of village funds in Jayasampurna Village, problems such as the need for more community involvement in village fund allocation activities for community empowerment were found. This study uses qualitative methods to produce descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behaviors. This study aims to determine the management of village fund allocation in improving community empowerment in Jayasampurna Village by using the management theory from George R. Terry, which consists of planning, organizing, mobilizing, and supervising. The study results show that the planning indicators are pretty good because they have held a hamlet-level deliberation (MUSDUS). The organization also went well, as seen from the Village Head, who gave directions to the team members. The Jayasampurna Village Government also constantly monitors and evaluates activities that have been realized. However, the mobilization indicators need to be improved because many people are unaware of the village fund allocation program, so the community is less involved. The supervision indicators are also not good because of the lack of socialization regarding managing village fund allocation, so the community is not involved in supervision. Therefore, the Jayasampurna Village government needs to increase transparency and socialization of the program through various media so that the community can be actively involved in supervision and implementation. This step is vital to ensure that allocating village funds is beneficial for community empowerment and improving the village economy.Keywords: Community, Empowerment, Government, Management, Village, Village Fund AllocationAs a government directly engaged with the community, villages are the main focus of community empowerment because most of Indonesia's territory is in the countryside. Independent management of village finances through allocating village funds has made villages more independent to achieve a just, prosperous, and prosperous society. In managing the allocation of village funds in Jayasampurna Village, problems such as the need for more community involvement in village fund allocation activities for community empowerment were found. This study uses qualitative methods to produce descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behaviors. This study aims to determine the management of village fund allocation in improving community empowerment in Jayasampurna Village by using the management theory from George R. Terry, which consists of planning, organizing, mobilizing, and supervising. The study results show that the planning indicators are pretty good because they have held a hamlet-level deliberation (MUSDUS). The organization also went well, as seen from the Village Head, who gave directions to the team members. The Jayasampurna Village Government also constantly monitors and evaluates activities that have been realized. However, the mobilization indicators need to be improved because many people are unaware of the village fund allocation program, so the community is less involved. The supervision indicators are also not good because of the lack of socialization regarding managing village fund allocation, so the community is not involved in supervision. Therefore, the Jayasampurna Village government needs to increase transparency and socialization of the program through various media so that the community can be actively involved in supervision and implementation. This step is vital to ensure that allocating village funds is beneficial for community empowerment and improving the village economy.Keywords: Community, Empowerment, Government, Management, Village, Village Fund Allocatio
THE ROLE OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUM Desa) IN EMPOWERING RURAL COMMUNITIES (CASE STUDY OF BUM DESA "LOH JINAWI" IN DAWU VILLAGE, PARON SUBDISTRICT, NGAWI REGENCY)
No full textThe study focuses on the persistent lack of progress in the welfare of farmers in Ngawi Regency. This study seeks to ascertain the function of BUM Desa in fostering community empowerment, focusing on a case study conducted at BUM Desa Loh Jinawi, Dawu Village, Paron Subdistrict, Ngawi Regency, East Java Province. The research employed a descriptive qualitative methodology, utilizing an inductive approach. Data gathering procedures encompass several methods such as interviews, observation, and documentation. The collected data is subsequently subjected to the stages of data condensation, data display, and generating and validating conclusions for analysis (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, 2014). The role of BUM Desa is reviewed through five dimensions according to Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises (BUM Desa), which then has a correlation with indicators of community empowerment (Mardikanto & Soebianto, 2019). Based on the results of the research, it is known that BUM Desa Loh Jinawi has a role as a producer of various community needs, an incubator for community businesses and in other functions that contribute to community empowerment, although the scope is still limited. The results of this study also show that the role and efforts of the BUM in Loh Jinawi Village have been able to increase the income of the farming community in Dawu Village.Keywords: BUM Desa, Community Empowerment, Increased IncomeThe study focuses on the persistent lack of progress in the welfare of farmers in Ngawi Regency. This study seeks to ascertain the function of BUM Desa in fostering community empowerment, focusing on a case study conducted at BUM Desa Loh Jinawi, Dawu Village, Paron Subdistrict, Ngawi Regency, East Java Province. The research employed a descriptive qualitative methodology, utilizing an inductive approach. Data gathering procedures encompass several methods such as interviews, observation, and documentation. The collected data is subsequently subjected to the stages of data condensation, data display, and generating and validating conclusions for analysis (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, 2014). The role of BUM Desa is reviewed through five dimensions according to Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises (BUM Desa), which then has a correlation with indicators of community empowerment (Mardikanto & Soebianto, 2019). Based on the results of the research, it is known that BUM Desa Loh Jinawi has a role as a producer of various community needs, an incubator for community businesses and in other functions that contribute to community empowerment, although the scope is still limited. The results of this study also show that the role and efforts of the BUM in Loh Jinawi Village have been able to increase the income of the farming community in Dawu Village.Keywords: BUM Desa, Community Empowerment, Increased Incom