Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
Enhancing Civil Servant Competency through Structural Position Equalization at the National Unity and Politics Department of Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province
No full textThe current bureaucratic restructuring policy eliminates the Echelon III, IV, and V positions. The Ministry of State Officials Empowerment and Bureaucratic Reform (Kemenpan&RB) issued Circular Letter (SE) of the Minister of PAN and RB Number 393 of 2019, outlining Strategic and Concrete Steps to Simplify the Bureaucracy. Consequently, civil servants underwent competency adjustments following the transition from structural to functional positions at the National Unity and Politics Service in Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province. These reforms, initiated in response to Indonesia's recent crises, have significantly bolstered the foundational aspects of democratic life in the country. To evaluate the competencies of civil servants post-transition, the author employed Gordon's (1988) competency theory, which encompasses dimensions such as knowledge, understanding, values, abilities, attitudes, and interests. The research employed a descriptive qualitative method to conduct evaluations, facilitating an in-depth analysis of the competencies of employees affected by the structural-to-functional position equalization at the National Unity and Politics Service in Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province. Overall, the competencies of civil servants in the National Unity and Politics Department of Pasangkayu Regency have not yet reached optimal levels. Challenges such as inadequate budgetary support for competency development and insufficient readiness among civil servants following the equalization of positions continue to hinder efforts to enhance employee competency at the National Unity and Politics Service
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN PELARANGAN PAKAIAN IMPOR BEKAS (THRIFT) DALAM MELINDUNGI KEPENTINGN UMUM OLEH KEDEPUTIAN III KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No full textThis research focuses on the gap of the extant policy prohibiting imported used clothing that is also has been implemented but the distribution and trade of imported used clothing is still found. The goal of this research is to describe the form, reveal obstacles and support, and explain the strategy of the policy monitor and control by the Deputy III Executive Office of the President. Descriptive qualitative method through techniques of interview, observation, and documentation with data triangulation. Theory used is Policy Control from Nugroho (2018). Combined monitoring already conducted, evaluation based on field data and implementation reports, and there were recommendations as reward. Obstacles found: people still interested in obtaining imported used clothing; existence of mafia that consists of law enforcers; and monitor from external control and policy implementers is not yet intense. Supporting factor is the consistent leadership support. The strategy is to continue to implement monitoring of implementers emphasizing on grace period and to approach related institutions to conduct integrated monitoring. Maintaining the combined monitoring and multi-perspective evaluation is recommended as well as the influence strengthening of the reward. Special task force is needed to tackle the mafia as well as the necessity of the more anticipative strategy of monitor and control scheme.Penelitian dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian bahwa sudah ada kebijakan pelarangan pakaian impor bekas yang sudah diimplementasikan tetapi peredaran dan perdagangan pekaian impor bekas masih didapati. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wujud, mengungkapkan hambatan dan dukungan, menjelaskan strategi terkait pengawasan dan pengendalian kebijakan pelarangan pakaian impor bekas oleh Kedeputian III Kantor Staf Presiden. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan realita menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi serta triangulasi data dengan menggunakan teori Pengendalian Kebijakan dari Nugroho (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan gabungan telah dilaksanakan, evaluasi telah dilakukan menggunakan data lapangan dan laporan implementer, dan rekomendasi diberikan sebagai wujud pengganjaran. Hambatan yang ditemukan adalah bahwa masyarakat masih tertarik dalam memperoleh pakaian impor beka, adanya mafia yang terdiri dari aparat penegak hukum, dan pengawasan dari external control dan implementer kebijakan yang belum intens. Faktor pendukung adalah adanya dukungan pimpinan yang konsisten. Strategi yang ada adalah untuk melaksanakan pengawasan terhadap implementer kebijakan yang menitikberatkan pada grace period dan untuk melakukan approach kepada pihak-pihak terkait untuk melaksanakan pengawasan terintegrasi. Pengawasan dan evaluasi harus tetap dilaksanakan bersamaan dengan memperkuat pengaruh dari pengganjaran kebijakan. Satuan tugas khusus dibutuhkan untuk mengatasi mafia. Dibutuhkan strategi yang antisipatif dalam skema pengawasan dan pengendalian kebijakan
PENGGUNAAN WEBSITE KEMENDAGRI.GO.ID SEBAGAI BENTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK
No full textElectronic government is an organization for governments in a country that wants to realize sustainable development for government systems. E-Government is the expected output or result of the goal of developing facilities and infrastructure and providing maximum services to the community. The aim of this research is to find out how the Ministry of Home Affairs website is used as a form of quality public service to the community. This research uses a descriptive qualitative approach. Research with a qualitative descriptive approach is a research method that uses data that is measured qualitatively and the research results are explained using descriptions of words in a narrative. The results of this research result in the conclusion that the Ministry of Home Affairs is trying to improve the quality of public services through the use of the website at https://www.kemendagri.go.id/. The efforts made by the Ministry of Home Affairs to optimize the quality of the public services they provide through the website are by making it easier for the public to access the Ministry of Home Affairs website; provide many menus and features that are very useful for ordinary people in obtaining data or information within the Ministry of Home Affairs; and data that is continuously updated by the public so that they get the latest data and information directly from the Ministry of Home Affairs.Electronic government menjadi orientasi untuk pemerintahan di suatu Negara yang mau mewujudkan pembangunan yang berkepanjangan bagi sistem dalam pemerintahan. E- government merupakan keluaran atau hasil yang diharapkan dari tujuan pembangunan sarana fasilitas serta prasana dan pemberian layanan yang maksimal pada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan website kemendagri sebagai bentuk kualitas layanan publik kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang memakai data yang diukur secara kualitatif dan hasil penelitiannya dijabarkan dengan deskripsi kata-kata dalam sebuah narasi. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kemendagri berusaha utnuk meningkatkan kualitas layanan publik lewak penggunaan website yang beralamatkan di https://www.kemendagri.go.id/. Upaya-upaya yang dilakukan Kemendagri untuk mengoptimalkan kualitas layanan public yang mereka berikan lewat website adalah dengan mempermudah masyarakat untuk mengakses website kemendagri; memberikan banyak menu dan fitur yang sangat berguna bagi masyarakat awam dalam memperoleh data atau informasi di lingkungan kementrian dalam negeri; dan data yang terus diperbaharui sehingga masyarakat mendapatkan data dan informasi terbaru langsung dari Kementrian Dalam Negeri
Optimalisasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Gianyar
No full textABSTRACT
This research aims to determine the optimization of the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in improving the quality of regional government financial reports in increasing the use of SIPD so that it can improve the quality of regional government financial reporting in Gianyar Regency. This research design is qualitative research using descriptive methods. Data collection techniques use three methods, namely observation, interviews and documentation. The data that has been collected is analyzed according to the Miles and Huberman analysis model, which includes data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The theoretical basis that researchers use in this research is to use the theory according to DeLone and McLean with six key elements. System quality, information quality, service quality, intensity of use, user satisfaction and net benefits.
Keywords: Information System, Report Quality, Regional Government Financial Reports
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan pemanfaatan SIPD sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Gianyar. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang telah terkumpul dianalisis sesuai model analisis Miles dan Huberman, yang mencakup teknik reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Landasan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori menurut DeLone dan McLean dengan enam elemen kunci. Kualitas sistem (system quality), kualitas informasi (information quality), kualitas layanan (service quality), intensitas penggunaan (intention to use), kepuasan pengguna (user satisfaction), serta manfaat bersih (benefit).
Kata Kunci: Sistem Informasi, Kualitas Laporan, Laporan Keuangan Pemerintah Daera
Optimalisasi Pemanfaatan Aset Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
No full textAbstract
This research focuses on the suboptimal utilization of regional assets, particularly buildings and structures, in Sidenreng Rappang Regency. The research aims to analyze the optimization of asset utilization in increasing Regional Original Revenue (PAD) in Sidenreng Rappang Regency. It adopts a qualitative approach using descriptive methods and an inductive approach, with data collection techniques including semi-structured interviews, passive participation observation, and documentation. The research refers to the optimization theory concept by Doli Siregar (2019), which encompasses dimensions such as identification, physical and legal inventory, and fixed asset valuation, analysis of fixed asset utilization optimization, and the Asset Management Information System (SIMA). Asset utilization in Sidenreng Rappang Regency is not yet optimal. The inhibiting factors include limited human resource quality, difficulty in identifying assets due to their large number, lack of building tenants, policies that do not meet expectations, and environmental damage. The optimization of Asset Utilization in Increasing Regional Original Revenue in Sidenreng Rappang Regency, South Sulawesi Province, is therefore deemed not yet optimal.
Keywords: optimization, utilization, regional original revenue, assets
Abstrak
Penelitian ini fokus membahas tentang belum optimalnya pemanfaatan kekayaan daerah khususnya gedung dan bangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang dan bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pemanfaatan aset dalam meningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif melalui Metode Deskriptif serta Pendekatan Induktif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik Wawancara Semistruktur, Observasi Partisipasi Pasif dan dokumentasi. Penelitian mengacu pada konsep teori Optimalisasi oleh Doli Siregar (2019), dengan dimensi identifikasi, inventarisasi fisik dan legal dan penilaian aset tetap, analisis optimalisasi pemanfaatan aset tetap, dan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). Pemanfaatan aset di Kabupaten Sidenreng Rappang belum optimal. Faktor penghambatnya terdiri dari kualitas sumber daya manusia yang kurang, kesulitan identifikasi karena banyaknya aset, kurangnya penyewa gedung dan kebijakan yang tidak sesuai keinginan serta kerusakan akibat lingkungan. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dikatakan belum optimal.
Kata Kunci:, optimalisasi, pemanfaatan, pendapatan asli daerah, ase
IMPLEMENTING MERIT-BASED POSITION PROMOTIONS IN MALANG DISTRICT, EAST JAVA PROVINCE
No full textThe merit system stands as a cornerstone in human resource management, emphasizing qualifications, competencies, and performance across various facets such as planning, recruitment, payroll, development, promotion, retention, discipline, and retirement of employees. However, the implementation of this system within the Malang Regency Government reveals gaps, particularly in the fulfillment of positions, notably within sub-districts and kelurahans. This research delves into the challenges surrounding the promotion of civil servants in echelon III and IV positions based on the merit system. The aim is to scrutinize the promotion process and Strategies adopted by the Malang Regency government, East Java Province. Employing a qualitative approach with a case research method, primary data is gathered from interviews with informants, complemented by secondary data derived from documentation. Through techniques such as interviews, documentation, and observation, qualitative data analysis is conducted. The promotion strategy is further evaluated using a SWOT analysis, pinpointing strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Findings reveal that vacancies in sub-districts stem from employees' educational levels, often limited to high school qualifications, leading to the appointment of personnel through PLT. The Department of Human Resources (BKPSDM) endeavors to incentivize employees to pursue higher education. Notably, nine key indicators—honesty, discipline, work performance, cooperation, proficiency, loyalty, leadership, communication, and education—emerge as crucial in promotion evaluations, though challenges persist, particularly in meeting education and discipline requirements. The SWOT analysis aids in identifying priority programs and activities essential for advancing promotion based on the merit system in Malang Regency, East Java Province
FARMER GROUP EMPOWERMENT THROUGH THE FIELD SCHOOL OF INTEGRATED PLANT-MANAGEMENT (SL-PTT) PROGRAM IN BERU-BERU VILLAGE KALUKKU DISTRICT MAMUJU REGENCY
No full textDeveloping the food crops sector is one of the key strategies to stimulate future economic growth. Besides being a major source of foreign exchange, this sector is the source of life for most of the Indonesian population. The increasing population has raised concerns over the state of "food insecurity" in the future. Therefore, to meet the food needs in the West Sulawesi province, the Department of Agriculture and Livestock initiated the Field-School of Integrated Plant Management (SL-PTT) program. This study is entitled "FARMER GROUP EMPOWERMENT THROUGH THE FIELD-SCHOOL OF INTEGRATED PLAN-MANAGEMENT (SL-PTT) PROGRAM IN BERU BERU VILLAGE KALUKKU DISTRICT MAMUJU REGENCY". The implementation of this program faces some issues such as the model applied in the program, the factors influencing the production and income, and the development pattern. This study aims to identify the implementation of the SL-PTT program in Beru-Beru Village including the inhibiting factors. This study was conducted in Beru-Beru Village, Kalukku District, Mamuju Regency. This study used a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques covered observations, interviews, and documentation. Based on the results of the observation, the SL-PTT program has been successfully implemented. In practice, it manages to achieve the predetermined targets and objectives as well as involve farmers to participate in the improvement of agricultural yields. The inhibiting factors in the implementation of this program, include no response from the government for farmer groups who implement the SL-PTT program, lack of farmer group administrator effort to hold the counseling group meetings, different levels of soil fertility, different economic capabilities, unprepared use of agricultural technologies, and the limited budget allocation. Considering those challenges, the government of West Sulawesi province is expected to help increase the budget allocation for the implementation of this program, recruit the mentoring team based on technical competence aspects, and give insight to the community about the SL-PTT program
THE IMPLEMENTATION OF THE E-PLANNING SYSTEM AT THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING BOARD (BAPPEDA) OF CENTRAL JAVA PROVINCE: A Study on the Application of Government Science at the Axiological Level
No full textABSTRACT. The government and all elements of society can now utilize development information and communication technology, which is developing rapidly. The government can manage government and provide services to the community more quickly, effectively, efficiently, transparently, and accountable. One way is through development planning through e-planning, as in Central Java Province. The implementation of e-planning in Provincial and Regency/City Regional Development Planning is expected to provide convenience for all rights, both public information and all stakeholders, to access as a reference for participation and monitoring. The implementation of e-planning has objectives that include (1) increasing coordination and shared understanding between central and regional governments in implementing e-planning applications in regional development planning; (2) providing input and sharing regional experiences in developing and utilizing e-planning applications in preparing regional development plan documents. This research was conducted to determine how the e-planning system is implemented at the Central Java Province Regional Development Planning Agency. They were using qualitative descriptive research methods. Data were collected using interviews, questionnaires, literature studies, and documentation. The results of the research show that the implementation of the e-planning system at the Regional Development Planning Agency has been implemented quite well; however, in the process of implementing the e-planning system in Central Java (GRMS), it does not follow the Decree of the Minister of Home Affairs which requires all regional governments to use the SIMBANGDA application. It aims to synergize one integrated data with the Ministry of Home Affairs. The impact caused is the delay in reports on the realization of work carried out by the Regional Leadership Organization (OPD), especially in BAPPEDA Central Java Province, making it very difficult for the Ministry of Home Affairs to keep up with developments.
Keywords: Implementation, System, E-planningABSTRACT. The government and all elements of society can now utilize development information and communication technology, which is developing rapidly. The government can manage government and provide services to the community more quickly, effectively, efficiently, transparently, and accountable. One way is through development planning through e-planning, as in Central Java Province. The implementation of e-planning in Provincial and Regency/City Regional Development Planning is expected to provide convenience for all rights, both public information and all stakeholders, to access as a reference for participation and monitoring. The implementation of e-planning has objectives that include (1) increasing coordination and shared understanding between central and regional governments in implementing e-planning applications in regional development planning; (2) providing input and sharing regional experiences in developing and utilizing e-planning applications in preparing regional development plan documents. This research was conducted to determine how the e-planning system is implemented at the Central Java Province Regional Development Planning Agency. They were using qualitative descriptive research methods. Data were collected using interviews, questionnaires, literature studies, and documentation. The results of the research show that the implementation of the e-planning system at the Regional Development Planning Agency has been implemented quite well; however, in the process of implementing the e-planning system in Central Java (GRMS), it does not follow the Decree of the Minister of Home Affairs which requires all regional governments to use the SIMBANGDA application. It aims to synergize one integrated data with the Ministry of Home Affairs. The impact caused is the delay in reports on the realization of work carried out by the Regional Leadership Organization (OPD), especially in BAPPEDA Central Java Province, making it very difficult for the Ministry of Home Affairs to keep up with developments.
Keywords: Implementation, System, E-plannin
TRANSFORMASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH DI INDONESIA MENUJU GENERASI EMAS 2045: TRANSFORMASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH DI INDONESIA MENUJU GENERASI EMAS 2045
No full textAbstract
The current challenges of character building include moral and ethical crises due to technological advances, as well as gaps in values and labor market needs. The transformation of character education is important in realizing Indonesia's vision towards the Golden Generation 2045. This study aims to identify character education policies implemented by the Indonesian government, analyze the factors that influence the effectiveness of these policies, and analyze the roles of educational institutions, communities, and government in supporting the implementation of character education policies. The method used in this research is a literature review with five stages: finding literature relevant to the research topic, evaluating literature sources, identifying themes and gaps between theories, creating an outline structure in the preparation of literature, and preparing literature reviews that follow the standard format for writing academic papers. The results show that the character education policy is based on Law No 20 of 2003, Presidential Regulation No 87 of 2017, and Minister of Education, Culture and Research No 47 of 2023. Factors that influence the effectiveness of character education policies include the active involvement of various stakeholders such as teachers, parents, communities and businesses. This inter-stakeholder collaboration can improve policy support, implementation and monitoring, ensuring that each party plays an active role in creating an educational environment that supports students' character development. Educational institutions are responsible for integrating character learning in the curriculum, communities provide support and active participation, and the government makes supporting policies and provides financial support and infrastructure for the implementation of character education at all levels.
Keywords: Transformation, policy, education, Indonesia.________________________________________________________________________________________
Abstract
The current challenges of character building include moral and ethical crises due to technological advances, as well as gaps in values and labor market needs. The transformation of character education is important in realizing Indonesia's vision towards the Golden Generation 2045. This study aims to identify character education policies implemented by the Indonesian government, analyze the factors that influence the effectiveness of these policies, and analyze the roles of educational institutions, communities, and government in supporting the implementation of character education policies. The method used in this research is a literature review with five stages: finding literature relevant to the research topic, evaluating literature sources, identifying themes and gaps between theories, creating an outline structure in the preparation of literature, and preparing literature reviews that follow the standard format for writing academic papers. The results show that the character education policy is based on Law No 20 of 2003, Presidential Regulation No 87 of 2017, and Minister of Education, Culture and Research No 47 of 2023. Factors that influence the effectiveness of character education policies include the active involvement of various stakeholders such as teachers, parents, communities and businesses. This inter-stakeholder collaboration can improve policy support, implementation and monitoring, ensuring that each party plays an active role in creating an educational environment that supports students' character development. Educational institutions are responsible for integrating character learning in the curriculum, communities provide support and active participation, and the government makes supporting policies and provides financial support and infrastructure for the implementation of character education at all levels.
Keywords: Transformation, policy, education, Indonesia.
Abstrak
Tantangan pembentukan karakter saat ini meliputi krisis moral dan etika akibat kemajuan teknologi, serta kesenjangan nilai dan kebutuhan pasar kerja. Transformasi pendidikan karakter menjadi penting dalam mewujudkan visi Indonesia menuju Generasi Emas 2045. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kebijakan pendidikan karakter yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut, serta menganalisis peran institusi pendidikan, masyarakat, dan pemerintah dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan karakter. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka dengan lima tahapan: menemukan literatur yang relevan dengan topik penelitian, evaluasi terhadap sumber-sumber literatur, identifikasi tema dan kesenjangan antara teori, pembuatan struktur garis besar dalam penyusunan literatur, serta penyusunan ulasan literatur yang mengikuti format standar penulisan naskah akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan karakter berlandaskan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017, dan Permendikbudristek No. 47 Tahun 2023. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pendidikan karakter meliputi keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, komunitas, dan dunia usaha. Kolaborasi antar-stakeholder ini dapat meningkatkan dukungan, implementasi, dan pengawasan kebijakan, memastikan bahwa setiap pihak berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan karakter siswa. Institusi pendidikan bertanggung jawab mengintegrasikan pembelajaran karakter dalam kurikulum, masyarakat memberikan dukungan dan partisipasi aktif, dan pemerintah membuat kebijakan pendukung serta menyediakan dukungan finansial dan infrastruktur untuk implementasi pendidikan karakter di semua tingkatan.
Kata Kunci: Transformasi, kebijakan, pendidikan, Indonesia
RESEARCH ON THE PENTAHELIX USING VOSVIEWER AND BIBLIOSHINY
No full textThis study aims to track the advancement of "Pentahelix"-related research. Scopus searches were used for this research. A flowchart illustrating the stages of the bibliometric analysis employed in this study's research methodology is provided. Software like Biblioshiny and VOSviewer are utilized as research aids. Forty-seven documents were included in the search results, exported as RIS and BibTex files, and processed using the VOSviewer and Biblioshiny software. It is known from the search results that there are 5 clusters and six authors who work together to write scholarly publications on "Pentahelix." "Pentahelix" research varied from year to year. Padjajaran University is the affiliate with the most publications. Indonesia has the most publications, followed by Australia, China, Ethiopia, Kenya, Korea, Malaysia, Mexico, Spain, England, and Italy. IOP Conference Series: Earth and Environmental SCI is a publication source with many scientific papers on the "Pentahelix," it is the affiliate with the most publications. Indonesia has produced the most "Petahelix" papers overall. The findings of this study will help government sector activists work together to advance the timely study of their respective scientific domains.Keywords: Pentahelix, VosViewer, Biblioshiny, Scopus.This study aims to track the advancement of "Pentahelix"-related research. Scopus searches were used for this research. A flowchart illustrating the stages of the bibliometric analysis employed in this study's research methodology is provided. Software like Biblioshiny and VOSviewer are utilized as research aids. Forty-seven documents were included in the search results, exported as RIS and BibTex files, and processed using the VOSviewer and Biblioshiny software. It is known from the search results that there are 5 clusters and six authors who work together to write scholarly publications on "Pentahelix." "Pentahelix" research varied from year to year. Padjajaran University is the affiliate with the most publications. Indonesia has the most publications, followed by Australia, China, Ethiopia, Kenya, Korea, Malaysia, Mexico, Spain, England, and Italy. IOP Conference Series: Earth and Environmental SCI is a publication source with many scientific papers on the "Pentahelix," it is the affiliate with the most publications. Indonesia has produced the most "Petahelix" papers overall. The findings of this study will help government sector activists work together to advance the timely study of their respective scientific domains.Keywords: Pentahelix, VosViewer, Biblioshiny, Scopus