Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
CORPORATE CRIME IN INDONESIAN ENVIRONMENTAL LEGAL POLICY: A GOVERNANCE PERSPECTIVE: Sudut Pandang Legal-Filosofis
No full textAbstract
Corporate crime has been a concern in the development of criminal law for a long time and the Indonesian society has concern regarding the implementation of the legal system. This research paper examines corporate crime in the context of environmental law in Indonesia, providing a legal-philosophical analysis of the responsibilities of corporations and the implications for victims of environmental crimes. The study highlights the philosophical underpinnings of the rule of law in Indonesia, emphasizing the collective will of the people and the limitations of state power. It investigates the intersection of criminal law, corporate law, and environmental law, particularly focusing on the Lapindo Mud Case in Sidoarjo, East Java as a significant example of corporate environmental malpractice. The paper discusses the principles of legality in criminal law, the complexities of corporate criminal liability, and the evolving definitions of victims in environmental crimes. It argues that environmental crimes perpetrated by corporations not only harm individuals but also have broader impacts on communities, ecosystems, and the state. Ultimately, the research calls for a more robust legal framework to hold corporations accountable and protect victims, advocating for an integrated approach that recognizes the rights of both individuals and the environment.
Keywords: Corporate Crime, Environmental Legal Policy, Indonesia, Legal PhilosophyAbstrak
Kejahatan korporasi telah menjadi perhatian dalam pengembangan hukum pidana sejak lama dan masyarakat Indonesia memiliki perhatian terhadap penerapan sistem hukum tersebut. Makalah penelitian ini mengkaji kejahatan korporasi dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia, memberikan analisis hukum-filosofis tentang tanggung jawab korporasi dan implikasinya bagi korban kejahatan lingkungan. Penelitian ini menyoroti dasar-dasar filosofis dari aturan hukum di Indonesia, yang menekankan keinginan kolektif rakyat dan keterbatasan kekuasaan negara. Penelitian ini menyelidiki persinggungan antara hukum pidana, hukum korporasi, dan hukum lingkungan, terutama berfokus pada Kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur sebagai contoh signifikan dari malpraktik lingkungan korporasi. Makalah ini membahas prinsip-prinsip legalitas dalam hukum pidana, kompleksitas pertanggungjawaban pidana korporasi, dan definisi korban yang berkembang dalam kejahatan lingkungan. Penelitian ini berpendapat bahwa kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi tidak hanya merugikan individu tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas pada masyarakat, ekosistem, dan negara. Pada akhirnya, penelitian tersebut menyerukan kerangka hukum yang lebih kuat untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dan melindungi korban, mengadvokasi pendekatan terpadu yang mengakui hak-hak individu dan lingkungan.
Kata Kunci: Filsafat Hukum, Kebijakan Hukum Lingkungan, Indonesia, Kejahatan Korporas
Collaborative Governance dalam Penanganan Kemacetan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
No full textPenelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam penanganan kemacetan di Kota Surabaya. Teori collaborative governance yang digunakan untuk menganalisis didasarkan atas pandangan Ansell dan Gash (2007) yang meliputi 4 dimensi yakni: Starting Conditions, Institusional Design, Facilitative Leadership, dan Collaborative Process. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan post positivism. Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penentuan informan didasarkan atas kriteria tertentu dengan asumsi bahwa informan merupakan aktor atau pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan fokus/tema penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan terlebih dahulu memilah berdasarkan tema/kategori, kemudian dianalisis berdasarkan pola umum yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan collaborative governance mampu mengurangi tingkat kemacetan di Kota Surabaya. Berdasarkan hasil analisis terhadap 4 dimensi menunjukkan adanya berbagai upaya kolaborasi untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas. Meskipun demikian, program kerja yang dilaksanakan hanya berdasarkan perintah, instruksi, dan kebijakan pimpinan sesuai koridor yang dibuat oleh Kepala daerah karena jelas bentuk dokumen kerja sama antar stakeholder dalam penanganan kemacetan. Kondisi ini dapat mengancam keberlanjutan pelaksanaan collaborative governance apabila terjadi pergantian kepemimpinan.Kata Kunci: Collaborative governance; Kemacetan; Pemerintahan Daera
Penilaian Tata Kelola Teknologi Informasi Berbasis Kinerja Organisasi Menggunakan Cobit 2019 dan Balanced Scorecard (Studi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Kolaka Timur)
No full textPenelitian ini berangkat dari adanya beberapa fenomena penerapan Teknologi Informasi (TI) dalam pelayanan publik di Kabupaten Kolaka Timur, yang selanjutnya dirumuskan menjadi isu-isu strategis dalam Renstra sebagai upaya memberi solusi terhadap permasalahan tata kelola TI yang belum terintegrasi, kurangnya singkronisasi dan koordinasi perangkat daerah dalam membangun jaringan terintegrasi, kualitas SDM bidang TIK yang masih rendah, serta sarana prasarana TI yang belum memadai. Penelitian ini tertuju agar pengevaluasian peran tata kelola TI dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan, dengan fokus pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Kolaka Timur. Menggunakan pendekatan mixed method dengan desain eksploratori sekuensial, penelitian ini menggabungkan analisis kualitatif dengan validasi kuantitatif, pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner. Analisis dengan Balanced Scorecard mengungkapkan bahwa target kinerja yang berorientasi pada pelanggan tidak terpenuhi. Mengacu pada tujuan layanan pelanggan COBIT 2019, studi ini memetakan tata kelola TI di empat domain. Hasil penelitian menunjukkan domain APO02 (strategi terkelola) mencapai level 3, sedangkan APO03, BAI05, dan DSS06 mencapai level 2. rekomendasi berdasarkan kerangka kerja COBIT 2019 diberikan. Rekomendasinya adalah peningkatan tata kelola dan manajemen teknologi informasi, memastikan semua proses berfungsi penuh dan selaras dengan tujuan organisasi, dan mengikuti pedoman COBIT 2019 untuk meningkatkan praktik tata kelola TI supaya mendukung pencapaian tujuan strategis.
Kata kunci: Kinerja Organisasi, Tata Kelola Teknologi Informasi, Balanced Scorecard, COBIT 2019
THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN GOVERNMENT POLICIES ON UNEMPLOYMENT MANAGEMENT
No full textThe Identity Card (KTP) serves as an official population identification issued by the relevant authority and is valid throughout the Unitary State of the Republic of Indonesia. Despite this, in Semende Darat Ulu District, 9,520 out of 22,273 eligible individuals have yet to register for the E-KTP. This study aims to assess the implementation of the E-ID card service program in this district. Utilizing a qualitative research method with a descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that, in the communication dimension, the clarity of service implementation was satisfactory. Semende Darat Ulu Subdistrict effectively disseminated information about E-KTP recording times by notifying village officials and conducting school visits. The resource dimension, concerning both quantity and quality, was adequate for counter officers and E-KTP operators. The disposition dimension revealed that task distribution among employees was aligned with their competencies. The bureaucratic structure dimension showed that an SOP (Standard Operating Procedure) governs the E-KTP service process. However, challenges remain due to signal issues and adverse geographical conditions, such as frequent rain and power outages. Overall, three out of the four dimensions were found to be satisfactory, while one remains lacking. Therefore, the implementation of the E-KTP service program in Semende Darat Ulu District is categorized as good, though improvements are needed.
 
Trends in Academic Library Publications for the 2014-2023 Period in Scopus Database
No full textBackground:Every university has a library to support the academic community. The academic library does not only function to meet the informational needs of the academic community, but also plays crucial roles in education, research, information, recreation, and preservation. The importance of the academic libraries has led to numerous studies being conducted in this field. However, research developments in the field of academic libraries are not yet comprehensive due to the limited number of studies focused on its development. Purpose: The purpose of this research is to identify publication trends in the field of academic libraries within the Scopus database from 2014 to 2023 and to provide recommendations for research novelty in this field. Method: The research method used in this study is bibliometric analysis. The bibliometric method employed is co-word analysis (keywords) using VOSviewer software. Result: The trending keywords in publications on academic libraries from 2014 to 2023 included Academic libraries, Libraries, Information literacy, Library, Academic library, Human, Collection development, University libraries, Assessment, Higher education, Covid-19, Digital libraries, and Collaboration. Conclusion: The trending keywords in the field of academic libraries are related to the process of library’s adaptation to technological advancements, user needs, and the global impact of the pandemic. In addition to trending keywords, numerous less frequent keywords have emerged, including bibliometric analysis, digital skills, information literacy skills, digital collection, digital reference, digital repositories, technology transfer, technology adoption, remote access, information systems, library design, and academic library websites. These keywords offer valuable insights for future research in the field of academic libraries, particularly in the development of information technology in academic libraries so that libraries can continuously adapt to technological developments.
 
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TANJUNG MEKAR KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS
No full textLack of persuasive relationship between the Village Head and the entire community in the village. This is what causes a lack of communication process between the village head and the community in planning and implementing village development. The leadership of the village head has a big role in determining the direction of policy in development in the village. This research aims to determine the leadership of the Tanjung Mekar Village Head in increasing community participation in village development. This research uses a descriptive method with a survey approach. The research sample included the Village Head, village officials and the community. Data was collected through interviews, questionnaires and observations. The research results show that the leadership of the Tanjung Mekar Village Head in increasing community participation in village development is classified as "Quite Good". The Village Head is assessed as having intelligence, emotional maturity, high motivation, a drive for achievement, and a good attitude towards human relations. However, there are several suggestions for increasing community participation, such as increasing communication, transparency and community involvement in development planning. Overall, this research provides insight into the importance of effective village head leadership in encouraging community participation and achieving village development goals.Kurangnya hubungan Kepala Desa secara persuasif dengan seluruh masyarakat di desa. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya proses komunikasi antara kepala desa dengan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa .Kepemimpinan kepala desa mempunyai peran besar dalam menentukan arah kebijakan dalam pembangunan di desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan Kepala Desa Tanjung Mekar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan survei. Sampel penelitian meliputi Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa Tanjung Mekar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tergolong "Cukup Baik". Kepala Desa dinilai memiliki kecerdasan, kedewasaan emosional, motivasi tinggi, dorongan berprestasi, dan sikap hubungan kemanusiaan yang baik. Namun, terdapat beberapa saran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti meningkatkan komunikasi, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya kepemimpinan kepala desa yang efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan desa
GOVERNANCE OF VILLAGE ADMINISTRATION IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR IN BITING VILLAGE, BADEGAN DISTRICT, PONOROGO REGENCY
No full textThis research aims to understand and describe village government management in the development of the tourism sector in Biting Village, Badegan District, Ponorogo Regency. The concept of Good Village Governance is used as the theoretical foundation, emphasizing transparency, accountability, and community participation as the main principles. This study employs a qualitative approach with data collection techniques through semi-structured interviews and documentation. Data analysis is conducted using the data analysis model from Miles, Huberman, and Saldana (2014), including data condensation, data display, and conclusion drawing. The results show that transparency is realized through the dissemination of information on policies, programs, and activities through various communication platforms. Accountability is evident in the monthly reporting of tourism funds and periodic evaluations. Community participation is enhanced through Village Deliberation forums and training involving various community components. The conclusion emphasizes the importance of transparency, accountability, and community participation in managing the tourism sector to achieve good and sustainable governance.This research aims to understand and describe village government management in the development of the tourism sector in Biting Village, Badegan District, Ponorogo Regency. The concept of Good Village Governance is used as the theoretical foundation, emphasizing transparency, accountability, and community participation as the main principles. This study employs a qualitative approach with data collection techniques through semi-structured interviews and documentation. Data analysis is conducted using the data analysis model from Miles, Huberman, and Saldana (2014), including data condensation, data display, and conclusion drawing. The results show that transparency is realized through the dissemination of information on policies, programs, and activities through various communication platforms. Accountability is evident in the monthly reporting of tourism funds and periodic evaluations. Community participation is enhanced through Village Deliberation forums and training involving various community components. The conclusion emphasizes the importance of transparency, accountability, and community participation in managing the tourism sector to achieve good and sustainable governance
INOVASI PELAYANAN BUNDAKU DALAM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH
No full textThe non-achievement of the birth certificate ownership target in the Dindukcapil Strategic Plan of Temanggung Regency led the Temanggung Regency Government to issue Regent Decree Number 470/363 of 2019 concerning the Acceleration Team for Increasing Civil Registration Certificate Ownership and the Team for Increasing Ownership of Population Registration Documents of Temanggung Regency. Following up on this, the latest service innovation called BUNDAKU began to be implemented by the Population and Civil Registration Office of Temanggung Regency. This study aims to know and understand the BUNDAKU Service Innovation in the issuance of birth certificates at the Population and Civil Registration Office of Temanggung Regency, to know and understand the obstacles of the BUNDAKU Service Innovation in the issuance of birth certificates, and to know the efforts made by the government related to the resolution of obstacles that BUNDAKU Service Innovation in the issuance of birth certificates at the Population and Civil Registration Office of Temanggung Regency. The research method used in this research is descriptive qualitative. The types of data used by researchers are primary data and secondary data. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the BUNDAKU Service Innovation in the issuance of birth certificates has not gone well because there are obstacles faced that hinder the service process such as the lack of required documents for the issuance of birth certificatesTidak tercapainya target angka kepemilikan akta kelahiran di Rencana Strategis Dindukcapil Kabupaten Temanggung menyebabkan Pemerintah Kabupaten Temanggung mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 470/363 tahun 2019 tentang Tim Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil dan Tim Peningkatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kabupaten Temanggung. Menindaklanjuti hal tersebut, inovasi pelayanan terbaru bernama BUNDAKU mulai dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Inovasi Pelayanan BUNDAKU dalam penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, mengetahui dan memahami kendala dari Inovasi Pelayanan BUNDAKU dalam penerbitan akta kelahiran, serta mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah terkait penyelesaian kendala yang Inovasi Pelayanan BUNDAKU dalam penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan peneliti yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Inovasi Pelayanan BUNDAKU dalam penerbitan akta kelahiran belum berjalan dengan baik dikarenakan terdapat kendala yang dihadapi sehingga menghambat proses pelayanan seperti, kurangnya dokumen persyaratan pembuatan akta kelahiran, server eror, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya komunikasi dengan pihak fasilitator kesehatan
Tren Global dan Lokal dalam Penurunan Stunting: Analisis Bibliometrik dari Studi Terpilih
No full textStunting is a serious public health problem with high prevalence in developing countries, including Indonesia, which has a significant impact on child development. This study aims to analyze global and local trends in stunting reduction, by identifying factors that influence the effectiveness of policies and programs in reducing stunting prevalence. Bibliometric analysis methods were used to review and evaluate relevant literature, identifying successes and challenges in implementing stunting interventions. The findings suggest that effective management of stunting requires a multi-sectoral approach involving health, nutrition, sanitation, and education. The analysis emphasizes the importance of coordinated policies and specifically designed intervention programs, as well as community engagement. This study provides important insights for policymakers and health practitioners in designing more effective strategies to address stunting in the future.Stunting is a serious public health problem with high prevalence in developing countries, including Indonesia, which has a significant impact on child development. This study aims to analyze global and local trends in stunting reduction, by identifying factors that influence the effectiveness of policies and programs in reducing stunting prevalence. Bibliometric analysis methods were used to review and evaluate relevant literature, identifying successes and challenges in implementing stunting interventions. The findings suggest that effective management of stunting requires a multi-sectoral approach involving health, nutrition, sanitation, and education. The analysis emphasizes the importance of coordinated policies and specifically designed intervention programs, as well as community engagement. This study provides important insights for policymakers and health practitioners in designing more effective strategies to address stunting in the future
ANALYSIS OF EFFECTIVE PUBLIC FINANCE STRATEGIES TO TACKLE CLIMATE CHANGE
No full textThis study emphasizes how important it is for public employees to use efficient public finance techniques to lessen the effects of climate change. In order to create a comprehensive climate action plan, the report highlights the significance of incorporating sustainability into government policy, obtaining sufficient funds, and promoting cooperation among diverse stakeholders. The study also emphasizes how citizen involvement can lead to significant change and how public-private partnerships can help close the financial gap for climate projects. The study intends to find chances for cooperation, enhance the efficacy of climate finance, and stimulate creative methods of resource mobilization in the face of urgent climate concerns by looking at case studies and best practices worldwide. The research concludes that public-private partnerships in climate finance can accelerate the achievement of climate goals. Collaboration between government, business and civil society is an important aspect of renewable energy, energy efficiency and carbon reduction. On the other hand, transparency, accountability and clear regulations are important to encourage trust in climate finance. By promoting a transparent culture, stakeholders can collaborate to realize a more environmentally friendly and responsible future.
Keywords: Finance, Service, And PublicThis study emphasizes how important it is for public employees to use efficient public finance techniques to lessen the effects of climate change. In order to create a comprehensive climate action plan, the report highlights the significance of incorporating sustainability into government policy, obtaining sufficient funds, and promoting cooperation among diverse stakeholders. The study also emphasizes how citizen involvement can lead to significant change and how public-private partnerships can help close the financial gap for climate projects. The study intends to find chances for cooperation, enhance the efficacy of climate finance, and stimulate creative methods of resource mobilization in the face of urgent climate concerns by looking at case studies and best practices worldwide. The research concludes that public-private partnerships in climate finance can accelerate the achievement of climate goals. Collaboration between government, business and civil society is an important aspect of renewable energy, energy efficiency and carbon reduction. On the other hand, transparency, accountability and clear regulations are important to encourage trust in climate finance. By promoting a transparent culture, stakeholders can collaborate to realize a more environmentally friendly and responsible future.
Keywords: Finance, Service, And Publi