Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
Plastic Waste Management Policy in Support of Sustainable Development Goal 12 “Responsible Production and Consumption”: A Case Study of Surabaya City
No full textPlastic waste management is one of the main environmental challenges in Indonesia, especially in the city of Surabaya. This qualitative study aims to review and analyze the implementation of government policies in creating and implementing plastic waste management to support SDG 12 (Responsible Production and Consumption). This study raises the issue of the limited effectiveness of policies in reducing plastic waste and increasing community participation. Secondary data was collected from various sources, such as Surabaya City government policy documents, scientific journals, and relevant publications. This study contributes to strengthening the understanding of the importance of a collaborative approach in the implementation of waste management policies. However, challenges such as low public awareness and weak supervision still exist. This study highlights the importance of cross-sector collaboration in strengthening plastic waste management policies. The researchers recommend that the government should increase awareness campaigns on waste sorting and recycling. Additionally, stricter oversight is needed to limit the use of single-use plastic waste as part of the strategy to achieve SDG 12 at the city level.Pengelolaan sampah plastik merupakan salah satu tantangan lingkungan utama di Indonesia khususnya di kota Surabaya. Studi Kualitatif ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam menciptakan dan melaksanakan pengelolaan sampah plastik guna mendukung SDGs 12 (Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab). Pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan dengan data skunder. Data skunder di kumpulkan dari berbagai sumber, seperti dokumen kebijakan pemerintah Kota Surabaya, laporan tahunan Dinas Lingkungan Hidup kota Surabaya, Jurnal Ilmiah, dan Publikasi yang relavan dengan pengelolaan sampah plastik. Hasil dari studi ini, menemukan bahwa pemerintah,masyarakat, dan sektor swasta sudah berkontribusi dalam mengembangkan kebijakan agar timbulan sampah plastik mengalami penurunan. Namun nyatanya,pemerintah dan masyarakat masih menghadapi masalah yang serius. Menindaki lanjuti temuan tersebut, peneliti merekomendasikann pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi pemilahan dan daur ulang sampah. Serta memperketat pengawasan untuk membatasi penggunaan sampah plastik sekali pakai
RESPONS PEMUDA PEDESAAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA
No full textDevelopment inequality remains a persistent issue in many regions, often stemming from imbalanced policy implementation and regional disparities. Youth, as a socially and economically vulnerable group, are particularly affected by such conditions. This study aims to analyze the responses of young people in East Java Province to local development policies. Using a descriptive qualitative approach supported by surveys and literature review, the research explores perceptions and experiences of youth toward government-led development initiatives. The findings reveal that, overall, youth in East Java demonstrate a positive attitude toward regional development policies, acknowledging improvements in infrastructure, education, and public services. However, significant concerns remain, particularly regarding the limited and indirect impact of such policies on employment opportunities. Many young people, especially those from rural areas, express dissatisfaction with the lack of accessible jobs, which compels them to migrate to urban centers or other provinces in search of better economic prospects. This phenomenon highlights a critical gap in inclusive development planning. The study underscores the urgent need for strategic policy reforms aimed at reducing regional disparities and enhancing youth participation in local development. One recommended approach is the acceleration of development in underdeveloped areas by optimizing local potentials such as agriculture, creative industries, and rural-based manufacturing. Strengthening these sectors can not only create sustainable employment but also curb youth migration and promote balanced regional growth. The study contributes to the discourse on youth-oriented development and serves as a reference for policymakers seeking inclusive and equitable development strategies.Ketimpangan pembangunan masih menjadi isu yang terus berlanjut di banyak daerah, seringkali bersumber dari implementasi kebijakan yang tidak seimbang dan disparitas antarwilayah. Pemuda, sebagai kelompok rentan secara sosial dan ekonomi, sangat terdampak oleh kondisi tersebut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis respons pemuda di Provinsi Jawa Timur terhadap kebijakan pembangunan daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang didukung oleh survei dan tinjauan pustaka, penelitian ini mengeksplorasi persepsi dan pengalaman pemuda terhadap inisiatif pembangunan yang dipimpin pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, pemuda di Jawa Timur menunjukkan sikap positif terhadap kebijakan pembangunan daerah, mengakui adanya peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik. Namun, masih terdapat kekhawatiran yang signifikan, terutama terkait dampak terbatas dan tidak langsung dari kebijakan tersebut terhadap kesempatan kerja. Banyak pemuda, terutama yang berasal dari daerah pedesaan, menyatakan ketidakpuasan dengan kurangnya akses terhadap pekerjaan, yang memaksa mereka bermigrasi ke pusat kota atau provinsi lain untuk mencari prospek ekonomi yang lebih baik. Fenomena ini menyoroti kesenjangan kritis dalam perencanaan pembangunan yang inklusif. Studi ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan reformasi kebijakan strategis yang bertujuan untuk mengurangi disparitas antarwilayah dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Salah satu pendekatan yang direkomendasikan adalah percepatan pembangunan di daerah tertinggal dengan mengoptimalkan potensi lokal seperti pertanian, industri kreatif, dan manufaktur berbasis pedesaan. Penguatan sektor-sektor ini tidak hanya dapat menciptakan lapangan kerja berkelanjutan tetapi juga menghambat migrasi pemuda dan mendorong pertumbuhan regional yang seimbang. Studi ini berkontribusi pada wacana pembangunan yang berorientasi pada pemuda dan menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan yang mengupayakan strategi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan
THE IMPLEMENTATION OF DECISION-MAKING PROCESSES IN THE GOVERNMENT OF GUWOSARI VILLAGE, YOGYAKARTA PROVINCE.
No full textThe decision-making process in village governance plays a crucial role in realizing good governance and enhancing community participation in village development. The Government of Guwosari Village represents one example of a village that seeks to implement these principles in its daily governance practices. This study aims to analyze the implementation of the decision-making process in the Government of Guwosari Village. This research employs a descriptive qualitative approach. The research informants consist of village officials, community leaders, and members of the general public. Data were collected through interviews and document analysis, particularly the official website of the Guwosari Village Government, and were analyzed using descriptive qualitative analysis. The results indicate that: (1) the decision-making process in Guwosari Village reflects an open, visionary, and participatory leadership pattern; (2) deliberative mechanisms are conducted in stages, from the hamlet level to the village level, actively involving the community; and (3) the village government applies the principles of transparency and accountability by providing channels for complaints and the expression of public aspirations, both directly and online. These findings demonstrate that the Government of Guwosari Village has implemented the principles of good governance, and that a responsive and open decision-making system can serve as a model for other village governments in formulating policies that are widely accepted by the community
KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK: MODEL SINERGI UNTUK PENGEMBANGAN DAERAH
No full textAbstract
This study aims to analyze and develop a synergy model of collaboration between the government, the private sector, and civil society in the implementation of public policies at the regional level. This multi-actor collaboration is seen as an important approach to improve the effectiveness of public policies, especially in the context of sustainable regional development. This study explores how the interaction between the three actors can be enhanced through efficient collaborative mechanisms. In addition, the study identifies key factors that affect the success of collaboration, such as coordination challenges, differences in priorities, and operational mechanisms that have not been integrated. The results of this study are expected to make an important contribution to the development of better collaborative governance at the local level and offer practical recommendations for decision-makers to create innovative and sustainable solutions in the implementation of public policies.
Keywords: Collaboration, Public Policy, Civil Society, Government, Private, Synergy, Regional Development, Governance.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan model sinergi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam pelaksanaan kebijakan publik di tingkat daerah. Kolaborasi multi-aktor ini dilihat sebagai pendekatan yang penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik, terutama dalam konteks pengembangan daerah yang berkelanjutan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana interaksi antara ketiga aktor tersebut dapat ditingkatkan melalui mekanisme kolaboratif yang efisien. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi, seperti tantangan koordinasi, perbedaan prioritas, dan mekanisme operasional yang belum terintegrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan tata kelola kolaboratif yang lebih baik di tingkat daerah serta menawarkan rekomendasi praktis bagi para pengambil keputusan untuk menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan kebijakan publik.
 
DINAMIKA KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF INOVASI KEBIJAKAN: ANTARA KESIAPAN DAERAH DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN
No full textRegional expansion encounters obstacles, such as constrained economic capacity, administrative difficulties, and social disputes that frequently impede the attainment of these objectives. Data indicates that numerous New Autonomous Regions (DOB) do not attain financial autonomy and fail to deliver adequate public services. This essay seeks to evaluate the dynamics of regional expansion policies through the lens of policy innovation by assessing regional preparedness and equitable development. The employed methodology is a literature review. Regional expansion must be executed through a comprehensive method that encompasses meticulous planning, adequate budget allocation, and enhanced human resource capabilities. Innovations in public policy, including participatory governance and community engagement, are essential techniques to address issues and enhance the beneficial effects of policies. Consequently, regional growth programs necessitate rigorous assessment and oversight to guarantee their advantages for equitable development and community well-being.
Keywords: regional expansion, public policy, New Autonomous Region, innovation policy, equitable developmentPemekaran wilayah menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas fiskal, masalah administratif, dan konflik sosial yang sering kali menghambat pencapaian tujuan tersebut. Data menunjukkan bahwa banyak Daerah Otonom Baru (DOB) gagal mencapai kemandirian finansial dan memberikan pelayanan publik yang optimal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebijakan pemekaran wilayah dalam perspektif inovasi kebijakan dengan melihat kesiapan daerah dan pemerataan pembangunan. Metode yang digunakan adalah literature review. Dalam pelaksanaannya pemekaran wilayah harus didasarkan pada pendekatan holistik dalam perencanaan dan pelaksanaan pemekaran wilayah, melibatkan perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang cukup, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Inovasi kebijakan publik, seperti tata kelola partisipatif dan keterlibatan masyarakat, menjadi strategi penting untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan dampak positif kebijakan. Dengan demikian, kebijakan pemekaran wilayah memerlukan evaluasi dan pengawasan yang ketat untuk memastikan manfaatnya bagi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
Collaborative Governance sebagai Pengungkit Inovasi Smart City: : Analisis Transformasi Layanan Publik Digital di Indonesia
No full textThe transformation of smart cities in Indonesia indicates that the success of public service innovation is highly dependent on the quality of collaborative governance that connects the government, the private sector, academia, and civil society. This study aims to analyze the role of collaborative governance in promoting the effective implementation of smart cities through joint decision-making mechanisms, resource distribution, and trust-building among stakeholders. The research method used is a qualitative approach with a literature review, analyzing various relevant literature, policy documents, and previous research findings regarding the implementation of smart cities and collaborative governance in Indonesia. This approach allows the researcher to map various forms of collaboration, barriers, and factors affecting the effectiveness of collaborative governance in smart city innovation. The results of the study show that clear collaboration structures, facilitative leadership, and deliberative interactions enhance the responsiveness, transparency, and adaptability of digital public services. Various innovations, including data integration, command centers, public participation platforms, and smart mobility, demonstrate improved service quality when collaborative processes are consistently applied. However, challenges such as sectoral ego, disparities in human resource capacity, and infrastructure limitations still hinder optimal implementation. This study concludes that collaborative governance is a fundamental prerequisite for the sustainability of smart city innovation, and recommends strengthening regulations, increasing digital capacity, and designing more inclusive and institutionalized collaboration.Transformasi smart city di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi layanan publik sangat bergantung pada kualitas tata kelola kolaboratif yang menghubungkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Penelitian ini menganalisis bagaimana collaborative governance menjadi pendekatan kunci dalam mendorong efektivitas implementasi smart city melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama, distribusi sumber daya, dan pembangunan kepercayaan antarpemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kolaborasi yang jelas, kepemimpinan fasilitatif, dan interaksi deliberatif meningkatkan responsivitas, transparansi, serta adaptabilitas layanan publik digital. Berbagai inovasi, termasuk integrasi data, command center, platform partisipasi publik, dan smart mobility, menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan ketika proses kolaboratif berjalan konsisten. Namun, tantangan seperti ego sektoral, disparitas kapasitas SDM, dan keterbatasan infrastruktur masih menghambat optimalisasi implementasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance merupakan syarat fundamental bagi keberlanjutan inovasi smart city, dan rekomendasi strategis diarahkan pada penguatan regulasi, peningkatan kapasitas digital, serta desain kolaborasi yang lebih inklusif dan terinstitusionalisasi
Analisis Tren Penelitian Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia
No full textBencana alam yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 35 menyebutkan bahwa salah satu aspek yang dapat dilakukan pada penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana, adalah adanya aspek/kegiatan pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction). Namun, belum banyak publikasi yang mengkaji tren penelitian dengan topik pengurangan risiko bencana di Indonesia. Sementara itu analisis tren penelitian tersebut menjadi penting untuk dilakukan untuk memahami perkembangan penelitian, dan menentukan arah penelitian di masa depan khususnya yang berkaitan dengan topik pengurangan risiko bencana di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tren penelitian terkait Pengurangan Risiko Bencana (Disaster Risk Reduction) di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik, dan teknik analisis data dibantu menggunakan R studio untuk membuka biblioshiny. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penelitian tentang pengurangan risiko bencana di Indonesia menunjukkan fluktuasi publikasi, dengan puncak pada tahun 2021, didominasi oleh kata kunci seperti “Indonesia”, “disasters”, dan “disaster risk reductions”, serta kontribusi signifikan dari Universitas Indonesia dan afiliasi internasional. Tren tersebut mencerminkan kolaborasi akademik global dan membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut terkait teknologi, partisipasi masyarakat, serta aspek yang kurang dibahas seperti persepsi risiko, tata guna lahan, dan mitigasi bencana di daerah di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Papua. Kesimpulannya, melalui visualisasi tren penelitian “pengurangan risiko bencana di Indonesia” menunjukkan berbagai peluang penelitian masa depan yang dapat dilakukan oleh peneliti yang membidangi kebencanaan.
Kata Kunci: Pengurangan Risiko Bencana, Manajemen Bencana, Bibliometrik, Biblioshiny.Bencana alam yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 35 menyebutkan bahwa salah satu aspek yang dapat dilakukan pada penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana, adalah adanya aspek/kegiatan pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction). Namun, belum banyak publikasi yang mengkaji tren penelitian dengan topik pengurangan risiko bencana di Indonesia. Sementara itu analisis tren penelitian tersebut menjadi penting untuk dilakukan untuk memahami perkembangan penelitian, dan menentukan arah penelitian di masa depan khususnya yang berkaitan dengan topik pengurangan risiko bencana di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tren penelitian terkait Pengurangan Risiko Bencana (Disaster Risk Reduction) di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik, dan teknik analisis data dibantu menggunakan R studio untuk membuka biblioshiny. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penelitian tentang pengurangan risiko bencana di Indonesia menunjukkan fluktuasi publikasi, dengan puncak pada tahun 2021, didominasi oleh kata kunci seperti “Indonesia”, “disasters”, dan “disaster risk reductions”, serta kontribusi signifikan dari Universitas Indonesia dan afiliasi internasional. Tren tersebut mencerminkan kolaborasi akademik global dan membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut terkait teknologi, partisipasi masyarakat, serta aspek yang kurang dibahas seperti persepsi risiko, tata guna lahan, dan mitigasi bencana di daerah di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Papua. Kesimpulannya, melalui visualisasi tren penelitian “pengurangan risiko bencana di Indonesia” menunjukkan berbagai peluang penelitian masa depan yang dapat dilakukan oleh peneliti yang membidangi kebencanaan.
Kata Kunci: Pengurangan Risiko Bencana, Manajemen Bencana, Bibliometrik, Biblioshiny
Implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Dengan Pendekatan Motivation-Hygiene Theory di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Sidoarjo serta mengetahui implikasinya terhadap motivasi kerja aparatur sipil negara (ASN). Konsep implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model empat variabel (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) yang dikembangkan oleh George C. Edward III, sementara implikasinya dianalisis menggunakan pendekatan Motivation-Hygiene Theory dari Herzberg. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi lapangan untuk data primer serta studi dokumentasi terhadap peraturan, laporan kinerja, dan kebijakan teknis sebagai data sekunder, yang diperkuat dengan kajian literatur. Hasil penelitian secara singkat menunjukkan dua hal utama untuk menjawab tujuan penelitian. Pertama, implementasi TPP di Kabupaten Sidoarjo berjalan efektif karena didukung oleh keempat variabel dalam model Edward III. Kedua, TPP terbukti berhasil berfungsi sebagai hygiene factor yang efektif dalam mencegah ketidakpuasan kerja, namun memiliki keterbatasan sebagai motivator factor dalam mendorong motivasi intrinsik dan kinerja jangka panjang ASN.
Kata Kunci: Implementasi; Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP); Motivasi Kerja
Analisis Kualitas Website Kecamatan Rancasari Kota Bandung Dengan Gtmetrix
No full textKualitas website merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh instansi pemerintahan, website yang berkualitas dapat memberikan informasi dan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien. Kecamatan Rancasari Kota Bandung memiliki website, namun pada penerapannya, masih terdapat kendala error dan loading, yaitu website tidak merespon saat user melakukan klik pada menu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas website Kecamatan Rancasari. Metode pengukuran kualitas website menggunakan GTMetrix. Hasil penelitian menunjukkan bahwa performa website Kecamatan Rancasari termasuk pada kategori sangat buruk dengan nilai rata-rata dari performances score sebesar 32% dan structure score sebesar 63%. Kesimpulannya, website Kecamatan Rancasari telah memberikan informasi pelayanan bagi publik namun masih membutuhkan peningkatan dari berbagai aspek, diantaranya memperbaiki performa website melalui perbaikan desain halaman website, memastikan kecepatan internet website agar selalu stabil, dan memiliki sumber daya manusia yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas (tenaga ahli khusus teknologi informasi) yang dapat fokus dan konsisten untuk menilai dan mengevaluasi performa website Kecamatan Rancasari, serta melakukan survey kepuasan masyarakat pengguna website terkait kebermanfaatan website Rancasari tersebut.
Kata Kunci: Website, GTMetrix, Performances Score, Structure Score
Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Di Kota Jambi
No full textPenelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara target nasional dan realisasi implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum implementasi kebijakan IKD di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan Teknik wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi untuk pengumpulan datanya. Penulis menggunakan reduksi, display data, dan penarikan Kesimpulan, sebagai Teknik analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan IKD di Kota Jambi memiliki landasan hukum yang kuat, inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis digital, pelaksanaan sosialisasi yang intensif, serta komitmen positif dari para pelaksana kebijakan, namun masih menghadapi beberapa kendala yaitu berkaitan dengan terbatasnya infrastruktur digital dan kekhawatiran publik terhadap keamanan data pribadi. Meski emikian, komitmen Dukcapil Kota Jambi diwujudkan melalui upaya sosialisasi, inovasi layanan daring seperti Latin dan Retas, serta peningkatan edukasi publik mengenai pentingnya identitas kependudukan digital. Kesimpulannya, implementasi kebijakan identitas kependudukan digital di Kota Jambi telah terselenggara dengan cukup baik dan masih membutuhkan penguatan infrastruktur digital yang memadai, peningkatan literasi digital masyarakat, dan sinergi antar instansi pemerintah daerah. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital tidak hanya ditentukan oleh aspek regulatif dan teknologis, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung transformasi layanan publik berbasis digital