Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTING THE SMART CITY POLICY IN PALU: GOVERNMENT CHALLANGES AND EFFORTS
No full textPalu City is one of the cities in Indonesia that implements smart city initiatives. The quality of the Electronic Based Government System (EBGS) index is a crucial aspect of implementing a smart city. According to the 2021 EBGS index results, Palu City was classified as deficient. This study seeks to provide an overview and analyze the implementation of smart city strategies in Palu City. The research methodology employed is qualitative, utilizing data collection approaches such as semi-structured interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the smart city concept has yet to be implemented in Palu City. Numerous aspects have yet to be accomplished, including the infrastructure required for implementing the smart city concept. The smart city strategy in Palu City is facilitated by issuing a decree that establishes the smart city implementation team and the smart city development council. These entities involve all regional offices and organizations in Palu City. Overall, implementing smart city policies in Palu City has been poorly coordinated and needs improvement in several areas, including communication, resources, attitudes, and bureaucratic structure.Palu City is one of the cities in Indonesia that implements smart city initiatives. The quality of the Electronic Based Government System (EBGS) index is a crucial aspect of implementing a smart city. According to the 2021 EBGS index results, Palu City was classified as deficient. This study seeks to provide an overview and analyze the implementation of smart city strategies in Palu City. The research methodology employed is qualitative, utilizing data collection approaches such as semi-structured interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the smart city concept has yet to be implemented in Palu City. Numerous aspects have yet to be accomplished, including the infrastructure required for implementing the smart city concept. The smart city strategy in Palu City is facilitated by issuing a decree that establishes the smart city implementation team and the smart city development council. These entities involve all regional offices and organizations in Palu City. Overall, implementing smart city policies in Palu City has been poorly coordinated and needs improvement in several areas, including communication, resources, attitudes, and bureaucratic structure
PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA
No full textKegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) oleh Dosen IPDN Kampus Papua mengangkat Tema “Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura”. Kegiatan PKM melibatkan Satuan Praja Muda, Para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura, dan Para Ondoafi serta Tokoh Adat di Kabupaten Jayapura. Metode Pengabdian yang digunakan adalah dengan melakukan studi awal dan Focus Group Discussion (FGD) dilatarbelakangi adanya peran dan kewenangan Ondoafi sebagai kepala kampung Adat yang dinilai oleh beberapa tokoh adat akan merendahkan wibawa seorang Ondoafi sebagai pemimpin adat karena secara struktural akan bertanggungjawab kepada kepala distrik, sedangkan hubungan Ondoafi dan kepala distrik sebatas koordinasi bukan bersifat struktural atau komando. Hasil kegiatan PKM dengan menggunakan pendekatan Yuridis dan Normatif dalam memperkuat Hasil FGD sebagai bahan rekomendasi , sebagai berikut : (1) Jabatan Kepala Kampung Adat sebaiknya diisi oleh perwakilan keret/marga atau yang dikenal dengan “Mata Rumah” yang yang ditunjuk oleh Ondoafi; (2) mewajibkan seluruh masyarakat kampung adat bisa berbahasa daerah (3) Secara kelembagaan Struktur penyelenggara pemerintahan Kampung adat dalam menjaga Check And Balancing dapat direstrukturisasi sebagai berikut: (a) Kepala Kampung Adat (Perwakilan Marga/keret) yang ditunjuk oleh Ondoafi; (b) Dewan Adat (Diketuai oleh Ondoafi); (c) sebaiknya seorang administrator atau sekretaris kampung adat diangkat sebagai PNS sesuai ketentuan yang berlaku; (d) Urusan Adat Bidang terdiri dari:Bidang Kependudukan;Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas);Bidang Pembangunan;Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat; Bidang Umum; (4) Perlu disosialisasikan secara berkala dan masif terkait hak-hak yang diperoleh kampung adat; dan (5) Perlu ada peraturan turunan yang lebih teknis dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang Kelembagaan Kampung Adat dan mekanisme pengelolaan Kampung Adat.
Kata Kunci : Kampung Adat, Ondoafi, Kabupaten Jayapura
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI PT JASA RAHARJA CABANG SULAWESI UTARA
No full textThis study aims to determine the quality of public services in providing compensation to traffic accident victims at PT Jasa Raharja North Sulawesi Branch. This research was conducted at PT Jasa Raharja North Sulawesi Branch. The type of research used is qualitative research, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data obtained were analyzed descriptively qualitatively. The number of informants was 4 people. Based on the results of the research, it shows that the quality of public services from the aspects of facilities and infrastructure, reliability, responsiveness, convenience has not gone well and optimally. This can be seen from the facilities and infrastructure. This is based on the lack of information facilities that are exposed or visible in the office, which are too small to be seen. The reliability of this is based on the lack of reliability of employees in providing services and the lack of public understanding of compensation. However, the aspects of Responsiveness and Ease have been carried out well. Efforts made in terms of quality of public services, namely in terms of information facilities are given more attention and can develop for the better, then in terms of providing compensation it is even more enhanced, further increasing outreach to the community regarding the functions and roles of PT Jasa Raharja.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan public dalam pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, Jumlah informan yaitu 4 orang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dari aspek sarana dan prasarana, kehandalan, daya tanggap, kemudahan belum berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari Sarana dan Prasarana hal ini didasarkan pada kurangnya fasilitas informasi yang terpapar atau terlihat di kantor terlalu kecil untuk dilihat. Kehandalan hal ini didasarkan pada kurangnya kehandalan pegawai dalam memberikan pelayanan dan kurangnya pemahaman masyarkat tentang pemberian santunan. Akan tetapi pada aspek Daya Tanggap dan Kemudahan sudah dijalankan dengan baik. Upaya-upaya yang diberikan dalam kualitas pelayanan publik yaitu dalam hal fasilitas informasi lebih di perhatikan dan bisa berkembang menjadi lebih baik, kemudian dalam hal pemberian santunan lebih ditingkatkan lagi, lebih meningkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat terkait fungsi dan peran PT Jasa Raharja
Pusat Pelatihan Dan Pemberdayaan Nelayan Berkelanjutan Di Desa Kurau Bangka Tengah
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembangunan Gedung Pusat Pelatihan Dan Pemberdayaan Nelayan Berkelanjutan di Desa Kurau layak secara ekonomi berdasarkan parameter kelayakan menggunakan metode Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), Internal Rate Of Return (IRR) dan Pay Back Period (PP). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kuantitatif melalui survei dan analisis statistik untuk mengukur dampak pelatihan terhadap pendapatan dan keterampilan nelayan. Selain itu, kami juga menerapkan wawancara kualitatif dengan nelayan dan pemangku kepentingan lokal untuk memahami secara mendalam tantangan dan aspirasi mereka dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian terhadap kelayakan ekonomi pembangunan Gedung Pusat Pelatihan dan Pemberdayaan Nelayan Berkelanjutan di Desa Kurau berdasarkan efisiensi biaya transportasi adalah layak secara ekonomi. Hal ini didasarkan beberapa parameter, yaitu besar anggaran biaya pada pembangunan gedung Pusat Pelatihan dan Pemberdayaan Nelayan Berkelanjutan di Desa Kurau sebesar Rp. 2,294,977,000. Berdasarkan analisis Kelayakan Proyek gedung Pusat Pelatihan dan Pemberdayaan Nelayan Berkelanjutan di Desa Kurau pada Net Present Value dengan suku bunga 5% mendapatkan hasil Rp 637,409,603 dan suku bunga 10% mendapatkan Rp 232,360,525, Internal Rate of Return diperoleh nilai sebesar 8,6%, dan Benefit Cost Ratio (BCR) menghasilkan nilai sebesar 1,27. Hasil nilai yang didapatkan dinyatakan layak berdasarkan analisis kelayakannya, maka dari itu proyek gedung Pusat Pelatihan dan Pemberdayaan Nelayan Berkelanjutan dapat menguntungkan apabila dilanjutkan. Dalam perhitungan Payback Period, didapat hasil 2 maka dalam jangka waktu selama 2 tahun modal investasi dari proyek gedung Pusat Pelatihan dan Pemberdayaan Nelayan Berkelanjutan dapat dikembalikan
OPTIMALISASI SMART ASN DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI BIROKRASI DI ERA DIGITAL DI PROVINSI SULAWESI UTARA
No full textThis study aims to analyze the readiness of ASN in facing the era of digital transformation, which includes mastery of technology and the ability to adapt to changes in the organization and an increasingly collaborative work culture. One interesting aspect raised is the difference in the level of readiness between millennial generation ASN and senior ASN, a topic that has rarely been discussed in previous studies. A deeper study of the gap in technological literacy between ASN generations and its influence on the implementation of the Smart ASN concept is expected to provide new insights to support the development of ASN policies. This study uses a qualitative descriptive method with informant selection through purposive sampling techniques. Informants were selected based on their relevance to the research topic, including millennial ASN (under 40 years old), senior ASN (over 40 years old), echelon officials who lead work units, IT or digital transformation teams, as well as academics and practitioners in the field of public policy and digital transformation. The results of the study indicate that the development of Smart ASN in North Sulawesi Province is a strategic step in strengthening the digital bureaucratic transformation that is being promoted by the central government. As part of the effort to create a more modern and efficient bureaucracy, Smart ASN plays a significant role in supporting the implementation of e-Government, improving the quality of public services, and accelerating administrative processes in various government sectors. The main finding of this study is an integrative approach to bridging the gap in technological literacy between generations of ASN through a collaborative mentoring program between millennial and senior ASN in North Sulawesi Province.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan ASN dalam menghadapi era transformasi digital, yang meliputi penguasaan teknologi serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan dalam organisasi dan budaya kerja yang semakin kolaboratif. Salah satu aspek menarik yang diangkat adalah perbedaan tingkat kesiapan antara ASN generasi milenial dan ASN senior, topik yang masih jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Kajian lebih dalam tentang kesenjangan literasi teknologi antara generasi ASN dan pengaruhnya terhadap implementasi konsep Smart ASN diharapkan dapat memberikan wawasan baru untuk mendukung pengembangan kebijakan ASN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pemilihan informan melalui teknik purposive sampling. Informan dipilih berdasarkan relevansi mereka terhadap topik penelitian, termasuk ASN milenial (di bawah 40 tahun), ASN senior (di atas 40 tahun), pejabat eselon yang memimpin unit kerja, tim IT atau transformasi digital, serta akademisi dan praktisi di bidang kebijakan publik dan transformasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Smart ASN di Provinsi Sulawesi Utara menjadi langkah strategis dalam memperkuat transformasi birokrasi digital yang sedang digalakkan pemerintah pusat. Sebagai bagian dari upaya menciptakan birokrasi yang lebih modern dan efisien, Smart ASN berperan signifikan dalam mendukung pelaksanaan e-Government, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat proses administrasi di berbagai sektor pemerintahan. Temuan utama dari penelitian ini adalah pendekatan integratif untuk menjembatani kesenjangan literasi teknologi antar generasi ASN melalui program mentoring kolaboratif antara ASN milenial dan senior di Provinsi Sulawesi Utar
PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS MASYARAKAT PADA PEMILU YANG CERDAS, OBJEKTIF, DAN BERMORAL DI KABUPATEN SUMEDANG
No full textPelaksanaan Pilpres tahun 2024 banyak kecurangan yang dilakukan oleh Partai Politik yang berakibat pada masyarakat belum rasional dan bermoral dalam menentukan pilihan. Hal ini tidak mencerminkan demokrasi yang baik, bahkan terjadi pembedohan politik pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat pada Pemilu Yang Cerdas, Objektif, dan Bermoral di Kabupaten Sumedang. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan metode statistika deskriptif dengan teknik survey. Teknik analisis datanya menggunakan analisis kuatitatif deskriptif univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan partai politik kepada masyarakat berdasarkan lima indikator pendidikan politik menurut Prasad (2015) maka hasil survey memperoleh rata-rata 38,31% berada pada kategori di bawah sedang atau cenderung kurang baik. Pencapaian tersebut belum menunjukkan kondisi yang diharapkan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dengan dukungan partisipasi masyarakat yang cerdas dan bermoral. Rekomendasi hasil penelitian yaitu: 1) Kiranya diperlukan adanya standarisasi kurikulum atau isi program pendidikan politik bagi masyarakat yang dapat dilaksakan oleh pihak yang berwenang atau ditetapkan oleh undang-undang; dan 2) Kiranya perlu dibentuk lembaga independen yang dapat menjalankan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat berlandaskan pada nilai-nilai moralitas serta terbebas dari vested interest sehingga lebih objektif.
Kata kunci: Pendidikan Politik; Kualitas; Cerdas; Objektif; Bermoral Pelaksanaan Pilpres tahun 2024 banyak kecurangan yang dilakukan oleh Partai Politik yang berakibat pada masyarakat belum rasional dan bermoral dalam menentukan pilihan. Hal ini tidak mencerminkan demokrasi yang baik, bahkan terjadi pembedohan politik pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat pada Pemilu Yang Cerdas, Objektif, dan Bermoral di Kabupaten Sumedang. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan metode statistika deskriptif dengan teknik survey. Teknik analisis datanya menggunakan analisis kuatitatif deskriptif univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan partai politik kepada masyarakat berdasarkan lima indikator pendidikan politik menurut Prasad (2015) maka hasil survey memperoleh rata-rata 38,31% berada pada kategori di bawah sedang atau cenderung kurang baik. Pencapaian tersebut belum menunjukkan kondisi yang diharapkan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dengan dukungan partisipasi masyarakat yang cerdas dan bermoral. Rekomendasi hasil penelitian yaitu: 1) Kiranya diperlukan adanya standarisasi kurikulum atau isi program pendidikan politik bagi masyarakat yang dapat dilaksakan oleh pihak yang berwenang atau ditetapkan oleh undang-undang; dan 2) Kiranya perlu dibentuk lembaga independen yang dapat menjalankan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat berlandaskan pada nilai-nilai moralitas serta terbebas dari vested interest sehingga lebih objektif.
Kata kunci: Pendidikan Politik; Kualitas; Cerdas; Objektif; Bermoral 
Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
No full textDana desa dinilai dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dana desa yang ada di Desa Tambusai Batang Dui perlu dikaji efektivitas penerapannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Metode penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, ditemukan bahwa adanya penganggaran yang dilakukan telah melibatkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui perangkat desa; pada dimensi tingkat kepuasan yang diperoleh, ditemukan bahwa masyarakat di Desa Tambusai Batang Dui terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu masyarakat yang sudah merasakan dampak dari adanya Dana Desa dan masyarakat yang belum merasakan dampaknya; pada dimensi produk kreatif, ditemukan bahwa Pemerintah Desa Tambusai Batang Dui menjalin kerjasama dengan generasi muda yang ada di desa; pada dimensi intensitas yang akan dicapai, ditemukan bahwa Pemerintah Desa Tambusai Batang Dui telah menyusun program yang berkelanjutan dan dapat melibatkan partisipasi masyarakat desa secara luas. Kesimpulannya, efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Tambusai Batang Dui termasuk dalam kategori cukup efektif.
Kata Kunci : Efektivitas Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa
Implementasi Layanan Pajak Daerah Berbasis Online Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara : Perspektif Dynamic Governance
No full textThe efforts made by the Kutai Kartanegara Regency Government in managing regional taxes start from exploring tax potential, tax data collection and assessment, and billing, as well as other efforts in optimizing revenue from the Regional Tax sector such as the use of technology and information to support the acceleration and ease of implementing tax administration management as well as providing convenience in providing service accessibility to the community in the context of modernizing tax administration and realizing regional fiscal independence. Qualitative research conducted regarding the dynamic governance perspective in the implementation of online-based Regional Tax services proves that the application of culture and capability elements can be a supporting factor in the successful implementation of the Online Tax service program at the Regional Revenue Agency of Kutai Kartanegara Regency. Although the formation of an appropriate work culture requires a long time, there is a need to strengthen socialization which is an important part of optimizing the implementation of this program.Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengelolaan pajak daerah mulai dari penggalian potensi pajak, pendataan dan penilaian pajak, penagihan, serta upaya-upaya lain dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor Pajak Daerah seperti pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung percepatan dan kemudahan pelaksanaan manajemen administrasi pajak serta memberikan kemudahan dalam memberikan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka modernisasi administrasi pajak dan mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Penelitian kualitatif yang dilakukan terkait perspektif dynamic governance dalam implementasi layanan Pajak Daerah berbasis online ini membuktikan bahwa penerapan unsur-unsur culture dan capabilities mampu menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi program layanan Pajak Online di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Meskipun pembentukan culture atau budaya kerja yang sesuai membutuhkan waktu yang tidak singkat, serta perlunya penguatan sosialisasi yang menjadi bagian penting untuk optimalisasi pelaksanaan program ini
THE INFLUENCES OF ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM (SPBE) IMPLEMENTATION ON PERFORMANCE ACCOUNTABILITY IN THE REGIONAL SECRETARIAT OF SOUTH SULAWESI PROVINCE
No full textThis research investigates the impact of implementing the Electronic-Based Government System (SPBE) on performance accountability within the Regional Secretariat of South Sulawesi Province. The research addresses a discrepancy where performance assessments based on accountability reports from the Regional Secretariat do not align significantly with the SPBE assessment index. Adopting a quantitative, descriptive methodology, the research surveyed civil servants working across various units of the Regional Secretariat in South Sulawesi Province. Data was collected using a questionnaire validated for reliability through Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The findings indicate a significant positive influence of SPBE implementation on performance accountability within the Regional Secretariat of South Sulawesi Province
THE EFFECTS OF WORK STRESS AND JOB SATISFACTION ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT THE SECRETARIAT OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION (KPU) OF BANDAR LAMPUNG CITY
No full textEmployee performance is the result of carrying out the tasks assigned to employees but many organizations require employees to further improve their abilities and skills at work (Hasibuan, 2013). Wirawan (2009) explained various factors influencing the decline in employee performance such as work stress and job satisfaction. Employees who feel satisfied with their work tend to be more productive, while those who do not feel satisfied tend to have low productivity. Employee performance will improve if employees are satisfied with their jobs because their needs and expectations have been met. Work stress and job satisfaction play an important role in influencing employee performance. This study used a quantitative method and data were collected by distributing questionnaires. The population in this study was all employees at the Secretariat of the General Election Commission (KPU) of Bandar Lampung City with a total of 30 people. Determination of the sample used a saturated sampling technique so the entire population was used as the sample. Validity, reliability, normality, multicollinearity, and heteroscedasticity tests were conducted to ensure data quality. The results of the study indicate that work stress has a negative effect on employee performance, while job satisfaction has a positive effect on employee performance. Based on the t-test, the work stress variable has a significance value of 0.000 < 0.05, and the job satisfaction variable has a significance value of 0.001 < 0.05, indicating that both variables significantly affect employee performance. The coefficient of determination test (R2) obtains a value of 78.3 meaning that work stress and job satisfaction contribute 78,3% of the influence on employee performance