Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
The Transformation and Economic Performance of North Lombok Regency After the 2018 Lombok Earthquake and Covid-19 Pandemic: Tranformasi Dan Kinerja Perekonomian Kabupaten Lombok Utara Pasca Bencana Gempa Lombok 2018 Dan Pandemi Covid-19
No full textIn the short term, disaster events have a significant impact on economic growth and can drastically change the economy. After the Lombok earthquake disaster in 2018, the economy of North Lombok Regency experienced a negative contraction of 7.01% and then was tested again with the Covid-19 pandemic at the end of 2019 so that it again experienced a negative contraction of 13.32% in 2020. An analysis is needed to obtain an overview of the transformation and performance of the post-disaster economic sector in order to accelerate efforts to rehabilitate the regional economy as before and even more exciting than before. From the overlay analysis of the Static and Dynamic Location Quotient values, it is obtained that 6 (six) types of business fields are categorized as leading, 5 (five) types of business fields are categorized as prospective, 2 (two) types of business fields are categorized as mainstay and 4 (four) types of business fields are categorized as lagging. Based on the value of the Shift-Share component, overall economic growth in North Lombok Regency is classified as progressive. The economy of NTB Province contributes positively to the economy of North Lombok Regency. However, most of the business fields experienced slower growth and were not competitive with the same business fields in the NTB Province economy.Pada jangka pendek, kejadian bencana berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan secara drastis dapat merubah perekonomian. Pasca bencana gempa Lombok Tahun 2018 perekonomian Kabupaten Lombok Utara mengalami kontraksi negatif sebesar 7,01% dan selanjutnya diuji lagi dengan pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2019 sehingga kembali mengalami kontraksi negatif sebesar 13,32% pada tahun 2020. Diperlukan analisa untuk memperoleh gambaran tranformasi dan kinerja sektor ekonomi pasca bencana dalam rangka mempercepat upaya rehabilitasi perekonomian daerah seperti sediakala bahkan lebih menggairahkan dari sebelumnya. Dari analisis overlay nilai Static dan Dynamic Location Quotient diperoleh 6 (enam) jenis lapangan usaha berkategori Unggulan, 5 (lima) jenis lapangan usaha berkategori Prospektif, 2 (dua) jenis lapangan usaha berkategori andalan dan 4 (empat) jenis lapangan usaha berkategori tertinggal. Berdasarkan nilai komponen Shift-Share, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Utara tergolong progresif. Perekonomian Propinsi NTB memberikan kontribusi positif kepada perekonomian wilayah Kabupaten Lombok Utara. Namun sebagian besar lapangan usahanya mengalami pertumbuhan lebih lambat dan tidak kompetitif terhadap lapangan usaha yang sama pada perekonomian Propinsi NTB
Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Tanah Tahun 2022 di Kabupaten Sleman
No full textAset Tanah merupakan suatu bagian terpenting atau peran utama dalam sebuah pengelolaan keuangan daerah. Sebagai Pengelola barang, BKAD Sleman mengemban tanggung jawabnya untuk mengelola aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam pengelolaan aset daerah, terkhususnya pengelolaan penatausahaan aset tetap berupa tanah tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan dalam prosesnya. Tujuan penelitian mengetahui gambaran optimalisasi penatausahaan aset tanah, faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Sleman. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan dengan menggunakan wawancara semistruktur, observasi tidak terstruktur, serta ditambahkan dengan menggunakan dokumentasi guna memperkuat pengumpulan data di lapangan dengan jumlah informan 6 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap berupa tanah yang dilakukan oleh BKAD Sleman belum optimal. Hal ini dilihat dari pelaksanaan penatausahaan aset tetap berupa tanah yang dilakukan masih terdapat permasalahan pada pembukuan yang menggunakan KIB A Tanah belum sesuai dengan regulasi, pada inventarisasi masih ditemukan data aset tanah yang belum lengkap meliputi sertifikat dan beberapa dokumen pendukung lainnya, serta dalam pelaporan masih adanya permasalahan dalam pelaporan pengelolaan Sultan Ground pada kekancingannya. Pada dimensi Sumber Daya Aparatur masih kurangnya kualitas dan kuantitasnya. Upaya yang dilakukan oleh BKAD Sleman dengan melakukan pembaharuan terhadap KIB A Tanah, melakukan penelusuran serta pengecekan kembali terhadap aset tanah yang belum lengkap terkait dengan data, serta melakukan pengajuan kembali terhadap sewa tanah Sultan Ground atau kekancingan dengan koordinasi dengan kepala bidang aset BKAD Sleman.Kata Kunci: Optimalisasi; Penatausahaan; Aset Tanah
Inovasi Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah: : Studi pada Tingkat Kementerian/Lembaga
No full textMedia sosial YouTube telah dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga sebagai media komunikasi pemerintah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi kehumasan. Masyarakat dapat lebih interaktif dalam berkontribusi terhadap program kerja pemerintah dan mendapatkan informasi yang lebih komprehensif yang disampaikan dalam bentuk video dan suara. Hal ini merupakan bentuk penerapan transformasi digital melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penerapan transformasi digital dalam penerapannya selain merubah proses konvensional menjadi digital, juga berfokus pada penciptaan nilai baru atau inovasi baru. Penulisan ini bertujuan untuk menemukan inovasi dalam pemanfaatan media sosial YouTube dalam rangka pelaksanaan transformasi digital. Penulisan ini merupakan penulisan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, dan analisisnya menggunakan teori innovation decision process dari Everett M Rogers (2003) yang terdiri dari knowledge, persuasion, decision, implementation, and confirmation. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan 10 informan, observasi, dan dokumentasi. Hasil penulisan menunjukkan, tahap knowledge ditemukan bahwa pemanfaatan YouTube secara umum digunakan untuk berbagi konten video, dan juga dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Hal tersebut dapat dijadikan inovasi dalam penyelenggaraan media sosial instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan transformasi digital, YouTube dimanfaatkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Tahap persuasion, ditemukan potensi penerimaan negara pertahunnya mencapai 131,9 milyar rupiah. Tahap decision inovasi tersebut belum dapat dilakukan karena fungsi utama dari media sosial adalah untuk kehumasan dan tidak untuk mendapatkan keuntungan, serta tidak adanya regulasi yang mengatur menyebabkan inovasi tersebut belum bisa diimplementasikan. Oleh karena itu, peraturan terkait pendapatan negara dari media sosial perlu ditetapkan, arah dan perencanaan perlu dibuat secara jelas dan rinci, serta investasi pada infrastruktur dan pendukung lainnya seperti sumber daya manusia perlu ditingkatkan.
Kata Kunci: Inovasi; Media Sosial; YouTube; Transformasi Digital; Pendapatan Negara
Evaluasi Kebijakan Clearance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Studi Pada: Kementerian dan Lembaga
No full textKebijakan evaluasi belanja SPBE instansi pusat dalam rangka pemberian rekomendasi (clearance) telah berjalan sejak tahun anggaran 2021 hingga saat ini. Kebijakan clearance diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan penganggaran belanja SPBE kementerian dan lembaga sehingga menjadi lebih terarah, efisien, dan efektif. Untuk melihat apakah kebijakan clearance tersebut berhasil mencapai tujuan dari penerapan kebijakannya, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi kebijakan dari Dunn (2000) dengan melihat dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan kebijakan clearance pada dimensi efektivitas telah berhasil mewujudkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran SPBE, dimana perencanaan dan penganggaran SPBE dilaksanakan berpedoman kepada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Pada dimensi efisiensi, kebijakan clearance mampu menurunkan potensi penggunaan sumber daya anggaran yang saling overlapping. Pada dimensi kecukupan ditemukan bahwa kebijakan clearance tidak cukup untuk diterapkan pada kementerian dan lembaga saja, namun perlu diterapkan di pemerintah daerah. Pada dimensi pemerataan ditemukan bahwa tidak semua kementerian dan lembaga dilakukan clearance. Hal tersebut disebabkan pengajuan clearance dilakukan secara mandiri oleh masing-masing instansi sehingga kecenderungan untuk tidak mengajukan sangat tinggi. Pada dimensi responsivitas, pelaksanaan kebijakan ini masih perlu ditingkatkan responsivitasnya dilihat dari beberapa pengajuan yang melebihi durasi Standar Operasional Prosedur (SOP) 15 hari kerja untuk penyelesaian setiap pengajuan clearance. Pada dimensi ketepatan, ditemukan bahwa kebijakan clearance relevan dengan prinsip SPBE yaitu efektivitas dan efisiensi.
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Clearance, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Efisiensi
Analisis Penggunaan Website dan Media Sosial Pemerintah untuk Pelayanan Publik
No full textPenggunaan media online, seperti situs web, blog, dan media sosial, oleh pemerintah untuk berbagai tujuan meningkatkan interaksi masyarakat dengan pemerintah serta pelayanan publik meningkat dalam beberapa dekade. Media komunikasi online pemerintah dilaporkan dapat meningkatkan nilai-nilai demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini disebabkan pemerintah dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan menanggapi pertanyaan warga. Selain itu, media-media tersebut membantu masyarakat memberikan masukan kepada pemerintah. Penelitian ini mempertanyakan bagaimana pengalaman individu menggunakan situs website media sosial pemerintah bisa dalam layanan informasi dan layanan transaksional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang diperoleh adalah data primer yang disebarkan melalui kuesioner. Hasil dari survei terhadap lebih dari 96 orang responden secara acak menunjukkan dukungan terhadap hubungan positif antara pengalaman online dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Secara khusus, pengalaman dengan layanan informasi menunjukkan kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah.
Kata Kunci: E-Government, Media Online, Kepercayaan Masyarakat
ANALYSIS OF THE OWNERSHIP STATUS OF REMPANG CUSTOMARY LAND AND ITS IMPLICATIONS FOR HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
No full textAgrarian conflicts frequently lead to land disputes due to ambiguities in existing regulations, such as overlapping claims, which result in uncertain land status. This research focuses on the conflict involving Rempang land, where a dispute emerged between PT Elok Makmur Graha, an investment entity, and the indigenous Rempang community. This conflict culminated in forced evictions of the Rempang community, constituting a violation of human rights. The objective of this research is to examine land rights and assess the extent of legal protection provided by the government to uphold the human rights of the Rempang community. Utilizing normative legal research methods and a conceptual approach, the research finds that customary land, traditionally held by the community, is not adequately recognized under Law No. 24 of 1997 concerning Land Registration, specifically Article 9, paragraph (1), which excludes customary land from land certificate registration.Keywords: Ulayat Land, Human Rights Protection, Agrarian Conflict.Agrarian conflicts frequently lead to land disputes due to ambiguities in existing regulations, such as overlapping claims, which result in uncertain land status. This research focuses on the conflict involving Rempang land, where a dispute emerged between PT Elok Makmur Graha, an investment entity, and the indigenous Rempang community. This conflict culminated in forced evictions of the Rempang community, constituting a violation of human rights. The objective of this research is to examine land rights and assess the extent of legal protection provided by the government to uphold the human rights of the Rempang community. Utilizing normative legal research methods and a conceptual approach, the research finds that customary land, traditionally held by the community, is not adequately recognized under Law No. 24 of 1997 concerning Land Registration, specifically Article 9, paragraph (1), which excludes customary land from land certificate registration.Keywords: Ulayat Land, Human Rights Protection, Agrarian Conflict
The Utilization of Big Data in University Libraries: A Bibliometric Analysis
No full textBackground:The utilization of Big Data is a tangible benefit of technology and interest in analyzing the field has significantly increased in recent years. However, there are limited investigations on the application of the field in university libraries. Objective: This research aimed to identify and describe the characteristics of publications related to Big Data in university libraries using bibliometric analysis to explore and understand the trends. Method: Bibliometric visualization methods were used in the investigation. Results: The results showed that there were 80 publications on Big Data in university libraries from 2014 to 2023. The College of Economics and Management, as well as publications by Ahmad (2019) and Fox Edward, had the most significant influence on the field. Conclusion: The mapping showed the validity of the relationship between theory and the opportunities presented in the field.
 
Dynamics of Regional Government Policy
No full textLocal autonomy, basicly is one of great issues of the unitary state. One side, maintaining unitary state of Indonesia, it’an absolute thing with sentralisation policy. But the other side, desentralisation is a need too based on Indonesian constitution. In experiences of government of Indonesia history, there were many of public policies of local autonomy have been determined. Those policies were arrange dynamic issue which being conflict each other. The public policies were emphasized main issue at that time as local autonomy legal politics, so that the content of those public policies were variously about local government
Analysis of Corporate University Programs and Their Relevance to E-Government Implementation in Indonesia
No full textToday's digitalization era demands system transformation in all sectors of life, including the government and bureaucratic sectors. State officials’ competence needs to be improved in order to adjust to the digital government environment (e-government). Education and training are essential for coping with the dynamic environment and enhancing the competency management of Civil Servants (ASN), as mandated by Law Number 5 of 2014 concerning ASN. This necessity has led to the emergence of the Corporate University concept in education and training units. This research aims to assess the relevance of the Corporate University program in developing ASN competencies to meet the challenges of e-government in Indonesia. The research employs descriptive methods and qualitative approaches, with data sourced from literature reviews. Data collection is conducted through documentation methods, and problem analysis utilizes Miles & Huberman's data analysis techniques, which include data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the Corporate University program is pertinent to the implementation of e-government, particularly in capacity building for civil servants through integrative learning and e-learning-based training in government agencies. Corporate University can be an effective solution to the need for digitally literate civil servants capable of operating an integrated digital service system, especially within local government, which is the closest government unit to the community
Pemberdayaan Usaha Mikro Pelaku Kerajinan Manik-Manik Oleh Dinas Koperasi dan Ukm di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
No full textKecamatan Tenggarong merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki khas kerajinan tangan manik-manik yang memiliki keindahan sangat khas membuat kerajinan manik-manik banyak dibeli oleh konsumen akan tetapi permintaan para konsumen yang banyak belum dapat terpenuhi oleh para pelaku usaha mikro kerajinan manik-manik. Hal tersebut membuat Pemerintah Kecamatan Tenggarong terus berusaha mengembangkan potensi di bidang kerajinan melalui Dinas Koperasi dan UKM terutama dalam produksi kerajinan manik-manik untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemberdayaan pelaku kerajinan manik-manik yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara dan kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik mengumpulkan data yang digunakan di lapangan yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang lebih sistematis, faktual, dan akurat dalam hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan usaha mikro pelaku kerajinan manik-manik yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi kendala adalah sumber daya manusia terbatas, modal yang kurang, serta bahan baku yang mulai langka. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan upaya untuk dapat mengoptimalkan pemberdayaan usaha mikro pelaku kerajinan manik-manik.
Kata Kunci: Pemberdayaan, Usaha Mikro, Kerajinan Manik-Manik, Kecamatan Tenggaron