Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
Pemanfaatan Teknologi dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah Pesisir Cirebon: Studi Kasus di Sektor Administrasi dan Layanan Publik
No full textPelayanan publik yang efisien dan transparan di daerah pesisir Cirebon menghadapi tantangan besar terkait akses teknologi, infrastruktur digital, dan keterbatasan keterampilan digital, yang menghambat implementasi teknologi dalam sektor administrasi dan layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemanfaatan teknologi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah pesisir Cirebon, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi e-government. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dengan melibatkan 20 informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan observasi lapangan digunakan untuk menggali pengalaman dan persepsi masyarakat serta aparatur pemerintah terkait digitalisasi layanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pemerintah dalam mengintegrasikan teknologi, kesenjangan infrastruktur dan keterbatasan keterampilan digital masih menjadi hambatan utama. Di sisi lain, harapan masyarakat terhadap digitalisasi pelayanan publik cukup tinggi, namun mereka juga khawatir tentang keamanan data pribadi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan infrastruktur digital, pelatihan keterampilan digital, dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan digitalisasi yang inklusif dan efisien di daerah pesisir Cirebon. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya strategi komprehensif dalam mendukung transformasi digital yang tidak hanya mengedepankan aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek sumber daya manusia dan keamanan data untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik berbasis teknologi.
Pelayanan Publik; Teknologi; Digitalisasi; Cirebon; E-Government
Bureaucracy Bashing di Kota Batu Provinsi Jawa Timur
No full textNetralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental dalam sistem administrasi negara yang demokratis. Namun, menjelang kontestasi politik, ASN kerap berada dalam posisi dilematis dan menjadi sasaran pencitraan negatif atau bureaucracy bashing oleh aktor politik maupun media. Studi ini bertujuan untuk menganalisis praktik bureaucracy bashing dalam kasus dugaan pelanggaran netralitas sembilan pegawai di Pemerintah Kota Batu, serta memahami dampaknya terhadap etika birokrasi dan persepsi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan desain studi kasus intrinsik. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam terhadap pegawai terduga pelanggar, Bawaslu, serta pejabat kepegawaian, dan analisis dokumentasi regulatif dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan sembilan pegawai yang terjadi dalam konteks kedinasan dipersepsikan sebagai keberpihakan politik akibat konstruksi opini media dan tekanan politik eksternal. Meskipun tidak semua tindakan memenuhi unsur pelanggaran, narasi publik yang terbentuk bersifat menghakimi dan merusak citra birokrasi. Praktik bureaucracy bashing berdampak pada penurunan moral ASN, munculnya tekanan psikologis, dan erosi prinsip etika administrasi publik. Studi ini menegaskan pentingnya perlindungan etik terhadap ASN dan perlunya kesadaran media serta aktor politik untuk tidak mengeksploitasi citra birokrasi demi kepentingan elektoral jangka pendek. Implikasi teoretis penelitian ini menguatkan relevansi kajian interseksi antara birokrasi, media, dan politik dalam demokrasi lokal.
Kata Kunci: Netralitas Politik; ASN; Mencaci Birokrasi; Etika Birokrasi; Persepsi Birokrasi; Media; Pemilihan Kepala Daerah.
Performance Of The Population And Civil Registry Service In Improving The Accuracy Of Translation Level On Temporary Residential Cards (SKTT) At The Department Of Population And Civil Registration Of Sleman Regency, Yogyakarta Special Region Province
No full textFor a government institution, legal products issued, for example, population documents, such as the Limited Stay Certificate (SKTT), must be of the highest quality and legally accountable. In this case, the quality I'm referring to is the accuracy of the translation of the limited stay certificate document at the Population and Civil Registration Office of Sleman Regency, Yogyakarta Special Region Province. This research is a qualitative research based on the opinions of the community who use the Limited Stay Certificate service at the Population and Civil Registration Service of Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta Province. This research aims to evaluate the accuracy of translations in official Indonesian documents, specifically temporary residential cards (SKTT), using independents sample T test methods (compares the means of two different or unrelated groups), a quantitative approach was used, with data collected through a scale-based questionnaire distributed to professional translators and users of official documents to measure the accuracy level of each translation element. Based of this research results indicate that SKTT get average values 3,9, on a scale from 1 to 5 and T table result Ho is accepted, which means that respondents think that the translation in the SKTT (temporary residential cards) is accurate. Significant factors impacting translation accuracy include the complexity of the original text and translator familiarity with legal terminology. Based on these findings, this study recommends specific improvements in translation practices, particularly focusing on consistency and cultural adaptation. This research is expected to provide valuable insights for translators and institutions to improve the quality of official document translations in Indonesia specifically in Department of population and civil registration of Sleman Regency, Yogyakarta Special Region
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN MEDAN BELAWAN KOTA MEDAN
No full text
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu kemiskinan adalah dengan mengeluarkan kebijakan terkait program keluarga harapan. Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, namun penelitian yang mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan masih minim dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan di Kecamatan Medan Belawan. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat prinsip pemberdayaan yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan. Prinsip kesetaraan menunjukan bahwa para keluarga penerima manfaat yang sebelumnya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari, kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan dan perawatan, serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya, dengan mendapatkan bantuan program keluarga harapan, semua hal tersebut bisa semakin teratasi dan mudah diakses. Prinsip partisipasi menunjukan para pelaksana serta sasaran penerima manfaat program keluarga harapan saling terlibat dalam setiap pelaksanaan kebijakan PKH. Namun, pada prinsip kemandirian, kegiatan pemberdayaan masyarakat menghadapi tantangan utama yang berkaitan dengan mindset penerima manfaat yang kurang inovatif dan cenderung bergantung pada bantuan pemerintah, sedangkan pada prinsip keberlanjutan masih menghadapi persoalan keterbatasan sarana dan prasarana. Kesimpulannya, pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan di Kecamatan Medan Belawan terselenggara dengan cukup baik, dan membutuhkan peningkatan pada aspek perubahan mindset para penerima manfaat dan penguatan sarana prasarana.
Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Penerima Manfaat.Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu kemiskinan adalah dengan mengeluarkan kebijakan terkait program keluarga harapan. Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, namun penelitian yang mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan masih minim dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan di Kecamatan Medan Belawan. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat prinsip pemberdayaan yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan. Prinsip kesetaraan menunjukan bahwa para keluarga penerima manfaat yang sebelumnya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari, kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan dan perawatan, serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya, dengan mendapatkan bantuan program keluarga harapan, semua hal tersebut bisa semakin teratasi dan mudah diakses. Prinsip partisipasi menunjukan para pelaksana serta sasaran penerima manfaat program keluarga harapan saling terlibat dalam setiap pelaksanaan kebijakan PKH. Namun, pada prinsip kemandirian, kegiatan pemberdayaan masyarakat menghadapi tantangan utama yang berkaitan dengan mindset penerima manfaat yang kurang inovatif dan cenderung bergantung pada bantuan pemerintah, sedangkan pada prinsip keberlanjutan masih menghadapi persoalan keterbatasan sarana dan prasarana. Kesimpulannya, pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan di Kecamatan Medan Belawan terselenggara dengan cukup baik, dan membutuhkan peningkatan pada aspek perubahan mindset para penerima manfaat dan penguatan sarana prasarana.
Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Penerima Manfaat.
 
ANALISIS PENERAPAN SMART GOVERNANCE DI KAWASAN PERBATASAN: STUDI KASUS KABUPATEN NUNUKAN
No full textSalah satu wujud penerapan smart governance adalah terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Nunukan. Indeks yang diperoleh Kabupaten Nunukan masih berada pada level menengah. Di sisi lain, penerapan smart governance pada daerah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan masih belum banyak dikaji secara mendalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan smart governance di Kabupaten Nunukan. Metode penelitian ini deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya, penerapan smart governance di Kabupaten Nunukan masih didominasi oleh mekanisme tradisional, sementara pemanfaatan platform digital untuk partisipasi masyarakat belum optimal. Integrasi dan interoperabilitas aplikasi layanan publik di Kabupaten Nunukan masih perlu diperkuat, didukung oleh infrastruktur yang lebih memadai. Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menyediakan website layanan publik yang memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi. Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen menerapkan smart governance melalui penyusunan master plan dan regulasi pendukung. Kesimpulannya, penerapan smart governance di Kabupaten Nunukan sudah berjalan cukup baik. Namun, masih diperlukan perbaikan dan peningkatan di beberapa aspek. Implikasi akademiknya, penelitian ini mengisi celah literatur dengan memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika implementasi smart governance di wilayah perbatasan, yang memiliki karakteristik berbeda dari wilayah perkotaan pada umumnya.
Kata Kunci: Smart city, Smart governance, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Wilayah Perbatasan.
Salah satu wujud penerapan smart governance adalah terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Nunukan. Indeks yang diperoleh Kabupaten Nunukan masih berada pada level menengah dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Di sisi lain, penerapan smart governance pada daerah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan masih belum banyak dikaji secara mendalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum terkait penerapan smart governance di Kabupaten Nunukan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan smart governance di Kabupaten Nunukan masih didominasi oleh mekanisme tradisional, sementara pemanfaatan platform digital untuk partisipasi masyarakat belum optimal. Integrasi dan interoperabilitas aplikasi layanan publik di Kabupaten Nunukan masih perlu diperkuat, didukung oleh infrastruktur yang lebih memadai. Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menyediakan website layanan publik yang memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi. Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen menerapkan smart governance melalui penyusunan master plan dan regulasi pendukung. Kesimpulannya, penerapan smart governance di Kabupaten Nunukan terselenggara dengan cukup baik, dan membutuhkan upaya perbaikan serta peningkatan pada beberapa aspek.
Kata Kunci: smart city, smart governance, sistem pemerintahan berbasis elektronik
ANALISIS RESIKO BENCANA DI PESISIR PROVINSI BANTEN SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA
No full textPesisir Provinsi Banten merupakan wilayah yang rentan terhadap berbagai bencana, seperti tsunami, banjir rob, dan abrasi. Tingginya aktivitas penduduk dan pembangunan infrastruktur di daerah ini meningkatkan risiko kerugian akibat bencana. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis risiko bencana yang komprehensif untuk mendukung upaya mitigasi yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat risiko bencana di wilayah pesisir Provinsi Banten serta memberikan rekomendasi strategi mitigasi yang dapat diterapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis risiko berbasis kombinasi data sekunder dan survei lapangan. Data yang dianalisis mencakup peta kerentanan wilayah, sejarah bencana, dan faktor sosial ekonomi. Selain itu, wawancara dengan pemangku kepentingan lokal dilakukan untuk menggali kapasitas adaptasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah pesisir Banten memiliki tingkat risiko bervariasi, dengan beberapa daerah seperti Pandeglang dan Serang berada pada kategori risiko tinggi. Faktor utama penyebabnya antara lain kerentanan geografis, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya infrastruktur mitigasi.
Kata Kunci: Mitigasi Bencana, Analisis Risiko Bencana, Pesisir Banten, Community Adaptation
Microfilm Preservation in Libraries: A Systematic Literature Review
No full textBackground: Microfilms are susceptible to damage over time. The lack of guidelines, materials and reference materials on microfilm is also the reason why the use and maintenance of microfilm in libraries is still rare. Many libraries and librarians are not fully aware and prepared to maintain and care for microfilm so that it can be used for a long time. Purpose: To review the literature on microfilm preservation so that through this research, the extent of scientific development and knowledge that has been produced by experts is known. Method: A systematic literature review with a qualitative approach was used to collect literature relevant to the topic. The formulation of research questions used the population, intervention, comparison, outcome, and context (PICOC) framework and the search strategy used Boolean logic. Literature sources came from Google Scholar, which was then tested for quality. The analysis technique used content analysis by describing the research findings. Result: The majority of the literature reviewed came from India and Nigeria with the highest number of publications in 2023. Traditional microfilm preservation techniques are carried out by providing a special place and controlling environmental conditions. Meanwhile, digital preservation techniques are carried out by digitizing through data migration. The constraints of microfilm preservation that are often encountered are financial limitations. Conclusion: From the results of the systematic review, it was found that storage in a separate room and digitization are often done in libraries to preserve microfilms with limited funds as the main obstacle.Keywords: Library; Library Material; Microfilm; Preservatio
Information Needs of Female Prisoners: A Study of Mobile Library Services at the Women Detention Center, Class IIB Bengkulu, Indonesia
No full textAbstract
Background: Access to relevant information is an important aspect of the rehabilitation and social reintegration process for inmates. However, the specific information needs of female prisoners have not been fully identified, while the reading materials provided by the mobile library service remain limited and do not yet align with the preferences of female inmates. Purpose: This study aims to identify the information needs of female inmates at the Women's Detention Center Class IIB Bengkulu and to analyze the contribution of mobile library services in supporting the rehabilitation process. Method: This research employed a descriptive qualitative approach. Data were obtained through in-depth interviews and direct observations involving female inmates, correctional officers, and librarians in charge of the mobile library service. The data analysis followed an interactive process encompassing five stages: data collection, raw data description, data reduction, data categorization, and the construction of inter-category relationships. Result: Female inmates showed a high interest in affective information such as fiction novels and language arts books, but the available collection was inadequate. Social and personal integration information was available but underutilized due to a lack of understanding and interest. This indicates a gap between actual needs and the provision of information services. Conclusion: The mobile library service plays a significant role in meeting the information needs of female inmates, but improvements are needed through collection diversification, increased procurement frequency, and the implementation of information literacy programs to make the service more relevant to their needs
Web-Based Application Development for Circulation Services: Integrating Digital Receipt and Reminder Message Features
No full textAbstract
Background: Delays in book returns, manual management practices, and limited access to borrowing information, along with suboptimal communication strategies, have reduced the quality of circulation services and hindered the optimal use of library collections. Based on these issues, developing a web-based circulation system equipped with digital receipt delivery and automated reminder messages is considered essential to improve service performance and ensure better utilization of library resources. Purpose: This study aims to develop a system that delivers digital receipts and automated reminder messages to help reduce delays in book returns. Method: This research employed a Research and Development (R&D) method using the ADDIE model (analysis, design, development, implementation, and evaluation). The study applied descriptive quantitative analysis with Likert scales and validation percentages, complemented by qualitative analysis from expert and respondent feedback. Result: The validation results indicated scores of 91% from material experts, 90% from media experts, and 96% from field trials, classifying the application as highly valid and feasible for use. The media evaluation also demonstrated that the application performs effectively, is user-friendly, and contributes to the enhancement of library service quality. Conclusion: The development of a web-based circulation service application using the ADDIE model has resulted in a system integrated with digital receipt and automated reminder features. These features assist users in managing their borrowing activities more efficiently and punctually. Validation results from experts and field trials confirmed that the application is highly valid, user-friendly, and feasible for implementation in school library services
"Perpustakaan Manusia" as a Knowledge-Sharing Medium to Enhance Interaction Between Social Groups
No full textAbstract
Background/Problem Statement: "Perpustakaan Manusia" is a knowledge-sharing program in the field of mental health, initiated by "Menjadi Manusia" in January 2023. In the phydigital era, this program offered direct contact with social groups that faced public prejudice or remained unfamiliar to Library Users. Purpose: This study aimed to explore the implementation of the "Perpustakaan Manusia" program as a knowledge-sharing medium to enhance interaction between social groups. Method: A qualitative study was conducted with a descriptive method, and data were collected using observation, literature study, and social media. Analysis comprised data reduction, display, and verification stages. Result: The primary information sources in the implementation of the "Perpustakaan Manusia" were humans from various social groups who often experienced prejudice and were called "Pustaka". In this study, the information recipients were referred to as "Pemustaka". Each "Pustaka" had a title derived from background experiences or knowledge. The "Perpustakaan Manusia" had Golden Rules that must be followed throughout the event. Knowledge sharing related to the title attached to the "Pustaka" lasted approximately ±15 minutes. Meanwhile, Pemustaka were allowed to ask questions, discuss, and share stories. On October 3, 2025, the "Perpustakaan Manusia" had been held 13 times and included 69 individuals. Conclusion: : The implementation of the "Perpustakaan Manusia" can serve as a knowledge-sharing medium that enhances interaction between social groups