Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
Melampaui Penanggulangan Kebakaran: Tantangan dalam Standarisasi Keselamatan Operasional untuk Tanggap Darurat Non-Kebakaran
No full textParadigma layanan darurat global telah meluas mencakup respons bahaya biologis dan evakuasi satwa urban, namun evolusi fungsi tersebut belum diimbangi dengan standar keselamatan yang memadai bagi personel. Ketimpangan protokol keselamatan terlihat nyata pada UPT Dinas Pemadam Kebakaran Kota Malang, di mana tingginya intensitas penyelamatan hewan tidak berbanding lurus dengan ketersediaan pedoman operasional baku, sehingga memicu urgensi analisis risiko berbasis standar NFPA 1500. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui analisis konten terhadap literatur akademis, standar NFPA 1500, serta teori keselamatan David Goetsch dan Frank Bird, tanpa melibatkan observasi lapangan langsung namun berfokus pada sintesis kritis sumber teoretis. Analisis mendalam menyoroti tiga kegagalan sistemik utama, yakni ketidaksesuaian kompetensi tatkala personel terlatih bahaya fisik menghadapi ancaman biologis, penggunaan alat pelindung panas yang memicu kelelahan, serta budaya "kepahlawanan intuitif" yang menormalisasi risiko lantaran absennya protokol tertulis. Fenomena tersebut secara tidak langsung membentuk persepsi publik yang keliru mengenai kapasitas beban kerja pemadam kebakaran yang seolah tanpa batas. Adopsi indikator NFPA 1500 meliputi pelatihan kompetensi dan manajemen risiko lantas menjadi prasyarat mutlak guna mengubah pola penyelamatan dari aksi nekat menjadi operasi profesional yang aman, sekaligus menegaskan batasan tanggung jawab institusi demi menjamin keselamatan personel jangka panjang.Paradigma layanan pemadam kebakaran modern telah bergeser secara fundamental dari sekadar fungsi pemadaman api (fire suppression) menjadi respons kedaruratan segala jenis bahaya (all-hazards response), yang kini didominasi oleh evakuasi satwa liar berisiko tinggi di kawasan perkotaan. Namun, perluasan fungsi ini belum diimbangi dengan evolusi standar keselamatan yang setara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kesenjangan keselamatan dalam operasi penyelamatan satwa (animal rescue) di UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang serta merumuskan kerangka standardisasi berbasis NFPA 1500. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan desain tinjauan pustaka naratif (narrative literature review), yang mensintesis standar keselamatan internasional dan kerangka teoretis dari David Goetsch (Klasifikasi Bahaya) dan Frank Bird (Model Penyebab Kecelakaan). Temuan penelitian mengungkap tiga kegagalan sistemik kritis: (1) 'Ketidaksesuaian Kompetensi' di mana petugas yang dilatih untuk bahaya fisik tidak memiliki kesiapan menghadapi ancaman biologis; (2) 'Anomali Peralatan' di mana penggunaan APD termal untuk penanganan satwa menciptakan ilusi keamanan dan tekanan panas fisiologis; serta (3) Budaya operasional 'Heroisme Salah Kaprah' yang menormalisasi tindakan tidak standar akibat ketiadaan protokol tertulis. Studi ini menyimpulkan bahwa adopsi indikator NFPA 1500—khususnya pelatihan berbasis kompetensi, peralatan spesifik bahaya, dan protokol manajemen risiko—merupakan imperatif yang tidak dapat ditawar guna mentransformasi layanan penyelamatan dari aksi nekat menjadi operasi yang profesional dan selamat.
Kata Kunci: Penyelamatan Satwa, Bahaya Biologis, Keselamatan Petugas Pemadam, NFPA 1500, Standardisasi Operasional
Studi Literatur Sistematis Potensi Kendaraan Otonom dalam Transformasi Transportasi oleh Pemerintah Daerah di Indonesia
No full textDukungan pemerintah terhadap trem otonom menandai urgensi adopsi kendaraan otonom (autonomous vehicles; AVs) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi potensi transformasi transportasi oleh AVs dan mengidentifikasi strategi implementasi untuk pemerintah daerah. Metode Systematic Literature Review (SLR) diterapkan pada literatur 2016–2024 dari Scopus, IEEE Xplore, dan Google Scholar. Hasil kajian menunjukkan AVs meningkatkan efisiensi transportasi, mengurangi kemacetan dan polusi, serta memperkuat sektor ekonomi dan pariwisata. Tantangan utama adalah kebutuhan infrastruktur, kesenjangan regulasi, dan rendahnya penerimaan publik. Rekomendasi meliputi pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung adopsi teknologi ini melalui kebijakan bertahap, investasi infrastruktur, dan program edukasi publik. Artikel ini diharapkan menjadi panduan praktis untuk pengembangan transportasi inovatif dan berkelanjutan di tingkat daerah.
Kata Kunci: Kendaraan Otonom, Transformasi Transportasi, Pemerintah daerah, Studi literatur sistematis, Infrastruktur dan Regulasi
Optimasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh
No full textKebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) mulai diterapkan secara nasional sejak tahun 2022. Namun, capaian aktivasi IKD di Kabupaten Aceh Selatan masih jauh berada di bawah target nasional yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya capaian aktivasi IKD serta mengidentifikasi strategi optimasi yang dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori analisis kebijakan publik menurut Hotniar Siringoringo (Siringoringo, 2005). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Disdukcapil, operator IKD, dan masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari artikel, dokumen resmi, dan laporan terkait. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses aktivasi IKD di Kabupaten Aceh Selatan belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur jaringan internet, keterbatasan penggunaan gadget, serta belum maksimalnya pemanfaatan IKD dalam pelayanan administrasi maupun sektor terkait seperti perbankan. Capaian aktivasi baru mencapai sekitar 3,2% dari target 30%, sehingga masih jauh dari target nasional. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa optimalisasi aktivasi IKD membutuhkan strategi yang lebih komprehensif. Upaya seperti sosialisasi berkelanjutan, layanan jemput bola, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan literasi digital masyarakat menjadi langkah penting untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan keberhasilan implementasi IKD di Kabupaten Aceh Selatan
VILLAGE GOVERNMENT STRATEGIES IN DEVELOPING BUMDES TARUMAJAYA IN THE UPSTREAM CITARUM RIVER AREA OF BANDUNG DISTRICT
No full textPenelitian bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pengembangan BUMDes Tarumajaya di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini difokuskan pada strategi pemerintah desa dalam mengembangkan BUMDes Tarumajaya berdasarkan teori strategi oleh Mintzberg, dengan 3 (tiga) indikator. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dari Pemerintah Desa Tarumajaya sebagai perancang strategi dan warga Desa Tarumajaya sebagai sasaran dari pengembangan BUMDes. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi lapangan dan pengumpulan dokumen. Proses analysis data dengan tahapan reduksi data, menyajikan data dan menarik Kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini yaitu strategi yang digunakan pemerintah Desa Tarumajaya dalam pengembangan BUMDes dengan memanfaatkan dan memaksimalkan potensi desa. Temuan lain menunjukkan dukungan anggaran belum optimal serta kemampuan pengelola BUMDes. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemanfaatan potensi desa dalam pengembangan BUMDes dapat dilakukan dengan dukungan tambahan anggaran dan peningkatan kapasitas pengelola.
Kata Kunci: BUMDes, Pengembangan, Strategi.
The aims from this research to know and draw the strategy development of Village Owned Enterprise Tarumajaya in Tarumajaya Village, Kertasari Sub-district, Bandung District. This research focuses on the strategy of the village government in developing Village Owned Enterprise Tarumajaya based on the strategy theory by Mintzberg at al.,with 3 (three) indicators. This research uses a qualitative inductive method. Purposive sampling is used to determine informants from the Tarumajaya Village Government as the strategy designer and Tarumajaya Village residents as the target of Village Owned Enterprise development. Data collection is done by observation, documentation, and interview. The data analysis technique uses presentation, reduction, and conclusion. The results of this study are the strategy used by the Tarumajaya Village government in developing Village Owned Enterprise is to maximize the potential of the existing village, the Tarumajaya Village Owned Enterprise development strategy although it has not been running optimally, and there are still some shortcomings in its implementation such as not optimal management carried out by Village Owned Enterprise management, and limited budget so that the researcher concludes that the Tarumajaya Village Owned Enterprise development strategy has been implemented well but has not run optimally and needs to be improved
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Penyakit Masyarakat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
No full textMeningkatnya kasus penyakit masyarakat berupa perbuatan maksiat atau kegiatan yang mengarah kepada terjadinya perbuatan asusila di Kabupaten Pelalawan yang berimplikasi pada terganggunya aktivitas dan kegiatan masyarakat yang dapat memberikan potensi gangguan kenyamanan, ketentraman dan ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat. Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyakit Masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori peranan yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015: 216-217). Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Metode pengumpulan data melalui informan yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa peranan Satpol PP dalam penertiban penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yaitu pelaksanaan penertiban yang dikemukakan oleh Thomas dan Biddle yang memiliki empat indikator yaitu harapan, norma, wujud perilaku, penilaian dan sanksi diperoleh bahwa peranan Satpol PP Kabupaten Pelalawan telah menunjukkan peranannya dengan cukup baik, yaitu telah mencapai target 82% berdasarkan peran dan fungsi Satpol PP Kabupaten Pelalawan. Faktor penghambat penertiban penyakit masyarakat tersebut adalah kurangnya sumber daya aparatur, masih minimnya fasilitas dan infrastuktur yang tersedia, rendahnya pemahaman aparat Satpol PP terkait tugas pokok dan fungsinya, tidak adanya efek jera bagi pelaku penyakit masyarakat, dan kurangnya koordinasi dalam pemberian pembinaan kepada pelaku penyakit masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada adalah dengan melakukan penambahan anggota, perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana pendukung, pemberian bimbingan teknis dan Pelatihan, penegakan hukum, serta penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam memberikan pengawasan dan pembinaan
PERBANDINGAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK ANTARA KOTA PALEMBANG DAN KOTA SURABAYA
No full textThe development of information and communication technology (ICT) has become a key catalyst in transforming public services toward more efficient, transparent, and participatory systems. The Indonesian government, through the Electronic-Based Government System (SPBE) policy, encourages the acceleration of digitalization across all regions; however, its implementation still shows disparities between regions. This study aims to compare the implementation of public service digitalization between Palembang City and Surabaya City using the Systematic Literature Review (SLR) method. The analysis was conducted on 50 scientific journals published between 2015 and 2025, obtained from databases such as Google Scholar, Scopus, DOAJ, and the Garuda Portal, using the keywords: public service digitalization, e-government, smart city, Palembang, and Surabaya. The results indicate that Surabaya has reached the digital integration stage, supported by strong local policies, adequate technological infrastructure, and high public participation through various digital service innovations such as the Surabaya Single Window (SSW), e-Musrenbang, and the Command Center. In contrast, Palembang remains at the digital adaptation stage, facing challenges in infrastructure, human resource capacity, and digital literacy. In conclusion, the success of public service digitalization depends not only on technological aspects but also on the synergy between adaptive policies, bureaucratic readiness, and the level of public participation. This study recommends strengthening local policies and enhancing digital literacy among citizens to accelerate the effectiveness of SPBE implementation across Indonesia.Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi katalis utama dalam transformasi pelayanan publik menuju sistem yang lebih efisien, transparan, dan partisipatif. Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong percepatan digitalisasi di seluruh daerah, namun implementasinya masih menunjukkan kesenjangan antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan implementasi digitalisasi pelayanan publik antara Kota Palembang dan Kota Surabaya menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Analisis dilakukan terhadap 50 jurnal ilmiah terbitan tahun 2015–2025 yang diperoleh dari basis data Google Scholar, Scopus, DOAJ, dan Portal Garuda dengan kata kunci: digitalisasi pelayanan publik, e-Government, smart city, Palembang, dan Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Surabaya telah mencapai tahap integrasi digital dengan dukungan kebijakan daerah yang kuat, infrastruktur teknologi yang memadai, serta partisipasi publik yang tinggi melalui berbagai inovasi layanan digital seperti Surabaya Single Window (SSW), e-Musrenbang, dan Command Center. Sebaliknya, Kota Palembang masih berada pada tahap adaptasi digital dengan tantangan pada aspek infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, dan literasi digital. Kesimpulannya, keberhasilan digitalisasi pelayanan publik tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga pada sinergi antara kebijakan adaptif, kesiapan birokrasi, dan tingkat partisipasi masyarakat. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penguatan kebijakan daerah dan peningkatan literasi masyarakat digital untuk mempercepat efektivitas penerapan SPBE di seluruh wilayah Indonesia. Kata kunci: Digitalisasi Pelayanan Publik, E-Government, Smart City, Palembang, Surabaya, SPBE, Systematic Literature Review (SLR)
Desentralisasi dan Ketidakefektifan Penegakan Hukum Lingkungan: Analisis Politik Pemerintahan atas Kasus Sungai Citarum
No full textThis study aims to analyze the relationship between decentralization and the ineffectiveness of environmental law enforcement in the case of Citarum River pollution. Although a national legal framework exists, implementation at the local level reveals weak institutional capacity, poor inter-agency coordination, and low accountability of local governments. This research employs a qualitative approach using a case study method in the Citarum River Basin. The findings indicate that decentralization has not fully strengthened environmental law enforcement due to weak political will, the dominance of economic interests, and limited public participation. The study recommends strengthening local governance through policy reform, institutional capacity building, and greater public involvement in environmental oversight.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara desentralisasi dan ketidakefektifan penegakan hukum lingkungan dalam kasus pencemaran Sungai Citarum. Meskipun kerangka hukum telah tersedia secara nasional, pelaksanaan di tingkat daerah menunjukkan lemahnya kapasitas kelembagaan, koordinasi antar instansi, serta rendahnya akuntabilitas pemerintahan daerah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya mampu memperkuat penegakan hukum lingkungan karena lemahnya political will, dominasi kepentingan ekonomi, dan minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola pemerintahan daerah melalui reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas institusi lokal, serta pelibatan publik dalam pengawasan lingkunga
The Strategi Pemerintah Lampung Barat dalam Menjaga Kearifan Lokal
No full textThe local wisdom of the Sekura tradition is an important cultural identity of the West Lampung community, but faces quite significant challenges in the context of modernization. These challenges include decreasing interest of the younger generation, the entry of popular culture causing a shift in values, and the pressure of commercialization, which poses a risk of reducing the original meaning of the Sekura tradition. Therefore, this study aims to analyze the strategy implemented by the West Lampung Regency Government to preserve the local wisdom of Sekura. A descriptive qualitative method was used to analyze the strategy implemented by the West Lampung Regency Government, in line with Wheelen & Hunger strategy theory. The results showed that the preservation of the Sekura tradition in West Lampung Regency occurred through regional policies, including development of cultural studios, integration of educational curricula, organization of festivals, strengthening of traditional institutions, and empowerment of creative economy. However, implementation still faces challenges, including regional inequality in support, limited cultural human resources, a lack of standardized teaching materials, and documentation that lacks professional coordination. This underscores the need to strengthen cross-party coordination, equalize facilities, and implement a sustainable mentoring strategy to preserve tradition for future generations.
Keywords: Strategy; West Lampung Government; Local Wisdom; Local Culture; Sekura TraditionSebagai sebuah negara yang majemuk, Indonesia tentunya mempunyai peluang yang besar dalam pengembangan budaya pada kancah dunia. Pemerintah harus berupaya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan memberikan peluang dan dukungan kepada seluruh stakeholders (pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta) dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki. Sebagai wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengambil berbagai langkah dan upaya dalam usaha memajukan kebudayaan daerah agar tidak punah dan luntur seiring dengan perkembangan zaman seperti saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan pemerintah daerah dalam mempertahankan budaya lokal tradisi Sekura adalah dengan menggunakan strategi pengembangan dan strategi transformasi. Pemerintah berupaya agar tradisi ini terus berkembang dan tetap terjaga kelestariannya sampai pada generasi berikutnya, dengan cara memberikan perlindungan, pembinaan dengan menyediakan sebuah sanggar. Sanggar itu merupakan sanggar yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah guna sebagai sarana bagi para seniman yang ada di Lampung Barat untuk berkreasi. Pemerintah juga berupaya agar tradisi ini terus berkembang dan tetap terjaga kelestariannya sampai pada generasi berikutnya, dengan cara memberikan perlindungan, pembinaan dengan menyediakan sebuah sanggar, dimana sanggar itu merupakan sanggar yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah guna sebagai sarana bagi para seniman yang ada di Lampung Barat untuk berkreasi
Evaluasi Kebijakan Publik: Tinjauan Literatur Sistematis Kritis tentang Metodologi, Tren dan Kesenjangan, serta Peluang Masa Depan
No full textThis study conducts a systematic literature review of recent developments in policy and program evaluation from 2015 to 2023, examining methods, approaches, challenges, and future research directions. Following PRISMA guidelines, a search of the Scopus and Science Direct databases yielded 58 relevant articles. Key findings indicate a shift towards mixed-methods approaches, agent-based simulation, and stated preference techniques, although studies predominantly originate from developed countries and focus on social, environmental, and health issues. Bibliometric analysis shows that 62.9% of the articles appeared in Scopus Q1 journals. Evaluation effectiveness is significantly influenced by internal factors (e.g., program design, data quality) and external factors (e.g., political context, financial support). While evaluations impact decision-making and policy improvement, challenges remain in utilizing and generalizing results. Crucially, this review identifies gaps, including methodological limitations, a scarcity of studies on vulnerable groups, and a lack of standardized indicators. This study contributes to the advancement of policy evaluation methodologies by, for example, highlighting the need for strategic integration of qualitative and quantitative data within mixed-methods designs, going beyond mere combination to achieve nuanced understanding. It also emphasizes the critical importance of adapting systems thinking approaches, using for example, process tracing and agent-based modelling to specific developing country contexts, providing a pathway for more relevant and impactful evaluations. This research underscores the need for participatory, adaptive, and evidence-focused evaluation approaches that explicitly consider causal mechanisms, and recommends a concerted effort to develop comprehensive mixed-methods research, prioritize studies in developing countries, and build capacity for implementing these advanced methodologies.Evaluasi kebijakan publik adalah elemen penting dalam siklus kebijakan yang berfungsi untuk menilai efektivitas dan dampak dari intervensi pemerintah. Penelitian ini melakukan tinjauan literatur sistematis mengenai perkembangan terbaru dalam evaluasi kebijakan dan program, dengan fokus pada metode, pendekatan, tantangan, dan arah penelitian masa depan. Dengan menggunakan panduan PRISMA, pencarian literatur di basis data Scopus dan Science Direct menghasilkan 58 artikel jurnal yang relevan untuk dianalisis. Temuan utama menunjukkan peningkatan penggunaan metode campuran (mixed-methods), simulasi berbasis agen (agent-based simulation), dan pendekatan preferensi yang dinyatakan (stated preference) dalam studi evaluasi. Pola geografis publikasi didominasi oleh studi dari negara maju, dengan fokus utama pada isu-isu sosial, lingkungan, dan kesehatan. Analisis bibliometrik menunjukkan bahwa sebagian besar artikel (62,9%) diterbitkan di jurnal yang terindeks Scopus Quartile 1 (Q1). Faktor internal seperti desain program dan kualitas data, serta faktor eksternal seperti konteks politik dan dukungan finansial, diidentifikasi sebagai determinan signifikan dari efektivitas evaluasi. Analisis juga menyoroti dampak evaluasi terhadap pengambilan keputusan dan peningkatan kebijakan secara berkelanjutan, meskipun terdapat tantangan dalam pemanfaatan dan generalisasi hasil. Kesenjangan dalam literatur meliputi keterbatasan metodologi, terutama kurangnya evaluasi realis dalam konteks negara berkembang, studi terbatas pada kelompok rentan, dan minimnya indikator yang terstandarisasi. Arah penelitian masa depan mencakup pengembangan metodologi yang lebih inovatif, peningkatan fokus pada keragaman konteks, serta pendekatan evaluasi yang multi-dimensi dan integratif. Penelitian ini menyiratkan perlunya pendekatan evaluasi yang partisipatif, adaptif, dan berfokus pada bukti dengan mempertimbangkan mekanisme kausal, serta merekomendasikan pengembangan metode campuran yang lebih komprehensif dan fokus studi pada konteks negara berkembang
PERAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) DALAM KESIAPSIAGAAN PADA ZONA MEGATHRUST INDONESIA
No full textIndonesia terletak di daerah rawan gempa dan tsunami, khususnya di zona megathrust seperti Selat Sunda dan Mentawai-Siberut. Potensi gempa besar memerlukan kesiapsiagaan yang matang guna mengurangi dampak bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berperan penting dalam koordinasi dan pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran BNPB dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi gempa dan tsunami di zona megathrust, serta mengevaluasi efektivitas program-programnya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis data sekunder melalui tinjauan dokumen kebijakan, laporan kesiapsiagaan, dan penelitian terkait mitigasi bencana. Hasil penelitian menunjukkan BNPB telah melakukan berbagai upaya, seperti edukasi, simulasi bencana, penyusunan rencana evakuasi, dan penguatan infrastruktur. Namun, masih terdapat tantangan dalam koordinasi antar instansi dan rendahnya kesadaran masyarakat. BNPB memiliki peran penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, tetapi diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga, kesadaran, serta partisipasi masyarakat. Selain itu perlunya kebijakan yang lebih komprehensif dan dukungan anggaran yang memadai untuk program kesiapsiagaan bencana.Indonesia merupakan negara yang terletak di daerah rawan gempa dan tsunami, terutama di zona megathrust, seperti Selat Sunda dan Mentawai-Siberut. Keberadaan zona megathrust dengan potensi gempa besar memerlukan kesiapsiagaan yang matang guna mengurangi dampak bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki peran penting dalam koordinasi dan pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BNPB dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana gempa dan tsunami di zona megathrust Indonesia, serta untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang dilaksanakan oleh BNPB dalam menghadapi bencana di wilayah rawan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisis data sekunder. Data dikumpulkan melalui tinjauan terhadap dokumen-dokumen kebijakan BNPB, laporan kesiapsiagaan bencana, serta penelitian terkait mitigasi bencana di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNPB telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, seperti pelaksanaan program edukasi dan simulasi bencana, penyusunan rencana evakuasi, serta penguatan infrastruktur penanggulangan bencana. Namun, masih terdapat tantangan dalam koordinasi antar instansi dan kesadaran masyarakat mengenai mitigasi bencana. BNPB memegang peran penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di zona megathrust Indonesia. Walaupun telah ada berbagai inisiatif, perlu adanya peningkatan koordinasi antar lembaga serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya kebijakan yang lebih komprehensif dan dukungan anggaran yang memadai untuk program kesiapsiagaan bencana