Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
Faktor Pendorong, Penghambat, dan Rekomendasi Strategis Aplikasi Salaman Berbasis Data dan Analisis Digital
No full textAnalisis sentimen menggunakan metode digital untuk menilai aplikasi Salaman dapat dijadikan umpan balik untuk perbaikan dan memperoleh solusi bagi pengambil kebijakan, ketika pendekatan manual-konvensional tidak mampu menggambarkan respon pengguna. Kajian bersifat eksploratif untuk mendapatkan faktor pendorong dan penghambat aplikasi salaman dengan menggunakan analisis sentimen berbasis lexicon-based dan menggunakan konsep yang berkaitan dengan digital governance untuk memperoleh rekomendasi strategis. Data diperoleh pada rentang waktu 22 Februari 2020-19 November 2024, dengan jumlah 717 ulasan di google playstore. Hasil analisis memperlihatkan mayoritas pengguna memberikan sentimen netral dengan persentase 76,4%, sentimen positif 16,7%, sentimen negatif 6,6% dan tidak terindetifikasi 0,3%. Dominasi sentimen netral perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti agar tidak bergeser menjadi sentimen negatif. Hasil word cloud untuk faktor pendorong kesuksesan aplikasi salaman adalah pelayanan digital yang ‘mudah’, ‘membantu’, ‘good’ dan ‘cepat’. Faktor determinan hambatan aplikasi salaman bersifat teknis; error, otentikasi, validasi, registrasi, runtime dan server. Perlu intervensi penyempurnaan aplikasi salaman untuk meningkatkan kepercayaan, inklusivitas layanan, dan mencegah ketimpangan digital, memastikan bahwa aplikasi seperti Salaman berkontribusi secara signifikan terhadap implementasi kebijakan e-government di Kota Bandung.
Kata Kunci: Sentimen Analisis, Metode digital, Kepuasan pengguna, Public value
EVALUASI SISTEM DRAINASE DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
No full textBanjir merupakan salah satu bencana yang kerap terjadi dan memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas sosial, ekonomi, serta lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan sistem drainase yang berfungsi optimal menjadi elemen penting dalam pengendalian limpasan air hujan dan pengurangan risiko banjir di wilayah perkotaan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas sistem drainase dalam mitigasi bencana banjir di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan metode kualitatif deskriptif menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, Product). Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan informan dari Dinas PUPR, BPBD, serta masyarakat, disertai observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek konteks belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan penanganan banjir, terutama terkait penentuan prioritas pembangunan drainase. Pada aspek input, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama. Aspek proses memperlihatkan adanya tantangan dalam koordinasi lintas sektor serta minimnya evaluasi berkala terhadap kinerja drainase. Namun pada aspek produk, sistem drainase telah berkontribusi dalam mengurangi genangan dan risiko banjir meskipun efektivitasnya belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan alokasi anggaran, penguatan kapasitas SDM, serta penyempurnaan koordinasi antarinstansi untuk meningkatkan efektivitas sistem drainase sebagai bagian dari strategi mitigasi banjir di Kota Palangka Raya.
Kata Kunci: Evaluasi, Sistem Drainase, Model CIPP, Mitigasi Bencana Banjir.Banjir merupakan salah satu bencana yang kerap terjadi dan memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas sosial, ekonomi, serta lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan sistem drainase yang berfungsi optimal menjadi elemen penting dalam pengendalian limpasan air hujan dan pengurangan risiko banjir di wilayah perkotaan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas sistem drainase dalam mitigasi bencana banjir di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan metode kualitatif deskriptif menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, Product). Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan informan dari Dinas PUPR, BPBD, serta masyarakat, disertai observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek konteks belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan penanganan banjir, terutama terkait penentuan prioritas pembangunan drainase. Pada aspek input, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama. Aspek proses memperlihatkan adanya tantangan dalam koordinasi lintas sektor serta minimnya evaluasi berkala terhadap kinerja drainase. Namun pada aspek produk, sistem drainase telah berkontribusi dalam mengurangi genangan dan risiko banjir meskipun efektivitasnya belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan alokasi anggaran, penguatan kapasitas SDM, serta penyempurnaan koordinasi antarinstansi untuk meningkatkan efektivitas sistem drainase sebagai bagian dari strategi mitigasi banjir di Kota Palangka Raya
Penertiban Anak Jalanan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
No full textThe city of Balikpapan is one of the big cities which is the gateway to East Kalimantan Province and is the main city chosen by the people as a place to live. This makes urbanization in Balikpapan City high and has an impact on the increasing number of street children in Balikpapan City. The increasing number of street children is a problem that needs attention. Because its presence can disturb peace and public order in society. Therefore, it is necessary to take disciplinary action from the government, namely Satpol PP, to overcome this problem. The aim is to find out and describe the implementation of controlling street children and to find out what obstacles and efforts are made by Civil Service Police Units in the City of Balikpapan in carrying out control of street children in Balikpapan City, East Kalimantan Province. The research method used is qualitative descriptive using an inductive approach. Data collection techniques are through observation, interviews and documentation, by using Retno Widjayanti theory which includes; direct control and indirect control. From the research results, it can be seen that the control of street children has not been carried out optimally due to several obstacles such as lack of facilities and infrastructure, quality of human resources, economy and budget limitations. Several efforts have been made, such as routine patrol activities 3 times a day in the morning, afternoon and even during the day. Then update the reporting or complaint system so that information can be obtained quickly and accurately. As well as increasing the quality standards for recruiting Civil Service Police Units members and also requesting an additional budget for the Balikpapan City Satpol PP. The control of street children has not been carried out optimally because there are still many street children roaming around carrying out activities on the streets caused by internal and external factors
The Effects of Social Media Tools’ Utilisation on The Provision of Library Resources and Services at The Federal University, Dutsin-Ma, Katsina State, Nigeria
No full textProblem Statement: Social media tools (SMTs) are regarded as valuable platforms for introducing library services through web technologies, benefitting both Library and Information Science (LIS) professionals and library users. The primary aim of utilising SMTs is to promote library services and resources and enhance the relevance of libraries. Purpose: This study examines the effects of SMT utilisation on the provision of library resources and services at the Federal University, Dutsin-Ma, Katsina State, Nigeria. Method: A descriptive survey research design was adopted, targeting a population of 13,410 undergraduate students at the Federal University, Dutsin-Ma. Due to the distribution of respondents across various faculties and departments, a multi-stage sampling technique was employed, incorporating simple random and proportionate sampling methods to select participants. The study use Research Advisor Table (2006) at 95.0% confidence level and degree of accuracy/margin of error, the sample size for this study is 370 from a population of 13,415. Questionnaire was use as instrument for data collection in this study. Descriptive statistics of table and simple percentage with SPSS were used as method of data analysis. Result: The study found out that Twitter, Facebook, Google Plus, YouTube, WhatsApp and Instagram are social media tools for the utilisation of library resources and services provided. The study also found out that e-resources, online and offline databases, subscribed databases, open access, e-books, e-journals, e-learning platform and university repository, as the resources provided to students by the library. Conclusion: The study concludes that social media tools utilisation has effects on provision of library resources and services at Federal university, Dustin-ma. The study recommends that there is the need for the Library to incorporate other SMTs like Facebook, YouTube, Telegram, WhatsApp, Blog, Instagram, LinkedIn, Google Plus, Snapchat and Skype in provision of library resources and services in order to ensure a more effective provision of the resources and services
SUSTAINABILITY ANALYSIS OF EXTERNAL OVERSIGHT OF REGIONAL PUBLIC SERVICES FROM THE PERSPECTIVES OF REGULATION, INSTITUTIONAL FRAMEWORK, FUNDING, IMPLEMENTATION, AND TERRITORIAL ASPECTS
No full textExternal oversight of public services in the regions aims to ensure that services operate optimally, effectively, efficiently, transparently, and accountably. This oversight is crucial for maintaining service quality, preventing abuse of authority, and improving public satisfaction. The Ombudsman of the Republic of Indonesia is mandated by regulation to carry out this oversight, as outlined in Presidential Regulation Number 18 of 2020 on the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). This study examines the Ombudsman's role in supporting national development planning, evaluates the resolution of public complaints, assesses compliance with public service standards, and explores evidence-based oversight in the regions. A qualitative descriptive approach incorporates literature studies, target and realization data analysis, and focus group discussions (FGD). The findings reveal significant challenges the Ombudsman faces, including regulatory, institutional, funding, operational, and geographical limitations. These constraints hinder target achievement, particularly at the regional representative level, where oversight is often limited to sample-based activities. The study highlights the need for policymakers to prioritize public service oversight system improvements. Strengthening the Ombudsman's resources and authority is essential for fostering a more professional, fair, equitable, and high-quality public service system, supporting and accelerating national public service reform.Pengawasan eksternal terhadap pelayanan publik di daerah bertujuan memastikan pelayanan berjalan optimal, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengawasan ini penting untuk menjaga kualitas pelayanan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia memiliki mandat regulasi untuk melaksanakan pengawasan ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Ombudsman RI dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional, mengevaluasi penyelesaian laporan masyarakat, menilai kepatuhan penyelenggara pelayanan terhadap standar pelayanan publik, dan mengeksplorasi pengawasan berbasis bukti di daerah. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan melalui studi literatur, analisis data target dan realisasi, serta diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion). Hasil penelitian menunjukkan Ombudsman menghadapi tantangan signifikan, seperti keterbatasan regulasi, kelembagaan, pendanaan, teknis operasional, dan cakupan wilayah. Kendala ini berdampak pada pencapaian target, terutama di perwakilan daerah, sehingga pengawasan sering dilakukan secara terbatas.Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya perhatian serius dari pembuat kebijakan untuk memperbaiki sistem pengawasan pelayanan publik di Indonesia agar lebih profesional, adil, merata, dan berkualitas, mendukung percepatan perbaikan pelayanan publik nasional
MODEL PENGEMBANGAN DESA PUSAT PERTUMBUHAN PADA KECAMATAN PERBATASAN NEGARA DI KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
No full textThe development of growth center villages in border areas is an important strategy in improving community welfare and equitable development. This study aims to analyze the development model of growth center villages in the Border District, Sanggau Regency, West Kalimantan Province, with a focus on Entikong Village and Balai Karangan Village. This study uses a qualitative descriptive approach, this study identifies the main factors that support village growth, such as accessibility, infrastructure, economic potential, public services, and government policy support. The results of the study show that Entikong Village has a strategic advantage as a State Border Crossing Post (PLBN), while Balai Karangan Village is developing as a local economic center with good connectivity. The proposed growth center village development model is based on the 4M approach, namely Developing trade potential, Improving basic infrastructure, Strengthening village institutions, and Improving the quality of public services. The implementation of this model is expected to accelerate the economic growth of border villages and create more inclusive and sustainable development.Pengembangan desa pusat pertumbuhan di wilayah perbatasan negara menjadi strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis model pengembangan desa pusat pertumbuhan di Kecamatan Perbatasan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, dengan fokus pada Desa Entikong dan Desa Balai Karangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendukung pertumbuhan desa, seperti aksesibilitas, infrastruktur, potensi ekonomi, layanan publik, dan dukungan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Entikong memiliki keunggulan strategis sebagai Pos Lintas Batas Negara (PLBN), sementara Desa Balai Karangan berkembang sebagai pusat ekonomi lokal dengan konektivitas yang baik. Model pengembangan desa pusat pertumbuhan yang diusulkan berbasis pada pendekatan 4M, yaitu Mengembangkan potensi perdagangan, Meningkatkan infrastruktur dasar, Memperkuat kelembagaan desa, dan Meningkatkan kualitas layanan publik. Implementasi model ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi desa perbatasan dan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif serta berkelanjutan.
Kata kunci: desa pusat pertumbuhan, perbatasan negara, pembangunan desa, model 4M
Analyzing the Factors Influencing the Implementation of Talent Management at BKPP of Semarang City
No full textThis study examines the implementation of talent management at the Semarang City Personnel Education and Training Agency (BKPP), focusing on the gap between the talent pool and the placement of civil servants (ASN). Using a descriptive qualitative approach, data were collected through observations, interviews, and documentation and analyzed through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings show that talent management has not been fully optimized due to implementation delays, limited supporting infrastructure, and insufficient leadership commitment. Nevertheless, BKPP has undertaken efforts such as improving assessment systems and increasing communication and outreach to organizational leaders. Overall, the implementation of talent management has the potential to enhance ASN professionalism and promote a transparent merit system, but requires strengthened infrastructure, improved human resource capacity, and sustained commitment from all stakeholders
LITERATURE REVIEW: EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS 3R DI INDONESIA
No full textAbstract
Indonesia faces serious challenges in waste management, Indonesia generates 68 million tons of waste annually, with only a 13.67% reduction rate—far below the 30% target for 2025. This research evaluates the 3R (Reduce, Reuse, Recycle) policy using William N. Dunn's framework, examining six dimensions: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. A literature review analyzed 21 national and 19 international journals from Google Scholar. Findings reveal suboptimal 3R implementation with inconsistent regional achievements. Effectiveness is constrained by poor public awareness of waste sorting; efficiency suffers from inadequate operational funding; adequacy is limited by insufficient infrastructure and community engagement; equity shows uneven facility distribution; responsiveness varies with minimal community participation; and while policies are contextually appropriate, implementation overlooks local capacity. International comparisons demonstrate that successful 3R programs require behavioral change, robust regulations like Extended Producer Responsibility, continuous education, and strong multi-stakeholder collaboration. The research recommends adopting best practices from high-performing regions, establishing sustainable financing mechanisms, intensifying public awareness campaigns, and enhancing cross-sectoral coordination. These strategic interventions are essential for Indonesia to bridge the gap between current performance and national waste reduction targets, ultimately achieving more effective and equitable waste management nationwide.
Keywords: Policy evaluation, Waste management, Indonesia.
The complexity of the waste problem in Indonesia continues to escalate, with waste production reaching 68 million tons annually. Meanwhile, the target of a 30% reduction and 70% management as set by Presidential Regulation 97/2017 has not been optimally achieved. This study aims to evaluate the 3R (Reduce, Reuse, Recycle) waste management policy using William N. Dunn's policy evaluation framework, which includes six parameters: effectiveness, efficiency, adequacy, distribution equity, responsiveness, and appropriateness. A literature review method was employed to analyze various empirical studies from several regions in Indonesia and compare them with international waste management practices. The evaluation results indicate that the implementation of the 3R program has not been optimal, with an average waste reduction achievement of only 13.67% to 20.13% each year. Key obstacles identified include low public awareness, limited infrastructure and funding, weak inter-agency coordination, and a lack of sustainable outreach efforts. Although some areas, such as Bindu Traditional Village and Sukabumi City, have demonstrated significant success with a reduction rate of 36%, the implementation gap between regions remains substantial. Recommendations include strengthening institutions, enhancing sustainable environmental education, improving operational financing schemes, intensifying outreach activities, and bolstering cross-sector coordination to achieve national sustainable waste management targets
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS GERBANGKERTOSUSILA BERBASIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI JAWA TIMUR
No full textThe strategic area of Gerbangkertosusila in East Java has experienced significant economic growth, yet it is accompanied by development disparities across regions. Surabaya City, as the core area, contributes the most to the Gross Regional Domestic Product (GRDP), while peripheral areas such as Bangkalan, Lamongan, and Mojokerto City lag economically and socially. This research aims to formulate a development strategy that not only promotes economic growth but also ensures equitable development. Using descriptive statistical analysis, the Williamson Index, and SWOT analysis, the study finds that the Williamson Index value for Gerbangkertosusila remained high over the past five years (average 0.8442), indicating substantial disparities. The proposed development strategy focuses on enhancing interregional connectivity, diversifying economic sectors in peripheral areas, and promoting equitable investment to achieve inclusive and sustainable growth across the metropolitan area. Kawasan strategis Gerbangkertosusila di Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, namun diikuti oleh ketimpangan pembangunan antar wilayah. Kota Surabaya sebagai pusat kawasan memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan daerah pinggiran seperti Bangkalan, Lamongan, dan Kota Mojokerto tertinggal secara ekonomi dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin pemerataan pembangunan. Dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, indeks Williamson, dan SWOT, penelitian ini menemukan bahwa nilai indeks Williamson Gerbangkertosusila dalam lima tahun terakhir tetap tinggi (rata-rata 0,8442), menunjukkan disparitas yang signifikan. Strategi pengembangan diarahkan pada penguatan konektivitas, diversifikasi sektor unggulan wilayah pinggiran, dan peningkatan investasi yang merata guna menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh kawasan metropolitan
LEGALIZATION OF SOCIAL SANCTIONS FOR CORRUPTOR TO MAKE THE DETERRENT EFFECT MORE EFFECTIVE
No full textCorruption is an extraordinary crime that has a significant impact on state finances, the economy, and the socio-cultural structure of society. This study aims to analyze the effectiveness of social sanctions in preventing and eradicating corruption in Indonesia, as well as to develop more effective social sanction innovations. This study used a qualitative research method with a case study approach. Data were collected through document analysis, interviews with legal experts, and literature review. The results indicate that social sanctions can be an effective form of punishment in preventing and eradicating corruption. Social sanction innovations, such as erecting statues of corruptors and writing biographies of corruptors, can increase deterrent effects and public awareness of the dangers of corruption. This study recommends that the government develop clear and firm regulations to legalize social sanctions for corruptors and raise public awareness of the importance of integrity and accountability in government and business. These social sanction innovations can be a more effective and innovative alternative punishment in eradicating corruption in Indonesia.Corruption is an extraordinary crime with a significant impact on state finances, the economy, and the socio-cultural fabric of society. Efforts to eradicate corruption require a systemic and comprehensive approach. This article discusses the importance of legalizing social sanctions for perpetrators of corruption as an effort to create a deterrent effect and raise public awareness of the dangers of corruption. Social sanctions can take the form of non-penal penalties, such as registering the names of perpetrators of corruption in public places, placing announcement signs in public places, or revoking certain rights. Legalizing social sanctions through clear and firm legislation is crucial to increasing the effectiveness of corruption eradication. This article also discusses the crime prevention theories of Cesare Beccaria and Jeremy Bentham, which are relevant to social sanctions for perpetrators of corruption. Therefore, this article is expected to contribute to the development of law and public policy in Indonesia, particularly in the area of corruption eradication