Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
PEMBERDAYAAN PETANI IKAN PATIN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU
No full textABSTRAK. Desa Koto Mesjid merupakan pusat kawasan perikanan budidaya ikan patin yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar. Tiada Rumah Tanpa Kolam menjadi motto desa ini. Namun, dengan segala potensi perikanan budidaya ikan patin yang ada masih belum dikelola secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pemberdayaan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar terhadap petani ikan patin dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Koto Mesjid. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan petani ikan patin yang dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan kerjasama lintas sektor yang berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani ikan patin. Dinas Perikanan Kabupaten Kampar memiliki peran penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan kepada petani ikan patin. Kolaborasi antarpetani dalam kegiatan budidaya dan bantuan sarana prasarana juga berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas para petani. Namun, pelaksanaan pemberdayaan masih terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan kemampuan para petani, kesulitan memperoleh bahan baku pakan ikan, cuaca yang sulit diprediksi serta keterbatasan fasilitas budidaya yang ada. Temuan ini menunjukkan pentingnya pemberdayaan yang berkelanjutan dan berbasis partisipatif untuk mencapai peningkatan pendapatan masyarakat.
Kata kunci: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, Bina KelembagaanABSTRAK. Desa Koto Mesjid merupakan pusat kawasan perikanan budidaya ikan patin yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar. Tiada Rumah Tanpa Kolam menjadi motto desa ini. Namun, dengan segala potensi perikanan budidaya ikan patin yang ada masih belum dikelola secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pemberdayaan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar terhadap petani ikan patin dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Koto Mesjid. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan petani ikan patin yang dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan kerjasama lintas sektor yang berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani ikan patin. Dinas Perikanan Kabupaten Kampar memiliki peran penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan kepada petani ikan patin. Kolaborasi antarpetani dalam kegiatan budidaya dan bantuan sarana prasarana juga berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas para petani. Namun, pelaksanaan pemberdayaan masih terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan kemampuan para petani, kesulitan memperoleh bahan baku pakan ikan, cuaca yang sulit diprediksi serta keterbatasan fasilitas budidaya yang ada. Temuan ini menunjukkan pentingnya pemberdayaan yang berkelanjutan dan berbasis partisipatif untuk mencapai peningkatan pendapatan masyarakat.
Kata kunci: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, Bina Kelembagaa
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITALISASI HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK URUSAN PERTANAHAN DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU
No full textKota Bengkulu sebagai wilayah berkembang menghadapi tantangan dalam layanan pertanahan, khususnya dalam urusan hak tanggungan atas tanah yang selama ini berjalan lambat, tidak efisien, dan kurang transparan. Data sekunder menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada keterbatasan personil dalam penguasaan teknologi digital, minimnya peralatan pendukung (komputer, server, internet), rendahnya alokasi pembiayaan untuk pengembangan sistem digital, serta lemahnya dokumentasi dan pengarsipan manual. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan digitalisasi hak tanggungan melalui layanan elektronik sebagai upaya reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan digitalisasi hak tanggungan terhadap kualitas pelayanan publik urusan pertanahan di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan analisis regresi linier sederhana. Unit analisis adalah individu, dengan jumlah sampel 110 responden yang terdiri dari petugas pertanahan, PPAT, notaris, dan pihak perbankan, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner skala Likert yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Hipotesis diuji dengan bantuan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan digitalisasi hak tanggungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik urusan pertanahan, khususnya dalam dimensi kecepatan layanan, akurasi data, transparansi, dan kepuasan pengguna. Nilai signifikansi 0,000 (< 0,05) membuktikan bahwa hipotesis alternatif diterima dengan besarnya pengaruh implementasi kebijakan digitalisasi mencapai 77,5% terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik urusan pertanahan. Maka, implementasi kebijakan digitalisasi terbukti menjadi strategi efektif dalam reformasi kualitas pelayanan publik bidang pertanahan. Peneliti merekomendasikan peningkatan SDM, infrastruktur digital, dan penyederhanaan prosedur lintas instansi agar implementasi kebijakan digitalisasi lebih optimal dan berkelanjutan
The Dynamics of Decentralisation Policy in Indonesia from 1999 to 2025: A Scoping Review Approach
No full textAbstract
This study aims to explore the dynamics of decentralisation policy between 1999 and 2025 in Indonesia using a scoping review, thereby providing an important historical record for the implementation of decentralisation policy in Indonesia. This study also strengthens the literature and trends regarding the dynamics of decentralisation policy in Indonesia and identifies issues concerning the dynamics of decentralisation policy in Indonesia. The research method used is a literature study with a scoping review approach. Scoping review is relevant in presenting a comprehensive map of research findings related to the dynamics, realities, and problems in the dynamics of decentralisation policy in Indonesia, while also identifying research gaps that still need to be explored. Data collection was carried out from the scopus.com website on decentralisation policy in Indonesia from 861 studies that were scoped down to 20 studies for analysis. The results of the study show that there are five themes related to decentralisation policy in Indonesia, namely local governance and accountability, decentralisation policy in education, natural resource and environmental management, public services and health, and fiscal decentralisation and corruption. This study contributes to the development of literature on decentralisation policy in Indonesia and has implications for the development of public policy and governance studies.
Keywords: Decentralisation Policy, Governance, Scoping Review.This study aims to explore the dynamics of decentralisation policy between 1999 and 2025 in Indonesia using a scoping review, thereby providing an important historical record for the implementation of decentralisation policy in Indonesia. This study also strengthens the literature and trends regarding the dynamics of decentralisation policy in Indonesia and identifies issues concerning the dynamics of decentralisation policy in Indonesia. The research method used is a literature study with a scoping review approach. Scoping review is relevant in presenting a comprehensive map of research findings related to the dynamics, realities, and problems in the dynamics of decentralisation policy in Indonesia, while also identifying research gaps that still need to be explored. Data collection was carried out from the scopus.com website on decentralisation policy in Indonesia from 861 studies that were scoped down to 20 studies for analysis. The results of the study show that there are five themes related to decentralisation policy in Indonesia, namely local governance and accountability, decentralisation policy in education, natural resource and environmental management, public services and health, and fiscal decentralisation and corruption. This study contributes to the development of literature on decentralisation policy in Indonesia and has implications for the development of public policy and governance studies
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI LINGKUNGAN LEBAK KELURAHAN TUKANGKAYU KABUPATEN BANYUWANGI
No full textThe Lebak neighborhood is a residential area in Banyuwangi Regency which is always hit by annual floods. The densely populated condition of the area and the lack of public awareness about not throwing rubbish into the river is a challenge in itself. For this reason, collaboration between related parties is needed to run the flood disaster management process well. This research aims to find out, analyze, and describe how Collaborative Governance is implemented between the government, the business world, and community groups in the Lebak Environment, Tukangkayu Village, Banyuwangi District, Banyuwangi Regency in managing flood disasters. This research uses a qualitative descriptive method using primary and secondary data sources. This research relies on data collection techniques through interviews, observation, and documentation to obtain the required data. The research results show that collaboration between the government, the business world, and community groups has been implemented but is not yet optimal, so maximizing the role at the preventive and monitoring stages is necessary. The government still tends to be more dominant than the business world and community groups. This collaborative process resulted in two permanent water pumping machines, river cleaning, a river normalization program, and the implementation of a disaster task force consisting of all stakeholders. In implementing this collaboration, there are several obstacles, such as a lack of public awareness of the importance of not throwing rubbish or waste into the river, difficulty in accessing heavy equipment in the form of excavators to the river, problems with the operation of water pump machines, the conversion of plantation crop commodities in upstream areas, and the very low condition of the Lebak area. Based on the problems faced, efforts are needed to maximize the role of each party involved at each stage of disaster management as well as innovation related to solving the problems being experienced.
Keywords: Flood, Collaborative Governance, Disaster ManagementLingkungan Lebak merupakan suatu wilayah permukiman di Kabupaten Banyuwangi yang selalu dilanda bencana banjir tahunan. Kondisi wilayahnya yang padat penduduk serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu diperlukan kolaborasi antara pihak terkait sehingga proses penanggulangan bencana banjir dapat berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui, menganalisis, serta mendeskripsikan bagaimana penerapan Collaborative Governance yang terjalin antara pihak pemerintah, dunia usaha, dan kelompok masyarakat di Lingkungan Lebak Kelurahan Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dalam penanggulangan bencana banjir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini bertumpu pada teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pihak pemerintah, dunia usaha, dan kelompok masyarakat sudah terlaksana tetapi belum optimal sehingga perlu dilakukan pemaksimalan peranan pada tahapan preventif dan monitoring. Pihak pemerintah masih cenderung lebih dominan dibandingkan dengan dunia usaha dan kelompok masyarakat. Proses kolaborasi tersebut menghasilkan dua unit mesin pompa air permanen, plengsengan sungai, program normalisasi sungai, dan pelaksanaan apel satgas bencana yang beranggotakan seluruh stakeholder. Dalam pelaksanan kolaborasi ini terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tidak membuang sampah atau limbah ke sungai, sulitnya akses alat berat berupa ekskavator menuju sungai, terkendalanya pengoperasian mesin pompa air, terjadinya alih fungsi komoditas tanaman perkebunan di daerah hulu, serta kondisi wilayah Lebak yang sangat rendah. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka diperlukan adanya upaya pemaksimalan peranan masingmasing pihak terlibat pada setiap tahapan manajemen bencana serta inovasi terkait pemecahan masalah yang sedang dialami.
Kata Kunci: Banjir, Collaborative Governance, Penanggulangan Bencan
Inovasi Pelayanan Publik melalui Aplikasi Whatsapp di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal
No full textInovasi pelayanan publik memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya dalam proses pelayanan publik di kelurahan. Salah satu wujud inovasi pelayanan publik di Kelurahan Pesurungan Lor melalui aplikasi Whatsapp. Tujuan penelitian ini adlaah untuk mendeskripsikan dan menganalisis inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Whatsapp di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan metode kuasi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan telah memenuhi karakteristik keuntungan relatif, kesesuaian, kemudahan, tingkat kerumitan, dan kemungkinan dicoba. Pelayanan publik melalui Whatsapp memiliki keuntungan relatif, yaitu dapat menjawab tuntutan masyarakat terutama bagi masyarakat yang tidak dapat datang secara langsung ke kelurahan untuk mengurus berkas/dokumen. Inovasi tersebut pun telah berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, memberikan kemudahan bagi masyarakat, dan inovasi pelayanan tersebut memungkinkan untuk dicoba dan dilanjutkan pada pelayanan di masa depan. Adapun tingkat kerumitan pelayanan telah didukung oleh kejelasan prosedur pelayanan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model inovasi pelayanan publik berbasis aplikasi pesan instan yang bersifat low-cost dan mudah direplikasi oleh pemerintah daerah lain. Kesimpulannya, inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Whatsapp di Keluratan pesurungan Lor telah memenuhi lima karakteristik inovasi, namun masih menghadapi dua tantangan yaitu berkaitan dengan sarana prasana dan aspek sumber daya manusia.
Kata Kunci: Inovasi Pelayanan Publik; Aplikasi WhatsApp; Digitalisasi Pelayanan Publik
Analisis Pengamanan Aset Tetap Tanah Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset di Kabupaten Klaten
No full textAset tanah milik Pemerintah Kabupaten Klaten merupakan potensi daerah yang perlu diamankan agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun, masih terdapat permasalahan yaitu masih ada aset tetap tanah yang belum bersertifikat dan pencatatan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, terdapat kesenjangan penelitian, satu sisi teknologi informasi dianggap sebagai faktor utama yang berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan aset, sementara di sisi lain, dampaknya tidak selalu signifikan tanpa adanya dukungan aspek lain. Oleh karena itu, celah penelitian yang penulis lakukan terkait aspek pengamanan dan hambatan implementasi SIM-Aset. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengamanan aset tetap tanah menggukan SIM Aset di Kabupaten Klaten. Metode yang digunakan adalah kuasi kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi terstruktur dengan tiga informan, observasi partisipatif pasif, dan dokumentasi berupa pengambilan foto dengan menggunakan smartphone, sedangkan teknik analisis datanya dimulai dari pengorganisasian data, pembacaan menyeluruh, pengkodean, penemuan tema, hingga interpretasi makna, guna memperoleh pemahaman utuh dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIM Aset lebih berfokus pada pengamanan administrasi, sementara kontribusinya terhadap pengamanan fisik dan hukum bersifat komplementer. Faktor penghambat pengamanan aset terbagi menjadi internal, seperti kurangnya regenerasi pegawai dan keterbatasan anggaran, serta eksternal, seperti lambatnya sertifikasi dan klaim masyarakat terhadap aset. BPKPAD mengatasi hambatan ini dengan koordinasi dengan masyarakat, kerja sama dengan BPN, serta pengembangan sistem informasi menuju E-BMD terintegrasi. Kesimpulannya pengamanan aset tetap tanah menggunakan SIM Aset oleh BPKPAD Kabupaten Klaten telah berjalan cukup baik meskipun terdapat hambatan, yang diatasi dengan solusi terkoordinasi dan inovatif.
Kata Kunci: Pengamanan; Aset Tetap Tanah; SIM Aset
Analysis of User Acceptance of the EPDesKel Application within the Nagari Government of Agam Regency Using the EUCS Method
No full textThe application EPDESKEL is a strategic information system designed for harmonizing the appraisal process of the performance in the village development fields. This research proposes efforts related to the analysis of determinant factors for acceptance and user satisfaction in the application among the Nagari Operators in Agam Regency using the End User Computing Satisfaction (EUCS) model. More specifically, this research is interested in investigating how five factors, namely content, accuracy, format, ease of use, and timeliness, affect end-user satisfaction as a whole. The research is done using a quantitative method involving saturated sampling, in which 92 operational end-users are involved as respondents. Structural Equation Modeling (SEM) analysis is conducted for this study, using Partial Least Squares (PLS). The conclusion drawn from this study shows that Ease of Use, Format, but not Content, Accuracy, nor Timeliness, are positive factors affecting user satisfaction positively. Implications of this study include the understanding that, in practice, user interfaces that are easy to interact with, rather than data accuracy, are viewed as even more essential factors in effective digital governance practices.
Keywords: Digital Governance, EUCS, Public Sector Technology, User Acceptance, Information System.
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS ATAU BERALKOHOL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI
No full textMaraknya penyalahgunaan tempat usaha sebagai lokasi produksi tuak ilegal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi pelanggaran serius yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sebagai langkah antisipatif, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 yang merevisi Perda Nomor 12 Tahun 2008, guna mengatur mekanisme pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan produksi, distribusi, dan penjualan minuman keras atau beralkohol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam terkait penegakan Perda Minuman Keras atau Beralkohol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif melalui wawancara, observasi, dan Studi dokumentasi. Penelitian ini mengungkapkan enam temuan utama dalam penegakan Peraturan Daerah tentang Minuman Keras di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana indikator kewajiban, larangan, dan metode preventif belum optimal, ditandai dengan rendahnya kepatuhan masyarakat, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan sarana dan personel. Sebaliknya, indikator metode represif, sanksi administratif, dan sanksi pidana telah berjalan cukup optimal, tercermin dari penertiban yang efektif, penerapan sanksi yang adil dan tegas, serta pelaksanaan proses hukum sesuai prosedur. Temuan ini menunjukkan ketimpangan antara upaya pencegahan dan penindakan dalam penegakan Perda Minuman Keras di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Perda telah berjalan cukup baik dengan tingkat efektivitas mencapai sekitar 50%. Peneliti menyimpulkan bahwa Penegakan Perda Larangan Minuman Keras di Tanjung Jabung Timur belum berjalan optimal.
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Produksi Tuak Ilegal; Pelanggaran Perda.
Penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Musiman oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara
No full textPenelitian ini berfokus pada fenomena banyaknya pedagang kaki lima di kawasan Pasar Gusher dan sepanjang Jalan Yos Sudarso Kota Tarakan yang berdagang tidak sesuai ketentuan dan tidak memiliki izin usaha dagang. Kondisi ini menciptakan ketidaktertiban, mengganggu estetika kota, dan berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas, padahal secara ideal penerapan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penegakan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Musiman seharusnya dapat mengatur aktivitas perdagangan tersebut dengan tertib. Tujuan: Untuk menganalisis penegakan Peraturan Daerah dalam pengaturan pedagang kaki lima dan pedagang musiman di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk memperoleh data penelitian yang komprehensif guna menghasilkan temuan yang akurat. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penegakan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Musiman telah diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan yang ada dengan kondisi di lapangan, dimana masih banyak pedagang yang melanggar aturan zonasi dan persyaratan perizinan. Kesimpulan: Penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 menghadapi kendala internal berupa keterbatasan personel dan sarana prasarana, serta kendala eksternal berupa resistensi pedagang dan kurangnya kesadaran masyarakat. Solusi yang diperlukan adalah penguatan pembinaan berkelanjutan, penegakan sanksi yang konsisten, dan peningkatan sosialisasi program pemerintah kepada pedagang kaki lima dan masyarakat
ANALISIS BIBLIOMETRIK TREN PENELITIAN KETERTIBAN UMUM DI INDONESIA
No full textPenelitian terkait ketertiban umum di Indonesia cukup banyak dilakukan, dan sebagain besarnya merupakan penelitian secara praktis. Sedangkan, masih minim penelitian yang mengkaji perkembangan penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tren penelitian ketertiban umum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis bibliometrik menggunakan database akademik Scopus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi dengan topik ketertiban umum di Indonesia paling banyak dilakukan pada tahun 2019 s.d. 2023. Analisis co-occurrence menunjukkan bahwa penelitian ketertiban umum bersifat multidisipliner dengan tema hukum, kebijakan, sosial, dan tata kelola, sementara publikasi terbaru mengarah pada isu keadilan pidana dan sosial ekonomi, sehingga penelitian masa depan berpeluang difokuskan pada implementasi kebijakan daerah, tata kelola kolaboratif, dan dampaknya terhadap pembangunan perkotaan. Kesimpulannya, tren penelitian ketertiban umum di Indonesia bergeser menuju pendekatan multidisipliner yang berfokus pada implementasi kebijakan dan tata kelola kolaboratif.
Kata Kunci: Analisis Bibliometrik; Ketertiban Umum; Ketenteraman dan Ketertiban Umum