Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
UNIVERSITY STUDENTS' PERCEPTION OF PAKATAN HARAPAN'S 14TH GENERAL ELECTION MANIFESTO
No full textIn the 14th general election (GE14), for the first time, the opposition party (Pakatan Harapan) defeated the Barisan Nasional party, which had been ruling for 61 years. The victory was largely attributed to their manifesto that promised several changes. However, the implementation of the manifesto faced several constraints. This article aims to explore the perception of students from Public Institutions of Higher Learning (IPTA), namely Universiti Utara Malaysia (UUM) and Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP) towards the formation and implementation of the manifesto. The study used the quantitative method and included 410 respondents from UUM and UNIMAP. The findings revealed that Pakatan Harapan offered attractive promises to gain community support, including their 100-day promise. The majority of respondents agreed that the Pakatan Harapan manifesto was made in haste, merely to win votes without considering its feasibility. This was evident when many of the promises could not be fulfilled even after PH ruled for more than a year, and their popularity plummeted in 2019 when they lost a few by-elections. In the 15th General Election (GE15), Pakatan Harapan returned to power by winning the most seats in parliament and forming a unity government with the support of other parties. Compared to the GE14 manifesto, the manifesto offered by PH in GE15 is more realistic, focusing on crucial aspects that are expected to be implemented well.Pada pemilu umum ke-14 (GE14), untuk pertama kalinya, partai oposisi (Pakatan Harapan) mengalahkan partai Barisan Nasional yang telah berkuasa selama 61 tahun. Kemenangan tersebut sebagian besar disebabkan oleh manifesto mereka yang menjanjikan beberapa perubahan. Namun, implementasi manifesto tersebut menghadapi beberapa kendala. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri (IPTA), yaitu Universiti Utara Malaysia (UUM) dan Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP) terhadap pembentukan dan implementasi manifesto tersebut. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dan melibatkan 410 responden dari UUM dan UNIMAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pakatan Harapan menawarkan janji-janji menarik untuk mendapatkan dukungan masyarakat, termasuk janji 100 hari mereka. Mayoritas responden setuju bahwa manifesto Pakatan Harapan dibuat terburu-buru, hanya untuk memenangkan suara tanpa mempertimbangkan kelayakannya. Hal ini terbukti ketika banyak janji yang tidak dapat dipenuhi bahkan setelah PH memerintah selama lebih dari satu tahun, dan popularitas mereka anjlok pada tahun 2019 ketika mereka kalah dalam beberapa pemilihan sela. Pada Pemilu ke-15 (GE15), Pakatan Harapan kembali berkuasa dengan memenangkan kursi terbanyak di parlemen dan membentuk pemerintahan persatuan dengan dukungan partai-partai lain. Dibandingkan dengan manifesto GE14, manifesto yang ditawarkan PH pada GE15 lebih realistis, berfokus pada aspek-aspek penting yang diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik
PENANGGULANGAN STUNTING MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH
No full textThe problem of stunting is currently a big problem both in the world and in Indonesia. Stunting occurs due to malnutrition in the first 1000 days of life which at this time is the golden period of human growth and development. The Indonesian government continues to assess and implement stunting prevention and control programs in Indonesia. This is also done by the Central Java Government in dealing with stunting by making a zoning map of areas focused on handling stunting. Pemalang Regency is included in the focus of preventing stunting prevention and reduction, considering that Pemalang Regency has a fairly high number of stunting cases, which is 22.94%. The purpose of this study is to analyze how the efforts made by the local government and the implementation of collaborative governance in the prevention and handling of stunting cases in Pemalang Regency. This research uses a qualitative type of research because the problem of this research is related to humans who fundamentally depend on observation. Data collection is sourced from primary data, interviews from government and private agencies in the implementation of collaborative governance, and secondary data on documents obtained from literature studies. The results show that the implementation of collaborative governance in the prevention and control of stunting in Pemalang Regency has been running well. In addition, the collaborative governance carried out has proven to have a significant impact on reducing the number of stunting rates from year to year in Pemalang Regency.Stunting sekarang merupakan masalah utama di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Pada 1000 hari pertama kehidupan, yang merupakan masa prima bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia, kekurangan gizi menyebabkan stunting. Inisiatif pencegahan dan pengendalian stunting masih dievaluasi dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pencegahan dan penanggulangan stunting merupakan prioritas Kabupaten Pemalang yang angka kejadian stunting cukup tinggi (22,94%). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Collaborative Governance diterapkan secara lokal dan bagaimana pengaruhnya terhadap kasus stunting di Kabupaten Pemalang. Penelitian ini berjenis kualitatiaf Karena penelitian kualitatif dapat menggambarkan peristiwa dan fenomena yang dinamis dan terus berkembang, maka digunakanlah penelitian ini.Pengumpulan data bersumber dari data primer, hasil wawancara dari instansi pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan collaborative governance, dan data sekunder dokumen-dokumen yang diperoleh dari studi pustaka.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola kolaboratif telah berhasil diterapkan di Kabupaten Pemalang telah berjalan dengan baik. Selain itu, collaborative governance yang diterapkan terbukti mampu menurunkan angka stunting di Kabupaten Pemalang secara signifikan setiap tahunnya.
Kunci: collaborative governance; pencegahan; penanggulangan; penurunan; stunting
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA
No full textABSTRACT
Problem Statement/Background (GAP): Disciplinary violations such as tardiness, early departures, and unexcused absences remain frequent at the Social and Community Empowerment Office of Manado City, despite the enactment of Government Regulation No. 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline. Purpose: This study aims to examine of discipline among civil servants at the Social and Community Empowerment Office of Manado City, North Sulawesi Province. Method: This research employs a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data analysis process includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions, using a theoretical framework based on the three dimensions of discipline proposed by Sutrisno in Hamali (2018:214): behavior, rewards, and punishment. Result: The findings show that the implementation of discipline, when viewed through these three dimensions, generally aligns with existing regulations. However, violations persist due to internal factors such as personal habits and lack of awareness of regulations, as well as external factors such as fieldwork locations and insufficient supervision. Disciplinary enforcement is carried out through allowance deductions, persuasive approaches, and routine socialization led by the leadership. Conclusion: The study concludes that disciplinary enforcement must be consistent and continuous, supported by improved regulatory understanding and a work environment conducive to building a professional and disciplined work culture.
Keywords: discipline, civil servants, violations.Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelanggaran disiplin seperti keterlambatan, pulang sebelum waktunya, dan ketidakhadiran tanpa keterangan masih sering terjadi di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, meskipun telah ada regulasi seperti PP No. 94 Tahun 2021. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik reduksi data, penyajian data, dan menarik Kesimpulan dengan landasan teori menggunakan 3 (tiga) dimensi disiplin menurut Sutrisno dalam Hamali (2018:214) yaitu: perilaku, imbalan, dan hukuman. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan disiplin yang ditinjau berdasarkan 3 dimensi teori menurut Sutrisno dalam Hamali (2018:214) sebagian besar telah mengikuti ketentuan yang berlaku, namun pelanggaran masih terjadi akibat faktor internal seperti kebiasaan pribadi pegawai dan rendahnya kesadaran terhadap aturan, serta faktor eksternal seperti lokasi kerja lapangan dan kurangnya pengawasan langsung. Upaya penegakan disiplin dilakukan melalui pemotongan tunjangan, pendekatan persuasif,
serta sosialisasi rutin oleh pimpinan. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan disiplin perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, didukung oleh peningkatan pemahaman terhadap aturan serta lingkungan kerja yang mendukung terbentuknya budaya kerja yang disiplin dan profesional.
Kata Kunci: Disiplin, Pegawai Negeri Sipil, Pelanggaran
Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Sosial
No full textAbstract
This study aims to analyze the effectiveness of fiscal policy in addressing social inequality, unemployment, and fostering inclusive economic growth in Indonesia. A descriptive qualitative method was employed to explore the roles of progressive tax systems, social transfer programs, and infrastructure investments. The findings reveal that while policies like the Family Hope Program (PKH) positively impact societal welfare, the effectiveness of income redistribution remains limited. Economic inequality persists, as indicated by the Gini coefficient, which reached 0.409 in 2023. Infrastructure plays a crucial role in reducing disparities and creating economic opportunities, especially in underdeveloped regions. The conclusion emphasizes the need for enhanced oversight, transparency, and inclusivity in fiscal policy implementation to ensure its benefits are experienced by all segments of society.
Keywords: Fiscal policy, social inequality, unemployment, inclusive development, infrastructure.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan fiskal dalam mengatasi ketimpangan sosial, pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mengeksplorasi peran sistem pajak progresif, program transfer sosial, dan investasi infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, efektivitas redistribusi pendapatan masih terbatas. Ketimpangan ekonomi terus meningkat, terlihat dari koefisien Gini yang mencapai 0,409 pada tahun 2023. Infrastruktur berperan krusial dalam mengurangi ketimpangan dan menciptakan peluang ekonomi, terutama di daerah tertinggal. Kesimpulan menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan, transparansi, dan inklusivitas dalam pelaksanaan kebijakan fiskal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kata Kunci : Kebijakan fiskal, ketimpangan sosial, pengangguran, pembangunan inklusif, infrastruktu
Descriptive and Predictive Analysis of Village Fund Allocation in Bandung Regency in 2025 Integrating the Roles of Data Analysts and Data Scientists: Analisis Deskriptif dan Prediktif Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bandung pada Tahun 2025_ Mengintegrasikan Peran Analis Data dan Ilmuwan Data
No full textABSTRACT
This study aims to analyze the allocation of Village Funds in Bandung Regency in 2025 by integrating descriptive and predictive approaches through the roles of Data Analyst and Data Scientist. Official data from the Ministry of Finance (2025), covering all villages in Bandung Regency, served as the primary dataset. The descriptive approach focused on identifying distribution patterns, inter-village disparities, and differences in performance-based allocations. Meanwhile, the predictive approach employed clustering techniques to uncover hidden structures within the allocation patterns. The findings reveal that a portion of villages received performance-based allocations with a fixed value of IDR 396.180.329.000, which increased their total allocation by approximately 25% compared to villages without such allocations. Cluster analysis identified three main distribution patterns, reflecting variations in fiscal characteristics and village capacities. Geographic visualization further highlighted disparities across sub-districts, with certain areas receiving relatively higher allocations than others. These results underscore the importance of integrating descriptive and predictive analytics in public policy studies, particularly in the management of Village Funds. Practically, the study provides empirical evidence to support local governments in formulating allocation policies that are more transparent, equitable, and data-driven. Furthermore, the findings demonstrate the potential of data analytics to enhance fiscal governance at the village level, contributing to more effective and accountable resource distribution.
Keywords: Village Funds, Performance Allocation, Descriptive Analysis, Clustering, West Jav
Political Communication and Electoral Success in Sugihrejo Village, Pati Regency, Indonesia
No full textProblem Statement: The political communication ability of a prospective leader is one of the main factors that contribute to the victory in the contest of democratic elections. The phenomenon of a village head winning in Sugihrejo Village, Gabus Sub-district, Pati Regency in his second term of leadership was supported by effective political communication skills during the democratic election campaign. The formulation of the research problem includes questions about the influence and how much influence political communication has on the victory of Tri Setyanto's figure in the village head election in the region. Purpose: This research aims to investigate the influence of political communication conducted by Sugihrejo Village Head Figure Tri Setyanto on his victory in the Sugihrejo Village head election in Gabus Sub-district, Pati Regency in his second leadership period. Method: The research method used is a correlational method with a quantitative approach, which utilises statistical analysis to manage the data obtained. The research sample was determined based on the Permanent Voters List (DPT) at the Village Head Election in Sugihrejo Village in 2019, assuming that the DPT reflects the voter base directly involved in the democratic process. Results: The results show that there is a significant influence between political communication and the victory of Tri Setyanto in the village head election in Sugihrejo Village, Gabus Sub-district, Pati Regency. This is reinforced by the results of the simple linear regression test which shows a calculated t value that is much greater than the t table value, as well as the results of the Rank Spearman correlation hypothesis test which shows a positive and very strong relationship between the two variables. The coefficient of determination test results show that the independent variable (Political Communication) has an influence of 73.2% on the dependent variable (Tri Setyanto's victory in the democratic election), while other variables not included in this research model provide 26.8% influence on Tri Setyanto's victory in the democratic election. From the results of the standard beta coefficient test, it is found that the care indicator has the highest influence on the Victory variable. Conclusion: The conclusion of this study is that there is a significant influence between variable X (Political Communication) and Variable Y (Victory in democratic elections). The implication of this study confirms the importance of effective political communication from the Village Head in supporting the achievement of victory in a democratic election contest
Optimization of Regional Taxes Through the Regional Revenue Management Information in Tanjung Jabung Timur Regency, Indonesia
No full textBackground: This study describes the role of SIMPATDA (Regional Revenue Management Information System) in optimizing local taxes in Tanjung Jabung Timur Regency, identifies the inhibiting factors in local tax optimization, and evaluates the efforts made by the local government to increase regional revenue through the taxation sector. Purpose: The aim of this research is to understand and analyze the role of SIMPATDA in the optimization of local taxes in Tanjung Jabung Timur Regency. Method:This research employs a descriptive qualitative method. Data collection techniques include interviews and documentation, analyzed using the Miles and Huberman data analysis model, which involves Data Collection, Data Reduction, Data Display, and Conclusion Drawing. The theoretical framework used is Firdausy's (2018) theory on Tax Optimization. Results: SIMPATDA plays a role in the intensification of local tax optimization by maximizing taxpayer contributions. The use of a more comprehensive system can accelerate tax management through the classification of tax types using tax codes and administrative structures aligned with regulations. However, the system faces constraints such as limited human resources, the need for staff skill enhancement through training, and the need for direct outreach to taxpayers. Inhibiting factors include low taxpayer awareness, limited infrastructure, and inefficient administrative systems for local tax management and collection. Efforts made by the local government include taxpayer outreach, employee training, direct visits to taxpayers (proactive approach), and enhancing digital tax payment systems. Conclusion: The SIMPATDA application has not yet optimally increased regional revenue because it is not accessible to taxpayers and payments are still made manually in cash
Enhancing the Performance of Civil Servants Through Strengthening Organizational Culture in Kupang City, Indonesia
No full textBackground: This research is motivated by the challenges of ASN performance at DPMPTSP Kota Kupang, such as slow service, lack of accuracy, and limited employee competence which have an impact on public satisfaction. Purpose: The purpose of this study was to analyze the effect of strengthening organizational culture on improving ASN performance at DPMPTSP Kupang City. Method: The research used a descriptive qualitative method with an inductive approach, data collection was carried out through interviews, observations, and documentation on officials, staff, and service recipient communities. This study is limited to the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Kupang City, East Nusa Tenggara Province, as the research setting. Result: The results showed that strengthening organizational culture based on Robbins' seven dimensions-including innovation, attention to detail, results orientation, people orientation, team orientation, aggressiveness, and stability-had a positive impact on ASN performance, reflected in increased service innovation, discipline, and teamwork. However, obstacles are still found in the use of information technology and the level of accuracy of employees. Conclusion: In conclusion, strengthening organizational culture is an important strategy to form an ASN work environment that is professional, productive, and responsive to community needs
Analisis Penerapan Pembayaran Jasa Lingkungan Sektor Air pada Skala Daerah Aliran Sungai
No full textThe degradation of the upstream area of the Cimanuk Watershed due to land conversion and deforestation has reduced the ecosystem’s capacity to regulate water availability and quality. This phenomenon highlights the urgency of applying economic instruments in water resource management, particularly through the implementation of Payment for Environmental Services (PES). However, a fair and measurable mechanism for determining the economic value of water at the watershed scale remains absent, weakening incentives for upstream conservation actors. This study aims to formulate a scientifically grounded water pricing mechanism as a tool to address market failure in valuing ecosystem services and to promote sustainable watershed governance. The research applies a mixed-method approach using three valuation techniques: Contingent Valuation Method (CVM), Value of Marginal Product (VMP), and Full Cost Pricing. Findings reveal a significant disparity between the downstream community’s willingness to pay (WTP) and the upstream community’s willingness to accept compensation (WTA), emphasizing the need to internalize environmental externalities into water pricing. Policy recommendations include the adoption of full cost pricing for water, integration of PES into watershed planning frameworks, and the establishment of a transparent and participatory mechanism for allocating conservation funds.
Keywords: water pricing, environmental services, Cimanuk watershed, economic valuationDegradasi wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk akibat alih fungsi lahan dan deforestasi menyebabkan penurunan kapasitas ekosistem dalam mengatur ketersediaan dan kualitas air. Fenomena ini memperkuat urgensi penerapan pendekatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya melalui skema pembayaran jasa lingkungan (PES). Namun hingga kini belum tersedia mekanisme yang adil dan terukur dalam menetapkan nilai ekonomi air di tingkat DAS, sehingga insentif terhadap pelaku konservasi masih lemah. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan harga air berbasis pendekatan ilmiah sebagai instrumen insentif konservasi, sekaligus mengatasi kegagalan pasar dalam menilai jasa lingkungan. Metodologi yang digunakan adalah kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan tiga metode valuasi utama: Contingent Valuation Method (CVM), Value of Marginal Product (VMP), dan Full Cost Pricing. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kesediaan membayar (WTP) masyarakat hilir dan kesediaan menerima kompensasi (WTA) masyarakat hulu, serta pentingnya internalisasi eksternalitas lingkungan ke dalam struktur harga air. Rekomendasi kebijakan mencakup penetapan harga air berbasis full cost pricing, integrasi PES dalam perencanaan DAS, dan alokasi dana konservasi yang transparan dan partisipatif
THE EVOLUTION OF NATIONAL HEALTH INSURANCE IN INDONESIA: POLICIES, PROGRESS, AND CHALLENGES
No full textThis research aims to analyze the development of National Health Insurance (NHI) in Indonesia, with every progress and challenges in its evolution. Using a longitudinal case study that enables a nuanced examination of policy processes, shifts, and complexities within their evolving socio-political contexts, this research will explore the dynamics of health insurance policy development over an extended period. Before the establishment of BPJS Kesehatan in 2014, Indonesia’s health insurance landscape was shaped by various schemes targeting different population groups, such as Askes for civil servants, Jamsostek for formal workers, and Jamkesmas for the poor. While these programs expanded access to healthcare, their fragmentation posed challenges to achieving a more inclusive and integrated system. In response, the government initiated a major reform through the establishment of BPJS Kesehatan as part of its commitment to realizing Universal Health Coverage for all citizen. While challenges in resource efficiency and service delivery remain—particularly as BPJS Kesehatan manages far broader coverage than its predecessors—the ongoing reforms reflect Indonesia’s continued commitment to strengthening its health insurance system, improving service quality, and advancing toward Universal Health Coverage through more integrated, accessible, and trusted care.
Keywords: Social Protection; Health Policy; National Health Insuranc