Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
KRASAN DI RUMAH: INISIASI KOLABORATIF INKLUSIF DALAM MENEKAN JUMLAH ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG
No full textFenomena anak jalanan di Kota Semarang mencerminkan kegagalan sistemik pemenuhan hak dasar anak, sementara program multisektor yang tersedia masih belum efektif akibat lemahnya koordinasi dan fragmentasi kebijakan. Penelitian ini menawarkan novelty dengan menelaah bagaimana kolaborasi lintas sektor melibatkan Satpol PP, yayasan sosial dan masyarakat, untuk menghasilkan kampanye publik KRASAN di Rumah, sebuah intervensi berbasis keluarga yang mempromosikan lingkungan domestik aman, komunikatif, dan ramah anak. Menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan analisis tematik, penelitian ini mewawancarai personel Satpol PP, remaja Forum Anak Kota Semarang (FASE), dan perwakilan yayasan yang berkecimpung dalam isu kerentanan anak. Hasil penelitian menegaskan bahwa inisiasi ini sudah berjalan cukup optimal, tercermin dari keberhasilannya membangun ruang kolaborasi yang inklusif serta menyatukan persepsi para aktor terhadap urgensi pencegahan anak jalanan berbasis keluarga. Kampanye KRASAN di Rumah secara operasional mencakup edukasi pengasuhan positif, penguatan komunikasi orang tua dan anak, serta sosialisasi hak anak melalui pertemuan komunitas dan media publik. Temuan menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga, dukungan emosional, dan keterlibatan orang tua meningkat setelah kampanye dilakukan, sehingga secara signifikan memperkecil kecenderungan anak meninggalkan rumah. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model tata kelola kolaboratif perlindungan anak yang responsif, berbasis keluarga, dan dapat direplikasi sebagai strategi preventif penurunan angka anak jalanan.
Kata Kunci: Anak Jalanan; Inovasi; Keterbukaan; Kolaborasi; Krasan
Librarians’ Perceived Ease-Of-Use And Usefulness Of Cloud Computing For University Library Services In Kwara State, Nigeria
No full textAbstract
Problem Statement: The university libraries' scenery has developed significantly over the past few decades, driven by rapid technological advancements and the increasing demand for digital resources. The use and integration of cloud computing in university libraries has effectively impacted and improved service delivery positively. In Kwara State, Nigeria, university libraries face infrastructure challenges amid rising digital demands, making cloud computing adoption critical for service enhancement. Purpose: The study explored the librarians' perceived ease-of-use and usefulness of cloud computing for university library services in Kwara State, Nigeria. Method: .The study utilizes a survey design approach; data were collected through a questionnaire from a sample of 116 librarians and library officers from all nine university libraries in Kwara State. The questionnaire was validated by 2 professionals in the field of Library and Information Science. The data collected were analyzed with the use of IBM SPSS v26 and presented with frequency tables and simple percentages. Result: The findings revealed the librarians' perceived ease-of-use of cloud computing for university library services, such as: it simplifies workflows; no errors when using it; it makes work faster and much easier; it is easy to get cloud computing to do what you want it to do; and its interface is friendly and easy to navigate. The findings further revealed the librarians' perceived usefulness of cloud computing for university library services, such as: it makes work more efficient and effective; it increases professional productivity; it helps in information dissemination and transfer of operation; and services of the library to the cloud will reduce costs. The findings also identified several perceived challenges of cloud computing for university library services, such as slow/poor internet connections, adaptability and dependency on outsiders, and data security and privacy problems, among others. Conclusion: The study concluded that cloud computing offers significant advantages, such as improved access to resources, cost savings, and enhanced collaboration in university libraries. Recommendations from the study include that the university libraries should try to tap and maintain the merits and benefits attached to the use of cloud computing to better provide effective services. This study contributes to the benefits of cloud computing adoption, usage, and integration into university library services, ultimately enhancing the role of librarians in information delivery and supporting academic excellence
Analysis of Food Reserves In Makassar City
No full textThe availability of food, particularly rice, is a key prerequisite for achieving food security in Makassar City. The average rice production in Makassar is only 7,281.98 tons per year, far below the community’s consumption needs, which reach 165,424.77 tons annually. This gap has driven efforts to meet food needs through various sources, including local production and Regional Government Food Reserves. From 2017 to 2023, the Government Food Reserves of Makassar City amounted to only 74 tons, which remains insufficient to anticipate food crises or emergency situations. Based on this condition, this study aims to analyze the causes of the limited amount of government food reserves in Makassar City. The method used is quantitative analysis. The study results indicate that one of the main causes of the low food reserves is outdated regulation. Makassar Mayor Regulation Number 38 of 2017 concerning the Management of Government Food Reserves is considered misaligned with higher-level policies. Therefore, it is recommended that the regulation be revised and elevated to the status of a Regional Regulation. With the establishment of a Regional Regulation, the implementation of food reserves by the Makassar City Food Security Office can be optimized to increase both the quantity and preparedness of food reserves. The proposed Regional Regulation can be initiated by the Food Security Office through several stages, including planning, drafting, deliberation, enactment, and finally promulgation in the Regional Gazette. 
Analysis of Technology Implementation In Public Services In The Field Of Education Quality at The Sidoarjo Dispendikkbud
No full textThe application of information technology in public services is a strategic step in improving the efficiency and quality of services, including in the education sector. The Education and Culture Office of Sidoarjo Regency has implemented technology through APE MUDIK (Aplikasi Pelayanan Mutu Pendidikan), which is used internally by employees to support administrative services in the field of education quality. This study uses a qualitative descriptive approach to analyze how this technology is implemented and how it impacts the service process. Data collection techniques are carried out through interviews and observations of employees and interns involved in system operations. The results of the study indicate that APE MUDIK contributes to increasing employee work effectiveness and neatness of data management. However, this system cannot be used directly by the community and still faces technical obstacles such as network disruptions. From a Socio Informatics perspective, the use of APE MUDIK has changed work patterns and social interactions in the education bureaucracy environment
ANALISIS REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PEMBANGUNAN DAERAH DI SUMATERA BARAT
No full textPembangunan daerah yang berkelanjutan sangat bergantung pada pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran. Dalam konteks otonomi daerah, realisasi anggaran bukan hanya persoalan administratif, tetapi menjadi cerminan dari kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan secara nyata. Efektivitas pengelolaan anggaran daerah merupakan indikator utama dalam menilai kinerja pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota. Realisasi fisik dan keuangan mencerminkan sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan capaian realisasi fisik dan keuangan di 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 dan 2) menganalisis pencapaian tersebut guna memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara terstruktur, dan observasi lapangan. Penelitian dilakukan dari awal hingga akhir tahun 2024. Data yang terkumpul dianalisis dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan tingkat pencapaian serta pola realisasi anggaran di setiap daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata realisasi fisik pada 19 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat mencapai 95,18%, sementara realisasi keuangan mencapai 91,28%. Untuk realisasi fisik, Kota Padang memiliki capaian tertinggi (99,06%) dan Kabupaten Solok Selatan menjadi yang paling sedikit melakukan realisasi fisik (85,91%). Sementara itu untuk realisasi keuangan, Kabupaten Solok memiliki capaian tertinggi dalam realisasi keuangan (95,82%), sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki capaian terendah (82,74%). Perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas antar daerah dalam menyerap dan mengelola anggaran, yang berpotensi memengaruhi kecepatan dan kualitas pembangunan daerah masing-masing. Tingginya capaian di beberapa daerah mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sedangkan capaian rendah mengindikasikan hambatan sistemik seperti lemahnya koordinasi, perencanaan yang tidak matang, atau keterbatasan sumber daya manusia. Temuan ini menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar dapat mendukung pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan
PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA UNTUK MENGATASI KEMISKINAN DAN MENCAPAI TUJUAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DI INDONESIA : ANALISIS BIBLIOMETRIK
No full textPoverty is still a major problem that has not been completely resolved. Therefore, SDGs are present as a global and national commitment to realize sustainable development globally and improve people's welfare. The first goal of SDGs is no poverty, with one of the empowerment programs called Women Heads of Households. This study aims to analyze issues related to the empowerment program for women heads of households using literature studies from the Scopus database, and describe the findings on 1) developments in publication trends, 2) the most influential researchers and articles, 3) article linkage maps seen from the co-occurrence of author keywords. The author uses bibliometric analysis processed using the publish or perish and Vosviewer applications. The results of the analysis show that the topic has begun to receive research attention since 1988 with the highest number of publications occurring in 2020 as many as 72 articles. The article entitled Global Burden of Cardiovascular Diseases and Risk Factors, 1990-2019: Update From the GBD 2019 Study written by G.A. Roth received the highest number of citations of 5917 citations. As for the analysis of the article seen from the co-occurrence relationship map of the author's keywords, 17 (seventeen) clusters were formed. Issues related to equality are one of the most frequent and long-discussed topics in research related to the empowerment program for women heads of families.Kemiskinan masih menjadi masalah besar yang belum teratasi secara tuntas. Oleh karena itu SDGs hadir sebagai komitmen global dan nasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara global dan mensejahterakan masyarakat. Tujuan SDGs yang pertama adalah no poverty atau tidak ada kemiskinan, dengan salah satu program pemberdayaan bernama Perempuan Kepala Keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu terkait program pemberdayaan perempuan kepala keluarga dengan menggunakan studi literatur dari database Scopus, dan mendeskripsikan temuan pada 1) perkembangan tren publikasi, 2) peneliti dan artikel yang paling berpengaruh, 3) peta keterkaitan artikel dilihat dari co-occurrence kata kunci penulis. Penulis menggunakan analisis bibliometrik yang diolah dengan aplikasi publish or perish dan Vosviewer. Hasil analisis menunjukkan bahwa topik sudah mulai mendapatkan atensi penelitian sejak 1988 dengan jumlah publikasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebanyak 72 artikel. Artikel dengan judul Global Burden of Cardiovascular Diseases and Risk Factors, 1990-2019: Update From the GBD 2019 Study yang ditulis oleh G.A. Roth memperoleh jumlah sitasi tertinggi sebanyak 5917 sitasi. Adapun analisis artikel dilihat dari peta hubungan co-occurrence kata kunci penulis, terbentuk 17 (tujuh belas) klaster. Permasalahan terkait equality menjadi satu topik yang paling sering dan sudah lama dibahas dalam penelitian terkait program pemberdayaan perempuan kepala keluarga
Tren Penelitian Transformasi Digital: Sebuah Analisis Bibliometrik dan Masa Depan Transformasi Digital di Indonesia
No full textDigital transformation has become an increasingly prominent trend in the public sector, particularly within the context of government reform. In Indonesia, while the growth of e-government initiatives reflects a strong commitment to digital development, it has also resulted in the proliferation of tens of thousands of applications across government institutions—many of which are overlapping, redundant, and fragmented. This fragmentation poses significant challenges to organizational performance and the efficiency of public service delivery. A growing public service sector in this digital era is intellectual property services, particularly trademark registration. Despite the increasing demand, trademark services receive the highest volume of negative user feedback. Key issues include a lack of transparency in the application process, prolonged processing times, and insufficient explanation for application rejections, leading to widespread user confusion and dissatisfaction. This study aims to analyze the research trends on digital transformation in the delivery of public services, with a specific focus on intellectual property services. A bibliometric analysis method is employed to map the evolution and scholarly focus on this subject. Findings suggest that Indonesia’s digital transformation remains in the digitization phase—an early stage focused on shifting from analog to digital formats. For digital development to be impactful, it must evolve toward a meaningful digital transformation, which includes three strategic goals: building an inclusive, empowering, and trusted digital ecosystem. Achieving this requires stronger synergy and collaboration among all stakeholders, including government bodies, private sectors, academia, and civil society organizations.Transformasi digital telah menjadi tren yang semakin menonjol di sektor publik, terutama dalam konteks reformasi pemerintahan. Di Indonesia, meskipun pertumbuhan inisiatif e-government mencerminkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan digital, hal ini juga mengakibatkan proliferasi puluhan ribu aplikasi di seluruh lembaga pemerintah—banyak di antaranya tumpang tindih, redundan, dan terfragmentasi. Fragmentasi ini menimbulkan tantangan signifikan bagi kinerja organisasi dan efisiensi penyediaan layanan publik. Sektor layanan publik yang berkembang di era digital ini adalah layanan kekayaan intelektual, khususnya pendaftaran merek dagang. Meskipun permintaan meningkat, layanan merek dagang menerima umpan balik negatif dari pengguna dalam jumlah terbesar. Isu-isu utama meliputi kurangnya transparansi dalam proses aplikasi, waktu pemrosesan yang lama, dan penjelasan yang tidak memadai atas penolakan aplikasi, yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan pengguna yang meluas. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tren penelitian tentang transformasi digital dalam penyediaan layanan publik, dengan fokus khusus pada layanan kekayaan intelektual. Metode analisis bibliometrik digunakan untuk memetakan evolusi dan fokus ilmiah pada subjek ini. Temuan menunjukkan bahwa transformasi digital Indonesia masih dalam fase digitalisasi—tahap awal yang berfokus pada peralihan dari format analog ke digital. Agar pembangunan digital berdampak, ia harus berevolusi menuju transformasi digital yang bermakna, yang mencakup tiga tujuan strategis: membangun ekosistem digital yang inklusif, memberdayakan, dan tepercaya. Untuk mencapai hal ini, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat di antara semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil
DIGITAL ADOPTION BY THE BANJARMASIN CITY COMMUNICATION, INFORMATICS, AND STATISTICS SERVICE TO RESPOND TO PUBLIC COMPLAINTS
No full textThe utilization of Information and Communication Technology (ICT) in fostering effective governance has emerged as a pivotal area of inquiry within the domain of Government Science. One significant indicator of the efficacy of good governance is the government's capacity to manage public complaints effectively. The utilization of information and communication technology (ICT) has been identified as a crucial strategy to ensure a swift, accurate, and effective government response. The City Government of Banjarmasin, through the Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin, hereinafter referred to as the Diskominfotik Kota Banjarmasin, has presented a digital channel as a means of conveying complaints from the Banjarmasin community. This study employs the TOE Framework theoretical framework to examine the efficacy of the Diskominfotik Kota Banjarmasin's digital adoption in addressing public complaints. This study employs a qualitative approach, which demonstrates that the results of Diskominfotik Kota Banjarmasin have effectively responded to public complaints by optimally adopting digital, this success can be illustrated by the adequate fulfillment of the technological dimension, organizational dimension, and environmental dimension.Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif telah muncul sebagai bidang kajian penting dalam ranah Ilmu Pemerintahan. Salah satu indikator penting efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik adalah kemampuan pemerintah dalam mengelola pengaduan masyarakat secara efektif. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah diidentifikasi sebagai strategi penting untuk memastikan respons pemerintah yang cepat, akurat, dan efektif. Pemerintah Kota Banjarmasin, melalui Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut Diskominfotik Kota Banjarmasin, telah menghadirkan saluran digital sebagai sarana penyampaian pengaduan dari masyarakat Banjarmasin. Studi ini menggunakan kerangka teoritis TOE untuk menguji efektivitas adopsi digital Diskominfotik Kota Banjarmasin dalam menangani pengaduan masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menunjukkan bahwa hasil dari Diskominfotik Kota Banjarmasin telah secara efektif menanggapi keluhan masyarakat dengan mengadopsi teknologi digital secara optimal. Keberhasilan ini dapat diilustrasikan dengan terpenuhinya dimensi teknologi, dimensi organisasi, dan dimensi lingkungan secara memadai
Efektivitas Anjungan Dukcapil Mandiri Dalam Peningkatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
No full textPermasalahan/Latar Belakang (GAP): Kepemilikan KTP-el di Kabupaten Sleman telah mencapai 100% dan Akta Kelahiran hampir menyentuh 100%, menunjukkan pelayanan penerbitan dokumen tersebut sudah memuaskan. Namun, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) baru sekitar 70%, sehingga belum maksimal jika dibandingkan dengan dokumen lain. Pemerintah Kabupaten Sleman berinovasi menghadirkan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk mendekatkan dan mempermudah layanan. Kehadiran ADM diharapkan memperbaiki kualitas pelayanan, mengefektifkan penerbitan dokumen kependudukan, serta menjadi solusi selama pandemi Covid-19 karena pemohon tidak perlu berkerumun atau bertatap muka dengan petugas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa berpengaruh pelayanan ADM terhadap peningkatan kepemilikan KIA di Kabupaten Sleman. Metode: Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil/Temuan: ADM membantu masyarakat yang tidak memiliki waktu datang ke kantor karena permohonan dapat dilakukan secara online melalui smartphone atau komputer, lalu dicetak di ADM setelah konfirmasi petugas. Namun, rata-rata pemohon online hanya sekitar 12 orang per hari, jauh dari target 100 pemohon. Kesimpulan: ADM mempermudah proses permohonan hingga pencetakan dokumen kependudukan, tetapi kontribusinya terhadap kepemilikan KIA masih rendah. Sejak Juli 2019 hingga Januari 2023, pelayanan KIA melalui ADM hanya menyumbang 4% dari total kepemilikan KIA semester II tahun 2022, sehingga belum efektif meningkatkan kepemilikan KIA di Kabupaten Sleman
Menuju Kesetaraan Gender di Surabaya, Indonesia
No full textStudi ini meneliti kemajuan kesetaraan gender di Surabaya melalui analisis Indeks Pembangunan Gender (PDB) antara tahun 2020 dan 2023, dengan proyeksi hingga tahun 2025. Studi ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik, dengan menggunakan data dari BPS Surabaya dan menerapkan pemodelan regresi linier, penelitian ini menangkap lintasan kesetaraan gender di berbagai dimensi kesehatan, pendidikan, dan pencapaian ekonomi. Temuan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dengan GDI naik dari 93,58 pada tahun 2020 menjadi 95,56 pada tahun 2023, menunjukkan kesetaraan menengah hingga tinggi, meskipun hasil yang dicapai perempuan masih sedikit di bawah laki-laki. Proyeksi menunjukkan peningkatan berkelanjutan, dengan nilai GDI diperkirakan mencapai 96,17 pada tahun 2024 dan 96,86 pada tahun 2025. Hasil ini menunjukkan bahwa Surabaya sedang menuju kesetaraan gender, meskipun hambatan struktural, khususnya dalam distribusi pendapatan dan partisipasi politik, masih tetap ada. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun peningkatan statistik menyoroti kemajuan yang berarti, intervensi kebijakan yang berkelanjutan dan tata kelola yang responsif gender sangat penting untuk menerjemahkan kemajuan numerik menjadi kesetaraan substantif. Penelitian ini berkontribusi pada wacana tentang pengarusutamaan gender di perkotaan Indonesia dan menggarisbawahi peran Surabaya dalam memajukan agenda nasional menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 5 tentang kesetaraan gender pada tahun 2030