Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Not a member yet
1935 research outputs found
Sort by
Collaborative Governance Dalam Pengembangan Smart Governance di Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara
No full textNilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Toba pada Tahun 2023 hanya menyentuh nilai 2.16 dan tidak memenuhi nilai indeks minimal yang ditetapkan dan termasuk tujuh terendah dari 28 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan smart governance melalui kolaborasi antara pemangku kepentingan dengan menggunakan teori Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Emerson dan Nabatchi, 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada 8 informan dengan teknik purposive sampling, disertai observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinamika Kolaborasi pada indikator principled engagement, shared motivation dan capacity for joint action sudah menunjukkan adanya kesamaan tujuan dan komitmen yang baik antar pemerintah, swasta dan masyarakat. Dan drivers menunjukkan peran pemimpin yang mendukung dalam pengembangan smart governance walaupun dari segi uncertainty, interdependence dan incentive consequential masih belum optimal. Kesimpulan penelitian ini yaitu Pelaksanaan collaborative governance dalam pengembangan smart governance di Kabupaten Toba sudah baik yang ditujukan dengan naiknya nilai indeks SPBE Kabupaten Toba yang sebelumnya 2.16 pada tahun 2023 menjadi 2,98 pada tahun 2024.
Kata Kunci: Collaborative Governance; Smart governance; Kolaborasi, Pelayanan Publik
Inovasi Layanan Digital Melalui Website Portal Merauke.Go.Id: Studi Implementasi E-Government di Wilayah 3T
No full textKajian ini menganalisis peran website pemerintah daerah sebagai media pelayanan informasi publik di Kabupaten Merauke dengan menggunakan teori kualitas website Alvaro Rocha. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara terhadap enam informan kunci dan observasi langsung terhadap website portal.merauke.go.id. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website telah berfungsi optimal sebagai media informasi satu arah dengan kualitas konten yang akurat dan lengkap, namun belum efektif sebagai media interaktif. Temuan utama mengungkap tiga tantangan kritis: (1) ketidakkonsistenan dalam pemutakhiran data dasar, (2) belum berkembangnya mekanisme umpan balik yang efektif, dan (3) kualitas teknis yang rendah khususnya pada akses mobile dengan skor PageSpeed Insight hanya 42%. Kajian ini memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi spesifik untuk peningkatan kualitas teknis, penguatan sistem manajemen konten, dan pengembangan mekanisme partisipasi publik. Secara teoritis, penelitian ini mengkonfirmasi relevansi model tiga dimensi Alvaro Rocha dalam konteks e-government daerah dan menyoroti aspek teknis-performa sebagai faktor kritis penentu keberhasilan di daerah dengan karakteristik geografis khusus.
Kata Kunci: Website Pemerintah Daerah, Pelayanan Informasi Publik, E-Government, Kualitas Website, Kabupaten Merauke
Good Governance di Era Digital: Pemerintah Kabupaten Sumedang Sebagai Model Transformasi Pelayanan Publik
No full textDigitalisasi tata kelola pemerintahan menjadi strategi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat lokal. Kabupaten Sumedang dipilih sebagai studi kasus karena dianggap pionir dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui inovasi seperti I-OPIS Desa, layanan WhatsApp, dan program Sumedang Connected. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi digitalisasi pelayanan publik di Sumedang serta tantangan yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan SPBE, serta observasi non-partisipan terhadap penggunaan layanan digital, kemudian dianalisis dengan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memperkuat efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, tetapi masih menghadapi kendala berupa ego sektoral, kesenjangan digital, literasi teknologi, dan isu keamanan data. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan digital Governance tidak hanya ditentukan oleh teknologi, melainkan juga regulasi, kepemimpinan, dan kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur mengenai tata kelola digital di tingkat daerah serta memberikan implikasi praktis bagi penguatan pelayanan publik berbasis teknologi di Indonesia.
Kata Kunci: Tata kelola pemerintahan yang baik, digital governance, e-government, Sumedang
Kesenjangan Generasi dan Geografis dalam Literasi Digital: Implikasinya terhadap Kebijakan E-Government di Kabupaten Sorong
No full textPenelitian ini menganalisis paradoks literasi digital di Kabupaten Sorong, di mana skor indeks literasi yang relatif baik tidak sejalan dengan adopsi e-government yang rendah. Menggunakan pendekatan Mixed Methods dengan strategi Concurrent Embedded Design, penelitian ini menggabungkan survei terhadap 50 responden dan wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian mengungkap kesenjangan generasi yang asimetris: Generasi muda memiliki kecakapan tinggi (Skor 78) namun mengalami Frustrated Agency akibat blokade infrastruktur, sedangkan generasi dewasa menghadapi Double Jeopardy (keterbatasan skill dan akses) dengan kerentanan keamanan yang tinggi (Skor 60). Temuan baru menunjukkan bahwa resistensi digital bukan sekadar masalah teknis, melainkan akibat Institutional Trust Deficit dan benturan budaya komunikasi lokal (High-Touch Culture) yang memandang teknologi sebagai entitas yang mengasingkan. Penelitian ini merekomendasikan strategi intervensi asimetris: penyediaan infrastruktur sebagai hak dasar, fasilitasi kanal ekspresi bagi pemuda, serta pendekatan layanan hibrida dan proteksi keamanan bagi generasi dewasa.
Kata Kunci: Kesenjangan Digital, E-Government, High-Touch Culture, Kepercayaan Institusional, Kabupaten Sorong.
Smart city di Indonesia: Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten
No full textPenerapan smart city di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, diantaranya infrastruktur, sumber daya manusia, dan kesiapan masyarakat. Publikasi smart city di Indonesia secara implementatif cukup banyak dilakukan namun masih minim publikasi yang dapat memetakan tren penelitian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tren penelitian smart city di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik dan konten, serta menggunakan database Scopus dan memanfaatkan software VosViewer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2018, publikasi smart city di Indonesia telah diminati oleh kalangan akademisi dan mendapatkan publikasi terbanyak pada tahun 2022. Penelusuran co-authorship berdasarkan unit analisis penulis menunjukkan bahwa terdapat 136 penulis dengan minimal 1 dokumen publikasi, yang terklasifikasi ke dalam 29 klaster. Indonesia merupakan negara asal penulis yang paling banyak mempublikasikan smart city di Indonesia, yaitu sejumlah 37 artikel. Diikuti penulis dari negara Australia, Japan, dan Germany, dan beberapa negara lainnya. Visualisasi co-occurrence membentuk empat klaster. Keempat klaster yang terbentuk memperlihatkan spektrum kajian yang meliputi isu perkotaan, tata kelola, pembangunan berkelanjutan, hingga penerapan teknologi dan analisis jejaring sosial, sehingga mencerminkan keberagaman namun tetap terarah pada konteks transformasi kota cerdas d Indonesia. Topik baru yang dikaji, diantaranya adalah capital city, urban development, sustainable development, dan Nusantara capital city. Analisis konten menggambarkan adanya sepuluh tematik smart city di Indonesia, dan terdapat peluang penelitian masa depan yang berkaitan dengan desain model regulasi nasional yang harmonis, adaptif, dan berbasis data, evaluasi komparatif evektivitas kebijakan antar daerah, serta tata kelola kolaboratif dan multi-level governance dalam penerapan smart city di Indonesia. Kesimpulannya, tren penelitian smart city di Indonesia memberikan potensi penelitian selanjutnya yang meliputi penguatan kerangka regulatif, integrasi teknologi canggih, serta pengembangan tata kelola kolaboratif yang mampu menjawab kompleksitas transformasi perkotaan. Selain itu, munculnya fokus-fokus baru seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara dan agenda keberlanjutan menunjukkan bahwa riset smart city ke depan perlu lebih adaptif, interdisipliner, dan sensitif terhadap dinamika sosial-budaya serta kebutuhan daerah.
Kata Kunci: Smart city, Smart city di Indonesia, Analisis Bibliometrik, Analisis Konten
Pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak Dalam Penurunan Angka Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat
No full textProgram Kabupaten Layak Anak disinergikan di Kabupaten Polewali Mandar sejak tahun 2018 sebagai program yang mendukung pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak yang merupakan kabupaten dengan angka perkawinan anak tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat. Akan tetapi perkawinan anak kerap saja terjadi dengan jumlah perempuan usia subur yang mencerminkan perkawinan usia anak pada tahun 2021 mencapai 17.630 perempuan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak, hambatan serta upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Polewali Mandar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori pelaksanaan yang dikemukakan oleh Edward III Agustino, 2017. Dalam teori ini, pelaksanaan diukur melalui 4 (empat) dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak dalam penurunan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Polewali Mandar sudah baik akan tetapi belum dapat dikatakan memenuhi standar layak anak karena masih terdapat hambatan yang ditemukan dalam penelitian. Terdapat beberapa hambatan yang ditemukan yakni tidak tersedianya anggaran, kurangnya peran desa dan orang tua serta faktor ekonomi di masyarakat. Penulis menyarankan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak melalui pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi dan pengadaan ruang diskusi juga membangun budaya baru “sayang anak banyak rezeki” yang diharapkan dapat membuka jendela wawasan baru untuk mendukung pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak
Inovasi Digitalisasi Layanan Kependudukan Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten
No full textKetepatan data kemiskinan adalah prasyarat bagi efektivitas kebijakan perlindungan sosial. Banyak daerah menghadapi tantangan ketidakakuratan data kependudukan yang berdampak pada kesalahan penyaluran bantuan. Artikel ini bertujuan menganalisis inovasi digital layanan kependudukan di Kabupaten Klaten dirancang dan diimplementasikan, serta perannya dalam meningkatkan akurasi data kemiskinan dan efektivitas program sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, serta didukung observasi lapangan dan telaah dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi layanan digital seperti Sistem Administrasi Kependudukan Klaten (SAKURA) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dirancang untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memperkuat akurasi basis data kependudukan. Berdasarkan kerangka Diffusion of Innovations, inovasi ini memiliki keunggulan relatif dalam penghematan waktu dan biaya, kompatibilitas dengan kebutuhan masyarakat pasca-pandemi, kompleksitas yang relatif rendah bagi pengguna digital, serta tingkat observabilitas yang tinggi. Data Dukcapil Klaten mencatat lebih dari 28.000 pengguna SAKURA dan 44.772 aktivasi IKD melalui strategi jemput bola hingga 2024. Kontribusi inovasi ini tampak nyata pada peningkatan validitas data sosial, yang mengurangi kesalahan inclusion dan exclusion dalam distribusi bantuan. Hal ini berdampak pada efektivitas program pengentasan kemiskinan, sejalan dengan penurunan angka kemiskinan di Klaten dari 13,49% pada 2021 menjadi 12,04% pada 2024. Digitalisasi memungkinkan pemutakhiran data real-time, penelusuran identitas tunggal, dan sinkronisasi data kependudukan dengan data kesejahteraan sosial, menekan kesalahan inclusion dan exclusion dalam bantuan. Berdasarkan Diffusion of Innovations, inovasi ini memiliki keunggulan relatif, kompatibilitas tinggi, dan kompleksitas rendah. Digitalisasi layanan kependudukan menjadiinstrumen strategis dalam tata kelola pemerintah daerah dan berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan berbasis data akurat
Penerapan Deep Learning Untuk Analisis Big Data Kependudukan: Menuju Efisiensi Dan Akurasi Pelayanan Pemerintah
No full textPerkembangan big data kependudukan menuntut adanya pendekatan analitik yang lebih canggih untuk menjawab tantangan konsistensi, akurasi, dan ketepatan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode deep learning, khususnya Autoencoder dan Artificial Neural Network (ANN), dalam menganalisis data kependudukan Kota Bandung periode 2017–2024. Autoencoder digunakan untuk mendeteksi anomali dan inkonsistensi antara data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sedangkan ANN difokuskan pada prediksi kepemilikan e-KTP berbasis variabel demografi dan spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren pertumbuhan penduduk Kota Bandung relatif stabil dengan laju yang lambat, menandakan pentingnya perencanaan berbasis data. Tingkat kepemilikan e-KTP menunjukkan disparitas antar kecamatan, dengan beberapa wilayah sudah mencapai lebih dari 96% sementara lainnya masih di bawah 90%. Autoencoder berhasil mendeteksi anomali dengan reconstruction loss sekitar 0.06, yang mengindikasikan peningkatan kualitas data setelah proses rekonstruksi. Sementara itu, ANN menghasilkan prediksi yang mendekati data aktual dengan rata-rata error yang kecil, membuktikan efektivitasnya dalam mengidentifikasi kecamatan yang berisiko rendah maupun tinggi dalam capaian kepemilikan e-KTP. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur tentang penerapan deep learning dalam administrasi publik berbasis data. Secara praktis, temuan ini memberikan rekomendasi aplikatif bagi pemerintah daerah, khususnya dalam memperkuat e-government, meningkatkan akurasi pelayanan publik, serta merancang intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Penerapan deep learning terbukti mampu mendukung tata kelola kependudukan yang lebih efisien, akurat, dan responsif
MANAJEMEN RISIKO KESELAMATAN WISATAWAN PADA OBJEK WISATA BROKEN BEACH NUSA PENIDA KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI
No full textObjek Wisata Broken Beach Nusa Penida Kabupaten Klungkung merupakan destinasi populer dengan keindahan alamnya, namun beresiko tinggi bagi keselamatan wisatawan. Maraknya kecelakaan wisatawan memerlukan analisis manajemen risiko untuk memastikan keselamatan. Penelitian ini menggunakan Teori Manajemen Risiko dengan lima dimensi: Fasilitas/Infrastruktur, Akses, Sumber Daya Manusia, Lingkungan, dan Peraturan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas keselamatan seperti rambu peringatan dan pagar pembatas masih kurang optimal. Akses jalan menuju lokasi belum memadai, dan sumber daya manusia seperti petugas keamanan telah berperan aktif, namun perlu peningkatan kapasitas. Lingkungan dan peraturan juga mempengaruhi keselamatan wisatawan. Saran yang mampu disampaikan penulis yaitu perlu penambahan fasilitas keselamatan, perbaikan akses jalan, pelatihan petugas, serta sosialisasi kepada wisatawan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko. Kolaborasi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat setempat juga penting untuk menciptakan destinasi wisata yang aman.
Kata Kunci: Manajemen Risiko, Keselamatan Wisatawan, Broken Beach, Pariwisata
Objek Wisata Broken Beach Nusa Penida Kabupaten Klungkung merupakan destinasi populer dengan keindahan alamnya, namun beresiko tinggi bagi keselamatan wisatawan. Maraknya kecelakaan wisatawan memerlukan analisis manajemen risiko untuk memastikan keselamatan. Penelitian ini menggunakan Teori Manajemen Risiko dengan lima dimensi: Fasilitas/Infrastruktur, Akses, Sumber Daya Manusia, Lingkungan, dan Peraturan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas keselamatan seperti rambu peringatan dan pagar pembatas telah tersedia, tetapi masih kurang optimal. Akses jalan menuju lokasi belum memadai, dan sumber daya manusia seperti petugas keamanan telah berperan aktif, namun perlu peningkatan kapasitas. Lingkungan dan peraturan juga mempengaruhi keselamatan wisatawan. Saran yang mampu disampaikan penulis yaitu perlu penambahan fasilitas keselamatan, perbaikan akses jalan, pelatihan petugas, serta sosialisasi kepada wisatawan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko. Kolaborasi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat setempat juga penting untuk menciptakan destinasi wisata yang aman
Static Archives Management at the Library and Archives Service of West Kotawaringin Regency, Central Kalimantan Province
No full textProblem Statement: Static archive management is important because it concerns the management of static archives which is the identity and identity of the region, so the author focuses on the problem of static archive management which is due to the suboptimal management of static archives in the Library and Archives Service of West Kotawaringin Regency. Purpose: The purpose of this study is to find out the management of static archives in the Library and Archives Office of West Kotawaringin Regency. Method: This study uses a descriptive qualitative method. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. The data that has been collected is processed in three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawn. Result: The findings obtained by the researcher are that there are obstacles in static archive management. This is shown by 3 (three) indicators of the 2 (two) dimensions of management theory used that are still not optimal, namely planning indicators in the processing of static archives, planning in the maintenance and maintenance of static archives, and the environment. Conclusion: The management of static archives at the Library and Archives Office of West Kotawaringin Regency has been running well despite limitations in several ways. In order to improve the management of static archives, it is recommended to build archive depots far from densely populated areas, submit additional budgets in the APBD, and carry out fumigation for the maintenance of static archives.Keywords: Static Archives; APBD; Archive Depot; Managemen