Jurnal Agrimansion
Not a member yet
448 research outputs found
Sort by
3. STUDI DAMPAK PROYEK FARMER MANAGED IRRIGATION SYSTEM (FMIS) TERHADAP ASPEK EKONOMI DI PROPINSI NTB
ABSTRAK
Tujuan studi adalah untuk melakukan penilaian sebelum dan sesudah adanya proyek FMIS khususnya yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan biofisik dengan mengkaji beberapa parameter yaitu : produksi padi, nilai produksi, pendapatan, pengeluaran rumah tangga petani, pola tanam, dan perubahan tata guna lahan. Studi menerapkan metode deskriptif dengan menggunakan teknik survei, dan teknik Focus Group Discussion (FGD). Area studi mencakup seluruh kabupaten yang ada di Propinsi NTB, dengan mengambil sampel 90 Daerah Irigasi (DI) dari 149 DI FMIS yang ada di NTB. Untuk menguji dampak perubahan proyek FMIS digunakan uji T-test dengan tingkat kepercayaan 95 %. Hasil studi menunjukkan bahwa setelah masuknya proyek FMIS ada peningkatan produksi rata-rata 0,67 ton/ha per tahun. Pertambahan produksi tersebut rata-rata diperoleh dari musim tanam I (MT I) sebesar 0,43 ton/ha, dan pada MT II sebesar 0,23 ton/ha. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa meskipun secara matematik terjadi perubahan rata-rata produktivitas, namun dari hasil uji statistik menunjukkan tidak ada beda signifikan sebelum dan sesudah proyek FMIS baik pada MT I maupun pada MT II.
ABSTRACT
The objective of the study was to analysis an economic impacts influenced of the project of FMIS (Farmer Managed Irrigation System), focused impacts on sereval parameters : rice production, farmer income, and land use system. The study used a description method and used survey and Focus Group Discussion (FGD) techniques. A Study area covered all regions in province of NTB, by collecting data in 90 sample of the Area of Irrigations (AI), from all number of AI is 149. To analysis the impact of the project wether significant or not significant to the rice production was used t-test analysis by a significant level 95 %. The result of the study show that the project of FMIS had increased average rice production of 0.67 ton/year. The statistic analysis proved that improve of production, however, is not significantly different between post and pra project of FMIS. 
4. UNSUR-UNSUR MODEL PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN TINJAUAN TEORITIS
ABSTRAK
Teori pembangunan ekonomi pedesaan masih belum ada. Teori-teori ekonomi pembangunan yang ada umumnya menitik beratkan pada pembangunan ekonomi nasional (makro), sementara ekonomi pedesaan dipersamakan dengan ekonomi pertanian. Oleh karena itu upaya sistematis merumuskan model pembangunan ekonomi pedesaan yang berkelanjutan di Indonesia adalah perlu dilakukan. Paper ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur model pembangunan ekonomi pedesaan di Indonsia dengan belajar dari teori-teori pembangunan ekonomi yang ada. Berikut adalah beberapa pelajaran yang dapat ditarik. Pembangunan ekonomi pedesaan perlu memberi penekanan seimbang antara sektor pertanian dan non pertanian. Perlu adanya pemetaan potensi dan kinerja ekonomi desa, aktivitas/sektor unggulan, perubahan orientasi masyarakat, perubahan kelembagaan, perubahan teknologi, dan pengendalian jumlah penduduk. Penemuan teknologi baru adalah bukan keharusan, melainkan difusi teknologi. Peningkatan efisiensi sumberdaya ekonomi hanya dapat dicapai secara efektif bila memperhatikan keragaan hubungan-hubungan pasar input dan produk baik antar klas sosial, sektor dan spasial. Terakhir, perlu ekonomi politik keberpihakan pada ‘si’ lemah untuk menghindarkannya dari perangkap hubungan ekploitatif dengan ‘si’ kuat.
ABSTRACT
Theories on how to sustainably develop a rural economy are absent. Existing theories on economic development generally concern with economic development at national (macro) level where rural economy is generally viewed as agricultural economy. A systematical search for a model (framework) for sustainable rural economic development is, therefore, warranted. This paper is a preliminary attempt to that end with specific objective to draw lessons from the existing theories on economic development-classical, stages of growth, dual economy and economic dependency. The lessons learned include the following. Rural economic development should give equal emphasis on agricultural and non agricultural sectors. Rural economic development requires economic potential mapping, leading sector, changes in orientation, institution, and technology, and population control. Technological invention may be not a must but technological diffusion. Rural economic development should consider relationships among class, sector and regions in both the input and output markets. Lastly, a preferential support should be given to ‘the weak’ to prevent them from exploitative relationship with ‘the strong’
8. ORGANISING DIVERSE RURAL COMMUNITIES INTO FUNCTIONAL GROUPS IN INDONESIA: THE GAP BETWEEN THEORY, POLICY AND PRACTICE
ABSTRACT
Since Mass Guidance (Bimas) in the 1960s, it was realised that community organising is the way to achieve rural development. The focus of this paper is to discuss how community organisations played their roles and what factors contributed to their performance. A longitudinal study using Modified Parti-cipatory Action Research was conducted in West Lombok-Indonesia. The study found that even though the policies on groups are theoretically sound, most groups failed to perform their expected roles and few succeeded. The agency practices used in esta-blishing groups were focused on projects, in a top-down and rushed approach. Field staff support and training of personnel are needed to translate the policies from rhetoric to reality. Another lesson learned from this study is that formation of functional groups should take into account the existence of diversity within the community and agencies.
ABSTRAK
Sejak dilaksanakannya Bimas, pemerintah menyadari bahwa mengelompokkan masyarakat kedalam kelompok-kelompok fungsional menjadi salah satu cara dalam membangun masyarakat pedesaan. Fokus dari tulisan ini adalah mengkaji bagaimana kelompok-kelompok fungsional memainkan perannya dalam pembangunan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja kelompok. Studi longitudinal ini dilaksanakan di Lombok Barat-Indonesia dengan menggunakan metode Modified Participatory Action Research (MPAR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok gagal memainkan perannya sebagaimana diharapkan. Upaya pembentukan kelompok lebih difokuskan pada pendekatan “proyek”, “top-down” dan “terburu-buru”. Dukungan dan pelatihan bagi petugas lapangan diperlukan dalam rangka menterjemahkan kebijakan dari sekedar “diomongkan” menjadi “realitas” sosial. Pelajaran lain yang diambil dari kajian ini adalah bahwa proses pembentukan kelompok-kelompok fungsional seharusnya memperhatikan kemajemukan masyarakat serta lembaga yang terlibat dalam proses pembangunan
6. KERAGAAN SUMBER PENDAPATAN WANITA NELAYAN DAN PELUANG PENGEMBANGANNYA (KASUS DI TIGA DESA MISKIN KABUPATEN LOMBOK BARAT)
ABSTRAK
Penelitian bertujuan : 1) mengetahui keragaan kegiatan produktif wanita nelayan, 2) mengetahui kontribusi pendapatan wanita nelayan terhadap pendapatan rumahtangga, dan 3) mengkaji peluang kegiatan produktif dan kemungkinan pengembangannya.
Hasil penelitian menunjukkan : 1) kegiatan produktif wanita nelayan di daerah penelitian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor kelautan dan perikanan (usaha ikan segar /penendak ikan, ikan pindang, sate ikan, pengumpul karang, dan usaha perbaikan jaring) dan di luar sektor kelautan dan perikanan (buruh tani, dagang beras, dan usaha warung), 2) pendapatan wanita nelayan Rp 1.484.687,5 /tahun atau 23,33 % dari pendapatan rumahtangga nelayan, dan 3) secara ekonomi dan ekologi (lingkungan) kegiatan/usaha wanita nelayan yang layak untuk dikembangkan adalah usaha sate ikan, ikan segar, ikan pindang, membuat jaring, dagang beras dan usaha warung .
ABSTRACT
The aims of this research were: a) to know the income of women from various of productive activities, b) to know the fisherwomen contribution to household income, and c) to examine productive activities which can be developed and expanded.
The result of this research shows that: 1) the productive activities of fisherwomen were found in two sectors, marine and fishery sectors (buy and sell of fresh fish, preserve large fish, make brochettes out of fish, collector of coral reef, and activities of seine repair) and out of marine and fishery sector (farm worker, buy and sell of hulled rice, and trade in small shops), 2) the income of fisherwomen is Rp 1,484,687.5 /year, or 23.33 % from household income of fisherman, and 3) according to economic and ecological aspects , profitable activities of fisherwomen which could be developed are fish satay, fresh fish trader, processed large fish, seine repair activity, hulled rice trade, and small shop
3. Pengaruh liberalisasi finansial terhadap perkembangan lembaga pembiayaan mikro di Propinsi NTB
Abstrak
Paper ini berupaya untuk menilai dampak dari liberalisasi (sektor) keuangan pada pembangunan pembiayaan mikro di Indonesia dengan mengambil provinsi NTB sebagai daerah studi kasus. Liberalisasi (sektor) keuangan merujuk pada penghilangan pembatasan tingkat bunga dan kemudahan pembukaan bank. Pembangunan pembiayaan mikro merujuk pada akses and keberlanjutan lembaga keuangan mikro yang diukur dengan empat indikator, yaitu: jumlah lembaga pembiayaan mikro, ukuran relatip assetnya, besaran kredit program dan penampilan masing-masing jenis lembaga pembiayaan mikro itu sendiri. Penilaian dampak tersebut menggunakan data dari statistik lembaga keuangan (Bank Indonesia dan Dinas Koperasi) dan beberapa studi kasus terpilih. Ditemukan bahwa liberaralisasi telah mendorong beroperasinya lembaga-lembaga pembiayaan mikro baru dan menghasilkan dampak positip pada akses jasa pembiayaan mikro, tercermin jumlah lembaga pembiayaan mikro dan sebaran geografisnya yang meningkat tajam. Namun, keberlanjutan lembaga pembiayaan mikro tersebut dalam ancaman yang berat akibat persaingan tak sehat, skala operasi terbatas, ketergantungan pada pembiayaan pemerintah, pengawasan yang lemah, regulasi yang tidak pasti, dan managemen buruk.
Abstract
This paper attempts to assess impacts of financial liberalization on microfinance development in Indonesia, taking Nusa Tenggara Barat (NTB) Province as a case study. Financial liberalization refers to free interest rate control and easy bank entry. Microfinance development is measured in terms of access to microfinance services and sustainability of microfinance institutions as reflected by four indicators: number of microfinance institutions, their relative size, their service performance, and the direct credit scale. The assessment uses data from official financial statistics and selected case studies. It was found that liberalization have both stimulated the establishment of new microfinance institutions and brought positive impacts on access to microfinance services. Improved access to microfinance services, as reflected by substantial increase in number and geographical distribution of the microfinance institutions, has also been found following the liberalization. However, contrast results were found with respect to the sustainability of the microfinance institutions, characterized with unfair competition, limited operational scale, dependency on government finance, weak supervision, ambiguous regulation, and bad management
4. Perkembangan ekonomi rumahtangga petani binaan di kawasan tambang PT. Newmont Nusa Tenggara
Abstrak
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan ekonomi rumahtangga petani yang telah mendapat pembinaan dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram pada tahun 1997-2000 ditinjau dari perkembangan pendapatan dan pengeluarannya dari masa sebelum pembinaan sampai masa berakhirnya pembinaan. Penelitian menggunakan data time series yang dikumpulkan dalam penelitian sebelumnya oleh PPLH Unram, 2001-2006. Penelitian dirancang dengan model penelitian penggalian dan penjelasan (explanatory research). Pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan mengawinkan 4 teknik pengumpulan data secara bersamaan, yaitu: pengamatan lapang (field observation); wawancara terstruktur (structured interviews) dengan responden; wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan informan kunci (key informant); dan studi pustaka (desk study). Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi rumahtangga petani semakin meningkat sejak masa pembinaan sampai berakhirnya masa pembinaan. Sebelum pembinaan (1995) rata-rata pendapatan rumahtangga petani adalah sebesar Rp.312 ribu/bulan, kemudian meningkat menjadi Rp. 851 ribu pada masa pembinaan (1999) dan meningkat tarus setiap tahun setelah berakhirnya pembinaan, sehingga pada tahun 2005 pendapatan rumahtangga petani sudah menjadi Rp. 1,1 juta/bulan. Peningkatan pendapatan rumahtangga petani tersebut diikuti oleh peningkatan pengeluaran konsumtifnya, terutama untuk keperluan diluar bahan makanan dan minuman. Tapi pengeluaran produktifnya tidak banyak berubah dan masih relatif kecil, sehingga sulit diharapkan dapat menciptakan modal sendiri untuk melakukan kegiatan produktif. Kondisi ini disebabkan karena pola pengeluaran rumahtangga cenderung mengikuti masyarakat pendatang (consumption demonstration effect) dengan pola konsumsi konsumtif biaya tinggi (high cost to consumption).
Abstract
In general this study aims to describe the improvement household economic for farmers who had been guided from Agriculture Faculty the University of Mataram from 1997 to 2000. This improvement measured by the changes of their income and expenditure from the period of before guidance to the last time of guidance. This study uses time series data that have been collected from previous research of PPLH Unram 2001 – 2006. This previous study was designed under explanatory research. The data collected with triangulation technique which is the combination of four collection techniques applied at the same time. Those techniques are field observation, structured interviews, in-depth interviews to key informant, and desk study. Analyses data applied for this study were descriptive analysis and Multiple Linear Regression Analysis. The result shows that farmers’ economic status has been increased since the period of guidance until the last time of guidance. Before the period of guidance (1995) farmers’ income was on average Rp. 312 000,- per month, then increases to be Rp. 851 000,- per month in the period of guidance and continuously increases yearly until Rp. 1.1 million per month at the end of guidance period. This increase of income was also followed by the increase of farmers’ expenditure mainly for the consumption of non food and non beverages. However, their expenditure for productive activities does not significantly increase and is recorded still very low. Therefore, the farmers cannot create equity for their business. This situation mainly due to the attitude of farmers which is tending to follow the expenditure style of migrant (consumption demonstration effect) that characterized with high cost to consumption
3. Alur Informasi dan Penerimaan Informasi pada Program Gerbang E-Mas NTB: Studi Kasus di Desa Aik Berik, Lombok Tengah
Abstract
The aims of this research are find out the paths and the acceptance levels of information flows from various vocal points of the Gerbang Emas Program to the community of Aik Berik village, Central Lombok. The research used a descriptive methodology and a sample survey data collection technique, involving 40 respondents from various socio economic statues. The reseach found that the program information flows followed 15 paths, which can be diferentiated into four, namely: one stage information flow, two stage information flow, three stage information flow and four stage information flow. The level of the information acceptance among the community inhabitants falls in low category.
Abstrak
Penelitian ini bertujua untuk menemukan alur informasi dan tingkat penerimaan masyarakat atas program Gerbang Emas di desa Aik Berik, provinsi NTB. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif and teknik survai melibatkan 40 respondent dari beberbagai status sosial ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa alur imformasi Gerbang E-mas di Desa Aik Berik mengikuti 16 alur, yang dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu: alur informasi satu tahap, alur informasi dua tahap, alur informasi tiga tahap, dan alur informasi empat tahap. Tingkat penerimaan informasi Gerbang E-mas kepada masyarakat di Desa Aik Berik termasuk dalam katagori rendah.  
5. Perubahan nilai politik pada masyarakat local etnis Samawa di kawasan pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan nilai politik masyarakat local etnis Samawa di Kawasan Tambang PT. NNT. Penelitian menggunakan metode survei yang didesain dengan model studi kasus. Objek penelitian adalah masyarakat Etnis Samawa yang berdomisili di pusat pertumbuhan, yaitu Desa Maluk dan Desa Benete. Pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi, yaitu: pengamatan lapang, wawancara terstruktur terhadap 102 responden yang dipilih secara acak sederhana (simple random sampling), wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara deskriptif yaitu data yang dikumpulkan, diklasifikasikan kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan uraian-uraian penjelasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan proyek tambang telah merubah nilai politik masyarakat Etnis Samawa dari ciri-ciri nilai politik masyarakat tradisional pedesaan menuju ciri-ciri nilai politik masyarakat modern perkotaan. Sebelum dalam mengaplikasian nilai kuasa atau politik sebagian besar masih didasari atas keputusan orang lain, berorinetasi pada stabilitas dan cenderung menolak nilai budaya luar yang datang dari masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih rendah. Setelah masuk proyek pertambangan berubah, sebagian besar dilandasi oleh keputusan sendiri, berorientasi pada perubahan atau kemajuan; dan cenderung menerima nilai budaya dari luar yang datang dari masyarakat yang lebih maju. Perubahan tersebut manandakan bahwa masyarakat Etnis Samawa dalam mengaplikasikan nilai kuasa atau politik berubah.
Abstract
This study mainly aims at examining the change of the Samawa cultural values perceived from the application of political value. The survey method is applied to this case study. The research object is the Samawa ethnic group living in the development center, namely the Maluk and Benete villages. Data are collected by technical triangulation, i.e. by combining some of the research techniques, namely field observation, structured interview, in-depth interview and desk study. The descriptive method is used in analysing the data
4. Factors Associated to Rural Households’Access to Financial Services in Rural Lombok, Indonesia
Abstrak
Dalam upaya untuk memahami tingkah laku menabung dan meminjam rumah tangga pedesaan di Lombok, Paper ini menganalisa faktor-faktor yang berasosiasi dengan akses rumah tangga pada jasa keuangan mikro dengan menggunakan data survai 180 rumah tangga yang diambil secara acak dari 6 desa dan 3 kabupaten di Lombok, Indonesia. Keberartian dari asosiasi antar faktor-faktor dalam penelitian ini diuji dengan uji Chi-square, Korelasi atau T-test tergantung pada jenis datanya. Ditemukan bahwa akses rumah tangga pada jasa tabungan berasosiasi secara berarti dengan karakteristik sosial ekonomi dan menabung-meminjam rumah tangga itu sendiri. Karakteristik sosial ekonomi rumah tangga dimaksud adalah jenis pekerjaan, adanya pegawai negeri dalam keluarga, pendapatan, kecukupan pendapatan, agama, pendidikan, dan kepemilikan ketrampilan khusus. Sementara, karakteritik menabung-meminjam rumah tangga dimaksud meliputi: rasa percaya diri berurusan dengan lembaga keuangan, kepemilikan kredit formal, tabungan informal dan kredit infomal. Faktor-faktor tersebut menggambarkan kapasitas dan preferensi menabung rumah tangga pada lembaga keuangan formal. Akses rumah tangga pada layanan jasa kredit formal juga berasosiasi secara berarti karakteristik sosial ekonomi dan karakteritik menabung-meminjam rumah tangga itu sendiri. Karakteristik sosial ekonomi dimaksud adalah jenis pekerjaan kepala rumah tangga, keberadaan pegawai negeri dalam keluarga, dan pendidikan kepala rumah tangga. Karakteristik menabung-meminjam rumah tangga dimaksud meliputi: rasa percaya diri berurusan dengan lembaga keuangan, kepemilikan tabungan formal, kepemilikan kredit informal, dan jumlah kredit. Faktor-faktor ini pada intinya adalah menggambarkan kebutuhan kredit dari rumah tangga dan preferensi lembaga keuangan pada rumah tangga peminjam.
Abstract
In an attempt to understand saving and credit behaviours of rural households in Lombok, this paper analyzed factors associated with the households’ access to financial services, using a survey data of 180 households randomly selected from 6 villages and 3 districts in Lombok, Indonesia. The data collection was carried out from January-June 2007. Factor associations were tested using Chi-square, Correlation and/or t-test, whichever is appropriate, depending on data measurement.
It was found that the households’ access to formal savings is associated with their socio-economic and banking characteristics. The former includes occupation, government employee, income, income sufficiency, religion, education, specific skill, and banking confidence while the latter includes formal credit possession, informal saving possession, and informal credit possession. These factors essencially reflect their saving capacity and preference toward formal savings. The households’ access to formal credits is associated with the socio-economic characteristics and banking characteristics of the households. The former include occupation, government employee possession, and education while the latter include banking confidence, formal saving possession, informal credit possession and total credit amounts. These factors reflect the households’ credit need and preference along with the financial institutions’ preference toward borrowers
4. Factors Associated to Rural Households’ Demand for Financial Services in Lombok, Indonesia
Abstract
This paper analyses factors associated with rural households’ demand for financial services in Lombok, using a survey data of 180 households randomly selected from 6 villages and 3 districts in Lombok, Indonesia. The data collection was carried out from January-June 2007. Factor associations were tested using Chi-square, Correlation and/or t-test, whichever is appropriate, depending on data measurement.
It was found that the households’ demand for formal savings was significantly associated with the households’ socio-economic and banking characteristics reflecting their saving capacity (income, income sufficiency and number of earners) and preference (financial institution type, interest rate and total saving amount).
The households’ demand for formal credits was also associated with their socio-economic characteristics and banking characteristics, reflecting their credit needs and preferences toward credit sources along the financial institutions’ preferences toward borrowers’ capacity to repay and risks. The faktors included: government employee possession, tertiary education possession, education, income, land assets, banking confidence, financial institution type, interest rate, credit maturity (terms), and borrower transaction costs.
Abstrak
Paper ini menganalisa faktor-faktor yang berasosiasi dengan permintaan ruamah tangga pedesaan terhadap layanan jasa keuangan di Lombok, menggunakan data hasil survai terhadap 180 rumah tangga yang dipilih secara acak dari 6 desa dan 3 kabupaten di Lombok yang dilakukan pada bulan Januari-Juni tahun 2007. Keberartian asosiasi antar faktor-faktor yang diteliti diuji menggunakan Chi-square, Korelasi atau t-test sesuai dengan jenis datanya.
Ditemukan bahwa permintaan rumah tangga akan layanan tabungan berasosiasi dengan karakteristik sosial ekonomi dan perilaku menabung-meminjam rumah tangga pendapatan, dan jumlah pencari nafkah dalam keluarga) dan preferensi menabung mereka (jenis lembaga keuangan, tingkat bunga dan jumlah tabungan).
Permintaan rumah tangga akan layanan jasa kredit juga berasosiasi dengan karakteristik sosial ekonomi dan perilaku menabung-meminjam rumah tangga yang menggambarkan kebutuhan kredit mereka dan preferensi mereka pada sumber-sumber layanan kredit bersama dengan preferensi lembaga keuangan terhadap kapasitas pengembalian kredit dan resiko kredit rumah tangga. Faktor-faktor tersebut adalah: kepemilikan anggota rumah tangga pegawai negeri, kepemilikan anggota rumah tangga berpendidikan perguruan tinggi, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, pendapatan, aset tanah, rasa percaya diri kepala rumah tangga berurusan dengan bank, jenis lembaga keuangan, tingkat bunga, jangka waktu kredit dan biaya transaksi bagi peminjam