Jurnal Hukum Lex Generalis
Not a member yet
909 research outputs found
Sort by
Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Milik PT. Agro Muara Rupit (West) oleh Polres Muratara (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : Lp/B-23/Vi/2022/Sumsel/Res.Muratara)
No full textCrime prevention and eradication are part of the government's duties in law enforcement. Narrowly, law enforcement is associated with the prevention and eradication of crime through the criminal justice system. The police as the front guard play a role in the investigation. The problem of this thesis is how the law enforcement against the crime of theft of oil palm fruit by PT. Agro Muara Rupit (WEST) by the Muratara Police and the inhibiting factors. This empirical legal research shows that law enforcement is carried out penally without restorative justice because it is rejected by the company. The main obstacles are the rejection of RJ, as well as factors of law enforcement, infrastructure, and community culture.Pencegahan dan pemberantasan kejahatan adalah bagian dari tugas pemerintahan dalam penegakan hukum. Secara sempit, penegakan hukum dikaitkan dengan pencegahan dan pemberantasan kejahatan melalui sistem peradilan pidana. Kepolisian sebagai garda terdepan berperan dalam penyidikan. Permasalahan tesis ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit PT. Agro Muara Rupit (WEST) oleh Polres Muratara serta faktor penghambatnya. Penelitian hukum empiris ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan secara penal tanpa restorative justice karena ditolak perusahaan. Hambatan utama adalah penolakan RJ, serta faktor penegak hukum, sarana prasarana, dan budaya masyarakat
Penegakan Hukum Pidana dalam Perkara Pelanggaran Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya
Full text linkLaw enforcement against street vendors who conduct trading activities in public facilities in Surabaya City is the implementation of Surabaya City Regional Regulation Number 2 of 2020. Although the regulation has regulated prohibitions and criminal sanctions, the level of violations remains high due to economic factors, lack of legal awareness, and weak effectiveness of supervision. Surabaya City Satpol PP carries out law enforcement in stages by prioritizing the principle of legality and a humanist approach. This research confirms the urgency of optimizing regulations, increasing socialization, and providing alternative solutions in order to realize a balance between the interests of public order and the protection of people's economic rightsPenegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas perdagangan di fasilitas umum Kota Surabaya merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020. Meskipun regulasi telah mengatur larangan dan sanksi pidana, tingkat pelanggaran tetap tinggi akibat faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, serta lemahnya efektivitas pengawasan. Satpol PP Kota Surabaya menjalankan penegakan hukum secara bertahap dengan mengedepankan asas legalitas dan pendekatan humanis. Penelitian ini menegaskan urgensi optimalisasi regulasi, peningkatan sosialisasi, serta penyediaan solusi alternatif agar terwujud keseimbangan antara kepentingan ketertiban umum dan perlindungan hak ekonomi masyaraka
Implementasi Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri Jombang
Full text linkThe minimum age limit for marriage for both men and women is 19 (nineteen) years. However, under certain conditions, a person who has not met this age limit may apply for dispensation to marry. This study aims to analyze the process of filing an application for dispensation of marriage at the Jombang District Court and the reasons that form the basis for the Judge's decision. Based on PERMA Number 5 of 2019, marriage dispensation is granted by considering the best interests of the child. This study explains the procedure for applying for marriage dispensation at the Jombang District Court, which is carried out in several administrative stages until the trial, with the Judge's determination based on urgent reasons and sufficient evidence.Batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Namun, dalam kondisi tertentu, seseorang yang belum memenuhi batas usia tersebut dapat mengajukan dispensasi kawin. Studi ini bertujuan untuk menganalisis proses pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Negeri Jombang serta alasan yang menjadi dasar penetapan Hakim. Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dispensasi kawin diberikan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menerangkan terkait prosedur pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Negeri Jombang yang dilakukan dalam beberapa tahapan administratif hingga persidangan, dengan penetapan Hakim berdasarkan pada alasan yang mendesak dan bukti-bukti yang cukup
Sistem Manajemen Krisis dalam Meningkatkan Penegakan Integritas di Badan Pemeriksa Keuangan RI
Full text linkThis study analyzes the efforts of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) in preventing and addressing integrity crises through value enforcement, violation prevention, and the development of a crisis management system. Employing a qualitative case study approach, data were collected through interviews, observations, and document analysis. The main findings indicate that BPK RI has established instruments for strengthening integrity. However, challenges remain in terms of oversight and the dissemination of ethical values. Integrity enforcement has been carried out through exemplary leadership and firm sanctions. Meanwhile, the crisis management system has not yet been formally structured. It is recommended that BPK RI develop a comprehensive crisis management system, strengthen the culture of integrity, and enhance ethical leadership and post-crisis evaluation to build a resilient and adaptive organization.Penelitian menganalisis upaya BPK RI dalam mencegah dan menangani krisis integritas melalui penegakan nilai, pencegahan pelanggaran, dan penyusunan sistem manajemen krisis. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Temuan utama menunjukkan bahwa BPK RI memiliki instrumen penguatan integritas. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, dalam pengawasan dan penyebarluasan nilai etika. Penegakan integritas telah berjalan melalui keteladanan pimpinan dan sanksi tegas. Sementara itu, sistem manajemen krisis belum terstruktur secara formal dan direkomendasikan BPK RI membentuk sistem manajemen krisis menyeluruh, memperkuat budaya integritas, serta mengembangkan kepemimpinan etis dan evaluasi pascakrisis untuk membangun organisasi yang tangguh dan adaptif
Keabsahan Jual Beli melalui Sistem COD pada Platform E-Commerce Shopee Berdasarkan Prespektif Hukum Perdata
Full text linkGenerally someone in the current era uses e-commerce such as shopee for the process of buying and selling goods and others, this platform also provides many conveniences for its users, one of which is the cash on delivery (COD) system or payment when the goods have been received, this platform also does not limit the age to make transactions through the COD system, for this convenience, a problem arises where many consumers buy and sell with the COD system but are reluctant to pay for various reasons, causing losses to the seller, by this in this journal will discuss how the validity of buying and selling on the shopee e-commerce platform by minors in terms of civil law.Umumnya seseorang diera sekarang menggunakan e-commerce seperti shopee untuk proses jual beli barang dan lain lain, platform ini juga memberikan banyak kemudahan bagi penggunanya salah satunya adalah sistem cash on delivery (COD) atau pembayaran saat barang sudah diterima, platfrom ini juga tidak membatasi usia untuk melakukan transaksi melalui sistem COD, atas kemudahan tersebut timbulah masalah dimana banyak konsumen yang melakukan jual beli dengan sistem COD namun enggan membayar dengan berbagai alasan, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak penjual, oleh hal tersebut dalam jurnal ini akan membahas mengenai bagaimana keabsahan jual beli pada platform e-commerce shopee oleh anak dibawah umur ditinjau dari hukum perdata
Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan di Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara (Di Dusun II Desa Sarimarihit Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir)
No full textA forest is a land or large land that stretches where there are many green trees, forests are also a habitat for wildlife and other living creatures such as animals, plants or other organisms. If you look at the many forest fires in Indonesia, in particular, forests in the North Sumatra region have also been found to have many forest fires. One example of forest fires that occurred in the Samosir Regency area is that in this case there has been a forest fire covering an area of ±22.9 ha. This research was carried out to find out how criminal responsibility for perpetrators of forest crimes in the forest area of North Sumatra Province, (in Hamlet II, Sarimarihit Village, Sianjur Mula-Mula District, Samosir Regency) as well as to find out how the judge considers the perpetrators of forest fires in the forest area of North Sumatra Province (in Hamlet II, Sarimarihit Village, Sianjur Mula-Mula District, Samosir Regency). The type of research used is normative juridical in nature, which focuses on laws and court decisions. The crime of forest fire committed by the perpetrator has been proven and meets the elements so that in this case the perpetrator is charged with a criminal sentence of 1 year and a fine of 500 million rupiah and the judge's consideration of the perpetrator has been objectively applied and by considering the existing evidence. Until in this case, with the crime of forest fire committed by the perpetrator, he should be sentenced to prison with the maximum penalty.Hutan adalah suatu lahan atau daratan luas yang membentang yang terdapat banyak pepohonan hijau ,hutan juga sebagai tempat tinggal bagi satwa liar dan mahluk hidup lainnya seperti binatang,tumubahan atau organisme lainnya.Jika di lihat telah terjadi banyak kebakaran hutan di Indonesia khususnya,Hutan yang berada di wilayah Sumatera Utara juga banyak ditemukan kebakaran hutan.Salah satu contoh kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Kabupaten Samosir yaitu dalam kasus ini telah terjadi kebakaran hutan seluas ±22,9 ha .Penelitian ini dilakukan mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kebkaaran hutan di Kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara , (Di Dusun II Desa Sarimarihit Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir)juga untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana kebakaran hutan di Kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara (Di Dusun II Desa Sarimarihit Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir).Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat Yuridis normatif,yang mana berfokuskan pada undang-undang serta putusan pengadilan.Tindak pidana kebakaran hutan yang dilakukan oleh pelaku telah terbukti dan memenuhi unsur sehingga dalam hal ini pelaku dijerat dengan hukuman pidana 1 tahun dan denda 500 juta rupiah dan pertimbangan hakim terhadap pelaku telah secara objektif dapat diterapkan serta dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada.Hingga dalam hal ini dengan tindak pidana kebakaran hutan yang dilakukan oleh pelaku seharusnya dapat dijatuhi hukuman pidana penjara dengan hukuman maksimal
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Onslag Van Rechtvervolging Terhadap Perkara Penipuan dan Penggelapan : (Studi Kasus Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 168/PID/2021/PT KDI)
Full text linkThis study examines the decision of the Kendari High Court No. 168/PID/2021/PT KDI, which issued an onslag van rechtvervolging decision regarding allegations of fraud and embezzlement. This research employs doctrinal law research methods, incorporating legislative and conceptual approaches. The study's results indicate that the defendant, M. Ikhtiar's, actions are more appropriately categorised as defaults in business agreements, where the court affirms that not all uncertainties in transactions reflect malicious intent. This decision provides legal protection for the defendant, while the victim, Ilham Iskandar, faces challenges in recovering losses. The implications of this ruling underscore the importance of distinguishing between criminal and civil disputes, while also encouraging the legal system to be more responsive to the complexities of commercial relationshipsPenelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 168/PID/2021/PT KDI, yang mengeluarkan keputusan onslag van rechtvervolging terkait tuduhan penipuan dan penggelapan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terdakwa, M. Ikhtiar, lebih tepat dikategorikan sebagai wanprestasi dalam perjanjian bisnis, di mana pengadilan menegaskan bahwa tidak semua ketidakpastian dalam transaksi mencerminkan niat jahat. Keputusan ini memberikan perlindungan hukum bagi terdakwa, sementara korban, Ilham Iskandar, menghadapi tantangan dalam pemulihan kerugian. Implikasi dari putusan ini menyoroti pentingnya pemisahan antara sengketa pidana dan perdata, serta mendorong sistem hukum untuk lebih responsif terhadap dinamika hubungan komersial
Perlindungan Konsumen atas Barang Kadaluarsa di E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Full text linkThis research discusses the issue of consumer protection against expired goods sold through e-commerce platforms in Indonesia, focusing on the legal framework provided by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The main problem addressed is the increasing circulation of expired products in digital marketplaces and the inadequate preventive measures from e-commerce providers. This normative legal research positions itself to analyze the extent of legal responsibility borne by business actors in digital transactions and the rights of consumers harmed by expired products. Using a statutory and conceptual approach, this study examines legal norms governing consumer rights and the obligations of business actors under the Consumer Protection Law. The analysis reveals that although the law provides a strong normative basis for consumer protection, its enforcement in digital transactions remains weak due to the lack of oversight and the complex nature of e-commerce. The findings underscore the urgency of reinforcing legal mechanisms, including clearer liability frameworks for online sellers and platforms, to ensure accountability and enhance consumer safety in digital marketplaces.Penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap barang kedaluwarsa yang diperjualbelikan melalui platform e-commerce di Indonesia, dengan fokus pada kerangka hukum yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan utama yang diangkat adalah maraknya peredaran produk kedaluwarsa di pasar daring serta belum memadainya upaya pencegahan dari penyelenggara e-commerce. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam transaksi digital serta hak-hak konsumen yang dirugikan akibat produk kedaluwarsa. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji norma hukum yang mengatur hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun undang-undang tersebut memberikan dasar normatif yang kuat bagi perlindungan konsumen, penegakannya dalam konteks transaksi digital masih lemah karena minimnya pengawasan serta kompleksitas karakteristik e-commerce. Temuan penelitian ini menekankan urgensi penguatan mekanisme hukum, termasuk pembentukan kerangka pertanggungjawaban yang lebih jelas bagi para penjual dan platform daring, guna memastikan akuntabilitas dan meningkatkan keselamatan konsumen di pasar digital
Analisis terhadap Tugas dan Peran Juru Sita Setelah Berlakunya Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A
No full textThe e-Court system changes the duties and roles of court bailiffs, if previously the work system was carried out conventionally, it is now carried out in a modern manner. This research is conducted to determine and analyse the legal implications of the duties of bailiffs after the implementation of e-Court, as well as to examine the validity of summons made by bailiffs. This research uses normative juridical and empirical juridical methods with statute approach, comparative approach and socio legal research. Although it has a good impact on the duties of bailiffs, it is undeniable that there are challenges and obstacles that need to be evaluated in its application.Sistem e-Court mengubah tugas dan peran juru sita pengadilan, jika sebelumnya sistem kerja dilakukan secara konvensional maka sekarang dilakukan secara modern. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap tugas juru sita setelah berlakunya e-Court, serta untuk mengkaji keabsahan pemanggilan yang dilakukan juru sita. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan nondoktrinal (socio legal research). Meski membawa dampak baik terhadap tugas juru sita, tetapi tidak dipungkiri terdapat tantangan dan hambatan yang perlu di evaluasi dalam penerapannya
Penerapan Sanksi Administrasi Bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang Melakukan Pencemaran Lingkungan di Kota Medan
Full text linkMicro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in economic development and reducing unemployment in Indonesia, including in Medan City. This study analyzes the application of administrative sanctions against MSMEs that pollute the environment in Medan City. Four main inhibiting factors were found: inconsistent regulations, weak law enforcement, low environmental awareness, and limited expertise. A case study of pig farm waste pollution in Kwala Bekala shows the effectiveness of preventive and reparative administrative sanctions. The study uses a normative legal method with a descriptive-analytical approach. The legal basis used includes Law No. 32 of 2009, Regulation of the Minister of Environment No. 2 of 2013, and Medan City Regulation No. 1 of 2016.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan pengangguran di Indonesia, termasuk di Kota Medan. Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi administratif terhadap UMKM pelaku pencemaran lingkungan di Kota Medan. Ditemukan empat faktor penghambat utama: inkonsistensi regulasi, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran lingkungan, dan keterbatasan tenaga ahli. Studi kasus pencemaran limbah peternakan babi di Kwala Bekala menunjukkan efektivitas sanksi administratif yang bersifat preventif dan reparatif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Dasar hukum yang digunakan meliputi UU No. 32 Tahun 2009, Permen LH No. 2 Tahun 2013, dan Perda Kota Medan No. 1 Tahun 2016