Jurnal Hukum Lex Generalis
Not a member yet
909 research outputs found
Sort by
Harmonisasi BNN dan BIN dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Transnasional
Full text linkThe eradication of narcotics crime is a national priority due to its impact on public health, social stability, the economy, and national security. This study aims to examine state sovereignty through the harmonization between the National Narcotics Agency and the State Intelligence Agency in combating narcotics crimes. The research uses a normative juridical method with the theory of the rule of law and law enforcement theory. The results show that cooperation between the two institutions is not yet optimal due to overlapping authorities and lack of integrated intelligence data, requiring regulatory strengthening and systematic inter-agency coordination.Pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi salah satu prioritas yang utama dalam sistem pidana, dikarenakan efek negatif yang diberikan narkoba bukan kesehatan tubuh saja, narkoba juga memberikan efek yang buruk terhadap kestabilan sosial, perekonomian negara, terganggunya generasi muda bangsa dan keamanan negara yang dimana kejahatan narkoba menjadi masalah yang penting di Indonesia karena kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya terus meningkat. Maka pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba demi kebaikan penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedaulatan negara melalui kerjasama antara Badan Narkotika Nasional dan Badan Intelijen Negara untuk memberantas tindak pidana narkotika, serta menelaah bagaimana penegakan hukum dari kedua lembaga negara tersebut. Penelitian ini menggunakan teori negara hukum dan teori penegakan hukum yang dipadu dengan metode yuridis normatif. Hasil pembahasan penelitian ini adalah pemberantasan narkoba yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dan Badan Intelijen Negara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
Inisiatif Perlindungan Hukum Bagi Remaja dalam Memerangi Judi Online
Full text linkThis study aims to analyze the phenomenon of online gambling, especially its prevalence and characteristics among adolescents, as well as the challenges faced in overcoming to this problem. The importance of legal protection to prevent adolescents from getting caught up in online gambling is the main focus, where the role of the government and related institutions is crucial in supervising and enforcing the law. In addition, this study also identifies ideal steps that can be taken to prevent online gambling. The method used is normative juridical with a qualitative analysis approach based on the law. The results of the study indicate that legal regulation is very necessary to prevent online gambling among adolescents. Data were analyzed using a thematic approach, and the findings indicate that online gambling is a complex problem influenced by various factors, such as easy access, social influence, and financial incentives. This study emphasizes the need for a comprehensive approach in dealing with online gambling, involving the government, law enforcement, and civil society organizations. The findings also indicate that educational campaigns and public awareness are essential in preventing online gambling, and law enforcement needs to be equipped with adequate resources and technology to monitor and block online gambling activities. Thus, this study contributes to the existing literature by providing insights into the experiences and perceptions of adolescents involved in online gambling.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perjudian online, khususnya prevalensi dan karakteristiknya di kalangan remaja, serta tantangan yang dihadapi dalam mengatasi masalah ini. Pentingnya perlindungan hukum untuk mencegah remaja terjerat dalam perjudian online menjadi sorotan utama, di mana peran pemerintah dan lembaga terkait sangat krusial dalam mengawasi dan menegakkan hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi langkah-langkah ideal yang dapat diambil untuk mencegah perjudian online. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis kualitatif berdasarkan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum sangat diperlukan untuk menghindari perjudian online di kalangan remaja. Data dianalisis dengan pendekatan tema, dan temuan mengindikasikan bahwa perjudian online merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti akses yang mudah, pengaruh sosial, dan insentif finansial. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan komprehensif dalam menangani perjudian online, melibatkan pemerintah, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Temuan juga menunjukkan bahwa kampanye pendidikan dan kesadaran masyarakat sangat penting dalam mencegah perjudian online, serta penegak hukum perlu dilengkapi dengan sumber daya dan teknologi yang memadai untuk mengawasi dan memblokir aktivitas perjudian online. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur yang ada dengan menyajikan wawasan mengenai pengalaman dan persepsi remaja yang terlibat dalam perjudian online
Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan India terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) Berdasarkan CEDAW
No full textThis study aims to determine the comparison of the Indonesian and Indian legal systems regarding the crime of rape in marriage. The formulation of the problem in this study is how the legal unity in Indonesia and India regarding the crime of rape in marriage (marital rape). And how the differences or comparisons of the Indonesian and Indian legal systems regarding the crime of rape in marriage. The findings of this study indicate that in the context of comparative law regarding marital rape in Indonesia and India, the approach of these two theories can be seen from how both countries handle the issue without explicit recognition of marital rape as a crime. In Indonesia, marital rape is not specifically regulated in the Criminal Code and is only recognized in the context of domestic violence if there is an element of coercion, as stated in the Domestic Violence Act. In India, marital rape is also not recognized in the Indian Penal Code (IPC), unless the victim is under 18 years old.penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perbandingan sistem hukun indonesia dan india terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam perkawian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesatuan hukum di indonesia dan india mengenai tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape). Serta bagaimana perbedaan atau perbandingan sistem hukum indonesia dan india mengenai tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan. Temuan penelitian ini menujukan bahwa Dalam konteks perbandingan hukum mengenai marital rape di Indonesia dan India, pendekatan kedua teori ini dapat dilihat dari bagaimana kedua negara menangani isu tersebut tanpa pengakuan eksplisit terhadap marital rape sebagai tindak pidana. Di Indonesia, marital rape tidak secara spesifik diatur dalam KUHP dan hanya diakui dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga jika ada unsur pemaksaan, seperti yang tertuang dalam UU PKDRT. Di India, marital rape juga tidak diakui dalam Indian Penal Code (IPC), kecuali jika korban di bawah 18 tahun
Reformasi Birokrasi sebagai Strategi Tanggung Jawab Pemerintah pada Pelayan Publik
No full textThe existence of bureaucratic reform that is the responsibility of the government in running the government is very dependent on the good and bad and effective wheels of government bureaucracy as a strategy of government responsibility in public services. The demands of the people's conscience require a government bureaucracy that is able to carry out its duties and functions in serving and empowering the community seriously and responsibly and it is hoped that bureaucrats / officials are able to be role models and role models for the community in running their lives (both in work and personal life) every day. The process of bureaucratic reform desired by the community is the implementation of good governance and this bureaucratic reform will continue until now and until there is no more abuse of power and mismanagement when providing public services and managing state assets for the welfare of the community. The research method used is normative juridical, namely an effort to find a solution to the problem by researching and reviewing positive legal norms by conducting literature studies. The results of the study indicate that the bureaucratic reform policy has provided rules that guarantee that public interests, increased welfare and social justice for all people can be reflected / implemented through bureaucratic reform policies that are implemented in accordance with the principles of good governance as stated in the general principles of good governance. However, there still needs to be improvement in implementing the principles of bureaucratic reform optimally and conducting surveys related to government actions and public compliance.Adanya reformasi birokrasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan roda pemerintah sangatlah tergantung pada baik buruknya dan efektif tidaknya roda birokrasi pemerintah sebagai strategi tanggung jawab pemerintah pada pelayanan public. Tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya birokrasi pemerintah yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani dan memberdayakan masyarakat secara sungguh sungguh dan penuh tanggung jawab serta diharapkan para birokrat / aparat mampu untuk menjadi teladan dan panutan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan ( baik dalam pekerjaan ataupun kehidupan pribadinya ) sehari hari. Proses reformasi birokrasi yang dikehendaki masyarakat adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik / good governance dan reformasi birokrasi tersebut akan terus berlangsung hingga saat ini serta sampai tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan dan mis management ketika memberikan pelayanan public dan mengelolala kekayaan Negara demi kesejahteraan masyarakat.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa kebijakan reformasi birokrasi telah memberikan aturan yang menjamin bahwa kepentingan public, peningkatan kesejahteraan dan keadilan social bagi seluruh rakyat dapat direfleksikan / di implementasikan melalui kebijakan reformasi birokrasi yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip prinsip good governance yang tertuang dalam asas asas umum pemerintahan yang baik. Namun demikian masih perlu adanya perbaikan dalam menjalankan prinsip prinsip reformasi birokrasi secara optimal dan melakukan survey terkait tindakan pemerintah dan kepatuhan masyarakat.
 
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Lembaga Peradilan
Full text linkSharia banking in Indonesia faces increasingly complex dispute dynamics. Alternative dispute resolution outside the judiciary, such as mediation, arbitration, or through the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS), is considered more in line with Islamic justice principles. This article uses a normative method to examine the effectiveness of non-litigation dispute resolution in Islamic banking. The analysis shows that out-of-court settlement is more efficient, faster, and consistent with sharia values, although stronger regulatory support is needed.Perbankan syariah di Indonesia menghadapi dinamika sengketa yang semakin kompleks. Alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan, seperti melalui mediasi, arbitrase, atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dinilai lebih sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Tulisan ini menggunakan metode normatif untuk mengkaji efektivitas penyelesaian sengketa non-litigasi dalam perbankan syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelesaian di luar peradilan lebih efisien, cepat, dan sesuai nilai syariah, meski perlu dukungan regulasi yang lebih kuat
Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat dan Perusakan Simbol Adat: (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 435 K/Pdt/2021)
Full text linkIndigenous land disputes in Indonesia reflect the complexity of the relationship between national and customary legal systems that have not been fully integrated in resolving ownership conflicts. This research employs a normative juridical method to analyze the characteristics of customary land law, legal protection, and unlawful acts in indigenous land disputes in Huta Lumban Gambiri. The research findings indicate that Batak Toba customary land law is communal-spiritual in nature with ownership based on patrilineal lineage through customary symbols such as the Hariara tree, yet faces challenges from legal system dualism. Supreme Court Decision No. 435 K/Pdt/2021 acknowledges the legitimacy of customary rights and historical evidence from Register De Kampoengs, but rejects compensation for the destruction of the Hariara tree, reflecting a lack of understanding of the concept of immaterial loss in customary law.Sengketa tanah adat di Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antara sistem hukum nasional dan hukum adat yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam menyelesaikan konflik kepemilikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis karakteristik hukum tanah ulayat, perlindungan hukum, dan perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah adat di Huta Lumban Gambiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tanah ulayat Batak Toba bersifat komunal-spiritual dengan kepemilikan berdasarkan garis keturunan patrilineal melalui simbol adat seperti pohon Hariara, namun menghadapi tantangan dualisme sistem hukum. Putusan MA Nomor 435 K/Pdt/2021 mengakui legitimasi hak ulayat dan bukti historis Register De Kampoengs, namun menolak ganti rugi perusakan pohon Hariara yang mencerminkan ketidakpahaman terhadap konsep kerugian immateriil dalam hukum adat
Bantuan Hukum Pro Bono sebagai Respon Sosial terhadap Ketimpangan Akses Keadilan di Indonesia
Full text linkInequality in the access to justice concept is a fundamental issue in the Indonesian legal system, especially for poor and vulnerable groups who are unable to access commercial legal services. Pro bono legal aid plays a strategic role as a form of social responsibility for lawyers in responding to this inequality. This article examines the contribution of pro bono legal aid in expanding access to social justice through a legal-normative approach and qualitative analysis of regulations, professional codes of ethics, and practices in the field. The results of the study show that although there is a normative obligation for lawyers to provide pro bono services, its implementation still faces various obstacles, such as a lack of institutional support, low appreciation and incentives, and operational constraints. This situation highlights the need to strengthen policies, budgets, and synergies among stakeholders, including the state, professional organizations, legal aid institutions, and educational institutions. On the other hand, there is also a need to strengthen the monitoring and evaluation system for overseeing pro bono obligations as part of monitoring and documenting achievements or obstacles faced, as part of evaluating and developing pro bono policies in the future. It is hoped that pro bono legal aid will become an effective instrument in building a fair, progressive, and more inclusive judicial system in the future.Ketimpangan akses terhadap keadilan merupakan isu mendasar dalam sistem hukum Indonesia, terutama bagi kelompok miskin dan rentan yang tidak mampu mengakses layanan hukum komersial. Bantuan hukum pro bono memiliki peran strategis sebagai wujud tanggung jawab sosial advokat dalam merespons ketidaksetaraan tersebut. Artikel ini mengkaji kontribusi bantuan hukum pro bono dalam memperluas akses keadilan sosial melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif terhadap regulasi, kode etik profesi, serta praktik di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kewajiban normatif bagi advokat untuk memberikan layanan pro bono, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti minimnya dukungan institusional, rendahnya apresiasi dan insentif, serta kendala operasional. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan dan sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk negara, organisasi profesi, lembaga bantuan hukum, dan institusi pendidikan. Di samping itu, internalisasi nilai-nilai keadilan sosial dalam praktik profesi hukum menjadi penting agar pro bono tidak hanya dipahami sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai etos pengabdian dalam memperjuangkan keadilan substantif. Dengan demikian, bantuan hukum pro bono berpotensi menjadi instrumen efektif dalam membangun sistem peradilan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjuta
Pengenaan Pidana bagi Saksi Pemberi Keterangan Palsu dalam Sistem Hukum Pidana
Full text linkOne of the problems in the judicial system is the provision of false testimony in court. This not only hinders the process of investigating the truth but can also be detrimental to the parties involved, including undermining public trust in the judicial system. Therefore, a witness in a criminal case is required to report what they saw, knew, and heard under oath. The purpose of the trial is to discover the material truth, that is, the truth that actually occurred, in order to achieve justice. As stipulated in Article 242 of the Criminal Code, this act is a criminal offense. In addition to being repressive, enforcing criminal penalties against witnesses who provide false testimony is evidence of an effort to uphold the law and maintain the integrity of the judicial process. The method used is descriptive with a normative juridical research approach. If a witness is proven to have given false testimony, they will be subject to criminal penalties as stipulated in the Criminal Code. Therefore, it is crucial in a trial process to present witnesses whose testimony is credible and whose testimony is believed to be truthful.Persoalan di sistem peradilan, salah satunya adalah pemberian keterangan palsu di persidangan. Hal ini tidak hanya menghambat proses investigasi kebenaran, tetapi juga dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, termasuk merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu seorang saksi dalam perkara pidana, wajib untuk menyampaikan apa yang dilihat, diketahui dan didengar dengan cara disumpah. Peradilan bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebanarnya terjadi demi mewujudkan suatu keadilan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 KUHP, perbuatan ini adalah tindak pidana. Selain bersifat represif, penegakan pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu merupakan bukti upaya menegakkan hukum untuk menjaga integritas proses peradilan. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Jika seorang saksi terbukti memberikan kesaksian palsu, maka akan dikenakan pidana sebagaimana yang bdiatur dalam KUHP. Sehingga penting dalam suatu proses persidangan dihadirkan saksi yang dapat dipercaya dan diyakini kesaksiannya adalah benar
Potensi Pelanggaran Hak Cipta dalam Pembuatan Karya Buku dengan Menggunakan Bantuan Aplikasi ChatGPT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Full text linkArtificial Intelligence such as ChatGPT has a significant impact on the creative writing process, including book works. This study aims to analyze the potential for plagiarism in book works produced with the assistance of the ChatGPT application based on Copyright Law, considering the limitations of ChatGPT usage, and to formulate preventive and repressive measures for creators in addressing such risks. The research method used is normative legal analysis. The creation of books using ChatGPT may infringe on copyright or constitute plagiarism if it lacks originality. Creators can address the potential for plagiarism by implementing repressive and preventive measures.Artificial Intelligence seperti ChatGPT, berdampak signifikan pada proses kreatif penulisan, termasuk karya buku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi plagiarisme pada karya buku yang dihasilkan dengan bantuan aplikasi ChatGPT berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta berdasarkan batasan-batasan penggunaan ChatGPT, serta merumuskan upaya preventif dan represif bagi pencipta dalam menghadapi risiko tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. pembuatan karya buku dengan bantuan ChatGPT berpotensi melanggar hak cipta atau plagiarisme, apabila tidak melibatkan unsur orisinalitas. Upaya yang dapat dilakukan pencipta ddalam menghadapi potensi plagiarisme dengan melakukan upaya represif dan upaya preventif
Pendidikan Anti Korupsi untuk Guru-Guru Sekolah se-Salatiga dan Sekitarnya
Full text linkThe purpose of community service with the title is to understand the important role and strategy of school teachers in instilling anti-corruption. so that teachers can be agents of change in their schools for anti-corruption. After a long time moving for students, teachers play a strategic role. Because teachers are continuously in schools. To measure how much teachers understand anti-corruption for younger generation for a new sky and a new earth in the future that is free from corruption. from the pre-test it is known that only about 10% of teachers have received material on anti-corruption and have anti-corruption activities in schools that continue to exist until now and only a few are no longer there. What already exists in schools must be maintained and developed while continuing to motivate teachers / schools that do not yet have anti-corruption activities. Anti-corruption education in this city with a game model obtained from the Indonesian KPK-SPAK is indeed new. Anti-corruption models with games must continue to be developed together with new partners, the regional inspectorate of this city is valuable, especially in the post-test participants were known to get new ideas to carry out and develop anti-corruption, even though the school curriculum has not accommodated it.Tujuan pengabdian Masyarakat dengan judul tersebut adalah memahami peran penting dan strategi guru sekolah dalam penanaman anti korupsi. sehingga guru bisa sebagao agen perubahan di sekolahnya untuk anti korupsi. Setelah eskian lama bergerah untuk para siswa, maka guru berperan stratdgis. Sebab guru terus menerus ada di sekolah. Untuk menakar seberapa guru memahami anti korupsi bagi generasi muda untuk langit baru bumi baru kedepan yag bersih dari korupsi. dari pre-test diketahui baru sekitar 10 % guru memperoleh pembahanan tentang anti korupsi dan mmiliki kgiatan anti korupsi disekolah hingga terus ada sampai sekarang dan beberapa saja yang tidak lagi ada. Apa yang sudah ada di sekolah harus dipertahankan dan dikembangkan sambil terus memotivasi guru / sekolah yang belum memiliki kegiatan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi di kota ini dengan model game yang iperoleh dari KPK-SPAK Indonesia memang baru sekali ini. Model-model anti korupsi dengan permainan/game memang terus harus dikembangkan bersama mitra kerja baru, inspekorat daerah kota ini adalah berharga, terlebih di post-test peserta diketahui memperoleh ide-ide baru untuk melakukanndan mengembangkan anti korupsi, meski kurikulum sekolah belum mengakomodir