Jurnal Hukum Lex Generalis
Not a member yet
909 research outputs found
Sort by
Strategi Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Tantangan Pasar Modal Global Ditinjau dari Hukum Perusahaan dan Prinsip Transparansi
Full text linkThe strategy of limited liability companies (PTs) in facing the challenges of the global capital market includes various important approaches. First, increasing transparency and implementing good corporate governance (GCG) to attract investor confidence. Second, diversify products and markets as a risk mitigation measure. Third, utilize technology and innovation to improve efficiency and competitiveness. Fourth, comply with international regulations to avoid legal issues. In addition, HEIs need to strengthen international networks and adapt to global market dynamics, in order to maintain a competitive position and expand opportunities in an increasingly complex and globally connected capital market.Strategi perusahaan terbatas (PT) dalam menghadapi tantangan pasar modal global mencakup berbagai pendekatan penting. Pertama, meningkatkan transparansi dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) untuk menarik kepercayaan investor. Kedua, diversifikasi produk dan pasar sebagai langkah mitigasi risiko. Ketiga, memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Keempat, mematuhi regulasi internasional untuk menghindari masalah hukum. Selain itu, PT perlu memperkuat jaringan internasional dan beradaptasi dengan dinamika pasar global, guna menjaga posisi kompetitif dan memperluas peluang di pasar modal yang semakin kompleks dan terhubung secara globa
Legalitas Covernote yang Dikeluarkan oleh Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4242 K/PID.SUS/2023
Full text linkThe covernote issued by a notary is a statement letter that falls outside the scope of the notary's official authority and does not constitute a legal product of the notary. The authority to issue a covernote is not regulated by any existing laws or regulations. Based on the Supreme Court Decision Number 4242 K/Pid.Sus/2023, a notary was found guilty of committing a criminal act of corruption for abusing their authority as a notary, in accordance with Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, in conjunction with Article 56 paragraph (1) of the Indonesian Penal Code. The issuance of a covernote by a notary is typically done at the request of a bank in relation to deeds and documents for the provision of credit facilities. Therefore, in such cases, the notary may also be subject to administrative sanctions for maladministration.Covernote yang dibuat oleh notaris adalah surat keterangan yang diluar dari kewenangan notaris serta bukan merupakan produk hukum dari notaris. Kewenangan dalam mengeluarkan covernote juga tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan manapun, berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023, Notaris dikenai tindak pidana korupsi karena telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai notaris berdasarkan dengan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Notaris dalam mengeluarkan covernote adalah atas permintaan Bank, terkait dengan akta-akta dan dokumen-dokumen dalam pemberian fasilitas kredit. Sehingga dalam hal ini, notaris juga dapat dikenai sanksi Mal Adminitrasi
Perlindungan Hukum Kepada Gig Worker Gudang Logistik terhadap Wanprestasi oleh Penyedia Platform Digital dalam Hubungan Kemitraan Berbasis Gig Economy
Full text linkPartnership relationship between digital platform providers with Gig Worker Warehouse Logistics Warehouse is carried out with a verbal work agreement. In its implementation there is an act of default, namely the policy of reducing the wages of Gig Worker warehouse logistics warehouse by the digital platform provider. Unilaterally by the digital platform provider which caused the Gig Worker to suffer material and immaterial losses. The digital platform provider will be held responsible by paying compensation and the need for a written employment agreement as a preventive legal protection measure for Gig Workers. Other legal protection is the urgency of establishing legal certainty of the legal status and guarantee of the fundamental rights of the Gig Workerin partnership relationship.Hubungan kemitraan antara penyedia platform digital dengan Gig Worker gudang logistik dilakukan dengan perjanjian kerja secara lisan. Dalam pelaksanaannya terjadi tindakan wanprestasi yaitu kebijakan penurunan upah Gig Worker gudang logistik secara sepihak oleh penyedia platform digital yang menyebabkan Gig Worker mengalami kerugian materiil dan imateriil. Penyedia platform digital terbukti harus bertanggungjawab dengan membayar kompensasi ganti kerugian dan diperlukannya suatu perjanjian kerja secara tertulis sebagai langkah perlindungan hukum secara preventif kepada Gig Worker. Perlindungan hukum lainnya yaitu urgensi pembentukan regulasi khusus mengenai kepastian hukum dari status hukum dan penjaminan hak-hak fundamental Gig Worker dalam hubungan kemitraan
Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertifikat Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Karena para Pihak Tidak Diketahui Keberadaannya : (Studi Kasus Putusan Nomor: 5/Pdt.G/2024/Pn. Pct)
Full text linkThis study examines the issuance of land title certificates based on court decisions when the parties are unknown. The main focus is Decree Number 5/Pdt.G/2024/PN Pct, which provides a legal basis for issuing certificates to buyers even though the seller cannot be contacted. The method used is a normative case approach. This study aims to analyze the legal provisions and procedures for the transfer of land rights through court decisions. The results of the study indicate that court decisions can be used as a legitimate basis for issuing certificates, providing certainty and legal protection for land owners.Penelitian ini mengkaji penerbitan sertifikat hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan ketika para pihak tidak diketahui keberadaannya. Fokus utama adalah Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pct, yang memberikan dasar hukum penerbitan sertifikat kepada pembeli meskipun penjual tidak dapat dihubungi. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum serta prosedur peralihan hak atas tanah melalui putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan dapat dijadikan alas hak yang sah bagi penerbitan sertifikat, memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah
Rebranding Ilegal: Tinjauan Hukum Etika Bisnis dan Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Ditinjau Melalui Perspektif Perlindungan Konsumen
Full text linkRebranding is a business activity carried out by business actors to make changes with the aim of improving the company's image. Rebranding becomes a problem when the rebranding is done illegally. Illegal rebranding activities by business actors not only affect intellectual property, but also consumers as product user. In the legal context, illegal rebranding can be categorized as an unlawful act because it can cause harm to consumers as stated in Article 1365 of the Burgerlijk Wetboek. Whereas business actors in carrying out business activities must implement business ethics and good faith. The results of this study show the importance of consumer protection in overcoming the problem of illegal rebranding.Rebranding merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk melakukan perubahan dengan tujuan perbaikan citra perusahaan. Rebranding menjadi masalah ketika rebranding tersebut dilakukan secara ilegal. Kegiatan rebranding ilegal oleh pelaku usaha ini tidak hanya berdampak terhadap kekayaan intelektual saja, tetapi juga konsumen sebagai pihak pengguna barang. Dalam konsteks hukum, rebranding ilegal dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum karena dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen sebagaimana yang telah tertuang pada Pasal 1365 KUHPerdata. Padahal pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha harus mengimplementasikan etika bisnis dan beritikad baik. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen dalam mengatasi permasalahan rebranding ilegal
Edukasi dan Konsultasi Hukum Kepada Tahanan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang
Full text linkCommunity Service Program at Class IIA Tangerang Youth Correctional Facility aims to provide legal education and consultation to detainees regarding their rights, obligations, and applicable regulations. The results show improved legal understanding among most participants, although with varying levels of comprehension. This program represents an innovation expected to be implemented to enhance the quality of rehabilitation for Correctional InmatesProgram Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang bertujuan untuk memberikan edukasi dan konsultasi hukum kepada Tahanan, terkait hak, kewajiban, serta tata tertib yang berlaku. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman hukum sebagian besar peserta, meskipun terdapat variasi nilai. Program ini merupakan inovasi yang diharapkan dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan bagi WB
Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/PDT.SUS-PAILIT/2024 tentang Kepailitan PT.Sinar Galaxy dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Kreditor dan Debitor
Full text linkThis study aims to determine the legal considerations in Supreme Court Decision Number 605 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2024 related to the bankruptcy of PT Sinar Galaxy, as well as review the legal protection provided to creditors and debtors during the bankruptcy process. This research uses normative juridical with a case approach. Relevant laws and regulations, legal doctrines, and court decisions were thoroughly studied. The results of the study show that the Supreme Court affirmed the invalidity of EGMs held without the consent of the curator as a form of protection to creditors and to maintain legal certainty in the bankruptcy process. This decision also strengthens the position of the curator as the supervisor of the legality of legal actions during the bankruptcy period and is an important reference in ensuring fair treatment for all parties involved, both creditors and debtors. Thus, this study confirms the importance of the principles of justice, legal certainty, and the authority of the curator in the bankruptcy system in Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 605 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 terkait kepailitan PT. Sinar Galaxy, serta meninjau perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor dan debitor selama proses kepailitan. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan yang relevan dipelajari secara menyeluruh. Hasil studi menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menegaskan tidak sahnya RUPSLB yang diselenggarakan tanpa persetujuan kurator sebagai bentuk perlindungan terhadap kreditor dan untuk menjaga kepastian hukum dalam proses kepailitan. Putusan ini juga memperkuat posisi kurator sebagai pengawas legalitas tindakan hukum dalam masa kepailitan dan menjadi rujukan penting dalam menjamin perlakuan adil bagi semua pihak yang terlibat, baik kreditor maupun debitor. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kewenangan kurator dalam sistem kepailitan di Indonesia
Pemidanaan terhadap Pelaku Kawin Mut’ah (Kawin Kontrak) dari Perspektif Hukum Islam
Full text linkMut’ah marriage or contract marriage is a temporary marriage that is carried out in a secret manner. It is often done for sexual and economic reasons. From the perspective of positive Indonesian law, mut’ah marriage is contrary to the essence of eternal marriage as stated in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. From the perspective of Islamic law, mut’ah marriage is declared haram by the majority of scholars because it is not in accordance with the purpose of marriage which prioritizes continuity, responsibility, and protection of the rights of the wife and children. Mut’ah marriage can also give rise to several criminal problems such as adultery, embezzlement of the origin of marriage, and other criminal acts. This study was conducted to examine the urgency of the probability of criminalization of perpetrators of mut’ah marriage.Kawin mut’ah atau kawin kontrak merupakan perkawinan berjangka waktu yang dilakukan secara siri. Seringkali dilakukan karena motif seksual dan ekonomi. Dari sisi hukum positif Indonesia, kawin mut’ah bertentangan dengan esensi perkawinan yang kekal sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, kawin mut’ah dinyatakan haram oleh mayoritas ulama karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang mengutamakan keberlangsungan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak istri dan anak. Kawin Mut’ah juga dapat menimbulkan beberapa persoalan pidana seperti zina, penggelapan asal-usul perkawinan, dan tindak pidana lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji urgensi probabilitas pemidanaan terhadap pelaku kawin mut’ah
Analisa Kesesuaian Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang Semarang oleh DLH Kota Terhadap Kewajiban Hukum Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
No full textWith the increasing population and consumption activities, Semarang City generates approximately 1,110–1,200 tons of waste daily, all disposed at the Jatibarang Final Processing Site (TPA). This study employs an empirical juridical approach using qualitative methods, including interviews with the Environmental Agency (DLH) and field observations. Findings show that DLH’s waste management practices do not fully comply with Regional Regulation No. 6/2012, particularly Article 22 on final-stage principles. Due to budget constraints, controlled landfill is used instead of sanitary landfill. Despite efforts in public education, infrastructure development, and green technology planning (PSEL), systemic improvements and broader community participation remain essential.Produksi sampah di Kota Semarang mencapai 1.110–1.200 ton per hari dan seluruhnya ditampung di TPA Jatibarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif melalui wawancara dan observasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan sampah oleh DLH belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012. DLH masih menggunakan metode controlled landfill karena keterbatasan anggaran. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, tantangan struktural, serta kerja sama swasta yang belum berkelanjutan turut menjadi hambatan. Meski DLH telah melakukan berbagai upaya, diperlukan perbaikan sistematis dan sinergi lintas sektor untuk mencapai kepatuhan hukum.
 
Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
Full text linkVillage-Owned Enterprises, known by the abbreviation BUMDes, are a form of business formed and run by the village government. Regulations related to BUMDes have undergone various changes over time. Law Number 11 of 2020 is the latest legal basis governing the development, establishment, mechanisms, and position of BUMDes. These regulations are then further elaborated through Government Regulation (PP) Number 11 of 2021 as its implementing regulations. Therefore, it is important to conduct further discussion regarding the essence of PP No. 11 of 2021 concerning the implementation of BUMDes, as well as to assess whether BUMDes can be categorized as a legal entity after this regulation comes into effect.Badan Usaha Milik Desa, yang dikenal dengan singkatan BUMDes, merupakan bentuk usaha yang dibentuk dan dijalankan oleh pemerintah desa. Regulasi terkait BUMDes telah mengalami berbagai perubahan seiring berjalannya waktu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menjadi dasar hukum terbaru yang mengatur tentang pembangunan, pendirian, mekanisme, serta kedudukan BUMDes. Aturan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksananya. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai esensi dari PP No. 11 Tahun 2021 tentang pelaksanaan BUMDes, serta untuk menilai apakah BUMDes dapat dikategorikan sebagai badan hukum setelah berlakunya peraturan ini