Jurnal Hukum Lex Generalis
Not a member yet
909 research outputs found
Sort by
Certificate Institution Activity System sebagai Penunjang Positive Legal Soft-Skill dalam Job Acceptance
Full text linkThe problem in the implementation of education is a serious problem, where errors that can be concluded in education problems will cause internal damage to the nation that can be monitored through HDI (Human Development Index). But the problem is the existence of an elderly society productive school but does not have a level of education or homelessness education. In this paper, the author initiated Legal Soft Skills Certification as a form of implementation of the Article 31 paragraph 2 and Article 28 C paragraph 1 of the Indonesia Constitution and its amendments. In order to emerge an alternative path for homeless people to regain their right to self-development through basic needs, get education and benefit from science and technology to improve their quality of life.Problematika yang ada dalam penyelenggaraan pendidikan adalah masalah yang cukup serius, dimana kesalahan yang dapat disimpulkan dalam permasalahan pendidikan akan mengakibatkan kerusakan internal bangsa yang dapat terpantau melalui IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Namun yang menjadi masalah adalah adanya eksistensi masyarakat yang sudah lanjut usia produktif sekolah namun tidak memiliki jenjang pendidikan atau tunawisma pendidikan. Dalam tulisan ini penulis menggagas Sertifikasi Legal Soft Skill sebagai wujud implementasi UUD 1945 beserta amandemennya (Pasal 31 ayat 2) dan Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945. Agar muncul sebuah jalur alternative bagi para tunawisma pendidikan supaya kembali memegang haknya atas perkembangan diri melalui kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya
INTROSYM : Reformulasi Stolen Asset Recovery dalam Sistem Pemeriksaan Delik Korupsi Sektor Swasta
Full text link“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” is Lord Acton's adagium, in reflection of executive misconduct in the form of intervention in the independence of reported companies. In line with the thinking of Romli Atmasasmita who stated that the increasing number of corruption in the private sector was due to the unwillingness of witnesses in reporting the case. Supported by UGM's Economic Sciences Laboratory which said state losses due to private corruption reached 40.53%, the author initiated the idea of Integrated Proofing System (INTROSYM), which is a system of cracking down on integrated corruption cases involving companies that include the stages of reporting witnesses from insiders (whistleblowers). However, there are corrupt assets that are rushed abroad, especially to certain countries such as Switzerland. The country keeps assets secret so strictly that it is difficult to prove even though the party requesting the opening of the case and proof is the country where the asset owner. So that a special regulation is needed that can open transparency of proof of the assets of a company stored abroad. Stolen Asset Recovery (StAR) is a partnership between the World Bank and is a product of the United Nations of Drugs and Crime that implements UNCAC. StAR makes it easier for the state to open cases and prove the company's assets. So far, many countries have implemented STAR, but only applied to assets owned by individuals and state officials. So that StAR can be further optimized by applying it to assets owned by the company. It is expected that the enforcement of INTROSYM can reduce the crime of corruption in the private sector that is difficult to do and solve in the realm of Indonesian law.“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” adalah adagium Lord Acton, sebagai refleksi adanya penyelewengan eksekutif dalam bentuk intervensi terhadap independensi saksi dari perusahaan terlapor. Selaras dengan pemikiran Romli Atmasasmita yang menyatakan meningkatnya angka korupsi di sektor swasta disebabkan karena ketidakberanian saksi dalam melaporkan kasus itu. Didukung oleh Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM yang menyebutkan kerugian negara akibat korupsi swasta mencapai 40,53%, penulis menggagas ide Integrated Proofing System (INTROSYM), yang merupakan sistem penindakan kasus korupsi terpadu yang melibatkan perusahaan yang meliputi tahapan pelaporan saksi dari pihak dalam (whistle blower). Namun terdapat aset korupsi yang dilarikan ke luar negeri, terutama ke negara tertentu seperti Swiss. Negara tersebut menyimpan rahasia aset dengan ketat sehingga sulit untuk dilakukan pembuktian meskipun pihak yang meminta pembukaan kasus dan pembuktian adalah negara tempat pihak pemilik aset. Sehingga dibutuhkan suatu regulasi khusus yang dapat membuka transparansi pembuktian aset suatu perusahaan yang disimpan di luar negeri. Stolen Asset Recovery (StAR) merupakan kerjasama antara World Bank dan merupakan produk dari United Nation of Drugs and Crime yang mengimplementasikan UNCAC. StAR memudahkan negara dalam membuka kasus dan melakukan pembuktian terhadap aset perusahaan. Selama ini sudah banyak negara yang menerapkan STAR, namun hanya diterapkan pada aset yang dimiliki oleh individu maupun pejabat negara. Sehingga StAR dapat lebih dioptimalkan fungsinya dengan menerapkannya pada aset yang dimiliki oleh perusahaan. Diharapkan pengejakulantahan INTROSYM dapat menurunkan tindak pidana korupsi di sektor swasta yang susah di brantas dan diselesaikan di ranah hukum Indonesia
Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia
Full text linkAdat law is a set of written and unwritten norms that have lived in communities since historical period. In some regions in Indonesia that are still thick with customs and culture, customary practices are often carried out which often results in inconsistent with positive Indonesian Law. The practice of Ngarorod Marriage is a tradition of the Balinese people could raise questions with Indonesian legal regulations, especially Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The kinship position and the difference of the female caste is higher than the men being, is one of the causes of the Ngerorod custom.Hukum adat merupakan seperangkat norma tertulis maupun tidak tertulis yang telah hidup di masyarakat sejak dahulu kala. Beberapa daerah di Indonesia yang masih akan kental adat dan budaya, praktik-praktik adat kerap dilakukan yang sering menimbulkan ketidaksesuaian dengan hukum positif Indonesia. Praktik Paerkawinan Adat Ngarorod merupakan tradisi masyarakat Bali yang dapat menimbulkan pertanyaan dengan peraturan hukum indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan kekerabatan serta perbedaan kasta perempuan lebih tinggi dari pihak lelaki, menjadi salah satu penyebab terjadinya Adat Ngerorod
Contoh Penerapan Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif: (Studi Kasus Imajiner Amalea v. Ritania atas Malachi Gap)
Full text linkThe Law of the Sea divides a country's maritime territorial boundaries into sections, one of which is the Exclusive Economic Zone or EEZ. EEZ is a maximum distance zone of 200 miles that can be utilized by resources but cannot be controlled by a country because for purposes such as shipping and flight navigation that are required in general. But because of the nature of its free use can trigger conflict between countries because it is like a domino that has a correlation with each other. In this paper will be spelled out examples of the application of EEZ conflict resolution in imaginary cases of the State of Amalea and the State of Ritania as a simulation of the settlement of EEZ determination based on unclos sea law 1982. This simulation has a dynamic of interesting fictitious facts in terms of law with a conventional settlement that is the consensus of the parties. Referring to UNCLOS 1982, the utilization of marine aspects needs to be considered so as not to interfere with other countries.Hukum Laut membagi batas teritorial kelautan suatu negara menjadi beberapa bagian yang salah satunya adalah Zona Ekonomi Ekslusif atau ZEE. ZEE adalah zona berjarak maksimal 200 mil yang dapat dimanfaatkan sumber dayanya namun tidak dapat dikuasai oleh suatu negara karena untuk keperluan seperti pelayaran dan navigasi penerbangan yang diperlukan secara umum. Namun karena sifat pemanfaatannya yang bebas tersebut dapat memicu konflik antarnegara karena hal ini layaknya domino yang memiliki korelasitas satu sama lain. Dalam tulisan ini akan dijabarkan contoh penerapan penyelesaian konflik ZEE pada kasus imajiner Negara Amalea dan Negara Ritania sebagai simulasi penyelesaian penetapan ZEE berdasarkan hukum laut UNCLOS 1982. Simulasi ini memiliki dinamika fakta fiktif menarik dari segi hukum dengan penyelesaian yang bersifat konvensional yaitu konsensus para pihak. Mengacu pada UNCLOS 1982, pemanfaatan aspek kelautan perlu diperhatikan agar tidak mengganggu negara lain
Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional
Full text linkPermasalahan hukum di tingkat internasional mengandung kompleksitas dan kerumitan yang lebih dibandingkan dengan konflik dalam suatu yurisdiksi wilayah tertentu. Hal tersebut dikarenakan permasalahan hukum internasional dapat melibatkan beberapa negara sekaligus dan mekanisme penyelesaian yang memerlukan upaya yang tidak sedikit. Seperti pada kasus yang akan penulis bahas dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan sengketa Laut China Selatan yang diajukan oleh Negara Filipina sebagai salah satu negara yang merasa memiliki hak atas Laut China Selatan. Filipina membawa kasus sengketa Laut China Selatan dengan Negara Tiongkok ini ke ranah Arbitrase Internasional. Filipina mendalilkan bahwasannya tindakan China yang membangun pulau-pulau buatan telah menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang. Kelanjutan analisis dari kasus ini akan dibahas lebih detail pada bagian di bawah ini
Legal Opinion : Nicaragua v. United States of America
Full text linkThis case occurred between the United States (USA) and Nicaragua, where the problem between the two is a dispute that led to allegations of violations of international law, starting from the problems of domestic government that occurred in the Republic of Nicaragua. However, the United States is actively involved in these internal issues. Nicaragua considers that the interference by the United States further worsens the state of nicaragua's government and feels that the United States has committed actions contrary to the rules of international law. One of his interventions was when the U.S. took steps to stop economic aid to Nicaragua because nicaragua had previously fought El Salvador, where El Salvador was known to have good diplomatic relations with the United States. Knowing this, the U.S. also made some kind of attack by sending its military on Nicaraguan territory and planting mines in the sea and inland sea of Nicaragua, causing ships to be damaged and even destroyed. The U.S. also conducted corporate civilian and military facilities in Nicaragua. Of course, this is very disturbing to Nicaragua, because it did not make any efforts against the Americans but came under attack for its case with El Salvador. The case was then reported to the ICJ who mediated and considered that the actions taken by the United States were wrong, because it was too into matters that did not include its jurisdiction to participate in the case.Kasus ini terjadi antara Amerika dan Nikaragua, dimana permasalahan antara keduanya merupakan sengketa yang berujung pada tudingan pelanggaran hukum internasional, bermula dari masalah pemerintahan dalam negeri yang terjadi di Republik Nikaragua. Namun, Amerika Serikat justru terlibat secara aktif dalam permasalahan internal itu. Nikaragua menganggap bahwa campur tangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat semakin memperburuk keadaan pemerintahan Nikaragua dan merasa bahwa Amerika Serikat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kaidah hukum Internasional. Salah satu campur tangannya yakni ketika Amerika mengambil langkah menghentikan bantuan ekonomi ke Nikaragua karena sebelumnya Nikaragua melawan El Savador, dimana El Savador diketahui memilki hubungan diplomatis yang baik dengan Amerika. Mengetahui hal tersebut, Amerika juga melakukan semacam upaya serangan dengan mengirimkan militernya di wilayah Nikaragua dan menanam ranjau di laut wilayah dan laut pedalaman Nikaragua sehingga menyebabkan kapal-kapal yang melintas rusak bahkan hancur. Kemudian Amerika juga melakukan perusahaan fasilitas sipil dan militer di Nikaragua. Tentu hal tersebut sangat mengusik Nikaragua, lantaran tidak melakukan upaya apapun terhadap Amerika namun mendapat serangan atas kasusnya dengan El Savador. Kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada ICJ yang menjadi penengah dan menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Amerika adalah salah, lantaran terlalu masuk kedalam urusan yang bukan termasuk yurisdiksinya untuk turut serta dalam kasus tersebut
Rekonstruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Full text linkCorruption is a particular crime that provides losses, especially to the country's finances. Corruption itself can occur in various sectors both public and private. Due to the consequences of corruption that provide large scale, there is an urgency for the return of state finances from the results of corruption. In the public sector, it can be done to counter corruption by doing a reverse proof or what is referred to as Omkering van het Bewijslast or Reversal Burden of Proof because of the nature of corruption itself that is systematic and difficult to sniff by law enforcement. While in the private sector, one of the things that can be done is to utilize the institution Stolen Asset Recovery (StAR) which is the result of cooperation between the World Bank and UNODC with developing countries to prevent the laundering of corruption, with Mutual Legal Assistance as its upstream. In addition, private in the domestic sector can take advantage of the role of whistleblowers who will report on alleged criminal acts of corruption in the private sector. In general, to suppress or minimize the possibility of criminal acts of corruption can be used preventive-moralistic measures such as preparing a government order based on Good Governance. While further strengthened by repressive-proactive measures by optimizing the use of the Corruption Act and the Money Laundering Act as downstream from handling corruption in Indonesia.Korupsi merupakan kejahatan partikular yang memberikan kerugian khususnya bagi keuangan negara. Korupsi sendiri dapat terjadi di berbagai sektor baik publik maupun privat. Dikarenakan akibat dari korupsi yang memberikan skala besar, maka muncul urgensi untuk pengembalian keuangan negara dari hasil korupsi. Dalam sektor publik, dapat dilakukan penanggulangan korupsi dengan melakukan pembuktian terbalik atau yang disebut sebagai Omkering van het Bewijslast atau Reversal Burden of Proof dikarenakan sifat dari korupsi itu sendiri yang sistematis dan sulit untuk diendus oleh penegak hukum. Sedangkan di sektor privat, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan institusi Stolen Asset Recovery (StAR) yang merupakan hasil kerjasama antara World Bank dan UNODC dengan negara-negara berkembang untuk mencegah pencucian hasil korupsi, dengan Mutual Legal Assistance sebagai hulunya. Selain itu untuk privat dalam sektor domestik dapat memanfaatkan peran dari Whistleblower yang akan melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di sektor swasta. Secara umum untuk menekan atau meminimalisir kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi, dapat digunakan langkah preventif-moralistik seperti menyiapkan tatanan pemerintah yang berbasis Good Governance. Sedangkan selanjutnya diperkuat dengan langkah yang bersifat represif-proaktif dengan mengoptimalkan penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai hilir dari penanganan korupsi di Indonesia
Reformasi Pengadaan Lahan Pembangunan Infrastruktur Melalui SPAT sebagai Upaya Meminimalisir Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah di Indonesia
Full text linkLand acquisition is a problem that affects infrastructure development in Indonesia. Various issues about land acquisition can hinder economic development and add to the development gap in Indonesia. Various efforts have been made by the Government to continue to support and succeed the land acquisition program. The problem that is often faced in the land procurement process is land disputes in addition to legal disputes. Various disputes that exist have the potential to hamper the construction of an infrastructure project, even not infrequently the infrastructure project becomes abandoned for many years. This is where the further enforcement of Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development in the Public Interest is expected to be a means of smooth land procurement process for development in the public interest, especially infrastructure. According to the law a quo, the procurement of land for infrastructure is determined by the Governor through a decree to designate a region as infrastructure development land. If there are objections, then there will be a lawsuit to PTUN. If there is the remaining land procurement that has not been released, it will return to the initial administrative cycle. This certainly makes the resolution of disputes longer and complicated so that it seems less effective. What's more, if an infrastructure to be built is a strategic government project. So that the author initiated a grand design in the form of an Integrated Agrarian Justice System that collaborates several legal realms, considering that agrarian law is difficult to categorize into the realm of civil, criminal, and admimistration law. The handling of agrarian law cannot be handled through the current event law, so it requires a more specialized and unified event law. The research method used is normative juridical, using a statutory approach and a concept approach. SPAT is a special integrated judicial system for adjudicating disputes in the field of agrarian law, which not only uses positive laws in laws and regulations, but also accommodates applicable customary laws. SPAT is implemented through the Agrarian Court by empowering special judges of agrarian law ecstasy. In agrarian disputes, especially the preparation of land procurement for land to be built infrastructure, the government applied for land determination. Then the court proved by conducting an empirical review of the land to be designated as infrastructure land. Because it applies to the community and indigenous peoples, so that the law used is not only a positive law but also the law that applies in the community of an area.Pembebasan lahan merupakan problematika yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berbagai permasalahan tentang pembebasan lahan dapat menghambat perkembangan ekonomi dan menambah kesenjangan pembangunan di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk terus mendukung dan mensukseskan program pembebasan lahan. Masalah yang sering dihadapi dalam proses pengadaan tanah adalah sengketa pertanahan disamping sengketa hukum. Berbagai sengketa yang ada berpotensi menghambat pembangunan suatu proyek infrastruktur, bahkan tak jarang proyek infrastruktur tersebut menjadi terbengkalai hingga bertahun-tahun. Disinilah untuk selanjutnya penegakan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diharapkan dapat menjadi sarana kelancaran proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya infrastruktur. Menurut undang-undang a quo, pengadaan tanah untuk infrastruktur ditetapkan oleh Gubernur melalui surat keputusan untuk menunjuk suatu wilayah sebagai lahan pembangunan infrastruktur. Apabila terdapat keberatan, maka akandiajukan gugatan ke PTUN. Apabila terdapat sisa pengadaan tanah yang belum dibebaskan, maka akan kembali ke siklus administrasi awal. Hal tersebut tentu membuat penyelesaian sengketa menjadi lebih lama dan rumit sehingga terkesan kurang efektif. Terlebih lagi, apabila suatu infrastruktur yang akan dibangun merupakan proyek strategis pemerintah. Sehingga penulis menggagas suatu grand design berupa Sistem Peradilan Agraria Terpadu (SPAT). SPAT mengkolaborasikan antara beberapa ranah hukum, mengingat hukum agraria sulit dikategorisasi ke dalam ranah hukum perdata, pidana, maupun admimistrasi. Penangananan hukum agraria tidak dapat ditangani melalui hukum acara yang ada saat ini, sehingga membutuhkan hukum acara yang lebih khusus dan terpadu. Metode penelitian yang digunakan ialah dengan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. SPAT adalah sistem peradilan terpadu khusus untuk mengadili sengketa di bidang hukum agraria, yang tidak hanya menggunakan hukum positif dalam peraturan perundang-undangan, namun juga mengakomodasi hukum adat yang berlaku. SPAT diimplementasikan melalui Pengadilan Agraria dengan memberdayakan hakim khusus ekspertasi hukum agraria. Dalam sengketa agraria khususnya persiapan pengadaan lahan untuk tanah yang akan dibangun infrastruktur, pemerintah mengajukan permohonan penetapan lahan. Lalu pengadilan membuktikan dengan melakukan peninjauan empiris mengenai lahan yang akan ditetapkan sebagai lahan infrastruktur. Dikarenakan berlaku terhadap masyarakat maupun masyarakat hukum adat, sehingga hukum yang digunakan tidak hanya hukum positif namun juga hukum yang berlaku di masyarakat suatu daerah. Dengan dibentuk dan diimplementasikannya SPAT ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga kesenjangan antar wilayah di Indonesia dapat diminimalisir
Asgardia: The Problems in Building a Space Society
Full text linkAsgardia is a region that proves that the progress of human thinking is very visionary. It is a region in the space called capable and will be able to be a place to live for humans. The truth has not been fully proven, but the payment of regulation and implementation continues. Because it has the support of various parties and communities that can be said to no longer want to live on earth. The way of recruitment is also unique, the Asgardia team has formed an official website for registration to become prospective citizens in the region, the number is not small. But it still continues to be a concern for many parties to explore whether it is a hallucination or reality. While the regional engagement conference is also running, which can be seen and immortalized in videos uploaded on YouTube. They have also determined a kind of state emblem to form of government, but the official status of "statehood" still does not have legality that can make the public trust fully. Considering Asgardia is a region of form inspired by a story in a world-class film.Asgardia merupakan sebuah wilayah yang membuktikan bahwa kemajuan berpikir manusia sangatlah visioner. Merupakan sebuah wilayah diruang angkasa yang disebut sebut mampu dan akan bisa menjadi tempat tinggal bagi manusia. Kebenarannya belum sepenuhnya dapat dibuktikan, namun pengupayaan regulasi maupun implementasi terus dilakukan. Karena mendapat dukungan dari berbagai pihak dan masyarakat yang dapat dikatakan tidak ingin lagi hidup di bumi. Cara perekrutannya pun unik, tim Asgardia telah membentuk sebuah website resmi untuk pendaftaran menjadi calon warga di wilayahnya, jumlahnya pun tak sedikit. Namun masih terus menjadi perhatian banyak pihak untuk menelusuri apakah hal tersebut merupakan sebuah halusinasi atau kenyataan. Sedangkan konferensi pemufakatan wilayah juga berjalan, yang dapat disaksikan dan diabadikan dalam video yang diunggah melalui YouTube. Mereka juga telah menentukan semacam lambang negara hingga bentuk pemerintahan, namun status resmi “kenegaraan” masih belum memiliki legalitas yang dapat membuat masyarakat percaya dengan sepenuhnya. Mengingat Asgardia merupakan suatu wilayah bentukan yang terinspirasi dari sebuah kisah dalam film kelas dunia ternama