Jurnal Hukum Lex Generalis
Not a member yet
909 research outputs found
Sort by
Peran Kepala Desa sebagai Mediator dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima
Full text linkThis study aims to analyze the role of the village head as a mediator in resolving land disputes in Rupe Village, Langgudu Subdistrict, Bima Regency. The village head serves not only administratively, but also strategically in mitigating conflict through local wisdom-based mediation. The findings indicate that the village head holds high social legitimacy, effectively facilitating peaceful agreements between disputing parties. The study concludes that mediation success is strongly influenced by public trust in the village head as a neutral figure.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Kepala desa tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga berperan strategis dalam meredam konflik melalui mediasi berbasis kearifan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memiliki legitimasi sosial tinggi yang efektif dalam memfasilitasi kesepakatan damai antar pihak yang bersengketa. Kesimpulan menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa sebagai figur penengah
Managed Devolution sebagai Desain Pengawasan Sistem Merit dalam Perspektif Good Governance
Full text linkThe merit system is a fundamental principle for promoting professionalism and neutrality among civil servants. However, in Indonesia, its implementation faces structural challenges, especially following the dissolution of KASN as an independent oversight body. This article examines the current gaps in merit system supervision and proposes a managed devolution with central oversight model, inspired by Australia's framework. The study suggests a legal and institutional reform that limits PPK’s discretionary authority and strengthens the role of BKN by establishing an independent merit oversight board to uphold accountability and impartiality in the civil service.Sistem merit merupakan fondasi utama dalam penguatan profesionalisme dan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Namun, penerapannya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural, terutama setelah penghapusan KASN sebagai lembaga pengawas independen. Artikel ini menganalisis keterbatasan pengawasan sistem merit di Indonesia dan menawarkan model managed devolution with central oversight yang diterapkan di Australia sebagai rujukan. Hasil kajian menunjukkan perlunya rekonstruksi yuridis terhadap kewenangan PPK serta penguatan kelembagaan BKN melalui pembentukan dewan pengawas merit independen demi memastikan tata kelola ASN yang akuntabel, netral, dan berkeadilan
Kebijakan Penanggulangan Prostitusi dalam Perspektif Feminisme di Indonesia
Full text linkProstitution is a controversial phenomenon within the fabric of society. This study reveals a legal ambiguity in Indonesia’s national policy, which neither clearly prohibits nor permits prostitution. At the same time, several regional governments have enacted repressive measures against those involved in sex work. This ambiguous approach has drawn attention from feminist groups, who are divided into two major perspectives: those who oppose prostitution and those who support it. Feminism, as an analytical framework, offers alternative policy approaches to address prostitution—ranging from full criminalization, neo-abolitionism, legalization, to decriminalization. The goal is to develop a policy that is fair, inclusive, and responsive to the social realities faced by sex workers.Prostitusi merupakan fenomena kontroversial dalam lingkup kehidupan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan adanya ambiguitas hukum dalam kebijakan nasional prostitusi di Indonesia yang belum mengatur secara tegas entah melarang atau memperbolehkan prostitusi, sementara beberapa daerah membuat kebijakan yang bersifat represif terhadap pelaku prostitusi. Pendekatan yang ambigu dalam menangani prostitusi menjadi perhatian bagi kelompok feminis yang terbagi dalam dua arus pemikiran, yaitu kelompok kontra dan kelompok yang pro prostitusi. Feminisme sebagai alat analisis menawarkan alternatif kebijakan dalam menangani prostitusi melalui berbagai pendekatan seperti kriminalisasi total, neo-abolisionis, legalisasi hingga dekriminalisasi. Tujuannya agar ditemukan kebijakan yang adil, inklusif, dan responsif terhadap realitas sosial pekerja seks
Efektivitas GAKKUMDU dalam Penegakan Hukum Pemilu 2024 di Karanganyar: Evaluasi dan Tantangan
Full text linkviolations in Karanganyar. Using a qualitative approach and in-depth interviews, it finds good inter-agency coordination but highlights issues in legal substance, institutional structure, and legal culture. Limited authority and sectoral egos hinder performance. Regulatory reform is needed to enable Gakkumdu to play a more substantive role in electoral law enforcement.Pemilu 2024 di Kabupaten Karanganyar. Melalui pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam, ditemukan bahwa koordinasi antar lembaga cukup baik, namun masih terkendala substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Keterbatasan kewenangan dan ego sektoral menjadi hambatan utama. Diperlukan reformasi regulasi agar Gakkumdu berperan lebih substantif dalam sistem hukum pemilu
Analisis Hukum terhadap Aturan Hukum Penanaman Modal Asing dalam Mendorong Investasi di Indonesia
Full text linkForeign direct investment (FDI) is a vital element in supporting national economic development, especially in increasing productivity, encouraging strategic sector growth, and strengthening Indonesia's position in global economic competition. Normatively, Indonesia has established a legal basis through Law No. 25/2007 on Investment, as well as various implementing regulations such as Presidential Regulations and BKPM Regulations that aim to provide certainty, protection, and convenience for foreign investors. This research aims to analyze the extent to which these legal regulations are able to create a conducive investment climate and identify legal constraints that arise in their implementation. This research uses normative juridical method with legislative approach and literature review. The results show that although Indonesia's FDI legal framework has been quite progressive, in practice it is still faced with a number of serious problems such as inter-regulatory unsynchronization, complicated licensing bureaucracy, weak legal protection for investors, and policy fluctuations due to political pressure and sectoral interests. These conditions create legal uncertainty and reduce Indonesia's competitiveness in the eyes of global investors. Therefore, regulatory harmonization, bureaucratic reform, and policy consistency are needed to strengthen the effectiveness of foreign investment law in Indonesia.Penanaman modal asing (PMA) merupakan elemen vital dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan sektor strategis, serta memperkuat posisi Indonesia dalam kompetisi ekonomi global. Secara normatif, Indonesia telah menetapkan dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta berbagai regulasi pelaksana seperti Peraturan Presiden dan Peraturan BKPM yang bertujuan memberikan kepastian, perlindungan, dan kemudahan bagi investor asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana aturan hukum tersebut mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mengidentifikasi kendala hukum yang muncul dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum PMA Indonesia telah cukup progresif, namun dalam praktiknya masih dihadapkan pada sejumlah persoalan serius seperti ketidaksinkronan antar-regulasi, birokrasi perizinan yang berbelit, lemahnya perlindungan hukum bagi investor, serta fluktuasi kebijakan akibat tekanan politik dan kepentingan sektoral. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menurunkan daya saing Indonesia di mata investor global. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan, reformasi birokrasi, dan konsistensi kebijakan untuk memperkuat efektivitas hukum penanaman modal asing di Indonesia
Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofi Hukum
Full text linkState-Owned Enterprises (SOEs) in Indonesia play an important role in the economy, but face challenges in transparency and accountability after Law No. 1 of 2025. This study analyzes changes in SOE financial management from a philosophical legal perspective. The results show that the elimination of the phrase "SOE capital comes from separated state assets" obscures the legal status of SOE assets and has the potential to create legal uncertainty. In addition, the provision that SOE managers are not state administrators can reduce transparency, accountability, and open loopholes for abuse of authority, as well as create the risk of uncertainty in the application of the law, especially within the framework of eradicating corruption.Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia berperan penting dalam perekonomian, namun menghadapi tantangan transparansi dan akuntabilitas setelah UU No. 1 Tahun 2025. Penelitian ini menganalisis perubahan pengelolaan keuangan BUMN dari perspektif filosofis hukum. Hasil menunjukkan bahwa penghapusan frasa “modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan” mengaburkan status hukum kekayaan BUMN dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, ketentuan bahwa pengelola BUMN bukan penyelenggara negara dapat mengurangi transparansi, akuntabilitas, dan membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang, serta menimbulkan resiko ketidakpastian dalam penerapan hukum khususnya dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi
Kekaburan Norma dalam Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Full text linkThis study aims to analyze (1) the vagueness of the norm in Article 27 A concerning defamation affects freedom of expression (2) how the vagueness of the norm in Article 28 Paragraph 1 concerning the spread of fake news impacts freedom of expression in the digital era. This study uses a normative legal method. The object of this study is Law Number 1 of 2024 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The results of the study indicate that (1) the vagueness in Article 27 A concerning defamation can lead to violations of the law, because its interpretation is subjective. This can cause fear for individuals or groups to express opinions or criticism in the digital space, because of the threat of unclear sanctions. (2) Article 28 Paragraph 1 which regulates the spread of fake news also shows vagueness in the definition of "information that surrounds" or "is detrimental," which can risk curbing legitimate criticism of the government or certain policies, given the very broad scope and interpretation that tends to be subjective.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) kekaburan norma Pasal 27 A tentang pencemaran nama baik mempengaruhi kebebasan berekspresi (2) bagaimana kekaburan norma Pasal 28 Ayat 1 tentang penyebaran berita bohong berdampak pada kebebasan berekspresi di era digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Objek penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kekaburan dalam Pasal 27 A mengenai pencemaran nama baik dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, karena interpretasi yang subjektif. Hal ini dapat menimbulkan ketakutan bagi individu atau kelompok untuk menyampaikan pendapat atau kritik di ruang digital, karena ancaman sanksi yang tidak jelas. (2) pada Pasal 28 Ayat 1 yang mengatur penyebaran berita bohong juga menunjukkan kekaburan dalam definisi "informasi yang menyesatkan" atau "merugikan," yang dapat berisiko mengekang kritik sah terhadap pemerintah atau kebijakan tertentu, mengingat ruang lingkup yang sangat luas dan interpretasi yang cenderung subyektif
Pelaksanaan Penerapan Diversi pada Kasus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Kepolisian Sektor (Polsek) Pemulutan Ogan Ilir
Full text linkThe handling of child abuse cases often presents new challenges. To address this, the government has issued regulations concerning children in conflict with the law. This study examines the implementation of diversion in child abuse cases at the Pemulutan Ogan Ilir Sector Police and the obstacles investigators face. Using an empirical and descriptive-analytical approach, the study finds that while diversion efforts align with Law No. 11 of 2012 and Law No. 17 of 2016, they remain ineffective due to difficulties in reaching agreements. Additional challenges include investigator professionalism, limited resources, and societal perceptions favoring imprisonment as the best punishment.Penanganan tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak sering menimbulkan persoalan baru. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan peraturan terkait anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini membahas penerapan diversi pada kasus penganiayaan oleh anak di Polsek Pemulutan Ogan Ilir serta hambatan yang dihadapi penyidik. Penelitian ini bersifat empiris dan deskriptif analitis. Hasilnya menunjukkan bahwa diversi telah diupayakan sesuai UU No. 11 Tahun 2012 dan UU No. 17 Tahun 2016, tetapi belum optimal karena sulitnya kesepakatan. Hambatan lainnya meliputi kurangnya profesionalisme penyidik, minimnya sarana, serta budaya masyarakat yang menganggap penjara sebagai hukuman terbaik
Kekosongan Hukum dan Ketidakjelasan Tanggung Jawab Platform E-Commerce Atas Produk Ilegal dalam Transaksi Digital
Full text linkLegal uncertainty and the lack of clear liability rules for e-commerce platforms regarding illegal products sold by third parties have harmed consumers. An analysis of national regulations and liability theories (fault, risk, and strict liability) reveals that platform obligations remain vaguely defined. This gap is often exploited to avoid accountability. Legal reform is necessary to prevent platforms from hiding behind intermediary status and ensure their responsibility for products circulating on their systems.Kekosongan hukum dan ketidakjelasan tanggung jawab platform e-commerce terhadap peredaran produk ilegal oleh pihak ketiga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Analisis terhadap regulasi nasional dan teori pertanggungjawaban hukum (fault, risk, dan strict liability) menunjukkan bahwa kewajiban hukum platform belum diatur secara tegas. Celah ini sering dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab. Reformasi hukum diperlukan agar platform tidak lagi berlindung di balik status perantara dan bertanggung jawab atas produk yang beredar di sistemnya
Analisis Perlindungan dan Upaya Hukum Organisasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap Notaris yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Terkait Akta yang Dibuatnya: Studi di Pengwil Sumatera Utara
Full text linkThe Notary profession as a public official holds a strategic role in Indonesia's legal system, regulated through the Notary Position Law (UUJN) and the Notary Code of Ethics (KEN) by the Indonesian Notary Association (INI). However, increasing cases of alleged criminal acts by Notaries in North Sumatra raise concerns about the effectiveness of INI's legal protection. This empirical juridical research analyzes the implementation of UUJN and KEN and INI's role in providing legal protection. Results show that INI's legal protection remains suboptimal due to implementation gaps in norms, resource limitations, and weak coordination with the Notary Honor Council (MKN) and law enforcement agencies, necessitating structural reforms to ensure legal certainty for notaries.Profesi Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis dalam sistem hukum Indonesia yang diatur melalui UUJN dan Kode Etik Notaris (KEN) oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Namun, meningkatnya kasus dugaan tindak pidana Notaris di Sumatera Utara menimbulkan permasalahan efektivitas perlindungan hukum INI. Penelitian yuridis empiris ini menganalisis penerapan UUJN dan KEN serta peran INI dalam memberikan perlindungan hukum. Hasil menunjukkan perlindungan hukum INI belum optimal akibat kesenjangan implementasi norma, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya koordinasi dengan MKN dan aparat penegak hukum, sehingga diperlukan reformasi struktural untuk menjamin kepastian hukum bagi notaris