Jurnal Hukum Lex Generalis
Not a member yet
909 research outputs found
Sort by
Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia
Full text linkCustomary law plays a significant role in land management in Indonesia, including the recognition of girik as proof of land ownership. Girik is one of the documents acknowledging land ownership in Indonesia, recognized within the customary legal system. However, over time, the dualism between customary law and positive law has created various issues, ranging from ownership legality to agrarian conflicts. This study explores how customary law influences the existence of girik, the problems arising from legal dualism, and solutions for harmonizing the two systems. Using a descriptive-analytical approach, the study finds that customary law offers effective conflict resolution mechanisms at the local level, yet these are often overlooked within the formal legal system.Hukum adat memiliki peran signifikan dalam pengelolaan tanah di Indonesia, termasuk pengakuan atas girik sebagai bukti penguasaan tanah. Girik adalah salah satu dokumen pengakuan kepemilikan tanah di Indonesia yang diakui dalam sistem hukum adat. Namun, dalam perkembangannya, dualisme hukum antara hukum adat dan hukum positif menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari legalitas kepemilikan hingga konflik-konflik agraria. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum adat mempengaruhi eksistensi girik, permasalahan yang muncul akibat dualism hukum, dan solusi untuk harmonisasi keduanya. Dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini menemukan bahwa hukum adat memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang efektif di tingkat lokal tetapi sering kali diabaikan dalam sistem hukum formal
Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Ganti Rugi Kecelakaan Kereta Api di Indonesia: Legal Review Of Train Accident Compensation Liability In Indonesia
Full text linkThe purpose of this study is to evaluate whether PT. Kereta Api Indonesia has carried out its responsibilities in accordance with the regulations. The methodology of this study is data obtained from case-based analysis, namely data research with a legal approach and empirical data, this study uses data sourced from social media, the internet and books. The results of the study of accidents at level crossings equipped with railroad crossings are usually caused by errors by motorcyclists or cars that cross without paying attention to the crossing. Accidents at level crossings that are not equipped with railroad crossings are often caused by negligence of crossing guards.Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi apakah PT. Kereta Api Indonesia sudah mengemban tanggung jawab sesuai dengan peraturan. Metodelogi penelitian ini data yang di dapat dari analisis berdasarkan kasus yaitu penelitian data dengan pendekatan hukum dan data empiris, penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari media sosial, internet dan buku-buku. Hasil penelitian kecelakaan di perlintasan sebidang yang dilengkapi dengan palang kereta api biasanya disebabkan oleh kesalahan pengendara motor atau mobil yang melintas tanpa mengindahkan palang tersebut. Kecelakaan di tempat penyeberangan kereta sebidang yang tidak dilengkapi dengan palang kereta api sering kali disebabkan oleh kelalaian dari petugas penjaga perlintasan
Analisis Hukum Terbitnya Sertifikat Ganda dan Mekanisme Penyelesaiannya
Full text linkControl of the land plot must be proven through a valid certificate of ownership. In its development, it was found that there were duplicate certificates that overlapped each other. This study aims to provide an analysis related to the issuance of double certificates and the mechanism for their completion. This research is a normative juridical research with a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study show that double certificates arise as a result of various factors, including administrative errors, lack of supervision, and the practice of abuse of authority in issuing certificates, thus creating legal uncertainty for land rights holders. The legal settlement requires a comprehensive approach, involving the improvement of the land administration system, and strict enforcement of any violations.Penguasaan terhadap bidang tanah harus dapat dibuktikan melalui sertifikat kepemilikan yang sah. Dalam perkembangannya, ditemukan adanya sertifikat ganda yang saling tumpang tindih. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terkait terbitnya sertifikat ganda dan mekanisme penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat ganda muncul akibat dari berbagai faktor, termasuk kesalahan administrasi, kurangnya pengawasan, dan praktik penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. penyelesaian hukumnya memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan perbaikan sistem administrasi pertanahan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran
Rembuk Blok dan Tepo Seliro: Menegakkan Harmoni Melalui Nilai Hukum Adat di Rutan Jepara
Full text linkThis study examines the integration of Javanese customary values (rembuk blok and tepo seliro) in conflict resolution among inmates at Jepara Detention Center as an alternative to seclusion-based sanctions. Using critical ethnography (2023-2024) with participatory observation, interviews with inmates and prison officer, and analysis of conflict cases, findings reveal: (1) rembuk blok prevents conflict escalation through participatory dialogue; (2) tepo seliro facilitates empathy-based reconciliation; (3) adaptation of customary social sanctions (voluntary exclusion) improves social cohesion. Key barriers include philosophical gaps between state-customary law, staff resistance, and regulatory voids. Recommendations include integrating rembuk blok into conflict mediation SOPs and legal pluralism-based staff training.Penelitian ini menganalisis integrasi nilai hukum adat Jawa (rembuk blok dan tepo seliro) dalam resolusi konflik antar-warga binaan di Rutan Jepara sebagai alternatif sanksi pengasingan. Metode etnografi kritis (2023-2024) dengan observasi partisipatif, wawancara warga binaan dam petugas Rutan, dan analisis kasus konflik menunjukkan: (1) rembuk blok efektif mencegah eskalasi konflik melalui dialog partisipatif; (2) tepo seliro memfasilitasi rekonsiliasi berbasis empati; (3) adaptasi sanksi sosial adat (pengucilan sukarela) memperbaiki kohesi sosial. Hambatan utama meliputi kesenjangan filosofis hukum negara-adat, resistensi petugas, dan ketiadaan payung regulasi. Rekomendasi mencakup integrasi rembuk blok ke SOP mediasi konflik dan pelatihan petugas berbasis pluralisme hukum
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhutang pada Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)
Full text linkTanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik sebagai sumber penghasilan maupun sebagai investasi. Pemanfaatan tanah diatur oleh berbagai regulasi hukum, termasuk dalam UUD 1945 dan UU Pokok Agraria (UUPA) yang mengamanatkan pengelolaan dan perlindungan hukum atas tanah untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, terdapat permasalahan yuridis terkait kewajiban pembayaran Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Program PTSL mengharuskan pemegang hak untuk membayar BPHTB, namun ketentuan ini bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2000 tentang BPHTB yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah demi kemaslahatan masyarakat tidak termasuk objek BPHTB. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konflik norma yang muncul antara ketentuan PTSL dan UU BPHTB serta implikasi hukum yang ditimbulkan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan BPHTB terutang dalam PTSL, yang dapat menghambat tujuan percepatan pendaftaran tanah. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan revisi terhadap peraturan terkait BPHTB dalam PTSL untuk menghindari tumpang tindih regulasi dan memastikan pelaksanaan program yang lebih efektif dan adil bagi masyarakat
Dinamika Politik Hukum Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat: Unikameralisme dalam Bayang-Bayang Sistem Bikameral
Full text linkThe structural changes to the People's Consultative Assembly (MPR) following the 1945 Constitution amendment have created ambiguity in Indonesia’s representative system. The MPR, consisting of the House of Representatives (DPR) and the Regional Representative Council (DPD), does not fully reflect true bicameralism due to the unequal authority between the two chambers. Using a legal-political approach, this study examines the implications of MPR membership for constitutional dynamics and power balance. Findings indicate that regulatory changes and constitutional practices influence MPR’s role and checks and balances in legislation and policymaking, highlighting the need for reforms to strengthen the representative system.Perubahan struktur MPR pasca-amandemen UUD 1945 menimbulkan ketidakjelasan dalam sistem perwakilan Indonesia. MPR, yang terdiri dari DPR dan DPD, tidak mencerminkan bikameralisme sejati karena kedua kamar tidak memiliki kewenangan yang seimbang. Keberadaan MPR sebagai entitas gabungan menciptakan pola perwakilan yang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep bikameral maupun unikameral. Dengan pendekatan politik hukum, studi ini menganalisis implikasi keanggotaan MPR terhadap ketatanegaraan dan keseimbangan kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi dan praktik ketatanegaraan mempengaruhi posisi MPR serta prinsip checks and balances dalam legislasi dan perumusan kebijakan nasional, sehingga diperlukan reformasi untuk memperkuat sistem perwakilan
Peran Komisi Yudisial dalam Menegakkan Kode Etik Hakim: Analisis Kasus Hakim DA
Full text linkJudicial power is the main pillar in the judicial system that guarantees the upholding of law and justice. Judges as law enforcers have a strategic role in maintaining the integrity and public trust in judicial institutions. The independence and professionalism of judges must always be maintained so that they are not tainted by violations of the code of ethics and behavior that is contrary to judicial values. This study aims to analyze the role of the Judicial Commission in enforcing the code of ethics of judges with Judge DA case study, who was involved in drug abuse and other ethical violations. The research methods used are normative law and empirical juridical, with a focus on laws and regulations, Judicial Commission decisions, academic literature, and media coverage. The results of the study show that Judicial Commission has implemented a systematic supervisory mechanism, starting from verifying reports to imposing sanctions by the Judges' Honorary Council. The dishonorable dismissal of Judge DA reflects Judicial Commission's firmness in enforcing the code of ethics, but also highlights weaknesses in the system of selection, coaching, and supervision of judges. This case has an impact on the decline in the image of the judicial institution, but also becomes a momentum for improvement and evaluation of the supervision system to be more effective and preventive. This study concludes that strong supervision and cooperation between the Judicial Commission and other institutions, such as the Supreme Court, are very necessary to maintain the dignity of judges and increase public trust in the judiciary in Indonesia.Kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama dalam sistem peradilan yang menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Hakim sebagai penegak hukum, memiliki peran strategis dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Independensi dan profesionalisme hakim harus senantiasa dijaga agar tidak tercemar oleh pelanggaran kode etik dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Yudisial (KY) dalam menegakkan kode etik hakim dengan studi kasus Hakim DA, yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan pelanggaran etik lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dan yuridis empiris, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan, putusan KY, literatur akademik, dan pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KY telah menjalankan mekanisme pengawasan yang sistematis, mulai dari verifikasi laporan hingga pemberian sanksi oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Hakim DA mencerminkan ketegasan KY dalam menegakkan kode etik, namun juga menyoroti adanya kelemahan dalam sistem seleksi, pembinaan, dan pengawasan hakim. Kasus ini berdampak pada penurunan citra lembaga peradilan, namun juga menjadi momentum untuk perbaikan dan evaluasi sistem pengawasan agar lebih efektif dan preventif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan yang kuat dan kerjasama antara KY dengan lembaga lain, seperti Mahkamah Agung (MA), sangat diperlukan untuk menjaga martabat hakim dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan di Indonesia
Kajian Penerapan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) atas Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Menjadi Akta Jual Beli
Full text linkTransfer of Rights through a Sale and Purchase Agreement (PPJB) requires the parties to pay Income Tax (PPh) and Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB), however some development companies often cancel the PPJB before the Sale and Purchase Deed (AJB) is executed. This effort is often carried out by taxpayers to avoid tax obligations that should be fulfilled, which results in potential loss of state revenue and creates injustice in society. Based on the description of the background, the problem in this research is the legal consequences of efforts to evade taxes due to the cancellation of PPJB to AJB in terms of Tax law and how the PPAT is held responsible for efforts to avoid paying Tax due to the cancellation of PPJB to AJB in its implementation. Legal certainty and the legal system will be used as analytical tools in this research. The research method used is Normative Juridical research by examining research materials through literature or secondary materials. Data analysis was carried out qualitatively. The results of this research show that the cancellation of PPJB to AJB resulted in state losses from the tax sector due to efforts to avoid tax in the cancellation and the Land Deed Making Official in terms of his responsibility for paying taxes for the parties was only administrative without taking firm action against the developer company.Peralihan Hak melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) mengharuskan para pihak membayar Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), namun beberapa perusahaan pengembang sering membatalkan PPJB tersebut sebelum dilaksankannya Akta Jual Beli (AJB). Upaya ini sering kali dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dipenuhi, yang berdampak pada potensi kehilangan pendapatan negara serta menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Berdasarkan uraian dari latar belakang yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum atas upaya penghindaran Pajak karena adanya pembatalan PPJB menjadi AJB ditinjau dari hukum Pajak dan bagaimana Pertanggungjawaban PPAT terkait adanya upaya penghindaran pembayaran Pajak atas pembatalan PPJB menjadi AJB dalam penerapannya. Kepastian Hukum dan Sistem Hukum akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dengan mengkaji bahan-bahan penelitian melalui Kepustakaan ataupun bahan Sekunder. Analisis Data dilakukan secara Kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan PPJB menjadi AJB mengakibatkan kerugian negara dari sektor pajak karena adanya upaya penghindaran pajak dalam pembatalan tersebut dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal pertanggungjawabannya untuk pembayaran pajak para pihak hanya sebatas administratif saja tanpa bertindak tegas terhadap perusahaan pengembang (Developer)
Kepastian Hukum Atas Tanah Adat sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang Dibuat Oleh Notaris/PPAT
Full text linkThe accessoir agreement in the main credit agreement is an agreement related to collateral. The object of collateral can be Customary Land, as in Article 10 paragraph 3 of the Mortgage Law. The collateral is bound by the existence of a Power of Attorney to Charge Mortgage Rights or a Deed of Granting Mortgage Rights. In practice, there is still customary land that does not have a certificate. Customary land that does not have a certificate has a period of Power of Attorney to Charge Mortgage Rights for 3 months which must then be followed by the making of a Deed of Granting Mortgage Rights. If the Power of Attorney to Charge Mortgage Rights is not followed by the making of a Deed of Granting Mortgage Rights, it becomes null and void by law. Therefore, it is necessary to register customary land to be proof of perfect ownership.Kegiatan Perbankan memberikan layanan seperti tabungan, deposito, pinjaman dan kredit. Perjanjian kredit yang dilakukan antara Bank dengan Nasabah merupakan perjanjian pokok yang diikuti dengan perjanjian accesoir. Perjanjian accesoir dalam perjanjian pokok kredit adalah perjanjian terkait jaminan. Objek jaminan hak tanggungan dapat berupa Tanah Adat, sebagaimana dalam Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Hak Tanggungan. Tanah adat yang belum bersertipikat memiliki jangka waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan selama 3 bulan yang kemudian harus diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Jika Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan menjadi batal demi hukum
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Perumahan (Studi Kasus PT. X di Kabupaten Bekasi)
Full text linkA house is a necessity for everyone. This study discusses how the procedures for land acquisition for housing and what obstacles are faced by PT. X in the acquisition of land for Y Housing. This study uses a non-doctrinal descriptive research method and the type of data uses primary and secondary data using primary legal materials and secondary legal materials and is analyzed qualitatively and conclusions are drawn deductively. The discussion of the study shows that the procedure for land acquisition used for the construction of Y housing is through the release of rights, this is in accordance with the Decree of the Minister of State for Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 21 of 1994. The obstacles and solutions in land acquisition here are the limited land, the land owner asks for a high compensation price, the involvement of a third party, and the amount of time and costs required in the licensing process. Efforts that can be made are to convert land, consult with the land owner for gradual payments to the land owner with a longer period of time, seek information and obtain land history, and issue Economic Policy Package (PKE) XIII.Rumah merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Penelitian ini membahas mengenai bagamaina tata cara pengadaan tanah untuk perumahan dan kendala apa saja yang dihadapi PT. X dalam pengadaan tanah Perumahan Y. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan tipe non-doktrinal yang bersifat deskriptif dan jenis data menggunakan data primer dan sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Pembahasan penelitian menunjukan bahwa tata cara pengadaan tanah yang digunakan untuk pembangunan perumahan Y adalah dengan melalui pelepasan hak, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994. Kendala dan solusi dalam pengadaan tanah disini adalah adanya keterbatasan tanah, pemilik bidang tanah meminta harga imbalan yang tinggi, adanya keterlibatan pihak ketiga, dan banyaknya waktu juga biaya yang diperlukan dalam hal proses perizinan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan alih fungsi lahan, musyawarah kepada pemilik bidang tanah untuk pembayaran secara bertahap kepada pemilik tanah dengan jangka waktu yang lebih panjang, mencari informasi dan mendapatkan riwayat tanah, dan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII