Jurnal Hukum Lex Generalis
Not a member yet
909 research outputs found
Sort by
Perlindungan Hukum Anak Pasca Pencabutan Hak Asuh Salah Satu Orang Tua
Full text linkOne biological parent may have their authority over one or more children revoked for a certain period of time by a court decision. Removing parental control over a child can be done for a number of reasons, such as abuse of authority, grave disregard of responsibilities, misbehavior, and being sentenced for a crime against their child based on a legally enforceable ruling. The Child Protection Law stipulates that parental authority may be revoked or supervision measures may be implemented, that a child may be separated from one parent, that contact between the child and the parent must be permitted, and that care that keeps the child in his family must be prioritized. If the government is given custody of the child, there must be a periodic review to make the separation as short as possible.Salah seorang orang tua kandung dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu dengan putusan Pengadilan. Pencabutan hak asuh orang tua atas anak dapat dilakukan karena sejumlah alasan, seperti penyalahgunaan wewenang, pengabaian tanggung jawab yang serius, perilaku buruk, dan dijatuhi hukuman atas kejahatan terhadap anak mereka berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa kewenangan orang tua dapat dicabut atau tindakan pengawasan dapat dilaksanakan, bahwa seorang anak dapat dipisahkan dari salah satu orang tuanya, bahwa kontak antara anak dan orang tuanya harus diizinkan, dan bahwa pengasuhan yang membuat anak tetap berada dalam keluarganya harus diutamakan. Jika pemerintah diberi hak asuh atas anak tersebut, harus ada peninjauan secara periodik membuat pemisahan tersebut sesingkat mungkin
Ketimpangan Penghasilan dalam Rumah Tangga dan Implikasinya terhadap Pembangunan Keluarga Sakinah: Studi Empiris di Kecamatan Banjar Agung
Full text linkThis study aims to analyze the impact of income disparity between husbands and wives on the development of sakinah (harmonious) families within the framework of Islamic family law. The phenomenon of wives earning a higher income than their husbands is increasingly prevalent, particularly among families in semi-urban areas such as Banjar Agung District, Tulang Bawang Regency. In the context of Islamic family law, the husband is positioned as the head of the household, bearing primary responsibility for financial support and leadership within the family. Thus, it is essential to examine how income inequality influences spousal relations and the realization of sakinah values. This research employs a qualitative approach using a field study design. The informants consist of six women, all wives who work as market traders and earn more than their husbands. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation, then analyzed using data reduction, data display, and conclusion-drawing techniques. The findings reveal that despite economic disparities, most families maintain household harmony by fostering effective communication and cooperative relationships. Domestic responsibilities and decision-making processes are predominantly shared through mutual consultation, although some couples experience challenges due to unbalanced role distribution. In general, wives continue to uphold their husbands’ position as heads of the household and do not fundamentally alter the normative structure prescribed by Islamic family law.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ketimpangan penghasilan antara suami dan istri terhadap pembangunan keluarga sakinah dalam perspektif hukum keluarga Islam. Fenomena istri yang memiliki penghasilan lebih tinggi dari suami semakin banyak ditemui, terutama pada keluarga di kawasan semi-urban seperti Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Dalam konteks hukum keluarga Islam, suami diposisikan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah dan kepemimpinan rumah tangga. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana ketimpangan penghasilan memengaruhi relasi suami-istri dan penerapan nilai-nilai sakinah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan. Informan berjumlah enam orang istri yang berprofesi sebagai pedagang dan memiliki penghasilan lebih tinggi dari suami. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketimpangan ekonomi, sebagian besar keluarga masih mempertahankan keharmonisan dengan membangun komunikasi dan kerja sama yang sehat. Pembagian kerja domestik dan pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah pada sebagian besar pasangan, sementara sebagian lainnya menghadapi tantangan karena ketidakseimbangan peran. Secara umum, para istri tetap menghormati peran suami sebagai kepala keluarga, dan tidak menggeser struktur hukum Islam secara substansial
Peningkatan Sertifikat Halal UMKM Kecamatan Cileunyi oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Perspektif Siyasah Dusturiyah
Full text link The enhancement of halal product assurance for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) has become one of the strategic national agendas in realizing consumer protection for Muslims, as stipulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. This study aims to analyze the role of the Halal Inspection Agency (LPH) of UIN Sunan Gunung Djati Bandung in facilitating halal certification for MSMEs in Cileunyi Subdistrict, as well as to examine its implementation from the perspective of Siyasah Dusturiyah. This research employs a juridical-empirical approach using a descriptive-analytical method, supported by primary data obtained through observation and interviews, and secondary data from literature studies and official documents. The results of the study show that the LPH plays an active role in providing education, technical assistance, and conducting halal audits, which have a positive impact on increasing the number of certified MSMEs, enhancing the sharia awareness of business actors, and improving product competitiveness. The challenges encountered include low halal literacy and a limited number of auditors. From the Siyasah Dusturiyah perspective, the implementation of halal inspections reflects the state's role in ensuring public welfare through synergy between religious institutions, the government, and society. This activity also serves as a concrete form of integration of the functions of Islamic higher education in socio-economic development based on sharia values.Peningkatan jaminan produk halal bagi pelaku UMKM menjadi salah satu agenda strategis nasional dalam mewujudkan perlindungan konsumen Muslim, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam memfasilitasi sertifikasi halal UMKM di Kecamatan Cileunyi, serta meninjau implementasinya dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif-analitis yang didukung data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder dari studi pustaka dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPH berperan aktif dalam edukasi, pendampingan teknis, dan proses audit halal yang berdampak positif terhadap peningkatan jumlah UMKM bersertifikat, kesadaran syariah pelaku usaha, serta daya saing produk. Kendala yang dihadapi antara lain literasi halal yang rendah dan keterbatasan auditor. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, pelaksanaan pemeriksaan halal mencerminkan peran negara dalam menjamin kemaslahatan umum melalui sinergi antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bentuk konkret integrasi fungsi perguruan tinggi Islam dalam pembangunan sosial ekonomi berbasis nilai-nilai syariat
Pembatasan Upaya Hukum Peninjuan Kembali di Jerman dan di Indonesia
Full text linkJudicial review (PK) is an extraordinary legal effort that allows criminal cases to be reopened even though they already have permanent legal force (res judicata). This mechanism aims to correct judicial errors that can occur due to novum, judge's error, or conflicting decisions. However, in the Indonesian legal system, PK can only be submitted by the convict or his heirs, which has given rise to debate regarding limited access to justice. This study highlights the relevance and implications of these limitations and compares them with legal systems in other countries, such as Germany, which implements the Wiederaufnahme des Verfahrens mechanism in the Strafprozessordnung (StPO). Through comparative analysis, it was found that the Indonesian legal system still has normative ambiguity in determining the limits of judge error and the category of novum that can be used as the basis for a PK. This study proposes a reformulation of the PK concept that is more inclusive, by expanding the subjects who have the right to apply for a PK not only limited to the convict or his heirs, but also other parties who have legal interests. In addition, stricter regulations are needed regarding the limits of judge error and the validity of the novum, as implemented in Article 359 of the German StPO.Peninjauan kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang memungkinkan dibukanya kembali perkara pidana meskipun telah memiliki kekuatan hukum tetap (res judicata). Mekanisme ini bertujuan untuk mengoreksi kesalahan peradilan yang dapat terjadi akibat novum, kekhilafan hakim, atau pertentangan putusan. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, yang menimbulkan perdebatan mengenai keterbatasan akses terhadap keadilan. Studi ini menyoroti relevansi dan implikasi dari batasan tersebut serta membandingkan dengan sistem hukum di negara lain, seperti Jerman, yang menerapkan mekanisme Wiederaufnahme des Verfahrens dalam Strafprozessordnung (StPO). Melalui analisis perbandingan, ditemukan bahwa sistem hukum Indonesia masih memiliki ketidakjelasan normatif dalam menentukan batasan kekhilafan hakim dan kategori novum yang dapat dijadikan dasar PK. Studi ini mengusulkan reformulasi konsep PK yang lebih inklusif, dengan memperluas subjek yang berhak mengajukan PK tidak hanya terbatas pada terpidana atau ahli warisnya, tetapi juga pihak lain yang memiliki kepentingan hukum. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih ketat terkait batasan kekhilafan hakim dan validitas novum, sebagaimana diterapkan dalam Pasal 359 StPO Jerman
Perbandingan Regulasi Hak Cipta atas Video Parodi: Studi Kasus Pelanggaran di Indonesia dan Amerika Serikat
Full text linkThe phenomenon of parody videos adapting copyrighted works (such as songs, films, and advertisements) has increased with the growth of digital technology and social media. In Indonesia, Law No. 28/2014 does not explicitly regulate fair use, creating legal uncertainty and leading to litigation-based dispute resolution. In contrast, the U.S., through the DMCA and U.S. Copyright Act, provides a clearer basis for fair use by applying four assessment factors: purpose, nature, amount, and economic impact. This normative and comparative legal study uses qualitative analysis to examine differences in copyright dispute mechanisms between the two countries, revealing significant contrasts in legal certainty and freedom of expression.Fenomena video parodi yang mengadaptasi karya berhak cipta (lagu, film, iklan) semakin marak melalui teknologi digital dan media sosial. Di Indonesia, UU No. 28/2014 belum mengatur fair use khusus untuk parodi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyelesaian melalui litigasi. Sebaliknya, AS lewat DMCA dan U.S. Copyright Act memberi landasan fair use dengan empat faktor uji (tujuan, sifat, jumlah, dampak ekonomi), sehingga pembelaan parodi lebih terstruktur. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dan perbandingan, menggunakan analisis kualitatif untuk mengeksplorasi perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa di kedua negara. Hasil menunjukkan perbedaan signifikan dalam perlindungan ekspresi dan kepastian hukum
Akibat Hukum terhadap Akta yang Ditunda Pemberian Nomor dan Tanggal dalam Akta Notaris: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.Dps)
Full text linkThis research analyzes the legal consequences of deeds with delayed numbering and dating in notarial deeds based on case study of Denpasar District Court Decision Number 530/Pdt.G/2016/PN.Dps. The research method uses normative juridical approach with qualitative analysis. The results show that delayed numbering and dating causes degradation of deed's evidentiary power from authentic deed to private deed due to violation of Article 38 UUJN. Notary's responsibility includes civil aspects in form of compensation, administrative aspects in form of sanctions from Supervisory Council, and code of ethics aspects in form of professional organization sanctions.Penelitian ini menganalisis akibat hukum terhadap akta yang ditunda pemberian nomor dan tanggal dalam akta Notaris berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 530/Pdt.G/2016/PN.Dps. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pemberian nomor dan tanggal mengakibatkan degradasi kekuatan pembuktian akta dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan karena melanggar Pasal 38 UUJN. Tanggung jawab Notaris meliputi aspek perdata berupa ganti rugi, administrasi berupa sanksi dari Majelis Pengawas, dan kode etik berupa sanksi organisasi profesi
Hak Anak Angkat terhadap Warisan dalam Waris Perdata dan Islam: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 27/Pdt.g/2019/Pn.Plk)
Full text linkChild adoption serves as an alternative for couples who have not been blessed with children; however, it raises legal issues, paticularly regarding the inheritance rights of adopted children. Under civil law, adopted children are entiled to inheritance rights equivalent to those of biological children,in contrast, islamic law does not grant adopted children direct inheritance rights;instead, they may recive inheritance through a wasiat wajibah (mandatory will). This disrepancy creates legal uncertaintly in juridical practice, as reflected in the palangkaraya Distric Court Decision No. 27/Pdt.G/2019/PN.PLK. This study employs a normative legal research method with descriptive analytical approach and Comparative legal. The findings reveal that although adopted children do not have automatic inheritance rights under either legal system, islamic law provides protection through the wasiat wajibah mechanism (up to one-third of the estate), while civil law relies on will and grants.Adopsi anak menjadi alternatif bagi pasangan yang belum dikaruniai anak, namun menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait hak waris anak angkat. Dalam hukum perdata, anak angkat memperoleh hak sebagaimana anak kandung, sedangkan dalam hukum Islam, anak angkat tidak mewarisi secara langsung melainkan melalui wasiat wajibah. Perbedaan tersebut memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan, seperti yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.PLK. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif yang bersifat Deskriptif Analitis dengan Studi Perbandingan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak angkat tidak memiliki hak waris otomatis dalam kedua sistem hukum tersebut, hukum Islam memberikan perlindungan melalui mekanisme wasiat wajibah (maksimal 1/3 dari harta warisan), sementara hukum perdata mengandalkan wasiat dan hibah
Penerapan Pidana Adat terhadap Anak sebagai Pelaku Perusakan Kekayaan Adat dan Lingkungan
Full text linkCultural wealth is an asset that cannot be separated from the identity of indigenous peoples and must be preserved. Currently, juvenile delinquency poses a risk to cultural wealth, whether it pertains to sacred matters, culture, or other forms of cultural wealth. In the Criminal Accountability System for Children in Conflict with the Law (ABH), children can be held responsible through a more restorative justice approach in its resolution. This paper examines the application of customary criminal law to children as perpetrators of the destruction of cultural wealth, viewed from the perspective of customary criminal law. The study results indicate that the application of customary criminal law to children who destroy cultural wealth can be held accountable according to the customary rules where they committed the offense, and the penalty will depend on the decision made by the customary leader/institution regarding the actions causing damage to cultural wealth.Kekayaan Adat merupakan sesuatu kekayaan yang tidak dapat dipisahkan dari indentitas masyarakat adat sehingga harus di Jaga Kelestariannya. Kenakalan Anak pada saat ini berpontensi merusak terhadap kekayaan adat baik pada hal yang Sakral, Budaya dan atau pun Kekayaan adat lainnya. Dalam Sistem Pertanggungjawab Pidana terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) anak dapat di minta pertanggungjawaban dengan lebih menggunakan pendekatan Restoratif Justice dalam Penyelesaiannya. Tulisan Ini mengkaji bagaimana Penerapan Pidana Adat terhadap anak sebagai Perusakan kekayaan adat yang di tinjau dari hukum pidana adat. Hasil Kajian menunjukan bahwa Penerapan Pidana Adat terhadap anak sebagai pelaku perusakan kekayaan adat dapat di minta pertanggungjawaban sesuai dengan aturan adat dimana meraka melakukan kesalahan dan sanksi pidana adatnya tergantung nanti seperti apa yang akan di putuskan oleh ketua adat/ lembaga adat atas perbuatan menimbulkan kerusakan pada Kekayaan adat
Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Sertifikat Tanah Bengkok Dalam Kasus Penyerobotan Tanah di Desa Setupatok Kabupaten Cirebon
Full text linkAn important case in Indonesian agrarian law, Supreme Court Decision No. 24 PK/TUN/2024, concerns a crooked land dispute in a customary village. The main focus of the case is the alleged land grabbing that occurs when individual title certificates are issued on land that is allegedly a collective asset of the village. The Supreme Court upheld the jurisdiction of the district court, not the government, to determine land ownership, and rejected the review filed by the Setupatok Village Government. This decision strengthens the validity of the legality of the certificate that has been issued until the district court decides otherwise. This makes it very difficult for indigenous villages to defend their crooked lands, thus requiring more thorough legal support for historical claims.Sebuah kasus penting dalam hukum agraria Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No. 24 PK/TUN/2024, menyangkut sengketa tanah bengkok di sebuah desa adat. Fokus utama dari kasus ini adalah dugaan perampasan tanah yang terjadi ketika sertifikat hak milik perorangan diterbitkan di atas tanah yang diduga merupakan aset kolektif desa. Mahkamah Agung menguatkan yurisdiksi pengadilan negeri, bukan pemerintah, untuk menentukan kepemilikan tanah, dan menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemerintah Desa Setupatok. Keputusan ini menguatkan keabsahan legalitas sertifikat yang telah diterbitkan hingga pengadilan negeri memutuskan sebaliknya. Hal ini membuat desa-desa adat sangat sulit untuk mempertahankan tanah bengkok mereka, sehingga membutuhkan dukungan hukum yang lebih menyeluruh untuk klaim historis
Akibat Hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak Menyampaikan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Masyarakat (Studi Putusan No 161/Pdt/2018/PT.Mdn)
No full textArticles 70 and 71 of the Notary Law regulate the authority and obligations of the Regional Supervisory Board (MPD) as the supervisory body for Notaries in Regencies/Cities. This descriptive analytical research using a normative legal approach examines the reporter's rights regarding MPD examination results, legal consequences of non-disclosure of examination results, and legal considerations in Decision No 161/PDT/2018/PT.Mdn. Reporters have the right to know the progress and final results of their report examination. The MPD's failure to communicate examination results constitutes maladministration that violates legal obligations and results in reporters losing their rights. In this decision, the Panel of Judges determined that the report did not meet administrative requirements, thus the MPD had the right not to proceed with material examination.Pasal 70 dan 71 UUJN mengatur kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai badan pengawas Notaris di Kabupaten/Kota. Penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normatif ini mengkaji hak pelapor terhadap hasil pemeriksaan MPD, akibat hukum ketidaksampaian hasil pemeriksaan, dan pertimbangan hukum dalam Putusan No 161/PDT/2018/PT.Mdn. Pelapor berhak mengetahui perkembangan dan hasil akhir pemeriksaan laporannya. Ketidaksampaian hasil pemeriksaan oleh MPD merupakan bentuk maladministrasi yang melanggar kewajiban hukum dan mengakibatkan pelapor kehilangan haknya. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menilai laporan belum memenuhi syarat administratif sehingga MPD berhak tidak melanjutkan pemeriksaan materiil.
Kata Kunci: Akibat Hukum, Majelis Pengawas Daerah Notaris Tidak Menyampaikan Hasil Pemeriksaan, Laporan Masyarakat.