Jurnal Hukum Lex Generalis
Not a member yet
909 research outputs found
Sort by
Rekontruksi Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Perspektif Ratio Decidendi: Studi Kasus Putusan Nomor 135/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG
Full text linkThe imposition of substitute money sentences in corruption crimes is often found to differ from each defendant in the same corruption crime. This condition reflects a sense of injustice for the state, perpetrators and society/victims. This paper aims to determine the application of substitute money sentences in the practice of organizing criminal justice in Decision Number 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg and the reconstruction of substitute money sentences in corruption crimes using the ratio decidendi perspective. The results of the study show that First, the application of substitute money sentences in Decision Number 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg on behalf of Sapto Sri Winarno has different decisions from other defendants in the same case so that it has a direct impact on the return of state losses in the form of the realization of substitute money not running optimally so that legal uncertainty and does not create a deterrent effect for future corruption convicts. Second, the reconstruction of substitute money sentences in corruption crimes should be that judges in deciding to impose substitute money sentences should use the ratio decidendi perspective even though the prosecutor's demands do not include substitute money sentences.Penjatuhan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi seringkali ditemukan perbedaan dari masing-masing terdakwa dalam satu tindak pidana korupsi yang sama. Kondisi ini mencerminkan rasa ketidakadilan bagi negara, pelaku dan masyarakat/korban. Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui penerapan penjatuhan pidana uang pengganti dalam praktik penyelenggaraan peradilan pidana pada Putusan Nomor 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg serta rekonstruksi penjatuhan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dengan menggunakan perspektif ratio decidendi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, penerapan penjatuhan pidana uang pengganti dalam terhadap Putusan Nomor 135/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg atas nama Sapto Sri Winarno ada perbedaan putusan terdakwa lain dalam perkara yang sama sehingga berdampak secara langsung terhadap pengembalian kerugian negara berupa realisasi uang pengganti tidak berjalan maksimal sehingga ketidakpastian hukum dan tidak menimbulkan efek jera bagi terpidana korupsi yang akan datang. Kedua, rekonstruksi penjatuhan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi seharusnya hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana uang pengganti seharusnya menggunakan perspektif ratio decidendi meskipun dalam tuntutan jaksa tidak dimasukkan terkait pidana uang pengganti
Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Anak terhadap Aksi Kriminal dan Teror Senjata Tajam oleh Anak Anggota Kelompok Gangster: (Studi Di Polrestabes Surabaya)
Full text linkThe existence of the principle of restorative justice in the juvenile criminal justice system in Indonesia has been realized by the diversion process in practice, not all juvenile criminal cases can be pursued and diversioned, because they do not meet the criteria for the conditions for diversion, including in handling cases against children members of gangster groups at the investigation level. Gangster groups consisting of many children often commit various criminal acts, so foresight is needed in law enforcement, especially the imposition of article threats during investigations. In addition, in practice, of course, there are obstacles that must be faced in optimizing diversion for the children of members of gangster groups at the investigation level.Keberadaan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah di wujudkan dengan adanya proses diversi Pada praktiknya tidak semua perkara pidana anak dapat diupayakan dan dilaksanakan diversi, karena tidak memenuhi kriteria syarat dapat dilakukannya diversi termasuk pada penanganan perkara terhadap anak anggota kelompok gangster di tingkat penyidikan. Kelompok gangster yang terdiri dari banyak anak kerap kali melakukan berbagai tindak pidana, sehinga diperlukan kejelian dalam penegakan hukumnya khususnya pengenaan ancaman pasal saat gelar perkara penyidikan. Selain itu dalam praktiknya tentu terdapat kendala yang harus dihadapi dalam optimalisasi diversi terhadap anak anggota kelompok gangster di tingkat penyidikan
Kewenangan Pengadilan Niaga Terkait Klausula Perjanjian Arbitrase Jika Terjadi Keadaan Force Majeure pada Perkara Kepailitan
Full text linkPostponement of Debt Payment Obligations (“PKPU”) and Bankruptcy are risks that companies cannot avoid, prompting various efforts to prevent bankruptcy declarations. This study aims to examine the authority of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court in handling bankruptcy cases that involve arbitration clauses and force majeure claims asserted by the PKPU Respondent, which should be considered in the judge’s deliberations. The research employs normative legal methods with a legislative and case approach. In case decision No. 337/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST, the respondent, PT. Pacific Global Utama, claimed the occurrence of force majeure and the presence of an arbitration clause. Findings based on the Bankruptcy and PKPU Law (UU-KPKPU) indicate that the commercial court retains authority to review and resolve bankruptcy petitions despite arbitration clauses and force majeure conditions. The force majeure claim should be considered by the judge, as the absence of force majeure would mean the debt would not have arisen.Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) dan Kepailitan merupakan suatu resiko yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan, berbagai cara dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan agar tidak dinyatakan pailit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menangani perkara kepailitan yang terdapat klausula perjanjian arbitrase dan dalil force majeure yang didalilkan pihak Termohon PKPU yang seharusnya dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam kasus putusan nomor 337/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST pihak termohon yaitu PT. Pacific Global Utama mendalilkan terjadinya force majeure dan terdapat klausula perjanjian arbitrase. Hasil penelitian ini berdasarkan UU KPKPU telah mengatur bahwa pengadilan niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit meskipun terdapat klausula perjanjian arbitrase dan keadaan force majeure. Keadaan force majeure yang didalikan seharusnya terdapat dalam pertimbangan hakim karena apabila tidak terjadi keadaan force majeure maka tidak akan timbul utang
Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013
Full text linkHousehold waste problems in Tanjung Jabung Timur Regency continue to escalate along with population growth and increasing community activities. The local government has issued Regional Regulation Number 20 of 2013, which regulates waste management obligations and the imposition of administrative sanctions for violations. This study aims to examine the implementation, obstacles, and mechanisms of administrative sanctions in household waste management. The method used is empirical juridical with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews and document studies. The results show that administrative sanctions have not been effectively enforced. The government prioritizes persuasive approaches, while sanctions such as warnings, government coercion, and license revocation have not been implemented. Major obstacles include low public awareness, inadequate waste facilities, and weak supervision. This study suggests strengthening the role of law enforcement officials, increasing legal education for the public, and consistent application of sanctions to ensure waste management complies with regulatory objectives.Permasalahan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat. Pemerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 yang mengatur kewajiban pengelolaan sampah dan pemberian sanksi administratif bagi pelanggar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, kendala, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif belum berjalan efektif. Pemerintah masih mengutamakan pendekatan persuasif, sementara sanksi seperti teguran, paksaan, dan pencabutan izin belum dilaksanakan. Kendala utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, serta lemahnya pengawasan. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan peran aparat penegak perda, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, dan pelaksanaan sanksi yang konsisten agar pengelolaan sampah berjalan sesuai tujuan regulasi
Analisis Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Coffee Shop di Kota Serang terhadap Pendaftaran Merek
Full text linkCoffee shop is one of the places that is in vogue in all circles, especially among teenagers so that this place is never empty of enthusiasts. Although many entrepreneurs have realized the importance of trademark registration, there are still some who do not fully understand this, including among coffee shop entrepreneurs. This is one of the efforts for competitors to conduct unfair business competition. It is therefore necessary to conduct socialization and education on the importance of trademark registration, simplify registration procedures and provide consultations for entrepreneurs who want to register their trademarks.Coffe shop merupakan salah satu tempat yang sedang digemari di semua kalangan, khususnya di kalangan remaja sehingga tempat ini tidak pernah sepi peminat. Meskipun banyak pengusaha yang telah menyadari pentingnya pendaftaran merek, masih ada sebagian yang belum memahami sepenuhnya akan hal ini, termasuk di kalangan pengusaha coffee shop. Hal ini menjadi salah satu upaya bagi para pesaing untuk melakukan persaingan bisnis tidak sehatnya. Maka diperlukan upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pendaftaran merek, menyederhanakan prosedur pendaftaran serta menyediakan konsultasi bagi para pengusaha yang ingin mendaftarkan mereknya
Perlindungan Konsumen terhadap Pasien Klinik Kecantikan oleh Dokter Gadungan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
Full text linkThis study aims to analyze the legal protection of consumers who are victims of fake doctors from the perspective of UUPK and its relation to malpractice. This research method is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that patients who suffer losses due to the actions of fake doctors can claim compensation based on Article 19 of UUPK and file a civil or criminal lawsuit for alleged malpractice. In addition, fake doctors can be subject to criminal sanctions in accordance with Article 62 of UUPK and the Medical Practice Law. However, there are still obstacles in law enforcement, especially in the supervision of licensing of medical personnel in beauty clinics. Therefore, strengthening regulations and supervision is needed.Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum konsumen yang menjadi korban dokter gadungan dalam perspektif UUPK serta kaitannya dengan tindakan malpraktik. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien yang mengalami kerugian akibat tindakan dokter gadungan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 19 UUPK serta mengajukan gugatan perdata atau pidana atas dugaan malpraktik. Selain itu, dokter gadungan dapat dijerat sanksi pidana sesuai Pasal 62 UUPK dan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Namun, masih terdapat kendala dalam penegakan hukum, terutama dalam pengawasan perizinan tenaga medis di klinik kecantikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan
Analisis Komparatif Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif
Full text linkThis article discusses a comparative analysis of the gold installment product offered by Bank Syariah Indonesia (BSI) from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law. The gold installment product is a form of innovation in Islamic financial services that combines Islamic principles with modern market needs through the murābaḥah contract scheme. In Islamic law, transactions of usurious commodities such as gold require strict requirements to avoid usury and gharar. Meanwhile, in the Indonesian positive legal system, the legality of this product is determined by compliance with formal regulations, including Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking and supervision by the Financial Services Authority (OJK). This study uses a normative approach with a descriptive-analytical method to examine the meeting point and potential disharmony between the two legal systems. The results of the analysis show that there is consistency in principle in the aspects of prudence, transparency, and the prohibition of usury, but there are still gaps in implementation, especially if the contract is only carried out formally without considering the substance of ownership and the validity of the transaction according to sharia. Therefore, the synergy between DSN-MUI fatwas, OJK regulations, and Islamic banking operational practices needs to be strengthened to ensure substantive compliance with the two applicable legal systems.Artikel ini membahas analisis komparatif terhadap produk cicil emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Produk cicil emas merupakan bentuk inovasi layanan keuangan syariah yang memadukan prinsip syariah dengan kebutuhan pasar modern melalui skema akad murābaḥah. Dalam hukum Islam, transaksi terhadap komoditas ribawi seperti emas memerlukan pemenuhan syarat yang ketat untuk menghindari unsur riba dan gharar. Sementara itu, dalam sistem hukum positif Indonesia, legalitas produk ini ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi formal, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif-analitis guna mengkaji titik temu dan potensi disharmoni antara kedua sistem hukum tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat konsistensi prinsipil dalam aspek kehati-hatian, transparansi, dan pelarangan riba, namun masih ditemukan celah dalam implementasi, terutama apabila akad hanya dilakukan secara formal tanpa memperhatikan substansi kepemilikan dan keabsahan transaksi menurut syariat. Oleh karena itu, sinergi antara fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan praktik operasional perbankan syariah perlu diperkuat guna menjamin kepatuhan substantif terhadap kedua sistem hukum yang berlaku
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Hukum Perdata Indonesia
Full text linkBreach of contract disputes is one of the problems that often occurs in civil legal relations, especially in agreements. Breach of contract occurs when one party to the agreement does not fulfill its obligations as agreed. This study aims to analyze the mechanism for resolving breach of contract disputes from the perspective of Indonesian civil law. The research method used is normative juridical, with an approach through literature studies of relevant laws and regulations, doctrines, and court decisions. The results of the study indicate that the resolution of breach of contract disputes can be carried out through two channels, namely litigation (court) and non-litigation (alternative dispute resolution), such as mediation, arbitration, or negotiation. The choice of settlement mechanism is highly dependent on the agreement of the parties, time effectiveness, costs, and confidentiality. In practice, although the court is still the main choice, the use of non-litigation mechanisms is increasing because it is considered more efficient and flexible. This study is expected to contribute to the development of civil dispute resolution practices in Indonesia.Sengketa wanprestasi merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam hubungan hukum perdata, khususnya dalam perjanjian. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundangundangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa), seperti mediasi, arbitrase, atau negosiasi. Pemilihan mekanisme penyelesaian sangat bergantung pada kesepakatan para pihak, efektivitas waktu, biaya, dan kerahasiaan. Dalam praktiknya, meskipun pengadilan masih menjadi pilihan utama, penggunaan mekanisme non-litigasi semakin meningkat karena dianggap lebih efisien dan fleksibel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik penyelesaian sengketa perdata di Indonesia
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Sertifikat Tanah
Full text linkCredit agreements secured by land certificate mortgage rights are key legal instruments in financial lending. In practice, legal protection for creditors often faces obstacles such as land disputes and enforcement delays. This study reveals that although creditors are legally protected under the Mortgage Law, its implementation remains suboptimal. It concludes that legal protection for creditors must be reinforced through administrative certainty in land registration and more effective mortgage enforcement mechanisms.Perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan sertifikat tanah merupakan instrumen hukum penting dalam pembiayaan oleh lembaga keuangan. Namun dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi kreditur kerap menghadapi hambatan seperti sengketa tanah dan kesulitan eksekusi. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara yuridis posisi kreditur dilindungi oleh UUHT, implementasinya masih belum optimal. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi kreditur perlu diperkuat melalui kepastian administrasi pertanahan dan efektivitas lembaga eksekusi hak tanggungan
Analisis Sita Jaminan dalam Sengketa Waris dan Penyelesaiannya: (Studi Putusan Nomor 0219/PDT.G/2024/PA.KLT)
Full text linkInheritance disputes often occur due to unilateral control over inherited property, so that the application for bail confiscation is submitted as a preventive measure in the Religious Court. This research examines the legal basis and implementation of bail confiscation in inheritance cases at the Klaten Religious Court through a study of Decision Number 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt. As a result, the application was rejected because the object of inheritance was not controlled by the defendant and the evidence did not support it. It was concluded that the submission of a security seizure must be accompanied by strong evidence, as well as the need for technical guidelines to ensure legal certainty for the parties.Sengketa waris sering terjadi akibat penguasaan sepihak atas harta peninggalan, sehingga permohonan sita jaminan diajukan sebagai langkah preventif di Pengadilan Agama. Penelitian ini mengkaji dasar hukum dan pelaksanaan sita jaminan dalam perkara waris di Pengadilan Agama Klaten melalui studi Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt. Hasilnya, permohonan ditolak karena objek waris tidak dikuasai tergugat dan bukti tidak mendukung. Disimpulkan bahwa pengajuan sita jaminan harus disertai bukti kuat, serta perlunya pedoman teknis untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak