Jurnal Hukum Lex Generalis
Not a member yet
909 research outputs found
Sort by
Pembatalan Desain Industri karena Tidak Adanya Unsur Kebaruan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-Hak Kekayaan Intelektual/Desain Industri/2022/Pn Niaga Jkt.Pst
Full text linkThis research is motivated by the increasing number of industrial design registrations that do not meet the novelty requirement, potentially harming original design owners and causing legal disputes. The case analyzed is the Commercial Court Decision at the Central Jakarta District Court Number 78/Pdt.SusHKl/lndustrial Design/2022/PN Niaga Jkt.Pst, which annulled the registration of a suitcase generator industrial design because it had been previously published abroad and exceeded the six-month grace period. The study is descriptive-analytical in nature, using secondary data sources consisting of primary; secondary, and tertiary legal materials. In conclusion, the cancellation of industrial design registrations that do not meet the novelty requirement is legally appropriate and necessary.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pendaftaran Desain Industri yang tidak memenuhi unsur kebaruan (novelty) sehingga berpotensi merugikan pemilik desain asli dan menimbulkan sengketa hukum. Kasus yang dianalisis adalah Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2022/PN Niaga Jkt.Pst yang membatalkan pendaftaran Desain Industri Genset Koper karena telah dipublikasikan sebelumnya di luar negeri dan melampaui masa tenggang (grace period) enam bulan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, bersifat deskriptif-analitis, dengan sumber data sekunder. Kesimpulannya, pembatalan pendaftaran desain industri yang tidak memenuhi unsur kebaruan merupakan langkah tepat secara hukum, dan diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai parameter kebaruan untuk mencegah penyalahgunaan pendaftaran
TATA KELOLA MEDIA DIGITAL DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM REVISI UNDANG-UNDANG PENYIARAN
Full text linkThe purpose of this study is to examine the urgency of the Draft Law (RUU) on the Amendment of Law No.32 Year 2002 on Broadcasting, which is considered lagging behind the development of technology and media. The research method uses a normative legal approach with secondary data (literature study). Broadcasting Law is included in the list of 33 bills of National Legislation Program (Prolegnas) Priority 2021 (Prolegnas) Priority 2021 proposed by DPR. Several parties, such as KPI, the Indonesian Advertising Company Association, the Child Protection Commission, the Tobacco Control Committee, and the Civil Society Coalition, have submitted proposals that reinforce the urgency of changing the law.Tujuan studi ini adalah mengkaji urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang dinilai tertinggal dari perkembangan teknologi dan media. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan data sekunder (studi kepustakaan). UU Penyiaran termasuk dalam daftar 33 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 (Prolegnas) Prioritas 2021 yang diusulkan DPR. Beberapa pihak, seperti KPI, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, Komisi Perlindungan Anak, Komite Pengendalian Tembakau, dan Koalisi Masyarakat Sipil, telah menyampaikan usulan yang memperkuat urgensi perubahan UU tersebut
Optimalisasi Peran Hukum dalam Pengembangan Pariwisata Pesisir Berkelanjutan sebagai Katalis Penerapan Ekonomi Biru di Indonesia
Full text linkAs a country committed to the principles of blue economy, Indonesia must implement a sustainable paradigm in coastal tourism policies. This requires incorporating the triple bottom line concept by John Elkington which includes people, planet, and profit. This study employs a normative juridical method to analyze disparities in tourism development across regions and the inadequacy of existing regulations. Recommended indicators for evaluating legal system effectiveness are based on Lawrence Friedman's legal system theory consisting of legal structure, substance, and culture which aims to optimize sustainable coastal tourism and promote economic development rooted in the Blue Economy principles in Indonesia.
Keywords: Blue Economy, Coastal Tourism, Law.Sebagai negara yang berkomitmen untuk mewujudkan ekonomi biru, Indonesia perlu mengimplementasikan paradigma berkelanjutan dalam peraturan dan kebijakan terkait pariwisata pesisir. Terhadapnya, diperlukan pelibatan aspek people, planet, dan profit sebagaimana konsep triple bottom line oleh John Elkington. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yang membedah permasalahan disparitas pengembangan pariwisata di berbagai wilayah serta kurangnya peraturan yang memadai. Bentuk indikator yang direkomendasikan dalam mengukur keberhasilan suatu sistem hukum yaitu berdasarkan teori sistem hukum milik Lawrence Friedman yang terdiri dari struktur hukum, susunan hukum, dan budaya hukum. Pendekatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pariwisata pesisir berkelanjutan guna mewujudkan pembangunan ekonomi berlandaskan ekonomi biru di Indonesia.
Kata Kunci: Ekonomi Biru, Hukum, Pariwisata Pesisir
Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan Pendekatan Restorative Justice yang Ditolak Pihak Korban di Kepolisian Resor (Polres) Lahat
Full text linkThe restorative justice approach (restorative justice) is a breakthrough to realize legal justice that humanizes humans by using conscience which also fights the negative stigma in society, that the law is blunt upwards, but sharp downwards, so that cases that are simple and trivial or light can be resolved outside the court do not need to be submitted to the court. The research problem is how is the law enforcement of minor criminal cases with a restorative justice approach that is rejected by the victim in the Lahat Resort Police and what factors hinder the handling of minor criminal cases with a restorative justice approach at the Lahat Resort Police. The research uses an empirical juridical approach complemented by literature data and the nature of this research is descriptive analytical. The result of the research is in the handling of minor criminal cases with a restorative justice approach at Lahat Police Station carried out as usual according to the Indonesian criminal justice system, namely by preventive action using non-penal means or also repressive action with penal means. For handling tipiring cases, Lahat Police investigators prioritize and prioritize the restorative justice (RJ) approach. However, if the use of the restorative justice approach is rejected by the victim or the perpetrator after the mediation step is attempted in such a way as to be guided by the provisions of Articles 5 and 6 of the Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021, but still fails, then the case file is forwarded to the next stage, namely being submitted to the prosecutor's office. The obstacle factors encountered by the Lahat Police investigating officers include the weak rules regarding restorative justice that are not enough to guarantee legal certainty, because they are still in the form of regulations under the law (legal factors), the lack of understanding of investigating officers regarding restorative justice, where the police still believe that law enforcement must be in accordance with the criminal justice system and the professionalism of investigating officers is still low (apparatus factors) and the lack of understanding, knowledge and understanding of the community about the importance of using restorative justice in resolving tipiring cases (community factors).Pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) menjadi terobosan untuk mewujudkan keadilan hukum yang memanusiakan manusia dengan menggunakan hati nurani yang sekaligus melawan stigma negatif di masyarakat, bahwa hukum tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah, sehingga perkara-perkara yang sifatnya sederhana dan sepele atau ringan dapat diselesaikan di luar pengadilan tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan. Permasalahan penelitian adalah Bagaimana penegakan hukum perkara tindak pidana ringan dengan pendekatan restorative justice yang ditolak pihak korban di Kepolisian Resor Lahat dan faktor-faktor apa yang menghambat dalam penanganan perkara tindak pidana ringan dengan pendekatan restorative justice di Polres Lahat. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dilengkapi data-data kepustakaan dan sifat penelitian ini adalah diskriptif analitis. Hasil penelitian adalah dalam penanganan perkara tindak pidana ringan dengan pendekatan restorative justice di Polres Lahat dilakukan sebagaimana lazimnya menurut sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu dengan tindakan preventif menggunakan sarana non penal atau juga tindakan represif dengan sarana penal. Untuk penangan perkara tipiring penyidik Polres Lahat lebih mengedepankan dan mengutamakan pendekatan restorative justice (RJ). Namun apabila penggunaan pendekatan restorative justice ditolak pihak korban ataupun pihak pelaku setelah langkah mediasi diupayakan sedemikian rupa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 5 dan 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, tapi tetap gagal, maka berkas perkara diteruskan ke tahapan selanjutnya, yakni dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Adapun faktor-faktor hambatan yang ditemui petugas penyidik Polres Lahat di antaranya adalah masih lemahnya aturan tentang restorative justice yang ada belum cukup menjamin kepastian hukum, karena masih berupa peraturan di bawah undang-undang (faktor hukum), masih kurangnya pemahaman petugas penyidik mengenai restorative justice, di mana kepolisian masih meyakini penegakan hukum harus sesuai dengan sistem peradilan pidana dan profesionalisme petugas penyidik masih rendah (faktor aparat) serta kurangnya pengertian, pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan penting penggunaan restorative justice dalam peneyelesaian kasus tipiring (faktor masyarakat)
Analisis Yuridis Pengaruh Cyberbullying terhadap Publik Figur
Full text linkThe advancement of technology and communication is currently very advanced. The advancement of communication technology can have good or bad impacts depending on the people who use it. One of the bad impacts is the emergence of cyberbullying. In this case, the target victims of cyberbullying are usually public figures who work in the entertainment world. The purpose of this study is for readers to know how cyberbullying can affect the daily lives of its victims, especially public figures, and how to enforce the law against cyberbullying. The legal theory that will be used in this study is the theory of Legal Utilitarianism (Utilitarianism Legal Theory).
Kemajuan teknologi dan komunikasi saat ini sudah sangat maju. Adanya kemajuan teknologi komunikasi ini bisa berdampak baik ataupun buruk tergantung manusia yang menggunakannya. Salah satu dampak buruk seperti munculnya cyberbullying. Dalam hal ini target korban cyberbullying ini biasanya adalah publik figur yang bekerja di dunia hiburan. Tujuan penelitian ini adalah agar pembaca dapat mengetahui bagaimana cyberbullying bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari korbannya terutama publik figur dan bagaimana langkah penegakan hukumnya terhadap cyberbullying ini. Teori hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori Utilitarianisme Hukum (Utilitarianisme Legal Theory)
Eksekutorial Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang Cidera Janji (Wanprestasi) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Full text linkTransactions require costs for each party's needs, and in some cases, significant expenses necessitate additional funding. This additional funding is often obtained through debt agreements. A debt agreement may involve collateral owned by the debtor, which is pledged to the creditor. If the debtor defaults, the collateral can be executed to recover the debt.However, Constitutional Court Decision No. 18 of 2019 amended Article 15 of Law No. 49 of 1999 on Fiduciary Security. Previously, if a debtor defaulted, the creditor had the right to execute the fiduciary collateral by selling the pledged asset. However, the ruling removed the automatic executorial power of fiduciary guarantees. As a result, creditors can no longer execute collateral directly. Instead, they must first submit an execution request to the District Court. This change ensures greater legal oversight and protection for debtors in the execution processDalam melakukan transaksi memerlukan biaya untuk keperluan masing-masing pihak, adapun keperluan biaya yang besar sehingga membutuhkan biaya tambahan atas keperluan tersebut. Biaya tambahan yang diperoleh dengan utang ini dilakukan dengan perjanjian utang. Perjanjian utang yang dilakukan dengan memberikan jaminan milik debitor yang diserahkan kepada pihak kreditor. Jaminan dalam dilakukan apabila terdapat debitor wanprestasi terhadap perjanjian utang, maka objek jaminan dapat dieksekusi. Dengan adanya Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019 ini telah mengubah ketentuan pada Pasal 15 UU Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebelumnya telah diatur mengenai debitor yang wanprestasi maka kreditor memiliki hak untuk melakukan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dengan melakukan penjualan benda yang dijaminkan, namun dengan adanya Putusan MK tersebut telah membuat eksekusi jaminan menjadi tidak memiliki kekuatan eksekutorial kembali, sehingga dalam eksekusi jaminan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan wajib untuk melakukan permohonan pelaksanaan ekseksui pada Pengadilan Negeri terlebih dahulu
Akibat Hukum Batalnya Akta Sewa Menyewa Menurut Gugatan Actio Pauliana dalam Kepailitan
Full text linkThe importance of the curator's role in the process of managing and settling bankrupt assets cannot be separated from the legal actions carried out by the bankrupt debtor to transfer assets included in the bankrupt estate to another party before being declared bankrupt by the court. The problem in this study is regarding the position of the lessee due to the cancellation of the lease deed based on the action Pauliana lawsuit in Decision Number 43 / Pdt.Sus-Other Lawsuits / 2023 / PN.Niaga.Smg and the responsibility of the Notary due to the lease deed being null and void by law based on the action Pauliana lawsuit in Decision Number 43 / Pdt.Sus-Other Lawsuits / 2023 / PN.Niaga.Smg. This thesis, using normative legal research method (library) with qualitative analysis of secondary data to obtain conclusions about the position of the lessee due to the cancellation of the lease deed based on the action Pauliana lawsuit in Decision Number 43 / Pdt.Sus-Other Claims / 2023 / PN.Niaga.Smg, namely not as any creditor (separatist, preference, concurrent) in the bankruptcy of PT. Lanisantoso Setiabudi, Andri Santoso & Lani Haryati. This is because the Panel of Judges decided and stated that Defendant I, Defendant II and Defendant III must return the money amounting to Rp. 2,500,000,000, - (two billion five hundred million rupiah) to Defendant IV in full and immediately. The Notary's liability due to the lease deed being null and void based on the Pauliana action lawsuit in Decision Number 43/Pdt.Sus-Other Claims/2023/PN.Niaga.Smg, can be requested according to the code of ethics with sanctions in the form of written warnings, temporary suspension, honorable dismissal and dishonorable dismissal. Civil, by filing a lawsuit for compensation to the District Court experienced by the tenant due to the lease deed made before the Notary being null and void.Pentingnya peran kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak lepas dari perbuatan hukum dilakukan oleh debitur pailit mengalihkan harta benda yang masuk ke dalam boedel pailit kepada pihak lain sebelum dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan, Permasalahan dalam penelitian ini, mengenai kedudukan pihak penyewa akibat batalnya akta sewa menyewa berdasarkan gugatan action pauliana pada Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2023/ PN.Niaga.Smg dan tanggung jawab Notaris akibat akta sewa menyewa batal demi hukum berdasarkan gugatan action pauliana pada Putusan Nomor 43/ Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2023/ PN.Niaga.Smg. Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) dengan analasis secara kualitatif data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang kedudukan pihak penyewa akibat batalnya akta sewa menyewa berdasarkan gugatan action pauliana pada Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2023/ PN.Niaga.Smg yaitu tidak sebagai kreditor apapun (separatis, preference, konkuren) dalam pailitnya PT. Lanisantoso Setiabudi, Andri Santoso & Lani Haryati. Hal ini, dikarenakan Majelis Hakim memutus dan menyatakan agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengembalikan uang senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat IV secara seluruhnya dan seketika. Tanggung jawab Notaris akibat akta sewa menyewa batal demi hukum berdasarkan gugatan action pauliana pada Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2023/ PN.Niaga.Smg, dapat dimintakan secara kode etik dengan sanksi berupa berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Perdata, dengan mengajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri yang dialami pihak penyewa akibat akta sewa menyewa yang dibuat di hadapan Notaris batal demi hukum
Fenomena Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 Berdasarkan Perspektif Politik Hukum
Full text linkThe phenomenon of empty boxes in regional elections that has occurred since 2015 and has increased in 2024 indicates a political system that tends to be pragmatic and undemocratic. Regional elections that should be carried out on the basis and aim of realizing effective regional government, institutionalizing and deepening local democracy are now ineffective in the elections that are carried out. Democracy, which has a classic meaning for government where the highest power is in the hands of the people, is now being misused for political interests alone. The existence of elections, regional elections that often result in the phenomenon of single candidates or so-called empty boxes in the implementation of elections which are considered as one form of representation of the people in choosing other than candidate pairs, but what happens is not as it should be. the public does not have the freedom to judge between empty boxes and candidate pairs only because of political interests that tend to be pragmatic in the name of the people.Fenomena kotak kosong pada pilkada yang telah terjadi sejak 2015 dan semakin meningkat di tahun 2024 mengindikasikan adanya sistem politik yang cenderung pragmatis dan tidak demokrasi. pilkada yang seharusnya dilakukan dengan dasar dan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, melembagakan dan memperdalam demokrasi lokal kini menjadi tidak adanya daya guna dalam pemilu yang dilakukan. demokrasi yang memiliki makna klasik terhadap pemerintahan yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat kini menjadi penyalahgunaan dalam kepentingan politik belaka. Adanya pemilu, pilkada yang seringkali muncul fenomena calon tunggal atau disebut dengan kotak kosong dalam pelaksanaan pemilu yang dianggap sebagai salah satu bentuk keterwakilan rakyat dalam memilih selain pasangan calon, namun yang terjadi tidak semestinya. masyarakat tidak memiliki leluasa dalam menilai antara kotak kosong dan pasangan calon hanya karena kepentingan politik yang cenderung bersifat pragmatis dengan mengatasnamakan rakyat
Dari Teori ke Praktik: Strategi Responsivitas Hukum terhadap Tantangan Ekonomi dan Sosial
Full text linkThis study aims to examine the responsiveness of Indonesia’s legal system to contemporary social and economic dynamics. Employing a qualitative-descriptive approach with an exploratory case study design, the research explores how legal policies—such as the Job Creation Law and the Omnibus Law—are implemented and how effectively they address the needs of society, particularly marginalized groups. Findings reveal a significant gap between the theory of responsive law—which emphasizes adaptability, public participation, and substantive justice—and legislative practices that remain top-down, lacking transparency, and heavily influenced by political and economic interests. Bureaucratic rigidity, low legal literacy, and social inequality further hinder the implementation of genuinely responsive laws. This research highlights the urgency of institutional reform, capacity-building for legal actors, and active civil society engagement in policymaking. Thus, the law can transform into a tool for social and economic empowerment, rather than merely an instrument of control. The findings are expected to contribute both theoretically and practically to the development of a more adaptive, inclusive, and equitable legal system in Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat responsivitas sistem hukum Indonesia terhadap dinamika sosial dan ekonomi kontemporer. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan rancangan studi kasus eksploratif, penelitian ini menggali bagaimana kebijakan hukum, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law, diimplementasikan serta sejauh mana hukum mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan. Temuan menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara teori hukum responsive yang menekankan adaptabilitas, partisipasi publik, dan keadilan substantif dengan praktik legislasi yang dominan bersifat top-down, minim transparansi, dan sarat kepentingan politik serta ekonomi. Selain itu, resistensi birokrasi, rendahnya literasi hukum, dan ketimpangan sosial turut menjadi penghambat utama dalam penerapan hukum yang benar-benar responsif. Penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aktor hukum, dan pelibatan aktif masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian, hukum dapat bertransformasi menjadi alat pemberdayaan sosial dan ekonomi, bukan sekadar alat kontrol kekuasaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan sistem hukum yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan di Indonesia
Analisis Putusan MA. No 23P/HUM/2024 terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Siyasah Qadhaiyah
Full text linkThe Supreme Court Decision No. 23P/HUM/2024 which revoked the minimum age limit provisions for regional head candidates in the General Election Commission Regulation(PKPU) has various legal and political consequences.This study aims to analyze the implications of the decision from a legal perspective and fiqh siyasah, a discipline in Islam that discusses the principles of governance and leadership. Using normative research methods, this study examines the principles of constitutional law and the concept of leadership in Islam related to the criteria for the age of leaders. The results of the study show that from a positive legal perspective, the MA decision is based on the principles of legality and hierarchy of laws and regulations. However, from a fiqh siyasah perspective, the age of leadership is not only determined by formal aspects but also by the intellectual and moral maturity of a leader. Therefore, revisions to the age limit policy need to consider the balance between legal certainty and public interest.Putusan Mahkamah Agung (MA) No.23P/HUM/2024 yang membatalkan ketentuan batas usia minimal calon kepala daerah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan tersebut dari perspektif yuridis serta fiqh siyasah, sebuah disiplin dalam Islam yang membahas prinsip-prinsip pemerintahan dan kepemimpinan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, kajian ini menelaah prinsip hukum tata negara serta konsep kepemimpinan dalam Islam terkait dengan kriteria usia pemimpin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif hukum positif, putusan MA didasarkan pada asas legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, dari perspektif fiqh siyasah, usia kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh aspek formal tetapi juga oleh kematangan intelektual dan moral seorang pemimpin. Oleh karena itu, revisi terhadap kebijakan batas usia perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemaslahatan publik